Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg.
Pengadilan PN Oelamasi
Putus : 14-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Olm
Tanggal 14 Januari 2019 —
32 — 19
  • Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 menegaskan yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi..
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : YATI SURYATI
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
127 — 67
  • perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — ANTON EDUARD HABA, DKK vs DR. JENY EOH, MS.,
98 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 294 K/Pdt/2016Negara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini;Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999 yang berisi kaidah hukumbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
97 — 19
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/PID.TPK/2016/PT BGL
Tanggal 24 Agustus 2016 — Pembanding/Terdakwa : SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN Diwakili Oleh : SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
Terbanding/Penuntut Umum : DUSTOM HUTABARAT, SH
94 — 0
  • Mufti Nokhman, SH;
  • 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor: 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
  • 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra.
    ACHMADIN, ST;
  • 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
  • 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
  • 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
  • 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built
    Seluma;
  • 1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab.
    Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
  • 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra.
    EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
  • 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
  • 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
  • 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3519/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANITA, S.H
Terdakwa:
1.JULHAM ARFANDI als ARPAN
2.ANWAR als NUAR
17 — 3
  • ;Bahwa kemudian si pembeli berkata Ada ini bang, itu harganya ga bisaturun kali 620 per Gram lalu si pembeli menunjukkan uangnya setelahTERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN lihat lalu TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Ya sudah bang bisa, tapi akuminta setengah dulu uangnya bang biar aku ambil barangnya dan lalu sipembeli berkata Oh gak bisa bang, kalau barangnya sudah ada baru akulangsung kasih uangnya;Bahwa TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Okelahbang, aku ambil barangnya dulu, nanti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-03-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Maret 2018 — Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, Msi;
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HM.SOLIH PULUNGAN ;Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An.RIDOAN AHMAD LUBIS' sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) ;Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011 ;Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.0380032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sgm
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
H. Ramalang SIriwa
Tergugat:
1.Baharuddin Dg Batang Bin Tubba Alias Barok
2.Hj. Rabasia Dg Tayu
3.Supardi Dg Pasang
4.Ruslan Dg Miala
73 — 15
  • Patut pula dalam menanggapi dalil tersebut pada Positaangka 7 dengan mengemukakan bahwa untuk barang tidak bergerak(tetap,) /everingterjadi melalui perbuatan balik nama (overschrijving) dimuka Pegawai Kadaster sesuai ketentuan Pasal 616 dan 620 BW. Yangmenjadi pokok persoalan dalam hal ini, Penggugat dalam menyusungugatannya tidak berani menyebut dan mencantumkan data fisik dan datayuridis riwayat objek sengketa sebelum terbitnya AJB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. CHAIRUL TAHER, MSc, dkk VS ATTILA MAJIDI DT SIBUNGSU, SP
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, yang pada pokoknya memuat pendapat hukumsebagai berikut : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara Dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt/2015b.
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
87 — 55
  • ;Bahwa hal lain terkait dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Endetidak berwenang mengadili perkara ini adalah berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangkaidah hukumnya adalah sebagai berikut: Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkutPerbuatan yang menjadi kewenangan Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata usahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Oleh karena
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 112/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI BIMA
Terbanding/Penggugat I : BAKAR SIDIK
Terbanding/Penggugat II : ABDURAHMAN SIDIK alias RAHMAN SIIDK
63 — 29
  • Hal ini sesuai denganpendapat atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusannya Nomor :620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi :Bila yang di gugat adalahbadan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang PengadilanNegeri.Tentang Eksepsi lain yang bukan kompetensi;Bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili,Tergugat juga
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN AMBON Nomor 66/PDT.G/2011/PN AB
Tanggal 28 Februari 2012 — JONNY de QUELJU,;JHONNY KWEE;
