tulis redaksional,misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Padt.P/2019/PN BmsMenimbang, bahwa mekanisme atau caracara melakukan pembetulanakta pecatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkanpasal 59 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:Pasal 591) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT

Fotocopy Surat Keterangan Dokter No : 441.6/55/VIII/2019tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasKec. Ngombol, selanjutnya diberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SGKCK) Nomor :SKCK/YANMAS/724/VIIIYAN.2.3/2019/SEKNGB, tanggal 28Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian SektorNgombol, selanjutnya diberi tanda P.5;6.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil, dalamPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telahdiatur tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut:(1) Pembetulan akta Pencatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalampermohonan dari :VV V WVHOTMAN HABEAHAN, Tempat Lahir di Sumatera Utara, tanggal Lahir 21 April1964, Jenis kelamin Lakilaki, alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi IlRt.001/Rw., Kelurahan Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat,Kabupaten Banjar, agama Kristen, pekerjaan

PURBA terjatuh lalu saksi berdiri dan mendekati Terdakwa IMRONSIRAIT dan Terdakwa IMRON SIRAIT terus memakimaki Saksi ROMASIBR PURBA Bujang inam kau, babi kau sehingga Saksi ROMASI BRPURBA kesal dan menampar IMRON SIRAIT sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ROMASIBR PURBA mengalami luka di bibir dan bibir saksi mengeluarkan darah halini diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor 441/162/VER/PUSK/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh UPT

pemohon di karuniai1(satu) orang anak yakni Alguero Julio Wayongkere;Bahwa anak pemohon yakni Alguero Julio Wayongkere Lahir di Tidore padaTanggal 11 Juni 2015 akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan Aktakelahiran anak pemohon, yakni di Akta Tertulis 11 Agustus 2015sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 8272LT040920190002 buktiterlampir;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan suratketerangan lahir dari Dinas Kesehatan UPT

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, Penuntut Umummengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.297.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada Selasa, 19 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwabarang bukti Cairan Bening dalam seperangkat alat hisap (bong) dan Plastik Bening bekas pakaiserta Pipa bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa/ residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RINomor 35 Tahun

SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakanPegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganjabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga terdakwa . Drs. H. SUMIRINSANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di JI.HOS Cokroaminoto No.41 Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika terdakwa I.Drs. H.

O.SIMBOLON (Staf UPT Ul);3. Drs. SUMIRIN (Staf Biro Perencanaan);4. Drs. BARNAS (Kasubag Penyusunan Bag. Analis KebutuhanPerlengkapan / Biro Perlengkapan);5. ISHAK ISMA (Kasubag Pengiriman Untuk Konprensi danSeminar, bagian pengiriman dan penerimaan tenaga, BiroKerjasama Luar Negeri);6. R.A BUDI RAHAYU (Pensiunan Ditjen Dikti);7. R. SULAIMAN, SH (Kasubag Pengaturan Perizinan Dit.Gutiswa) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan tanggal 24 Nopember 1986;c.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para dan Terdakwa, ternyatamereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT

(Percobaan, Penyertaan danGabungan Tindak Pidana, cet. 1996, Penerbit UPT Penerbit UPT Penerbit Univ.Tarumanegara Jakarta, hal 67) berpendapat bahwa dalam bentuk kesadarankerjasama, tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu, jadi bahkan tidakadanya suatu perundingan untuk melaksanakan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berupa putusan MARI dan putusanHoge Raad yakni putusan Nomor : 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 (dalamperkara atas nama UDING al.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Nomor 1530 K/Pdt/2015.Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terus menerussejak tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun kebun kelapa Sawit oleh PT Makin.

Peruntukan/penggunaan tanah kebun kelapa Sawit, riwayat tanah secara beruntun,tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SP IVH (EksTransmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terus menerus sejakHal. 16 dari 28 hal. Put.

Riwayat tanahsecara beruntun tanah tersebut adalah tanah restan Desa BandarAgung/SP IVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yangdikerjakan terus menerus sejak tahun 2000 oleh warga/penduduk DesaBandar Agung .., ... tandatangan petugas yang memeriksa/mengukuratas nama Markum, Sekretaris Desa Bandar Agung dan Legiman,Kepala Urusan Pemerintahan adalah palsu.8.4.

Bahwa benar pada BAB Ill Peraturan Kepala BNN Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknispenyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkoba pada BNNmengenai Hasil pengujian laboratorium Pasal 6 diatur sebagai berikut :1) Hasil pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh UPT Lab UjiNarkoba BNN bersifat final.2) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)dituangkan dalam bentuk :a.

Surat keterangan hasil pengujian : untuk keperluan Non Projustitia.3) Berita Acara Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) hurufa dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh penguji dan diketahuioleh kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN.4) Surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)huruf b dituangkan secara tertulis menggunakan Kop BNN danditandatangani oleh penguji UPT Lab Uji Narkoba BNN.3.

Bahwa pada sepanjang Tahun 19741975, Penggugat mengetahui adaprogram transmigrasi yang akan ditempatkan pada lokasi yang kemudiandikenal dengan Unit Pemukiman Transmigrasi (Selanjutnya disingkat UPT)Unaaha yang lokasinya berada di luar dari tanah objek sengketa dalamperkara a quo ;4.

Bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTU MADIKAatas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara yangsaat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH ;5.

Fotokopi sesuai dengan Aslinya Peta Kerja Penyiapan Lahan HasilTiem Inventarisasi Lokasi UPT. Unaaha, di beri tanda P 23. Fotokopi atas Fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati KepalaDaerah TK. Il Kendari dan Ka Kantor Transmigrasi KabupatenKendari, diberitanda P34. Fotokopi atas fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati Kepaladaerah TK. Il Kendari di beritanda P 45.

bahwa berkaitan dengan eksepsi kurang pihak paratergugat tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mencermati dan menelaahposita gugatan Penggugat yang mendalilkan antara lain pada pokoknyasebagai berikut ;bahwa pada tahun 1974 sampai dengan 1975 ada programtransmigrasi yang ditempatkan pada lokasi Unit ProgramTransmigrasi Unaaha yang lokasinya berada diluar tanah sengketadalam perkara a quo (halaman 2 posita gugatan);bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT

Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTUMADIKA atas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi SulawesiTenggara yang saat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH kemudian hasilpengukuran sebagaimana poin 4 gugatan ini dituangkan dalam PetaKerja Penyiapan Lahan Hasil Tim Inventarisasi Lokasi UPT Unaahayang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen TransmigrasiKabupaten Kendari selaku Ketua Tim Inventarisasi, tanggal 04Desember 1981 yang menunjukkan bahwa terdapat tanah inklap seluas12 Ha berisi tanaman tumbuh

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa IIT YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa IV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa III YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa TV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

Berita Acara Penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu BarangPemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang ditimbang oleh CancerSimangunsong, S.Si terhadap 3 (buah) plastik berisi kristal bening yangdiduga sabu, hasil penimbangannya masingmasing berat brotto A 1013,94(satu nol satu tiga koma sembilan empat) gram, B 1046,39 (satu nol empatenam koma tiga sembilan) gram, C 1055,66 (satu nol lima lima koma enamenam) gram2.

orang yang tidakTerdakwa kenal di Pontianak, Terdakwa dan Saksi Lili Fitriana mendapatHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Sagtambahan upah sebesar RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akanditransfer Paman Alias Bes Alias Bos ke rekening Saksi Lili Fitriana; Bahwa benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbukkristal berwarna putin diduga Shabu telah dilakukan penimbanganberdasarkan berita acara penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT

diterima oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak,Terdakwa dan Lili Fitriana mendapat tambahan upah sebesar RM 5.000 (limaribu ringgit Malaysia) yang akan ditransfer Paman Alias Bes Alias Bos kerekening Saksi Lili Fitriana;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwaterhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbuk kristal berwarna putihdiduga Shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acarapenimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan UPT

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.O1.a berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram.Hal. 7 dari 27 hal. Put.

/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a berisikan

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh20Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a

A.S,Hut.MP bin Daniel D.Djinu, dibawah janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya surat permintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuanketerangan ahli bidang kehutanan dan Ahli mempunyai surat perintah tugasdari Kepala UPT KPHP Barito Hilir untuk memberikan keterangan abhli dibidang kehutanan ;Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala UPT KPHP Barito Hilir sejak bulan Juni2017 sampai dengan sekarang tugas Ahli melaksanakan

Ahli Kaspul Anwar, SE bin Abdul Rahman, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya suratpermintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuan keterangan ahlibidang kehutanan ;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutanproduksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai penelaah data pengedaliankerusakan hutan dan pengamanan hutan sejak Juni 2017 sampai sekarangdan salah satu tugasnya melaksanakan

Pasal 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Aljr, IzinPengusahaan Air Permukaan adalah izin untuk memperoleh dan/ataumengambil Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha; Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Alr, IzinPengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperolehrekomendasi teknis dari UPT

Sehingga setiap orangyang tidak memiliki izin menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhanusaha dapat dikategorikan melanggar pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Arr; Bahwa izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah, kalaudalam hal ini di Bali memang seharusnya diajukan kepada

Kemudian didalam Pasal 34Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (1) menyatakan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Air Tanah;Menimbang, bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dilengkapioleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantungdari jenis izin yang dimohon