pemeriksa pajak dengan memberikanbeberapa sample uji bukti "arus barang dan arus kas" bahwa PPN masukanyang dikoreksi tersebut dapat dibuktikan bahwa kewajiban PPNnya telahdibayarkan oleh Pemohon Banding (selaku pembeli) kepada PKP Penjual;Bahwa upaya yang Pemohon Banding lakukan ini gagal karena pihak pemeriksatetap mengabaikan dan menolak data uji bukti "arus barang dan arus kas" dariPemohon Banding di atas dan tetap berpedoman pada jawaban konfirmasi dariKPP PKP Penjual;Proses Keberatan di Kanwil DJP

Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2016ketentuan perpajakannya sehingga tidak dapat disamaratakan terhadapsemua pola baik tebu petani Mandiri maupun tebu KSU Pabrik Gula danPetani sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran DJP NomorSE10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999;1.

Desember 1999, atas koreksi/pengenaan PPN JasaGiling oleh DJP dengan hasil keputusan banding oleh MajelisHalaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2016Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak pengenaanObjek PPN Jasa Giling..

atashasilkerjasama usaha;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat tidakterdapat cukup alasan dan bukti untuk mempertahankankoreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak berupaImbalan Jasa Giling sebesar Rp7.139.455.420,;PT Perkebunan Nusantara IX/PTPN IX Semarang;Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.13658/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 Maret 2008 atassengketa PPN Jasa Giling PT Perkebunan Nusantara IXmasa januari s/d Desember 2003, atas koreksi/pengenaanPPN Jasa Giling olen DJP

Keputusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung:Terhadap Keputusan Banding PTPN XI Unit Pabrik GulaPrajekan Nomor Put.07521/PP/M.1/16/2006 tanggal 07 Pebruari2006, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengajukanPeninjauan Kembali atas Putusan Banding tersebut keMahkamah Agung (MA) namun Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh DJP tersebut oleh Mahkamah Agung ditolak dantetap mempertahankan Keputusan Pengadilan Pajak NomorPut.07521/PP/M.1/16/2006 tanggal 07 Februari 2006 kemudianMahkamah Agung

Keputusan Terbanding Nomor:perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15 Juli 2014dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007;Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP936/WPuJ.17/2014tanggal 15 Juli 2014, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagaiberikut : Uraian Menurut Menurut MenurutWajib Pajak Pemeriksa DJP

Midi Utama Indonesia (kantor pusat) terdaftarpada KPP Pratama Tangerang Timur, dan telah diberikanKeputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang bagi PKP yangMenyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui MediaElektronik (efilling) dari Kanwil DJP Jakarta Banten padatanggal 8 September 2009 dengan KEP20/WPUJ.08/BD.05/2009.Keputusan Pemusatan ini tidak termasuk cabang Badung Utarayang baru terdaftar pada 29 Maret 2010;Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PER19/PJ/2010 tentangPenetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai

Putusan Nomor 1590/B/PK/PJK/2017Bahwa pada tanggal 8 September 2009 Kanwil DJP Bantenmenerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP20/WPJ.08/BD.05/2009 tanggal 8 September2009 tentangpemusatan Tempat PPN Terutang bagi PKP yangmenyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui MediaElektronik (EFilling) bagi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang beramat di JI.

Midi Utama Indonesia(kantor pusat) masih terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Timur,dan telah diberikan Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutangbagi PKP yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melaluiMedia Elektronik (efilling) dari Kanwil DJP Jakarta Banten padatanggal 8 September 2009 dengan KEP20/WPUJ.08/BD.05/2009.Keputusan Pemusatan ini tidak termasuk cabang Badung Utara,karena PT.

DPP PPN (SPT Masa PPN): Rp. 176.048.546Total : Rp. 38.369.233.084Dasar Koreksi TerbandingBahwa Pemeriksa DJP telah melakukan ekualisasi penjualan dengan membandingkanperedaran usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP PPN Keluaran menurutSPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2005. Dari ekualisasi ini ditemukanHal. 3 dari 19 hal. Put.

No. 174/B/PK/PJK/20111permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V telahmenerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03/WPJ.21/BD.04/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Persetujuan PemusatanTempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajakyang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui MediaElektronik.Bahwa dengan adanya permohonan pemusatan tersebut maka secaraeksplisit, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah mengakui bahwa sebelum adanya

yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi.6 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang PPN dan PPnBM joPasal 2 ayat (1) KEP128/PJ./2003, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untukditetapkannya satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN dan atas permohonan tersebutKepala Kantor Wilayah DJP

Adanyapermohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk pemusatantempat terutang PPN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Vmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugamengakui bahwa memang benar terdapat 2 (dua) tempat terutang pajak, yaitu kantor pusatdi Sunter, Jakarta dan pabrik perakitan yang terletak di Pondok Ungu, Bekasi.8 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang PPN dan PPnBMbeserta penjelasannya pada intinya secara

Untuk proses permohonan keberatandilimpahkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Selatan;Persyaratan Formal Pengajuan Banding;Bahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan bandingPasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14/2002, Pemohon Bandingtelah membayar seluruh SKPKB PPh Pasal 21 tersebut di atas sebesarHalaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 923/B/PK/PJK/2017Rp1.076.883.298,00 dan Rp8.876.370,00 pada tanggal 24 Mei 2011.Terlampir 2 (dua) Bukti Surat Setoran Pajak, oleh karena itu telahmemenuhi

Untuk proses permohonankeberatan dilimpahkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta JakartaSelatan;(0) Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Selatan menerbitkanKeputusan Keberatan tertanggal 20 Juli 2012, tetapi baru PemohonBanding terima pada tanggal 23 Juli 2012;(c) Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:Pasal 1 butir 40Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalahtanggal pada saat

, keputusan, atau putusan disampaikansecara langsung;Pasal 26(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan;(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahterlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan;Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 923/B/PK/PJK/2017(d) Berdasarkan Peraturan DJP

KEP77/WPJ.19/BD.05/201 1yang dibanding Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Februari 2011.Oleh karenanya Banding telah disampaikan dalam jangka waktu waktu 3(tiga) tanggal KEP77NWP4J.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011;Pemohon Banding telah melunasi SKPKB Pasal 4(2) Final Nomor00001/240/04/091/09 sejumlah Rp. 1.702.118.051, pada tanggal 11Desember 2009 ;bulan sejak diterima Keputusan DJP No.bahwa dengan demikian, surat permohonan Banding yang PemohonBanding ajukan telah memenuhi persyaratan

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2016Jumlah Objek PPN Tripatra menurut Debit Memo PT CPI 2004 Rp. 367.119.788.800Jumlah Objek PPh Pasal 23 menurut SPT Masa PPh 23 Tahun 2004 Rp. 309.615.800.617Koreksi Objek berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Rp. 557.503.988.183Koreksi objek pajak diterima berdasarkan Kep DJP No. KEP77 WPy.19/BD.05/201 1 Rp. 39.189.016.6805 Koreksi Objek pajak yang masih dipertahankan berdasarkan Kep DJP Rp. 18.314.971.503No.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2016dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Nomor Dokumen: 2012101704250005;4.

Disita barang bukti dari Yayah Qodariyah, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008 ;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010;4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010.3.

Disita barang bukti dari Adi Marhadi, berupa:1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS.

ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT.

SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sel1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPMApportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADAkepada PT. DUTASARI CITRALARAS;2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPMApportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMAkepada PT. DUTASARI CITRALARAS.. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI?

SENTOSA JAYAMAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT.

ACJUA MEGAUTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACUA MEGA UTAMA masapajak Desember 2010 hasil download SI DJP;3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJUA MEGAUTAMA hasil download Approweb Pajak;4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYAMAKMUR hasil download SI DJP;5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMURmasa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT.

ACJUA MEGAUTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACUA MEGA UTAMA masapajak Desember 2010 hasil download SI DUP;3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACUA MEGAUTAMA hasil download Approweb Pajak;4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYAMAKMUR hasil download SI DJP;5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMURmasa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT.

ACUA MEGAUTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACUA MEGA UTAMAmasa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJUA MEGAUTAMA hasil download Approweb Pajak;4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYAMAKMUR hasil download SI DUP;5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYAMAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT.

PPN yang masih harus dibayar 0 0Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadapSKPLB00172/2013 dengan surattanggal 14 Agustus 2013;Pemohon Banding 112/FD08/2013Bahwa sebagai tanggapan keberatan Pemohon Banding, Terbanding melaluiKantor Wilayah DJP Jakarta Khusus DJP Jakarta Khusus),menerbitkan Keputusan Terbanding No.

Bahwa jawaban Klarifikasi ulang atas FP terkait belum diferima, namunberdasarkan hasil konfirmasi melalui aplikasi PKPM Portal DJP diketahui bahwa FPyang terkailt belum dilaporkan oleh PKP Penjual, dengan detail sabagai barikut: NPWP/NAMA : DS 076516212.001 / KARYA MUDA BELIAMASA FAKTUR : 2OO7 20008KRITERIA : PERLAWANno NO FAKTUR NAMALAWAN BPNDILAPORKAN WP PRN DILAPORKANSENOIRI LAWAN1 O100001100000003 = PATRASK 8199, 552 0100007100000004 = PATRA SK. i 74,114,545 FP dengan No. urut 2 (FP atas nama

PT Sondang Natiur): Pamohon Bandingmenyampaikan bukti berupa FP, Payment Voucher, Kwitansi, Faktur, Rekap Absensi,Surat Perjanjian Borongan, dan Joint Inspection, dan Bukti Transfer Bank Mandiri.Jawaban konfirmasi ulang atas FP terkait belum diterima, namun berdasarkan hasilkonfirmasi melalui aplikasi PKPM Portal DJP diketahui bahwa FP yang terkait belundilaporkan oleh PIP Penjual, dengan detail sebagai berikut: &e us Halaman 18 dari 24 halaman.

JawabanKlarifikasi ulang atas FP terkait belum diterima, namun berdasarkan hasil konfirmasimelalui aplikasi PKPM Portal DJP diketahui bahwa FP yang terkait belum dilaporkanoleh PKP Penjual, dengan detail sebagai berikut: NPWE/NAMA : O14882625212.000 / BINA KARYA BERSAMAMASA FAKTUR : 2DIDE 2007KRITERIA ; PERLAWANNO NO FAKTUR NAMA LAWAN = PPNDILAPORKAN WP PP OILAPORKANSENOIRI LAWAN1 0100001 700000028 PATRA SK 2,521,5862 01000017100000030 PATRASK BS FP dengan No. urut 1 (FP atas nama PT Ganda Putera

Tanggal 4 Desember 2013Demo proses Restorasi, dimulai daripenarikan data dari Tape sampai ke Database di Menara CitraGraha dan Menara DEA;Bahwa pada proses ini, Tim Keberatan DJP memilih Tape diMenara Citra Graha, dimana Tape tersebut akan direstore keDatabase Axis. Tim Keberatan DJP memilih tanggal yang akanditest pada hari yang sama.

Setelah pemilihnan Tape, TimKeberatan DJP menuju ke Menara DEA untuk melakukanproses restorasi (Seperti pada point a) atas tanggal yang barudipilih tersebut;Bahwa hasil dari proses restorasi ini 100% akurat, sesuaidengan summary data yang diserahkan Axis;c.

Putusan Nomor 1999/B/PK/PJK/201 720.21.22.Bahwa terkait dengan inkonsistensi data yang dimaksudTerbanding dalam hal frekuensi dan jumlah total pemberian bonuspulsa, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan baik secaralisan (pada saat pemenuhan undangan dari Tim Keberatan DJP diKantor DJP pada tanggal 26 November 2013) maupun tertulis(berdasarkan email tanggal 27 November 2013 dan 6 Desember2013).

Bahwa selamadiskusi, Terbanding telah memahami halhal tersebut;Bahwa selain itu, dikarenakan promosi pulsa ini berkaitan dengandengan pengisian ulang pulsa (reload) yang dilakukan Pelanggan,sesuai permintaan, Axis telah menyerahkan data reload selamatahun 2011 kepada Tim IT DJP melalui Tim Pemeriksa TujuanKhusus.

Bahkan Terbanding menyatakan bahwa sistem Comm VaultAxis tidak dapat digunakan, padahal hasil demo restorasi yangdisaksikan oleh Tim Keberatan DJP menyatakan sebaliknya;2.

ButirAse =Sasodg&se ts nwo et owove DD Bsavaoe veo .oltaSLASAS ve & orWilayah DJP Bengkulu Dan Lampung NomorS3181/WPJ.28/2011ta5evrRBxpe< OZARK 49 09am Be Ke NRF ONese as geBwmwakBoentseawtw an ecoan aba ialya Eksploitasi meliputi 1)as aot ons AnseSSso:asSnSSsoa)SscoanwYSNaoa,=%>vO sex VDSYOA Looe oo nSHBseAacsnAsee NUCTMOSDaaAMBa eSB ea soMMoMesc gc avoegwonosadcgaaga SEsaSEs erGSseaontnmne ss Ss or Ss nhs SF hssSseacusdifySu Woe Non.S4loasao 8s S&os aanguratar b.

yrWilayah DJP Bengkulu s&Esaseonca eMS0DanLa Gass honaguvad WPJ.28/20111/sauegaeanS SDE SoMa eta wmvsten BS Re ok ENV HD rs SGOMNDUSM YM OO GC BSgw Fe BS&SSbo SF fS = >Dyoceurahwa Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang menggerakkan alatalaterat seperti excavator,lozer,rticulated dump truck yang dipergunakan untuk mengupas/menggalilpisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan juga untuk menggaliatubara itu sendiri.iayaDB Striping a SXSS

AWE (NWN) telah mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak("DJP") melalui KPP Migas dengan Surat Keberatan Nomor016/WENWN/FINHW/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 (Lampiran 4). SuratKeberatan tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakanpajak yang terutang menurut perhitungan WP dengan disertai alasan yangmenjadi dasar perhitungan dan ditandatangani oleh Herry G Wibiksanasebagai President and General Manager Indonesia;8.

Keberatan sesuai ketentuan Pasal 32 UU KUP;Surat Keberatan memenuhi ketentuan formalBahwa berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, Surat Keberatan AWE(NWN) telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal32 dan Pasal 25 ayat (4) UU KUP;S3057 seharusnya dinyatakan sebagai Surat "Keputusan" Keberatan;Bahkan apabila Surat Keberatan dianggap tidak memenuhi ketentuanPasal 25 ayat (4) UU KUP (yang rnana Pemohon Banding tidak setuju), AWE(NWN) mengakui bahwa, secara teknis perpajakan, DJP

PajakPenghasilan Kena Pajak 61.172.646 61.172.646Jumlah 61.172.646 61.172.646Perhitungan Pajak yang tidak/kurang dibayarPPh Pasal 26 yag terutang 12.234.529 12.234.529Pajak yang tidak/kurang dibayar 12.234.529 12.234.529Sanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 5.872.574 5.872.574Jumlah sanksi administrasi 5.872.574 5.872.574Jumlah PPh yang masih harus dibayar 18.107.103 18.107.103 Alasan Pemohon BandingBahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehPemeriksa Pajak (perlu dicatat bahwa DJP

bahwa alokasi biaya ini terus terjadi dalam industriminyak dan gas semenjak itu (dan juga tahuntahun sebelumnya);Namun demikian AWE (NWN) mengerti bahwa PPH 26 atas PemanfaatanJKP dari Luar Daerah Pabean (dan mungkin belum pernah) dikenakan keentitas KKKS sehubungan dengan alokasi biaya dan alasannya, paling tidaksemenjak 1998, adalah ketentuan S604;Dengan demikian, terlepas dari segala ketidakjelasan pengertian danpenerapannya, S604 telah secara konsisten diperlakukan oleh Pemerintah(termasuk DJP

Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/2015Pengadilan Pajak Nomor Put.53435/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:a)b)d)f)9)Sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Surat BandingNomor 057/AWENWN/FINHW/VIII/2013 telah diajukan dalamBahasa Indonesia atas suatu Surat Keputusan Nomor S3057/WPJ.07/KP.10/2013 kepada Pengadilan Pajak;Sesuai Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Surat Banding telahdikirim melalui pos tercatat pada tanggal 5 Agustus 2013 sedangkankeputusan DJP

Hak DJP menerbitkan SKPBahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 70 dari 150 halaman. Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015PutusanMahkamahAgungTerbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaandari Putusan MA.

Bahwa seharusnya menurut Pasal 12 ayat(3) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenai ketidakbenaranperhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga setelah itubaru dapat diterbitkan SKP;2.

Olehkarenanya kemudian DJP dibenarkan untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak berdasarkan pada bunyi putusan kasasi a quo.Berdasarkan putusan tersebut, mutatis mutandis harus ditafsirkanbahwa putusan tersebut memberikan kewajiban kepada Terpidana danHalaman 91 dari 150 halaman.

pada pendapatannegaraikarenaJaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerimasecara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus adapenilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkanpada buktibukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ?

=ikarenaJaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mestimenerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkanharus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DUP itudidasarkan pada buktibukti yang valid dan/atau sah ataukahtidak ?

Bahwa seharusnya menurut Pasal12 ayat (3) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenaiketidakbenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak,sehingga setelah itu baru dapat diterbitkan SKP.2.

Olehkarenanya kemudian DJP dibenarkan untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak berdasarkan pada bunyi putusan kasasi a quo."

Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus(DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanyaperhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkanbesarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/PenuntutUmum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara sertamerta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian ataupengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada buktibuktiyang valid dan/atau sah ataukah tidak ?

,Halaman 121 dari 142 halaman Putusan Nomor 1240/B/PK/PJK/2016sehingga pelaksanaannya tergantung kepada DJP apakah masihdipandang perlu atau tidak untuk meminta untuk meminta Klarifikasisecara lisan dan/atau tertulis.

pendapatan negara karena Jaksa/PenuntutUmum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara sertamerta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian ataupengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada buktibuktiyang valid dan/atau sah ataukah tidak ?

Hak DJP menerbitkan SKPBahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaandari Putusan MA.

Bahwa seharusnya menurut Pasal 12 ayat(3) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenai ketidakbenaranperhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga setelah itubaru dapat diterbitkan SKP.2.

Putusan Nomor 1043/B/PK/PJK/2016dalam mengambil tindakan yang konkret.bahwa tindakan yang dilakukan oleh DJP bukan merupakan eksekusiatas putusan badan peradilan akan tetapi menindak lanjuti hasilpemeriksaan badan peradilan berupa putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap yang didalamnya berkaitan dengankewenangan DJP untuk melakukan penagihan pajak yang terutang yangtercantum dalam Putusan badan peradilan tersebut..

, sehinggapelaksanaannya tergantung kepada DJP apakah masih dipandang perluatau tidak untuk meminta klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis.

Putusan Nomor 1043/B/PK/PJK/201623.2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus(DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanyaperhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkanbesarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/PenuntutUmum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara sertamerta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian ataupengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada buktibuktiyang valid dan/atau sah ataukah tidak ?

Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2009 atas nama Tan Lo Song yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Riau dan Kep Riau Pratama Pekanbaru,diberi tanda T.1.2 ;3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 atas nama Tan Lo Song yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Riau dan Kep Riau Pratama Pekanbaru,diberi tanda T.1.3 ;4.

Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 atas nama Tan Lo Song yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Riau dan Kep Riau Pratama Pekanbaru,diberi tanda T.1.4 ;5. Fotocopy Bukti Pembayaran Listrik atas nama Ati, tertanggal 19 September 2011,diberi tanda T.1.5 ; Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan suratsurat bukti kedepanpersidangan, suratsurat mana berupa fotocopy yang setelah diteliti ternyata telah sesuaidengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya, yaitu: 1.

bukti T.I.1 yaitu Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 69 atas nama TAN LO SONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya Pekanbaru tertanggal 29 Agustus 1992 telah temyata bahwa sebidang tanahseluas 142 M2 yang terletak di Jalan Kota Baru Desa Kampung Bandar ic objek perkaraadalah terdaftar atas nama TAN SO LONG ic Tergugat II; Menimbang, bahwa dari swat bukti T.I.2 yaitu berupa Fotocopy Surat TandaTerima Setoran tahun 2009 atas nama Tan Lo Song yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan DJP

Riau Pratama Pekanbaru, surat bukti T.I.3 yaitu berupaFotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 atas nama Tan Lo Song yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Riau dan Kep Riau Pratama Pekanbaru, suratbukti T.1.4 yaitu berupa Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 atas namaTan Lo Song yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Riau dan Kep Riau PratamaPekanbaru dan surat bukti T.I.5 yaitu berupa Fotocopy Bukti Pembayaran Listrik atasnama Ati, tertangg 19 September 2011, Majelis Hakim

Di dalam semua persidangan awal(sidang pertama) di Pengadilan Pajak dimanasebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali(Semula Terbanding) secara jelas menyatakanbahwa DJP dalam haleksekutor secara tidak langsung dari PutusanMA.

menempuh upaya hukumpidana seharusnya DJP menempuh duluupaya hukum administrasi untukmenyelesaikan permasalahan pajak ini yaitudengan menerbitkan SKP......... karenakonsekuensinya DJP harus menetapkanbesarnya pajak terutang melalui SKPKB atauSKPKBT jika menganggap ada kekuranganbayar pajak dalam perkara ini..Bahwa berdasarkan semua amarpertimbangan di dalam Putusan PengadilanNegeri tersebut sudah sangat jelas bahwaPengadilan Negeri selaku Pengadilan TingkatPertama dari perkara a quo ini tidak pernahmelakukan

Hak DJP menerbitkan SKPBahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaandari Putusan MA.

Oleh karenanya kemudian DJP dibenarkanuntuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan pada bunyiputusan kasasi a quo.

negara karena Jaksa/PenuntutUmum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara sertamerta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian ataupengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada buktibuktiyang valid dan/atau sah ataukah tidak ?

Pemeriksaan yangdimaksud seharusnya meliputi SPT Masa Pajak yang bersangkutan besertabuktibukti pendukungnya ;Bahwa ...Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat himbauanagar segera melunasi PPN Impor yang belum dibayar selama tahun 2001sesuai dengan Surat Instruksi Kepala Kanwil VIl DJP Jakarta Raya KhususNomor : S2382/WPJ.07/BD/04/2002 tanggal 14 Agustus 2002.

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa walaupunPenggugat tidak mencantumkan kepada Direktur Jenderal Pajak namun langsung kepadalKepala KPP tidak menyalahi ketentuan karena Kepala KPP diberi wewenang pelimpahan tugassebagai bawahan langsung dari Direktur Jenderal Pajak sesuai struktur Organisasi DJP danmenurut SE49/PJ/2009 bahwa surat keberatan ditujukan kepada Kepala KPP tempat WajibPajak Terdaftar dan contoh PER52/PJ/2010 secara tegas disebutkan bahwa surat keberatanditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ub Kepala KPP/KP2KP.

(BuktiP04) padahalaman 13 dan 14 butir 12 dan yang menyatakan bahwaBahwa DJP dalam perkara pidana tidaklah dapat Halaman 50 dari 138 halaman. Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2016 bertindak selaku eksekutor/bukan eksekutor.

Didalam semua persidangan awal (sidang pertama) diPengadilan Pajak dimana sebelumnya, TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) secara jelasmenyatakan bahwa DJP dalam hal ini merupakaneksekutor secara tidak langsung dari Putusan MA.

Bahwa seharusnya menurutPasal 12 ayat (8) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenaiketidakbenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak,sehingga setelah itu baru dapat diterbitkan SKP;2.

Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus(DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanyaperhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkanbesarnya kerugian pada pendapatan negara karenaJaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mestimenerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkanharus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itudidasarkan pada buktibukti yang valid dan/atau sah ataukahtidak ?

pendapatan negara karena Jaksa/PenuntutUmum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara sertamerta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian ataupengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada buktibuktiyang valid dan/atau sah ataukah tidak?

Latar Belakangbahwa Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusustelah menerbitkan SKDJP Nomor KEP261/WPJ.07/BD.05/2009 tanggai 12Maret 2009 yang diterima Pemohon Banding pada tanggai 16 Maret 2009 yangmenolak Keberatan atas SKPLB PPN Nomor 00129/407/06/056/08 tanggai 24Maret 2008 untuk masa pajak Desember 2006 atas nama Pemohon Banding,dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ MenjadiDikurangi (27.301.794.448 (14.568.400) (27.316.362.848PPN Kurang (lebih)BayarSanksi

Perpindahan Koreksi atas Pajak Masukan dari Masa Pajak Desember 2006ke Masa Pajak JanuariNopember 2006 sebesar Rp (14.568.400,00)Menurut Pemohon BandingPemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding atas PIB cacat sebesarRp.310,001 180,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding ataskonfirmasi Pajak Masukan Negatif sebesar Rp.95,429,741,00 karena koreksitersebut bertentangan dengan pasal 33 Undang Undang KUP UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dan Surat Edaran DJP Nomor SE30/PJ

karena itu sudah seharusnya apabila pembeli ataukonsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng ataspembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa yang terutangtersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa danpembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telahmelakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.Atas hal tersebut maka koreksi tersebut bertentangan dengan pasal 33Undang Undang KUP Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan SuratEdaran DJP

Dalam hal PPN tersebut yang telah dibayarkan tetapi atas jawabankonfirmasi tidak tercatat dalam database DJP, menurut Pemohon Bandinghal ini tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding karena PemohonBanding telah membayarnya. Adapun selanjutnya adalah menjadipermasalahan vendor dengan Dirjen Pajak sehingga dengan demikian sudahseharusnya koreksi tersebut tidak terjadi;6.

Masukan Rp.607.658.601.00Kurang Disetor Rp.107.003.267,00Ditambah:Kompensasi kelebihan bayar bulan lalu Rp.271.024.693.00Kelebihan bayar yang masihdapat diperhitungkan Masa Pajak berikutnya Rp. 164.021.426bahwa hal tersebut telah sesuai dengan laporan SPT Masa PPN yang telah PemohonBanding sampaikan ke Terbanding untuk Masa Pajak Januari 2002;Pendapat/Tanggapanbahwa tim Penelaah Keberatan tidak pernah menyampaikan konfirmasi mengenaipersetujuan terhadap hasil telaahan Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP

uang dan arus barangdalam transaksi yang terjadi kepada PT CiptayaSumbersakti, merupakan pernyataan yang tidak benar dantidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya dalamputusan yang sama, padahal kenyataannya justruPEMOHON telah membuktikan secara lengkap arus uangdan arus barang dalam transaksi ini dan menyampaikandokumendokumen seperti yang dinyatakan majelis hakimdalam putusannya.Dalam putusan halaman 10 alinea 1 s/d alinea 4, MajelisHakim telah mengutip uraian Penelaah Keberatan KantorWilayah DJP

KPPJakarta Penjaringan yang didukung oleh Direktur Jenderal Pajak melaluiKeputusan Kanwil DJP Jakarta Utara, adalah hanya sebagai akibat dariterbitnya surat dari Direktur Intelijen dan Penyidikan Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak yang hanya mendugaduga tanpa adanyatindakan nyata dan memberikan kepastian hukum, padahal dugaan atauindikasi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menghukumHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/20101616a2pihak yang diduga atau diindikasikan

KPP JakartaPenjaringan dan juga kepada Penelaah Keberatan Kanwil DJP JakartaUtara, sebagai pihakpihak yang telah memberikan putusan atas objeksengketa, tidak dimintakan secara terperinci data dan dokumen yangmenjadi dasar pengenaan pajak terutang seperti halnya yang dilakukankepada PEMOHON selaku Wajib Pajak, padahal Majelis Hakimmemiliki kewenangan untuk memeriksa pihakpihak tersebut gunamemperoleh kebenaran yang sejati, dan hal ini membuktikan bahwa TimPeneliti dan Penelaah Keberatan nyatanyata