49 — 36
  • Ruang Mesin:e Main Engine / Motor Induk Gearbox, Merk Caterpillar, Type 3412 E;e Geabox, Merk Twin Disk, Model MGX 620 SC berjumlah 3 (tiga) unit;e Generator / Genset Merk Perkins, Model 1004TGM12 dan Dinamo SetMerk Stamford, Model RPM1500 RPM, berjumlah 2 (dua) unit.e Pompa Stering, Merk Aqua, berjumlah 1 (Satu) Unit;e Kompresor AC Merk Bitzer, Type 4TC 15240P berjumlah 2 (dua Unit;Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 3Cooler AC, Merk Bitzer, Type K 573 HB, berjumlah 2 (dua) Unit;Pompa AC Merk Kripsol
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 379/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat VII : PT BANK MEGA TBK Kantor cabang Cirebon
Terbanding/Penggugat II : NITA SETIAWATI IRAWAN
Terbanding/Penggugat III : HARRY SETIADI IRAWAN
Terbanding/Penggugat I : H. WAWAN RUDI IRAWAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : DODDY SAEFUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BUDI SUMARWAN
Turut Terbanding/Tergugat V : IIN ROHINI, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : HERI SUCIPTONADA
Turut Terbanding/Tergugat I : EKA WAHANA
Turut Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN INDRAMAYU
204 — 124
  • Nomor : 620 K/Pdt / 1999 tertanggal 29 Desember 1999 menyebutkan : Bila yangdigugat adalah badan atau pejabat dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri ; bahwa yang disengketakan di dalam perkara a quo merupakan Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Cibereng atas nama Eka Wahana (dahulu Tergugat I!)
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 81
  • Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prihal penggunaan akses jatan H.M DgPatompo.6. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor 590 / 04 / T.Pem / /2011, tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas saudari Hj.Hal 20 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.MksNajmiah Muin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kotaMakassar.7.
    Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 EKBANG / VII /2010, tanggal 23 juli , perihal penggunaan akses jalan H.M DgPatompo.7. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011, tanggal 28 Januani 2011 tentang peningkatan hak atassaudani Hj. NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kota Makassar.8.
    Foto Copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 620 / 43 / Ekbang / X / 2012,tertanggal 24 Oktober 2012, prihal Penggunaan Jalan Akses Jalan H.M.Dg,CIDE) CANAL... cece ee ccceccceeceeeeeesueceeeeceeaueeseeeseeueeeuueeeueeeeeeeeeaeeeeueeenanaes TALL IV.V8;9.
    Akta Pengoperan Hak atas Tanah Negara Nomor 13, tanggal 12 Januari2011Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prinal penggunaan akses jalan H.M. Dg. Patompoe. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011,tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, kota Makassar;f.
    Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 /EKBANG/ VII /2010 tanggal 23Juli 2010.. Surat Rekomendasi dan Walikota Makassar Nomor ; 590 /04/T.Pem / 1/2011,ISO1tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan,Kecamatan Mariso, kota Makassar.. Surat Izin Walikota Makassar Nomor 570 / 01 /1/ PEM/ III / 2013 tentang IzinoOPrinsip dalam rangka penanaman Modal dikelurahan Panambungan,kecamatan Mariso, Kota Makassar.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 31-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS SISWANDI, S.HUT
107 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 34/PDT/2020/PT MND
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Penggugat II : LUSY ROSIDA HERAWATY Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Pembanding/Penggugat I : HASAN GURIMAN Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Terbanding/Tergugat : TOTO ARIESANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PANITIA PENGADAAN TANAH WADUK KUWIL
74 — 45
  • berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering) benda tidak bergerakterjadi melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 —
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Penadahan
Register : 05-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN BONTANG Nomor 82/Pid B/2015/PN Bon
Tanggal 17 September 2015 — MAHLAN Alias ALAN Bin (Alm) HARLI
47 — 9
  • 0.00 12.00 551.00 752.00 Tm/F10 1 TE(20) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 752.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 170.00 724.00 Tm/F10 1 TE(130111) 2(126) 6(130105) 1(122) 1(113) 2(113) 2(105) 1(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 724.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(25) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) 620
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 20-06-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat:
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
51 — 904
  • Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3378 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — I. EMIL LUMBANTOBING, DK VS TIOMAR br HUTAGALUNG
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inijuga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 5 Februari 1981, dengan kaidah hukum Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan hak milik yang dikeluarkan oleh instansilain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum Bila yang digugatadalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut