Ditemukan 17962 data
19 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
23 — 1
Wakaf Rt. 25 Kel. 34 Ulu Kec.
24 — 5
dari 9 Bahwa, ternyata anaknya tersebut, saat ini belum berusia 21 tahun,maka menurut hukum anaknya tersebut termasuk golongan anakyang belum dewasa. oleh karenanya mereka masih dalamkekuasaan orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, makasegala perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya(Pemohon) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut,ternyata maksud Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebutadalah sematamata untuk kepentingan mengurus penjualan tanahuntuk wakaf
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
94 — 18
Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Pembanding/Penggugat II : Andri Tjahjadi Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nadra Zairafida
Terbanding/Tergugat II : Faisal Lazuardi
Terbanding/Tergugat III : Rizka Novitasari
Terbanding/Tergugat IV : Hidayatulloh
Terbanding/Tergugat V : Abdul Rachman
Terbanding/Tergugat VI : Achmad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bahori Ahoen
Terbanding/Turut Tergugat II : Nilam Purnamawaty Januarso Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
44 — 15
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembukuan yang kuat.Bahwa Pasai 1 (Satu) butir 20 (dua puluh) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang mengatur sebagai berikut:Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 (sembilan belas) ayat 2 (dua) UUP A untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam bukutanah
Bahwa Pasal 29 (dua puluh sembilan) butir 1 (Satu) dan 2 (dua)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut:"Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan membukukannva dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suratukur tersebut."
23 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
13 — 1
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Gang Wakaf Desa Getas Pejaten RT 8 RW 4 JatiKudus selama 4 bulan 11 hari dan selama pernikahan tersebutPenggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagai layaknya suamiistri, namun belum di karuniai keturunan.3.
18 — 11
Wakaf;f. ZakatInfaq =Shadagah, danEkonomi Syariah.Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undangundang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang termasuk dengan"perkawinan adalah halhal yang diatur atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah,antara lain; angka 16.
28 — 11
., tanggal 09 September 20153wali dari seorang anak yang bernama DESY LIA ANGGRAINI almarhum BAHRUNSYAH binBASRAN lahir pada tanggal 14 Juni 1999;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan Pengadilan tersebut adalahpenetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Peradilan Agamaadalah badan peradilan negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu berdasarkan Hukum Islam dalam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf dan shodagoh
12 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Marsinah
46 — 11
Pasal 49 menyebutkan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqah,dan ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama sama denganadiknya yang sudah meninggal dunia bernama Ahmad Barit yaitu Islam, makaseharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diajukan kePengadilan Negeri Kalianda akan tetapi ke Pengadilan
97 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAKAF MESJID SRIWIJAYAPALEMBANG, beralamat di Jalan Diponogoro Nomor 1Talang Semut, Kota Palembang, di Palembang (30135);2. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)PROVINS! SUMATRA SELATAN, beralamat di dekat(sebelah) Water Fun dekat GOR Jakabaring KotaHalaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2017Palembang atau d.a. Rumah Ketua FKUB Prov.
Bahwa Tergugat II dengan tanpa peduli nasib Penggugat denganseenaknya saja menerima tanah Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat dan merencanakan untuk membangun Mesjid dengan dalin YayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang berhak menerima wakaf, padahalHalaman 5 dari 27 hal. Put.
Nomor 1637 K/Pdt/2017seharusnya pihak Yayasan (Tergugat II) meneliti terlebin dahulu masalahtanah yang diwakafkan tersebut, tidak langsung menerima begitu saja.Sebagai orang yang beriman kepada ALLAH YME, tentunya tidak denganseenaknya menerima pemberian wakaf langsung yang direncanakan untukmembangun Mesjid dengan niat ibadah, ternyata sebaliknya mengabil hakorang dan sangat menzalimi hak orang lain (Penggugat);15.
Terbanding/Tergugat I : JAUNDI PURBA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KAB SIMALUNGUN Cq CAMAT KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI Cq PANGULU NAGORI PANOMBEIAN
41 — 21
Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan yang terletak di Desa BahtoropNagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Panei KabupatenSimalungun seluas 5 rantai atau + 2000 m*( dua ribu meter persegi ), denganbatas batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah timur berbatas dengan saluran tirigasi2.
oleh Gamot Bahtorop mempunyai kekuatanhukum.Menyatakan surat keterangan tanah No.594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015adalah tidak mempunyai kekuatan hukumMenyatakan tanah persawahan seluas 5 rantai / ( +2000 M*) adalah milik daripenggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang PanombeanKecamatan Panombeian Panei Kabupeten Simalungun dengan batas batas : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf
Menyatakan tanah persawahan seluas 5 rante/(+/2000M2) adalah milikdari Penggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori PamatangHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDNPanombean Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungundengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah Selatan berbatas dengan jalan besar Pematang Panombean Sebelah Barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi.7.
51 — 26
tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda T.1;Fotokopi Surat persetujuan permohonan kredit dengan Nomor Ref095/KAVHEDG/05759/08 tertanggal 23 Juni 2008, diberi tanda T.2;Fotokopi Surat pemberitahuan persetujuan permohonan KreditKonsumer dengan Nomor 0487/001/28148/12 tertanggal 18 Juli 2012,diberi tanda T.3;Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan saham R Mauludin Nursyaharpada PT Graha Satu Enam Lima TBK sebanyak 10 Lembar Sahamdengan Nomor Surat Saham K165.3549, yang telah diwakafkankepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsa terhitung sejak tanggal5 Maret 2010, diberi tanda T.4;Fotokopi surat pernyataan tentang pembelian 10 lembar saham PTGraha Satu Enam Lima Tbk pada tanggal 19 November 2009 denganNomor surat saham K.165.3549 yang telah diwakafkan seluruhnyakepada yayasan wakaf bangun Nurani Bangsa tertanggal 5 Maret2010, diberi anda T.5;Fotokopi perjanjian jual beli (Over Kredit) sebuah rumah tempat tinggalantara R Mauludin Nursyahar dengan Supriyanto, diberi tanda T.6;Fotokopi surat tanda terima
jelas (obscure libel) dan susuai Putusan Mahkamah Agung RINomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet on vankelijk verklaard);Tentang Obyek sengketa point 3.iMenimbang tentang 10 lembar saham yang digugat oleh Penggugat,Tergugat mengakui adanya saham tersebut sejumlah 10 lembar yangperlembarnya bernilai 1.000.000, sehingga jumlah seluruhyabernilai10.000.000,, di beli pada tahun 2005, namun Tergugt menyatakan telahmewakafkan saham tersebut kepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsayang beralamat di Ciputat pada tanggal 19 November 2009 untukkepentingansosial;Menimbang dilihat perolenan 10 lembar saham tersebut pada tahun2005 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, danpengalihnan saham kepada Yayasan Bangun Nurani Bangsa dilakukan padatahun 2009 karena wakaf, yang pada waktu itu status Penggugat danTergugat masih suami isteri, oleh karena saham tersebut telah terbuktisebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun1974
Mauludinmerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat separuh dari 10lembar saham yang telah diwakafkan itu menjadi hak Penggugat, denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untukmenentukan ada tidaknya wakaf secara sah hdiantara harus ada izin darisuami atau isterinya, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh Tergugatkepada PT Graha Satu Enam Lima TBK, adalah hanya harta milik Tergugatsetelah harta yang berupa saham tersebut dibagi dua, untuk itu Tergugatharus membayar
30 — 17
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah dan;i.
20 — 4
No 375/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
20 — 16
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
22 — 4
No. 380/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
57 — 14
Sebagaimana diketahui ketentuanpendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun1997 bahwa :Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PN SgnSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hakmilik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
15 — 1
berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. wakaf