ThamrinBaru No. 2 Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjual barangbarang berupakosmetik di Toko Fen Cosmetic milik Terdakwa yang bertempat di JalanThamrin baru No. 02 Pasar Rame Medan,

Anggota Polri yangbertugas di POLDASU mendapat surat Perintah Tugas untuk melakukanpemeriksaan di Toko yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi secarabebas kepada masyarakat berupa obatobatan dan kosmetik berbagai jenis danHal. 1 dari 16 hal. Put.

No. 1622 K/Pid.Sus/2015Toko yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepadamasyarakat berupa obatobatan dan kosmetik berbagai jenis dan merek yangdiduga mengandung bahan kimia berbahaya dan masuk secara illegal keIndonesia, selanjutnya saksisaksi melakukan pemeriksaan di Toko milikTerdakwa tersebut, kemudian di Toko milik Terdakwa tersebut dapat ditemukansejumlah kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI, dandari Terdakwa dapat disita berupa : 6 (enam) pcs

Thamrin Baru No. 2 Medan atau pada tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjual barangbarang berupakosmetik di Toko Fen Cosmetic milik Terdakwa yang bertempat di JalanThamrin baru No. 02 Pasar Rame Medan,

;Pemohon Kasasi adalah pedagang eceran, yang melakukan transaksijual beli dengan pembeli secara tunai dan langsung, secara satuan,seperti halnya pedagang kosmetik lainnya yang banyak berjualan dikawasan Pasar Rame Medan ;Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah penyedia sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan, Pemohon Kasasi hanya menjual kosmetik yaitu alatalat kecantikan ;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Bab V Keputusan Kepala Badan BPOMRI Nomor HK.00.05.4.1745, yang berbunyi :1) Kosmetik sebelum diedarkan harus

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;

IFAN Bin HAIRANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFANSYAH HARIADI Als.

HAIRANI pada hari Sabtutanggal 02 Juli 2016 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihtermasuk dalam tahun 2016, bertempat di warung minum Desa Sungai KaliRt.003 Rw.002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ERFANSYAHHARIADI Als. IFAN Bin.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.

HAIRANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki IzinEdar;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) denganketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;;.

Menyatakan Terdakwa TUMPAK MANIK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMPAK MANIK oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan ;3.

penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 44 Putusan No.1129/Pid.Sus/2016/PN BksSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TUMPAK MANIK secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Eriza Pahlevi, Apt bahwa produksediaan farmasi yang disita dari PT Mahar Dharma Putri Jalan RayaHankamBojong Nangka Sat Rudal TNI AU Rt.02 Rw.07 No.53Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok MelatiBekasi adalah tidakmemiliki izin edar karena berdasarkan data di Badan POM sediaanfarmasi tersebut belum pernah didaftarkan, selanjutnya kegiatan produksidan mengedarkan kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan olehterdakwa adalah merupakan kegiatan produksi kosmetika tanpa izin edarkarena berdasarkan data

Eriza Pahlevi, Aptbahwa produk sediaan farmasi yang disita dari PT Mahar Dharma Putri JalanRaya HankamBojong Nangka Sat Rudal TNI AU Rt02 Rw.07 No.53 KelurahanJatirahayu Kecamatan Pondok MelatiBekasi adalah tidak memiliki izin edarkarena berdasarkan data di Badan POM sediaan farmasi tersebut belum pernahdidaftarkan, selanjutnya kegiatan produksi dan mengedarkan kosmetika tanpaizin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kegiatan produksikosmetika tanpa izin edar karena berdasarkan data

Produk sediaan farmasi yang dihasilkan oleh terdakwa tidak ada efeksamping dan hanya tidak melengkapi administrasi izin edar;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa TUMPAK MANIK telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMemproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMPAK MANIK oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaanselama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO dengan pidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, Denda Rp. 300.000,- Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .

29Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksiatau menegedarkan sediaan Farmasi

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi

ATAUBahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkanhasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pil Double LL termasuk dalam daftarobat keras, dimana penguasaannya tidak dibenarkan diproduksi ataupundiedarkan oleh orang perorang tetapi peredarannya harus denganmenggunakan resep dokter karena mempunyai efek ketergantungan.

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO denganpidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, DendaRp. 300.000, Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .3.

dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, Terdakwa bukan dan tidak termasuk dalam target operasipenangkapan Polisi terkait Narkotika; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

dengan caramembeli dari seseorang bernama HOPIP, seharga Rp. 300.000,00,(tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan

peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

seorang yangberprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orangyang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabushabu, dengan demikiansabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluarkewenangannya sehingga keberadaannya telah bertentangan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatanTerdakwa

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00

KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.

Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak

yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

untukberkomunikasi dengan saksi SULTAN ;Bahwa selain narkotika jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakanberkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poketyang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTANdipecah menjadi 2 (dua) poket;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knhususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN BonMenimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR, Saksi TRI WIDODOdan saksi KRISTIAN SAMAN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa

bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihnan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabu bukan dari lembaga yangmemperoleh ijin untuk menyalurkan

Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).

Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan

M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan

HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang

Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah

Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.

tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata

perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000

tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Tanjung KeramatKecamatan Belawang Kabupaten Batola atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwatelah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

mendapat informasi dari masyarakatbahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith,kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasilHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhmenyita barang bukti berupa 111 (Seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen /Zenith terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dengan caradiselipkan dalam celana bagian depan yang dipakainya, namun karena terdakwadalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhb. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa