Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tte
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum: RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: FAHMI BASA AMIN, SH
232104
  • dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
Register : 10-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 92/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
19388
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — dr. Eddy Zarkaty Monasir, Sp.OG, vs. Naniek Lukita Hadinoto juga disebut Naniek Lukita, dkk
111109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.
Register : 09-04-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Parepare
Tanggal 13 Agustus 2015 —
6617
  • diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BU’ULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
10955
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337192
  • Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
18060
  • 2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
285288
  • (fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.SOKHI’ASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
12063
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Register : 11-12-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20089
  • Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
185105
  • tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Register : 29-09-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/pdt.G/2015/ms-Lsk
Tanggal 21 April 2015 — penggugat-Tergugat
377
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuhkedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat;710SALINANBahwa sebaliknya Penggugat selaku seorang ayah saat ini tidakmampu memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani keduaanak Tergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggotaDPRA dari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerahpemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkansulit membagi waktu untuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagikondisi kesehatan Penggugat (terkena stroke
Register : 13-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 Oktober 2015 — 1. HJ. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN, 2. Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH.MH,;---------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------ PENGGUGAT; M E L A W A N : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA ; ---- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- TERGUGAT
9489
  • BULUKUMBANOMOR : 64/Kpts/KPUKab025433243/2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015; Tanggal 24 AgustusFoto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261124
  • anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Putus : 11-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — ADRIANUS ADU, ST. Alias ADI
8051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
12168
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Register : 30-11-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
977
  • P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
Putus : 04-12-2008 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 05 /Pdt.G/2008/PN.Sidrap
Tanggal 4 Desember 2008 — HAJI ANDI MUNANGARA BIN ARIA ANDI Selanjutnya disebut................................................................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N ANDI HERMAWANSYAH alias BAU MOMO Bin ANDI ARIA Selanjutnya disebut .................................................................................................... TERGUGAT ;
515
  • Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
Register : 08-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Agustus 2016 —
12077
  • Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
Putus : 11-06-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 11 Juni 2014 — RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN
36883
  • DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.