Ditemukan 12308 data
7 — 1
musyawarahnya Majlis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukupberalasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menerapkan psl 19huruf f, Ps 22 ayat 2 PP.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
9 — 0
patut maka Majelis Hakim berpendapatalasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dandibenarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat didalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanmaka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untukrena perkara ini menyangkut bidang membuktikan dalildalil Gugatanpye bukanlah sebagaiMakadnya mitsaqan Hahwa reg membuktikantpa Surat Keterangan Domisli Nomor :470/121163/409
7 — 0
Tergugat cukup beralasan dantidak melawan hukum, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak reladiperlakukan tergugat seperti itu dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu harus dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
12 — 1
musyawarahnya Majlis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukupberalasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menerapkan psl 19huruf f, Ps 22 ayat 2 PP.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
11 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor :474/409/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.b.
92 — 22
AGUS BUDI HANDOKO, M.Si sebagai Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara selaku Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitarberdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari2007, bersamasama dengan MUSTAFA ABUBAKAR ( telah meninggal dunia pada tanggal17 Oktober 2010), pada waktu antara Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Juni 2008 ataupada suatu waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar
Negeri Surabaya di Surabaya, sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409
Yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, yangmempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Bupati BlitarNomor: 228 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KantorPengelolaan Aset daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok Membantu bupati dalam pengelolaan asset
Blitar,sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2Januari 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, terdakwa selaku Kepala KantorPengelola asset Daerah Kabupaten Blitar, yang mempunyai tugas pokok danfungsi berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 228 Tahun 200277tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Aset daerahKabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok : Membantu bupati dalam
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
179 — 26
HSTyang dikirimkan ke Kanwil Depag Propinsi kalimantan Selatanadalah sebanyak 1000 (seribu) orang dan yang dinyatakan masukdata nominasi tenaga honorer oleh BKN sebanyak 409 (empatratus sembilan) orang, kemudian dari data 409 (empat ratussembilan) orang tersebut oleh Depag Kab.
Selanjutnya untuk kelengkapan berkas guna pengangkatanmejadi CPNS dilakukan bertahap berdasarkan surat dari DepagRI dan akhirnya diangkat menjadi CPNS.Bahwa jumlah tenaga honorer pada Depag Kab.HST yangdikirimkan ke Kanwil Depag adalah sebanyak kurang lebih 1000orang dan yang dinyatakan masuk data nominasi tenaga honoreroleh BKN sebanyak 409 Orang, kemudian dari data 409tersebut, oleh Depag Kab.HST diusulkan menjadi CPNSsebanyak 385 orang karena 24 orang ada yang sudah terdaftardi pemda, ada yang
12 — 3
Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPonorogo atas nama Penggugat, Nomor470/409/350204/405.12/2015 tanggal 29 Juli 2015 , yang telahdinezegelen dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda(P.2) ;Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksi masingmasing sebagai berikut :1.SAKSI , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga , tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;Dihadapan persidangan memberikan
14 — 7
I 4h 409, (ylid Leg, 3, 7.9): 4 wad 2 LS oS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orangsaksi dan jab qabul.Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkanfakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon Iladalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Baco;Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon denganPemohon Il telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu
5 — 7
Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lainyang di ketahui oleh Penggugat dari anak kedua Penggugat yangmelihat di postingan Instagram;Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan sejk saat itu antara Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah hingga saat ini;Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu,sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor:409
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1120 K/Pid.Sus/201010.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2009s/d tanggal 02 Februari 2010 ;11.Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangYudisial No. 409/2010/S.196.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Maret 2010Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,terhitung sejak tanggal 04 Februari 2010 ;12.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 410/2010/$.196.Tah.Sus/PP/
11 — 8
Bahwa pada tanggal 18 September 2012, Penggugat dengan Tergugattelah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan AktaNikah, Nomor 409/21/1X/2012, tanggal 18 September 2012), dan ketikamenikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka ;Putusan, Nomor 2062/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.2.
18 — 1
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isien yang menikah padatanggal 23 Juli 2000 sesuai Buku kutipan akta nikah nomor: 409/S5/x/2000,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kesamatan Air JomanKabupaten Asanan, pada tanggal 31 Oktober 2000.
16 — 0
,BiHalaman 7 dari 9 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 danSurat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor 28/TuadaAG/X/2002, tanggal 2Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolaliuntuk
7 — 3
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
20 — 16
bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndanUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Yurisprudensi MARINo. 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 2
Bukti Surat:a) Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama KecamatanBesuki, Kabupaten Situbondo, Model N.9 dengan NomorKK.15.7.13/PW.01/409/2015, tertanggal 23 Desember 2015, yang sudahdicocokan dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup kemudian diberitanda dengan P.1b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512024911760003 tanggal 08 Nopember 2012 yang sudah dicocokandengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi