Ditemukan 20445 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
347 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
139 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I Pemohon II
12 — 1
  • BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
  • Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN Jbg
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Jombang
Tergugat:
Sining
42 — 7
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero), TokUnit Tapen,di Kantor Cabang Jombang ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat TugasNomor : B.267/KC VII/MKR/07/2019 dan Surat Kuasa Nomor: B.266/KCVII/MKR/07/2019 tertanggal 25 Juli 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanHukum Pengadilan Negeri Jombang, tertanggal 5 Agustus 2019, Nomor Perkara240/BH PA/2019, dimana Pemberian Kuasa dari Pemimpin Cabang P.T BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
    Terbatas/PTyaitu UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengananggaran dasar;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pimpinan Cabang telah memberikanSurat Tugas kepada NURHADI, S.H, dkk untuk mewakilinya menghadiripersidangan gugatan sederhana berdasarkan Surat Tugas Nomor B.267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — Capt. LA ODE SAEFUL IWA, M. Mar., dkk VS Drs. AMAN PARDAMEAN PANGARIBUAN
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2582 K/Pdt/2015tersebut pada posita angka 14 (empat belas) di atas, selanjutnya Tergugat menunjuk dan mengangkat Turut Tergugat sebagai Pejabat DirekturAkademi Maritim Djadajat Definitif, sebagaimana surat Tergugat IV yangdikirimkan kepada Penggugat dengan Nomor 267/Dir/MAD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012, sekalipun sudah diberhentikan sebagai PelaksanaSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat;16.Bahwa selanjutnya setelah menunjuk Turut Tergugat sebagai PejabatDirektur Akademi Maritim Djadajat
    yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat IV untukmelaksanakan Perubahan Akta Nomor 6 tanggal 15 April 2009 menjadi yangkemudian dikenal dengan Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tergugat V, selanjutnya diikuti oleh Tergugat Illyang melaksanakan Pelantikan kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il,dan Turut Tergugat Ill serta Turut Tergugat IV masingmasing sebagaiPejabat Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Maritim Djadajatberdasarkan Surat Tergugat Nomor 267
    Menyatakan Surat Keputusan Nomor 19/Dir/AMD/2012, bertanggal 24Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur AkademiMaritim Djadajat dan Surat Keputusan Nomor 267/Dir/AMD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Direktur Definitif AkademiMaritim Djadajat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku PejabatSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat adalah tidak sah dandinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentangPendidikan dan Statuta Akademi Maritim
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbg
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
1.YUNIATI SUGENG HARYANTO
2.RADEN MAS M ZUHDI HARYANTO. P
Tergugat:
SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.FENTI ROHMAWATI VIKTORIA
2.RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO
119 — 11
  • Rembang, KabupatenPurbalingga, luas 267 m2, tertuang dalam Sertifikat Hak Milik(dahulu) SHM No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI,sekarang telah menjadi SHM No. 04056 atas nama YUNIATI Cs. Dalil tersebut tidak benar karena luas tanah dalam Sertifikat HakMilik No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI adalah 579m2, bukan 267 m2;Tanah milik alm.
    Raden MasMuhammad Hussein Haryanto Putro terletak di Desa Makam, KecamatanRembang, Kabupaten Purbalingga seluas 267 m, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah bermateraicukup, ternyata bukti surat T1 sampai dengan T3 tersebut Ssesuai denganaslinya, sedangkan bukti surat T4 aslinya dititipkan di Polres PurbalinggaHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbgsesuai berita acara penitipan barang bukti dari Polres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-05-2009 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250K/PDTSUS/2009
Tanggal 18 Mei 2009 — PT. BUMIGAS ENERGI ; BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ; MAJELIS ARBITRASE PERKARA NO. 271/XI/ARB-BANI/2007
480 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; Membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ;Atau :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (asasex aequo et bono) ;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :1. Menolak eksepsi Termohon dan Termohon II tentang kompetensi absoluttersebut ;2.
    No. 250 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandiucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 15 Januari 2009 kemudianterhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, diajukan permohonan banding secaralisan pada tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari AktePermohonan Kasasi/Banding No. 267/PDT.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut
    No. 250 K/Pdt.Sus/2009UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pemohon Banding : PT BUMIGASENERGI tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 ;Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-01-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 2362/PID.SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 22 Januari 2014 — BOMINATHAN SANTHA KUMAR
48 — 8
  • BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 20131 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DANBARANG BUKTIANTARA LAIN :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian : 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar 2 (dua) lembar pecahan 1 dollarUang tunai sejumlah Rp. 5.000; dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan 500
    BOMINATHAN SANTHA KUMARtanggal 01 September 2013; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379; 1 (satu) buah asli Passport Negara India Nomor K9946874 an.BOMINATHAN SANTHA KUMAR Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar; 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar; Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000; Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2
    BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 2013;1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcardIndia No. 9710594379;SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;Dan barang bukti antara lain :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian :13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar;1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar;Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian :1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian :2 (dua) lembar pecahan
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 06-10-2009 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1096/Pdt.G/2009/PA.Po
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat x Tergugat
8 — 0
  • Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1403/Pdt.G/2012/PA.Bjn
Tanggal 6 Nopember 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
8 — 1
  • Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 18-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 567/Pdt.P/2018/PN Cbi
Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
ERIK
37 — 10
  • Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3552 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2856 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. SUMBER URIP SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.