PUTUSANNomor 92/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau). Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Alias IPUL de23. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 November 1998 QD4. Jenis kelamin : Lakilaki ~5. Kebangsaan : Indonesia Le6.

Maratua Rambe, SH.MH.Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIAbdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129Halaman 9 dari 9 halaman putusanNomor:30/pid/2019/PT Bna

XXX K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : TERDAKWA;Tempat lahir > Garut;Umur/tanggal lahir : 13 tahun/1 Mei 1997;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Garut;Agama : Islam;Pekerjaan :Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa

(angka 17 pada halamam 47)SELDalil Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan.Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/tangqgapan sebagaiberikut :1)Bahwa Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidanayang berlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecualiditentukan lain dalam UU KPK

Ketentuan pasal tersebutmempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis)yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas, terlinat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukumacara pidana yang diatur dalam UU KPK.

Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidanganPraperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., menerangkan dimana Sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut sama dengan perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 26 A UU TIPIKOR. Kalau begitu.

Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarikatau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf a UU TIPIKOR, maka ke2 atau ke3alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPKmaupun Pasal 183 KUHAP. Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yangdikirimkan atau disimpan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab IVUU Tipikor selengkapnya berbunyi penyidikan,penuntutan dan = pemeriksaan disidangPengadilan terhadap tindak pidana korupsi,dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidanayang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UUini .

Nurhasianta Manik, Apt yang merupakanPejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Sidikalang,untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penetapan Alkes;Bahwa prosedur penyelidikan sebagaimana acuan penetapanPemohon sebagai Tersangka tertanggal 2 Maret 2016, denganSurat Panggilan Nomor S.Pgl/306/IIV2016/Reskrim, yangditandatangani oleh Termohon (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp.84101429) yang telah memberikan keterangan pada tanggal 7Maret 2016 di Unit Tipikor Reskrim Polres Dairi;Bahwa kemudian pada

Sdk2.6.2.7.2.8.2.0.2.10.84101429) (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp. 84101429), untukdimintai keterangan lanjutan pada tanggal 13 April 2016 di UnitTipikor Polres Dairi;Bahwa selanjutnya dalam tahapan lebih lanjut, Pemohon kembalimenerima panggilan sebagai lTersangka dari TermohonPraperadilan yang ditandatangani oleh (Komisaris Polisi ElmanTambunan/Nrp. 65030082) untuk dimintai keterangan padatanggal 22 Nopember 2016, di ruang unit Tipikor Polresta Dairi,sebagaimana untuk upaya penyidikan dalam delik

pidananya perlu melihat tupoksi masingmasing, sebab pertanggungjawaban kesalahan dalam PengadaanBarang/Jasa masuk ke dalam beberapa kajian bidang hukum ;Bahwa dalam hal ini, harus dilihat dimana terjadinya perbuatan, atau ahliistilahkan letak titik apinya, apakah di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)atau di Panitia Pengadaan, jadi harus melihat tupoksinya masing masing ;Bahwa kalau keputusan dibuat secara bersamasama, maka harusdipertanggung jawabkan secara bersamasama juga ;Bahwa dalam Pasal 2 UU Tipikor

unsur melawan hukum atau perbuatanmelawan hukumnya yaitu dengan maksud dan untuk sertatujuan,sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menyangkut penyalahgunaan jabatan, jadidalam hal ini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan denganpenyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara ;Bahwa mengenai kebenaran penetapan status tersangka Pemohon, bukanbidang ahli ;Bahwa tentang Pasal 3 UU Tipikor, terdapat unsur menguntungkan yaitusengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), jadi disini harus

Ahli, Surat (dokumen Pengadaan) danPetunjuk, lalu Pemohon diperiksa sebagai tersangka dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya kemudian juga melalui proses gelar perkaradilakukan penahanan atas diri Pemohon dan tembusan penetapanpenahanan atas diri Pemohon telah disampaikan kepada keluarganya, yangselanjutnya berkas perkara telah diajukan kepada Kejaksaan Negeri Dairidan telah dinyatakan lengkap atau P21 ;Bahwa terhadap Miko Lestari Marbun (Pemohon) dipersangkakan Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 12 (dua belas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 12 dari 12 halamanPenetapan Nomor 234/Padt.P/2019/PN Bgl

Biaya Materai ................cccceeeeeeeeeee ees : ; 00:Jumlah > Rp 581.000,00;(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Kuasa Penggugat;Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERADrsE FENDI.SHNIP. 196607121982031004Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bna

Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 226/PID/2019/PT.BNA. tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor BandaAceh Nomor : 226/PID/2019/PT BNA tanggal 13 September 2019, tentangPergantian Hakim Anggota H.

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidaksependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan,;2.

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaiKetua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MAHMUD FAUZIE,SH.MH,. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14Mei 2013, Nomor : 28 /PDT /2013 /PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejelis tersebut

Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat JudexFacti dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Ayat(1) yuncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan JPU;2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwapertimbangan hukum Judex Facti salah dengan menyatakan perbuatanterdakwa KOMAR!

AGUNG PARNATA, SH. sebagai HakimAnggota Il, yang menyidangkan perkara tersebut sampai dengan acarapersidangan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa,kemudian persidangan ditunda dengan acara tanggapan atas pledoi ;Bahwa ketika persidangan dengan acara tanggapan atas pledoi itulahHakim Anggota Harun Yulianto, SH. tidak lagi bersidang karena mengikutipelatinan Hakim TIPIKOR di Jakarta, sehingga Ketua Majelis atas inisiatifsendiri telah menunjuk SINGGIH WAHONO, SH. sebagai penggantinya ;Bahwa

yangseharusnya tidak demikian (harga obyek jaminan sekarang senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)), hal tersebut Penggugat sangatberkeberatan dengan perbuatan Para Terlawan diatas;Bahwa harga limit lelang Para Terlawan yaitu Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) yang mana masih di bawah utang pokokPara Pelawan dengan Terlawan yang manainimelanggar UUHalaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Padt.Plw/2021/PN Sda16.17.18.19.20.2,Perbankan merugikan debitur (Para Pelawan) dan UU Tipikor

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

melihat pada peraturanperundangundangan saja yang terkadang aturan tersebut tidak sempurnaadanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat setempat (DesaPautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Prov.Sulawesi Tengah, wilayahnya yang sangat terpencil dan hanya dapatdijangkau melalui beberapa kali penyeberangan laut, kemudian dilanjutkandengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu berjamjam menujuPeradilan Umum di Poso, apakah lagi bila perkara tersebut dilimpah kePengadilan Tipikor

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tipikor, tempatkediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagalkakak ipar Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalahsuami isteri; Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugatdengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahhalaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4871/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgorangtua Penggugat Kabupaten

Nomor 279 K/Pid.Sus/2021Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal12 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2020 dari PenasihatHukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020sebagai

tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 juli 2015 ; Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;Halaman 1 putusan No: 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.

Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejaktanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal17 September 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Prof.Dr. YusrilIhza Mahendra,SH.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.MH., 3. AgusDwiwarsono, SH.MH., 4. Dr. H.

(lima ribu rupiah);Halaman 133 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.Membaca berturutturut :Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg ;Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum,telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2891/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaTerdakwa ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015

Nomor : W12.U1/2892/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaJaksa KPK ;Memori Banding Penuntut Umum pada KPK tertanggal 3 September2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2015 danadanya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 ;Halaman 134 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.8.