Ditemukan 20445 data
DELISHA RAHMA
37 — 2
Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datangmenghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isipermohonannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Suratsebagai berikut :1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 267/31/JR/SKKD/II/2019 tanggal25 Februari 2019 atas nama GRAZELLA TIT SANDOFA MANURUNG yangdikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jurong Kecamatan Sawang KabupatenAceh Utara
277 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
13 — 11
2UndangUndang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata dapat dimintakandispensasi memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin lakilaki,meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alquranmaupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangikemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.BuyaHamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2582 K/Pdt/2015tersebut pada posita angka 14 (empat belas) di atas, selanjutnya Tergugat menunjuk dan mengangkat Turut Tergugat sebagai Pejabat DirekturAkademi Maritim Djadajat Definitif, sebagaimana surat Tergugat IV yangdikirimkan kepada Penggugat dengan Nomor 267/Dir/MAD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012, sekalipun sudah diberhentikan sebagai PelaksanaSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat;16.Bahwa selanjutnya setelah menunjuk Turut Tergugat sebagai PejabatDirektur Akademi Maritim Djadajat
yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat IV untukmelaksanakan Perubahan Akta Nomor 6 tanggal 15 April 2009 menjadi yangkemudian dikenal dengan Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tergugat V, selanjutnya diikuti oleh Tergugat Illyang melaksanakan Pelantikan kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il,dan Turut Tergugat Ill serta Turut Tergugat IV masingmasing sebagaiPejabat Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Maritim Djadajatberdasarkan Surat Tergugat Nomor 267
Menyatakan Surat Keputusan Nomor 19/Dir/AMD/2012, bertanggal 24Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur AkademiMaritim Djadajat dan Surat Keputusan Nomor 267/Dir/AMD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Direktur Definitif AkademiMaritim Djadajat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku PejabatSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat adalah tidak sah dandinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentangPendidikan dan Statuta Akademi Maritim
1.YUNIATI SUGENG HARYANTO
2.RADEN MAS M ZUHDI HARYANTO. P
Tergugat:
SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.FENTI ROHMAWATI VIKTORIA
2.RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO
119 — 11
Rembang, KabupatenPurbalingga, luas 267 m2, tertuang dalam Sertifikat Hak Milik(dahulu) SHM No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI,sekarang telah menjadi SHM No. 04056 atas nama YUNIATI Cs. Dalil tersebut tidak benar karena luas tanah dalam Sertifikat HakMilik No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI adalah 579m2, bukan 267 m2;Tanah milik alm.
Raden MasMuhammad Hussein Haryanto Putro terletak di Desa Makam, KecamatanRembang, Kabupaten Purbalingga seluas 267 m, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah bermateraicukup, ternyata bukti surat T1 sampai dengan T3 tersebut Ssesuai denganaslinya, sedangkan bukti surat T4 aslinya dititipkan di Polres PurbalinggaHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbgsesuai berita acara penitipan barang bukti dari Polres
480 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ;Atau :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (asasex aequo et bono) ;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :1. Menolak eksepsi Termohon dan Termohon II tentang kompetensi absoluttersebut ;2.
No. 250 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandiucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 15 Januari 2009 kemudianterhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, diajukan permohonan banding secaralisan pada tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari AktePermohonan Kasasi/Banding No. 267/PDT.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut
No. 250 K/Pdt.Sus/2009UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pemohon Banding : PT BUMIGASENERGI tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 ;Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung
48 — 8
BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 20131 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DANBARANG BUKTIANTARA LAIN :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian : 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar 2 (dua) lembar pecahan 1 dollarUang tunai sejumlah Rp. 5.000; dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan 500
BOMINATHAN SANTHA KUMARtanggal 01 September 2013; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379; 1 (satu) buah asli Passport Negara India Nomor K9946874 an.BOMINATHAN SANTHA KUMAR Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar; 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar; Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000; Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2
BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 2013;1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcardIndia No. 9710594379;SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;Dan barang bukti antara lain :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian :13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar;1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar;Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian :1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian :2 (dua) lembar pecahan
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
ERIK
37 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
159 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
9 — 0
PUTUSANNomor: 267 1/Pdt.G/2013/PA.LmjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD,tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebutsebagai " Penggugat";LawanTERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru
Terbanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung, S.H.
91 — 24
. :267/Pid.B/2013/ PN.Btl.Ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa walau tidak adanya memori banding dari Jaksa PenuntutUmum maupun terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tetap akan memeriksanya sepertiperkara banding lainnya, oleh karena memori banding bukan merupakan syarat adanya perkara banding;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbanganpertimbangan Majelis Tingkat pertama mengenai unsurunsur yang didakwakandalam pasal dakwaan,