Ditemukan 20445 data
227 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
65 — 28
Bali Komplek UMB,Kampung Bali, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khususyang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal15 Oktober 2019, Nomor 267/855/Pdt,G/2019/PA.Bn, sebagaiPenggugat;melawanImam Tohari bin Darman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,Pendidikan SD, tempat kediaman di Sinar Asih JalanSemangka Gang Mandiri 5, RT.018 Rw. 005 Kelurahan PadangSerai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat
209 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
31 — 39
majelistelah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:XXXX, Balikpapan, 02 ECL ama Islam, pekerjaaniVes. tinggal di JalanTimur, sebagalarjaan Tidaku di Jalanan Timur,dan pasti di Telah mempelajari Suratsurat yang belt TeGan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 11 Januuari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor 267
128 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3691/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
150 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
207 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
9 — 4
Surat Keterangan Nomor 475/267/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda P3;B. Bukti saksi :1.
8 — 6
;Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 267/69/V/2010 Tanggal25 Mei 2010,(P.1.)
18 — 14
NISFUL LAILA dengandihairi oleh dua orang sakasi yaitu MOESTARI dan YUDIWARDANA dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat,sebagaimana Surat Keterangan dari pengasuh Pondok PesantrenAsy Syifa Nomor : 267/PPAsy Syifa /1IX2005 tanggal 10September 2005 , namun tidak pernah dicatatkan secara resmi diKantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jemberkarena para Pemohon pada saat itu masih kuliah dan belumlulus;2.
253 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 267/PID.B/2019/PT.PBR tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.
108 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kKuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.KAS/PHI/201 7/PN.JKT.PST juncto Nomor 267
Proses4 x Rp35.480.773,00 = Rp141.923.092,00e Sisa cuti =Rp 11.826.924,00 +Total = Rp381.870.239,00(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu duaratus tiga puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASI ASURANSI JIWAINDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267
, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASIASURANSI JIWA INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 267
Terbanding/Tergugat : PT. KALMAR JAYA
141 — 86
Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin ke1 (Satu) telah selesai dikerjakanoleh Penggugat maka, pada tanggal 12 May 2016 Penggugat membuattagihan pertama dengan nomor 12052016/003/UGKKJ tertanggal 12 May2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai tagihansebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus duapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atas tagihantersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.(Bukti P05)8.
(Bukti P06)Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin 3 telah selesai dikerjakan olehPenggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, maka Penggugat membuattagihan ketiga dengan nomor invoice 16082016/003/UGKKJ tertanggal 16Agustus 2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilaitagihan sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enamratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atastagihan tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.
Tagihan ketiga sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam jutaenam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah),16 Agustus 2016, bukti P07 ;4.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.43/B/PK/PJK/2008.Republik Indonesia No. 267/KMK.012 /1978tanggal 19 Juli 1978 (Bukti PK 20), yangmenyatakanYang dimaksud dengan Kontraktor dalam Keputusan iniadalah ~s setiap Kontraktor beserta partnernya yangmelakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak BagiHasil) di bidang minyak dan gas bumi mengenaieksplorasi dan produksi disuatu wilayah kerjatertentu.b. Pasal III Surat Edaran Bersama DirekturJenderal Pajak No. SE75/PJ/1980 dan DirekturJenderal Moneter No.
SE6918/M/1990 (Bukti PK21), yang menyebutkan*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978tanggal 19 Juli 1978, harus diartikan bahwa setiapKontraktor Kontrak Production Sharing/Partner dalameksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi padawilayah kerja tertentu, berkewajiban untukmendaftarkan diri kepada ODirektorat Jenderal Pajakuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)sendiri.c. Butir 1 dari Korespodensi suratNo.117/D0200/92 S11 tanggal 13.
20 — 6
) 22) 23B44 2445) 215) 111) 12515) 1(2) 2(10) 1(5S) 2(3011) 125(162) 2(205) 2(10) 1(5) 2(22) 2(5) 2(311) 125(65) 2(311) 125(15) 1(7) 1(65) 2(2111) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 724.00 Tm/F14 1 TE(13) 1(2) 2(10) 1(5) 2(31) 1(5) 2(311) 50(3024212413) 1(11) 50(175) 2(3411) 50(67) 1(3024162434215) 2(311) 50(YGZ) =2(345) 2(311) 50(47) 1(2) 2(2042445) 2(15) 1(11) 50(175) 2(3411) 50(15) 1(2) 2(10) 1(5) 2(3011) 50(67) 131L75) 215) 15) 2215) 2311) 50L5) 217) 165) 22111) 50305) 267
0.00 12.00 336.00 724.00 Tm/F14 1 TE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 341.00 724.00 Tm/F14 1 TE(47) 1(5S) 2(30243) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 372.00 724.00 Tm/F14 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 377.00 724.00 Tm/F14 1 TE(54456545) TaoETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 401.00 724.00 Tm/F14 1 TE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 406.00 724.00 Tm/F14 1 TE(Vez) a12) 2SL5) 4d5) 23411) 1671) 22) 2205) 267
54 — 33
No.257 tersebut kemudian oleh Tergugat A serta apayang ada diatasnya telah pula dijualnya kepada Tergugat E.1. dihadapanTergugat D Selaku PPAT dengan Akta Jual beli tanggal 19 Oktober 2015No.134/2015 dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat E.1 danE.2 selaku suami isteri.Sertifikat Hak Milik No. 267 surat ukur tanggal 28 Juni 2013 No.0011/2013dengan luas tanah seluas 260 M2 diatasnya terdapatbangunan 4 (empat)petak toko.Bahwa atas SHM No.267 tersebut serta apa yang ada diatasnya kemudian
AktaJual Beli No. 944/2013.Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) petak toko yang yang ada diatasnyatanah tersebut 2 (dua) petak dikuasai oleh Tergugat G.1. dan Tergugat G.2.selaku suami isteri dan 2 (dua) petak toko lagi dikuasai oleh Tergugat G.3selaku orang tua kandung dari Tergugat G.2 akan tetapi atas izin TergugatG.1 dan Tergugat G.2.Sertifikat Hak Milik No.272 surat ukur tanggal 21 Nopember 2014 No.00022/2014 dengan luas tanah seluas 108 M2 di atasnya terdapat 2 (dua)etak toko.Bahwa atas SHM.No.267
25 — 11
XX XXXX,DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 267/Padt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.
10 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten SitubondoNomor 267/18/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010, buktitersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.
143 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267