Ditemukan 51518 data
Masripin
Terdakwa:
Rimba Jaya Putra
53 — 6
surat jawaban dari Komandan BatalyonKavaleri 1/BCC Nomor B/159/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan suratjawaban Nomor B/178/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dari semuajawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Rimba Jaya Putra,Kopda NRP 31060158721286 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IlO08 Jakarta.Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak adakepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.Bahwa dengan mendasari
perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum PidanaMilter.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaNurisanto dan Saksi atas nama Sertu Moch Ilyas telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari
62 — 7
ataudilakukan tidak menurut selayaknya.Kata tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak apabila dihubungkandengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitursebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatuyang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama ;Nomor 17 dari 20 Halaman: PutusanNo.78/Pdt.G/2014/PN.Plg.Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut, MajelisHakim terlebih dahulu meneliti apakah ada alas hak yang mendasari
kontrak antara kedua belah pihak terkait dengan pesanan kaos tersebut.Sebab menurut Pasal 18320 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan suatuperjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak mengenai obyek tertentudalam hal ini obyeknya adalah KAOS sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buahdan perjanjian/kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut sah menurut UUatau mengikat kepada kedua belah pihak sesuai asas Vacta Sun Servandaseperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa alas hak yang mendasari
11 — 0
perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari
73 — 25
Halini diperkuat dengan surat dari Dan Rai Arhanud tersebut di atas yangdisampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa TerdakwaKopda Sutrisno NRP 31040313431282 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Ill16 Makassar karena Terdakwa mulaitanggal 10 November 2016 s.d sekarang belum kembali ke Satuan(Desersi), maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhisyarat untuk diperiksa dan diputus tanoa hadirnya
militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidanayang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangUndang No. 31 tahun1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenaHal 4 dari 16 Put Nomor : 46K/PM III16/AD/III/2018sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari
14 — 1
Bahwa hal yang menjadi dalil eksepsi adalah juga menjadi satukasatuan dengan konvensi, karena berkesinambungan maka dapatdijadikan hal yang mendasari satu sama lalinnya;2.
Bahwa hal yang menjadi dalil Termohon dalam konvensiadalah juga menjadi satu kesatuan dengan penjelasan dalam hal eksepsi,karena berkesinambungan maka dapat dijadikan hal yang mendasari satusama lain;2. Bahwa terhadap halhal yang menjadi dalil Penggugatpada poin 1, sampai poin 5 pada prinsipnya tidak keberatan dan Tergugatakui kebenaran terhadap uraian dalil tersebut;3.
57 — 24
WwitSetyobudi menggunakan shabu shabu itu) dikantor Meteosedangkan sisanya disimpan dalam kantong lengan jaketselanjutnya pergi ke kamar mandi, setelah keluar darikamar mandi telah datang petugas dari Pomau danmenangkap Saksi Wiwit Setyobudi setelah digeledahdiketemukan satu paket kecil shabu shabu sisakonsumsi seberat 0,0136 dikantong lengan kiri jaketmilik Saksi Wiwit Setyobudi.Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwatersebut diliputi rumusan unsur pasal 114 ayat (1) UUNo.35 tahun 2009.Bahwa = =mendasari
ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNItelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KasadNomor STR/70/2008 tanggal 13 Pebruari 2008, STR KasadNomor STR/189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari
27 — 3
(duabelas) tahun sebagaimana bukti P.9, sehingga rencana pernikahan anak paraPemohon tidak menghalangi hak anak Pemohon untuk mendapatkanPendidikan dan sebagaimana bukti P.9 tersebut terbukti pula anak Pemohonbukan anak yang berkebutuhan khusus;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari
hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan dari keluargacalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, bahwa selain alasan yangdikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, adalah untuk menjaga agama dankehormatan, karena antara
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Rian Ardiansyah
71 — 46
dilanjutkan.Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga)kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang,yaitu panggilan ke1 dari Ka Otmil 04 Palembang Nomor :B/417/V/2019tanggal 31 Mei 2019, ke2 Surat Nomor : B/457/VII/2019 tanggal 12 Juli2019 dan ke3 Surat Nomor : B/518/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.Bahwa berdasarkan Surat Danyonif Raider 200/Bhakti NegaraNomor : 567/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 telah diberitahukanTerdakwa tidak berada di kesatuan.Bahwa dengan mendasari
ini telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan danyang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai denganketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurutpasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jikapara Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawasumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya samadengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itudengan mendasari
33 — 20
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), maka dalam hal menjatuhkanpidana penjara dan pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yangbersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Permasalahannya adalah : Dengan mendasari
,MH., Bony Daniel, SH, Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 221222).Dikaitkan dengan penjatuhan pidana pokok (6 tahun) dan denda (1milyar) terhadap saya, rasanya rasa keadilan yang diharapkan belum terpenuhi (terlalu berat) karena Putusan Pengadilan Militer lO3 Padang Nomor06K/PM I03/AD/I/2012 Tanggal 18 Juni 2012 hanya mendasari Undangundang semata (keadilan legalis) tanoa mempedulikan rasa keadilan yanghakiki.2.
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 198 K/MIL/201312Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya.Adapun alasan yang mendasari Pemohon Kasasi bahwa peraturan hukum tidakditerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena :Unsur Ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari tindakpidana yang didakwakan sesungguhnya sangatlah tidak terpenuhi dan tidak terbukti,yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22menguraikan
Sehinggadengan mendasari Surat Keputusan Kasad tersebut maka sangatlah adil dan bijakjika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk memberikan kesempatansekali lagi kepada Pemohon Kasasi untuk tetap berdinas dan mengabdi dalamdinas keprajuritan.e.
53 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
M Jamin sewaktu memancing di atassampan, tetapi di persidangan mengatakan menarik keterangannyahanya karena merasa takut kepada Saksi1 Alex Rutumalessy dan tanpaalasan yang jelas.V1 eeeeeees dst.Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2017Bahwa mendasari keterangan Pemohon Kasasi tersebut di atas, bahwaPemohon Kasasi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja secaramelawan hak atau melawan hukum, dan keterangan Pemohon Kasasisangat beralasan secara hukum sebagaimana dalam BAP POM danketerangan
Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana minimnya kualitas alatalat bukti yang adatidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segikekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi1,Saksi2 dan Saksi3 dengan Keterangan Pemohon Kasasi dan barang buktiyang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bahwa Pemohon Kasasi mencermati
34 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyampaikan:Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(3a) UndangUndang KUP, dan bukan merupakankeputusan;Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUndangUndang KUP yang mendasari
Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1740/WPuJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP;Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agakSKPKB PPN Nomor
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;Halaman 17 dari 34 Halaman.
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat oleh Tergugat adalah menindak lanjuti SuratTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 tentang PersetujuanPenerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat III (bukti P 3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor KU.602/AIRP/1988/2010 tanggal 16 Juli 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari
Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada(posita gugatan) perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerdata, maka tuntutan yang dapat diajukan adalah gantirugi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan II, sehinggamenurut Judex Facti yang dapat dikabulkan dalam gugatan hanya ganti rugiberupa sisa pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat berdasarkanSurat Perintah Mulai Kerja
Sedangkanyang dilarang oleh ketentuan Hukum formil Acara Perdata bagi Judex Factiadalah hanya tuntutan atau mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom)atas sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang mendasari padagugatan pembayaran sejumlah uang, bukan tuntutan kerugian materil bungaseperti dalam sengketa a quo.
6 — 0
/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 1973 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXXX
5 — 0
olehtujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu : Antara suami istri wajib salingcinta mencintai,hormat menghormati, setia dan memberi bantuanlahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 Undang undang no 1 tahun 1974) sudah tidak mungkin terwujud,maka untuk itupenggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan AgamaCilacap melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanmengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat.Berdasarkan uraian alasan yang telah di kemukakan di atas dandengan mendasari
7 — 0
dipersidangan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
6 — 6
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,Karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
15 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
6 — 3
Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Tuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalahbahwa Pemohon pada tanggal 28 Agustus 1985 telah melangsungkanperkawinan sah dengan
14 — 1
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari