Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1092/Pdt.G/2015 /PA.Bkl Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon dan termohon
16 — 0
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 06-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 26 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 3
11 — 3
AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanNomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-05-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Pwd Tanggal 28 September 2017 — penggugat vs tergugat
13 — 0
13 — 0
Surat Keterangan Nomor : 472.23/409/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yangdikeluarkan kepala Desa Putat; . bermeterai cukup setelah diperiksadinyatakan cocok dengan aslinya,lalu diberi tanda P93;Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor.1243/Pdt.G/2017/PA.Pwd.B. Saksi :.
Register : 01-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1147/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 5 Desember 2016 — Pemohon Dan termohon
10 — 3
10 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 12-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 14 Desember 2015 — Pemohon dan Termohon
15 — 0
15 — 0
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 13-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1126/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 26 Oktober 2017 — Pemohon dengan Termohon
16 — 3
16 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 05-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0866/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon dengan Termohon
12 — 4
12 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 16-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tanggal 20 September 2016 — PEMOHON
16 — 3
16 — 3
Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Ssesuai surat Kantor UrusanAgama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Nomor : 409/Kk.11.03.14/PW.01/08/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, Perihal PenolakanPernikahan).
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1011/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 23 Nopember 2016 — Pemohon dengan Termohon
11 — 4
11 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 21-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1211/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon dan termohon
8 — 3
8 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 19-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0916/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 27 Oktober 2016 — Pemohon dan termohon
11 — 4
11 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 03-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1226/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon dengan Termohon
10 — 4
10 — 4
Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 27-04-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 12 Juni 2017 — Pemohon dan Termohon
8 — 3
8 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 03-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 7 Agustus 2017 — Pemohon dan Termohon
8 — 3
8 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1239/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 12 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
13 — 5
13 — 5
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 25 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
17 — 0
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 25-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PA MUNGKID Nomor 1387/Pdt.G/2018/PA.Mkd Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 6
5 — 6
No 1387/Pdt.G/2018/PA.MkdBahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa;A.1.B.Surat;Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/409/2004/VII/2018tanggal 25 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
183 — 59
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
183 — 59
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung dariNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga NegaraIndonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan PeninjauanKembali.18.Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan GugatanPerdata tertanggal 28 Agustus tahun 2014 di Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada
30 Juni 2015(selanjutnya disebut perkara 409) dengan Gugatan Ditolak kemudianPenggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada 7 April tahun 2017Hal. 9dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.
Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI bahwa Akta Palsu Keterangan Warisdibuat dalam 3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya,namun juga menyatakan: Melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 BUKAN suatukesalahan yang Substantif atau dengan kalimat lain SIAPAPUN bolehmengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutanTIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dari Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taathukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.20.Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugatmengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletakdalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat dan
Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal14 Mei 2014 (diduga keras Akta Mundur/Back Dated) yang dibuat PPATSelly Suwignyo S.H. sedangkan Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014HGB No.2/Leuwinutug sudah merupakan OBYEK SENGKETAperkara 85tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014..
Putus : 25-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — FERRY LEDI TJANDRA VS PT MULTI MAYAKA
101 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 409/PDT/2015/PT DKI., tanggal 19 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 464/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam provisi:- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belasribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggidengan Putusan Nomor 409/PDT/2015/PT DKI., tanggal 19 Oktober 2015;
Register : 04-09-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Pwk Tanggal 18 September 2023 — Pemohon:
H DAHLAN
53 — 24
H DAHLAN
53 — 24
- Kartu Keluarga, Nomor 3214123005076203
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-27102011-0035 atas nama Dawud Sabiq,
- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 409/DISP/2010
- Kutipan Akta Nikah,
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-11112022-0001 atas nama Ismail
dan nama Dahlan, tercantum pada :
dan nama Dahlan Hidayat, tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 913/Ist/2002 atas nama Farhan Fuadi
dan nama H.M.