.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/89

diluar Pengadilan telah diatur secara jelasdan tegas pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapatmewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selakupemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsidair yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingansi anak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang bahwa menurut SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN No.4/SE/I/2015 disebutkan bahwa tentang batasan dewasa dalam pelayananPertanahan sudah 18 tahun atau sudah kawin;Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama Dikna Caesarean

We slaallArtinya: Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugatada alat bukti.Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi,Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilanTergugat untuk dirinya sendiri dan Tergugat memiliki hutang tanpasepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya

menjadi isteri kKeduaPemohon;9. bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinandengan lakilaki lain (anda/suaminya meninggal), tidak ada hubunganmahram maupun hubungan sesusuan, baik dengan Pemohon maupundengan Termohon serta Pemohon dan calon isteri Pemohon beragamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat lagi melahirkan keturunan disebabkan karena sudah berumur,sementara Pemohon masih sangat mengharapkan dapat menambahanak/keturunan. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui olehTermohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

uals Glo p rH. .w LeoilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d WLI UI JI J Vol pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/254

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, semakintajam dan memuncak pada tanggal 13 April 2020 yang disebabkanTergugat tidak lagi memberi nafkah dan punya wanita idaman lain sebelumTergugat resmi bercerai.7.

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2020 Penggugatpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisahtersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan,

1982, umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1402/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Maret 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 2148/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

membaca dan mempelajan suratsurat perkara .TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Depok dibawah moror perkara . 1466/Pdt G/2017/PA Dptanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk ringkasnyaterurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut di atas ;Haleenan dors 6 helene Patgses ores 1440 GTA Ut4Scanned by CamScannerAdapun alasanalasan yang mendasari

PA.Sbydengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Kediri Memberikan ijin kepada pemohon untukmembetulkan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran sebagai manaKutipan Akta Kelahiran No. 4570/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16Oktober 1993 dari Ahmad Rifai lahir di Kediri tanggal 08 Oktober 1993menjadi Ahmad Rifai lahir di Kediri tanggal 10 Oktober 1993.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan

melakukan perikatan jual beli, maka justruPenggugat nyatanyata telan melakukan suatu perbuatan melawanhukum dikarenakan melakukan transaksi jual belli terhadap SHGBNo. 60 / Desa Loireng dengan mendasari Akta tersebut.

Bahwa didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 senyatanyahanya mengatur tentang pemberian kuasa terhadap SHGB No. 56, 57,58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru Tergugat Rekonpensimelakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60 dengan mendasari padaAkta Kuasa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan posita Penggugatkonvensi pada angka 17;10.

Bahwa tindakan pengalihnan / penjualan pada SHGB No. 60 / Desaloireng atas nama PT Buana Cipta Megah yang kemudian telah dibaliknama dengan nama Wahono Tjitro Widagdo dengan mendasari AktaKuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 adalah perbuatan melawanhukum. Sehingga patutlah tindakan tersebut dikategorikan telahmerugikan Penggugat Rekonpensi;11.

Bahwa akan tetapi, mengenai fakta dimana adanya penjualan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi /Terbanding terhadap SHGB No. 60 dengan AJBNo. 88/2018 mendasari pada Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018adalah nyatanyata perbuatan melawan hukum;3.

Bahwa hal tersebut dikarenakan didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15Februari 2018 senyatanya hanya mengatur tentang pemberian kuasaterhadap SHGB No. 56, 57, 58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru TergugatRekonpensi / Terbanding melakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60dengan mendasari pada Akta Kuasa tersebut. Padahal Faktanya Ajb No.88/2018 Untuk Penjualan Shgb No. 60 Menggunakan Akta Kuasa No. 10Tanggal 12 Mei 2018; (Vide Bukti Pt22 Dan Vide Bukti P25).4.

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan

shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.6. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.7.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +" (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) dariHalaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2019/PN Bitkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Bahwa penggugat tidak sependapat dengan eksepsitergugat yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur (obcuurlibels), Karena menurut penggugat, gugatan penggugat tersebut baik positamaupun petitumnya disebutkan dengan jelas alasan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat tersebut;2.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatsering marah marah kepada penggugat dan anaknya tanpa sebab;dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;b. Bahwa Tergugat tidak sependapat Tergugat keraskepala minta menang sendiri; dijadikan dalil dalam gugatan karenatidak ada dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan penggugat;C.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugattidak pernah melaksanakan sholat, akibat perbuatan tergugat tersebuttimbulah percekcokan yang teruS menerus antara penggugat dantergugat; dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukumdan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;d.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatmeninggalkan penggugat dan anaknya, setelah tergugat menjualsebidang tanah pekarangan dan membawa semua uang hasilpenjualan tanah tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluhlima juta rupiah); dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat;Hal 13 dari 32 Hal Put No 1602/Pdt.G/2018/PA.Sbyadalah tidak benar dan cacat hukum sehingga apa yang didalilkan olehpenggugat adalah batal

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah saling mengenalsatu sama lain sudah 6 bulan dan telah saling jatuh cinta;Termohon sudah tidak dapat melayani suami karena sakit;. Bahwa calon isteri Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteriisterinya tersebutapabila sudah diberi izin oleh Pengadilan;.

seme seme eeeTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalampersidangan; 0r rere rere eeeMenimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 28 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 104/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 28 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwaTerdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kopda Agung Hari Panilin NRP 524059 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Kopda Agung Hari Panilin NRP 524059 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari