Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 11-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2012
Tanggal 11 April 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan SAMUEL F. MATUTINA
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk tahun 2008adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa Pos Anggaran Bantuan Keuangan adalah dipergunakan untukbantuan kepada organisasi, partai politik, LSM.Bahwa ada pemanfaatan dana atau anggaran di luar ketentuan/ tidaksesuai dengan peruntukannya pada TA. 2005 pada Setda Ende yaitudiambil dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kode Rekening2.01.03.4.Bahwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaBagian Keuangan Setda Kabupaten
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
6650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Register : 10-06-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 196/ Pdt.G/2015/PN.Skt
Tanggal 28 Januari 2016 — ANDI NUGROHO, SH, dk vs PT. BANK MEGA Tbk, alamat Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav.-12-14 A Jakarta Cq Kantor Cabang Surakarta, dkk
3022
  • Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan
Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1863/Pid.B/2016/PN.Plg
Tanggal 6 Februari 2017 — Lukman Sundana Als Luk King Sun Als Asun
558
  • Pigkalau dalam partai besar saksi korban tidak sanggup, dan terdakwa berkata barangbarang apa saja yang ada ditoko korban yang terdakwa butuhkan tolongdikirim, kalau tidak ada ditoko saksi korban tolong diambilkan ditoko lain danpembayarannya akan dibayar lunas setiap barang yang sudah diterima danterdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek BankSumsel Babel, dan tabungannya tersebut tidak pernah kosong dan selalu lancardalam bertransaksi karena terdakwa adalah seorang pemborong dan
Putus : 08-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 162/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 8 Desember 2016 —
3730
  • diakui dan dibenarkan oleh TerbandingI/Tergugat/Tergugat Intervensi Il dalam persidangan perkara ini di PengadilanNegeri Denpasar, sehingga menurut pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBGbukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aktaAutentik, oleh sebab keberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formildan maiteriil, karena agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Register : 06-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 418/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 13 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : ANDRI S, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TITI SETIAWATI, SH Diwakili Oleh : U. SUSIASIH,SH.MH
485349
  • tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
171102
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
339178
  • sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai
Register : 30-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
308198
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
23253
  • NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
    melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
182124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal 12 November 2008 perihalPermohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01 Desember 2008 perihalTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI PerwakilanSamarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten KutaiTimur TA 2007 ;Laporan tertulis "*"Laporan Unjuk Rasa Partai PemudaPancasila, tanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli PemudaSejahtera Kutai Sangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari2009 perihal
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08,tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;7 ~~ Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA 2007;8 Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal02 Maret 2009 ;9 Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal01 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Timur TA2007 ;Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal 02Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera Kutai Sangata(KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009 perihal
Register : 15-01-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
4813
  • tergugat;Sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi bahwa yang tarik sebagai turut tergugatyaitu IWAN DARMAWAN TANDIAWAN yang tidak ada hubunganHalaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mkshukum dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi karena yangbersangkutan tidak terikat dengan perjanjian nomor 6 tanggal 12Januari 2016, sehingga tindakan penggugat konvensi/tergugatrekonvensi yang menarik dalam gugatannya sebagai turut tergugatadalah bertentangan dengan prinsip partai
Putus : 17-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/PID/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — ROBBY SUMAMPOW
11180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lukminto sejaktahun 1997 telah sering melakukan pelanggaran yang berupa pengeluaranpengeluaran uang dari kas YBSS yang digunakan tidak sebagaimanamestinya atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan YBSS, antara lainpada tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk kegiatan bersama SEORANG Tokoh Partai Politik dan padatanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk bantuan Renovasi gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, (periksabukti TDWXII dan
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
222120
  • Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 06-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — NOLDY AWUY VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA., II. VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, DK;
138123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai
Putus : 20-05-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 48/PDT.G/2015/PN.TBT
Tanggal 20 Mei 2016 — KARNEL SIBURIAN LAWAN ALMARHUM RICHARD TAMBUNAN dan ALMARHUMAH RUMINA Br HUTAHAYAN, DKK
505
  • No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtBangunan berdasarkan UndangUndang Agraria) berdasarkan Surat Ukurtanggal 22 November 1920 Nomor 126 seb;Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 19 (Bukti TXl3)tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 september 1980 dan sejak saat itulahtanah objek perkara dikuasai oleh salah satu partai politik atau golongan yangberkuasa saat itu (Bukti TX+4 s/d TXk6);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Tergugatdiketahui bahwa sejak zaman penjajahan Belanda tanah yang
Register : 30-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 36/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
246134
  • umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ARNES ARISOCA
9212
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Register : 12-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 53/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 26 Juni 2018 — -. HENRIKUS JASCO NARUNG, DKK VS -. P. KONS BEO, SVD, DKK
8141
  • Beraktivitas social lainnya saja sangatsulit, akibat propaganda rejim Orde Baru masyarakat terlanjur menerimaimage bahwa keluarga orang yang dituduh anggota partai terlarangadalah musuh Negara dan dikucilkan dalam pergaulan. Hakhak nyabanyak yang dirampas in casu tanahtanah milik bapak Nicetas Narung.Dalam hati kecil tentu ada protes dan keberatan, tapi dalam situasisedemikian Siapa yang berani mengajukan protes?.
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 139/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
8744
  • diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai