PUTUSANNomor. 178 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Ir. H. Zukhairi, MM Bin Gafuri Arsyad ;tempat lahir : Kandangan ;umur / tanggal lahir : 50 tahun / 20 Oktober 1962 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jl.

Ruhui Rahayu No : 024/AGMSRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008.Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. tanggal 4 Juli 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:46Menyatakan Terdakwa : Ir. H. ZUKHAIRI, MM Bin GAFURI ARSYAD, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana dakwaan Primair.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.Menyatakan Terdakwa : Ir. H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 8 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantaumengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah100Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta HakimHakim Anggota,dan dibantu oleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.Panitera Pengganti,ttd.

PUTUSANNomor: 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : HARAPANDI,SP Bin SAMIN ;Tempat Lahir : Palangkaraya ;Umur/ tanggal lahir : 49 tahun /21 Desember 1963 ;Jenis Kelamin : Lakilaki

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkarayaNomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan HariSidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal09 September 2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan KetuaMajelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwatersebut ;Setelah mendengar dan membaca :a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.PerkPDS02/Q.2.11.6/Ft.1/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013 ;b.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara Nomor:19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa HARAPANDI,SPdilanjutkan;4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir;25Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan,masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari RABU tanggal 30OKTOBER 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH.MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua MajelissSUKAR PRIYAMBODO,SH.MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH.MM (Hakim Adhoc Tipikor) , masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid/2020/PT BNATakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perintah/Penetapandari:e Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 23 Desember 2015;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10Januari 2016;e Majleis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari2016;e Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampaidengan 04 April 2016;e Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

.: ee Rp. 6.000,00UL A ee ess sere oss once Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/V1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaanDari TJUT DINIHARI (Pemohon);Banda Aceh, Juni 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.Nip : 19610712 198203 1 004Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Bna.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebutyang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 19 Agustus 2014Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ketahuisekarang Tergugat tinggal di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan LaksamanaMalahayati KM. 9,5 Gampoeng Kajhu, Kamar No. 50, KecamatanBaitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD dan divonis 2 tahunlamanya akibat Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR), sampai diajukanyagugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor

Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebutCi atas; === == 222 nan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn cee nnn cece neeann Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan

banding tersebut;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); aonnon= Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada HariKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor

daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor

Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan

Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor

dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara

KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri

Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.

kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.

Panitera Muda Pidsus Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa maupun kuasanya.HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH. MARYANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,HARSONO, SH.MH.Halaman 11 dari 11 halaman,Putusan perkara Pidana Nomor : 501/PID/2016/PTMDN.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )PENGESAHAN :Salinan dinas sesuai dengan aslinyaPengadilan Tinggi MakassarpaniteraPih Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip.19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor : 95/PDT/2018/PT.MKS

sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 ;Hal 1 dari94 hal Put.No.28/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke 1 sejak Tahanan Kota,sejak tanggal 02Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke2 Tahanan Kota, sejaktanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;6 Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 23 Maret 20015 sampai dengan tanggal 11April 2015.7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;8 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru di Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei2015 ;9 Perpanjangan pertama oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 25

Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;12 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat

;Tempat lahir : Surabaya ;Umur/tanggal lahir : 56 tahun /1 Juli 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT 03 RW 07 Kelurahan Jember Kidul, KecamatanAgama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Pemkab Jember; Terdakwa ditahan : e Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus2011 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak 16 Agustus 2011 s/dtanggal 04 September 2011 ;e Penuntut Umum sejak 05 September 2011 s/d tanggal 04Oktober 2011 ;e Hakim Tipikor pada Pengadilan

Negeri Surabaya sejaktanggal 27 September 2011 s/d tanggal26 Oktober 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 24Desember 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 23 JanuariTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOH.

Permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2018, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas PenyerahanMemori banding Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk. pada tanggal

suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangHalaman 36 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKNomor:4/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 4 Juni 2018, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingdari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa alasanalasan keberatan yang dikemukakan olehPenuntut Umum mengenai uang kerugian kerugian

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal 1 Pebruari 2016;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;6.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejaktanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;9.

,MH HakimAdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarusebagai Hakim Anggota Il, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru) Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal1 Juni 2016, Putusan mana pada hari danHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRtanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dan didampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantuYUSNIDAR, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

sampai dengan tanggal 3 Desember2015 ;4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal1 Februari 2016 ;Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 19PID.SUSTPK/2016/PT PBR5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016 ;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1April 2016 ;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;8 Perpanjangan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;9 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengantanggal 5 Juli 2016 ;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat

Sebagian besar putusan ini sudahinkracht berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH,Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menyatakan TerdakwaBupati Siak H.

Bupati Siakmenerbitkan IUPHHKHT tersebut untuk areal kerja yang dimohonkanberada di luar wilayah administrasi hukum tata pemerintahan PemdaKabupaten Siak; Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Bupati Siak (ic H.Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK/I/2003 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HutanTanaman seluas + 21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) diKabupaten Siak atas nama PT Rimba Rokan Perkasa, telah terbukti diPengadilan Tipikor

Dengan demikian Keputusan TUN objek gugatan a quoyang merupakan hasil verifikasi atas Keputusan Bupati Siak tersebutsudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2012 an. TerdakwaBupati Siak H. Arwin AS, SH.