Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan 7 Maret 2012 ;4. Dibantarkan sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal05 Maret 2012 ;5. Dilanjutkan penahanan sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengantanggal 18 Maret 2012 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni2012 ;10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriIl sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;11.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 26 tanggal Juli 2012 ;12.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;13.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2012 sampaidengan tanggal 24 Oktober 2012 ;14.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiIl sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23November 2012 ;15.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 23

November 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember2012 ;16.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari2013 ;17.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ataspermintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;18.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti,Hal. 139 dari 116 hal. Put.

Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 12 Meret 2020 Nomor 141/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor Reg.. Perkara.:PDM04/Snj/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 Terdakwadidakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN BIN MUH.

pidanaPenganiayaan.Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANTA LIDAN Bin AlmMUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Memerintahkan Barang Bukti :e 1 (satu) buah parang bergagang coklatDirampas untuk dimusnahkan.8Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluaas 45mx 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai penggantikerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidanabaik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjarakarena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapterpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagiterbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor 40PIDSUSTPK2018 PT.MKS

Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HIdan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH.

&REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016Nomor: W1U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Halaman 1 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 18/PID.TIPIKOR/2016

Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair danpertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDINHASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh danH. SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHalaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTinggi Tipikor Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkansurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PTBNA untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang, Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal O7 Maret2014 tersebut, permintaan banding mana

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013.WwW NYs/d 28 Agustus 2013Penahanan oleh Kejari kota Bumi sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013.Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Kota Bumi sejak Tanggal 30 Juli 20135 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 21 Agustus2013 s/d 19 September 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan

olehKetua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20September 2013 s/d 18 Nopember 2013.7 Perpanjangan Penahanan olehTanjungkarang sejak tanggal 19Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiNopember 2013 s/d 18 Desember 2013Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca : a Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi No.

Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak

,(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut105diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari:Kamis tanggal 05Desember 2013, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh hakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : SURYANTI, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) MIEN TRISNAWATY, S.H.. M.H JAINI BASIR, SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSURYANTI. SH.MH.,

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : ASTUTI Binti TRANGGONOTempat Lahir : Salatiga .Umur/Tanggal Lahir :44 Tahun /24 Desember 1967Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Perumahan Tulus Harapan Blok BXIV/10,Rt.06 Rw.09, Kelurahan Sendangmulyo,Kecamatan

Sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013;Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 16 Januari 2013 Nomor:06/I/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg . sejak tanggal 16 Januari 2013s/d 14 Pebruari 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 04 Pebruari2013 Nomor: 06/II/Pen.K/2013 Jo No.05/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ,sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6.

Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 4 April 2013 No. 78/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;7.

Membebankan ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)kepada terdakwa.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari SENIN tanggal20 Mei 2013 oleh kami PRAGSONO, SH. sebagai Ketua Majelis, SUYADI, SH.dan ROBERT PASARIBU, SH.

;Semarang, 30 Mei 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERAttdSRIBANOWO, SH.MMNip: 19580504198203 1008 111

Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehinggamenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisiHukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikanseperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima darisisi keuangan kepada Negara;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:87/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 12 April 2018 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

KeputusanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riauyang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatanHukum tetap;Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 ( VideT23 ) perihal Informasi Status Kepegawaian ;Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T24) agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan KasusKepegawaian yang terlibat TIPIKOR

Bukti T7 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VIII/2018/2 5.13 tanggal 24Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS PemerintahProvinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi RiauNegara (sesuai dengan fotokopi);8.

Bukti T8 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VII/2018/3 0.18 tanggal 27Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanyang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru (Ssesuai dengan fotokopi);9. Bukti T9 : Petikan Putusan Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R. dan Kepala BadanKepegawaian Negara R.!

BuktiT10 : Saran Pers Nomor:005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2Mei 2018 tentang BKN R.I gandeng KPK R.I berantasPNS Tipikor (Sesuai dengan fotokopi);11. BuktiT11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru No:B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018perihal Informasi Status Kepegawaian kepada KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sesuaidengan asili);12. BuktiT12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara R.

PUTUSANNomor: 2241 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DARMAWAN SUSILO, S.P.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.o Ketua Muda Pidana Nomor 887/2015/$.1197.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa ditahanselama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut karena didakwa :PRIMAIRBahwa Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SP Bin NLO SUWARNO;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 26 Agustus 2014 No.33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/2014/PN.PL.R, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya berkesimpulan kerugian Negara hanya sebesarRp88.062.500,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan pertimbangan penghitungan kerugian Negara adalah sebesarRp301.062.500,00 (tiga ratus satu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dikurangi Pengembalian oleh saksi SUWARNI ke Kas Desa sebesarRp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara berdasarkanfakta persidangan Ahli menerangkan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tidak menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2241 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda..

sesuaidengan fakta persidangan dalam perkara a quo terkesan bahwa adarekayasa yang di permaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang berujung pada tindak pidana Korupsi maka oleh KejaksaanNegeri masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara a quo.Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebutmaka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 45/Pid Sus TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis hakimpengadilan Tipikor

(dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap putusan tersebutPenggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sesuaidengan Pengiriman berkas perkara Tipikor Peninjauan KembaliNomor: 45/Pid SusTPK/2014/PN.

Tindak Pidana KejahatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai fotokopi);Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi R.I., Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,Tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);Contoh : 1, Keputusan PTDH sebagai PNS YangMelakukan Tipikor

Keputusan PTDHsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah BerlakunyaUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014, Tetapi SebelumBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017,3. Keputusan PTDH sebagai PNS Yang Melakukan Tipikorsetelah Berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (Fotokopisesuai fotokopi);Putusan Nomor: 2801 K/PID.SUS/2015, Tanggal 3 Agustus2016 atas nama dr. ABD. MUTHALIB LATUAMURY, MARSalias dr. Moh.

(Fotokopi sesuai salinannya);Surat dari : Penjabat Sekda Asisten Perekonomian DanPembangunan, Nomor : 800/224, Perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat TIPIKOR, tanggal 24 AprilHalaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN2019, Kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku TengahDi Masohi (Fotokopi sesuai aslinya);8.

Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (

dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima

Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.

. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa

Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor

Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor