Ditemukan 2280 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/2018/PTUN.SMG Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
Ir. Hj. Diah Sunarsasi
Tergugat:
Plt. Gubernur Jawa Tengah
297 — 273
Ir. Hj. Diah Sunarsasi
Tergugat:
Plt. Gubernur Jawa Tengah
297 — 273
;Kepala Subbagian Sengketa HukumDan HAM pada Biro Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono,SH.,MH..;Kepala Subbagian Bantuan HukumProvinsi Jawa Tengah;lra Kusuma Dewi, SH.:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Ilham Pribadi, SH.;Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo,SH.,MKn:Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMG 8.
Register : 20-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dum Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
20 — 3
Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat
Melawan
PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
175 — 98
175 — 98
Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE
Melawan
BUPATI KAPUAS
148 — 129
148 — 129
Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — BUPATI SIKKA vs MARIUS F. DA SILVA, dkk
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sikka, dan 3. THEODOTUSCHARLES ROY, S.H., Pegawai Negeri Sipil dengan JabatanFungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. MARIUS F.
Register : 26-08-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/PID.Sus-TPK/2014/ PT.TJK Tanggal 26 Agustus 2014 — BERTI ASTUTI, S.H,M.M. Binti IBRAHIM
68 — 45
68 — 45
MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/l/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.
nilai SejarahBudaya dan Agama), saksi UMAR AHMAD (selaku PPTK Kegiatan DanaAlokasi Khusus), saksi HAIRUL FADILLAH (selaku PPTK KegiatanHERISURYADI (selaku PPTK Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu),Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal); dan saksiyang ke 4 (empat) saksi tersebut menjelaskan untuk melakukanterlebih dahulumengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas, lalu di Disposisi olehpencairan dana kegiatan yang ada dikelolanyaKepala Dinas supaya ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala SubBagian
Putus : 10-03-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 522/Pid.B/2013/PN.Slmn Tanggal 10 Maret 2014 — KUNCORO bin MUKHOZIN
28 — 3
28 — 3
pelamar yang dinyatakan lulus tes diberitahukan secara tertulis melalui surat yangkemudian wajib melengkapi administrasi.Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2009/2010 ada pegawai yang mengundurkanBahwa tahun 2010 ada tes penerimaan pegawai baru di BPN, namun tidak ada samasekali pungutan biaya.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ; 7 Saksi SRI SURYANTI;2 222222 nnn nnn nn nen nen en enn eensBahwa saksi bekerja di Kanwil BPN DIY dan saya menjabat sebagai pelaksana subbagian
Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/Pdt/2012 Tanggal 10 Oktober 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH V BANDAR LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO ; Drs.H. CHAIRUL THABRANI,dkk
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasya Ilma Adhana, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, Hikmah Yuliandri, SH.MH, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Metro, 7. Palomes Tampubolon, SE.MH, Kepala SeksiPelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Neara danLelang (KPKNL) Metro, 8. Arif Purwadi Satriyono,SH, PenangananPerkara Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan, 9. Sahat B.H.J. Pardede,SH, 10.
Register : 04-05-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SUBANG Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN PN.SNG Tanggal 12 Juli 2016 — ROHMAT IMRONI alias IRON Bin NURYANI MUHAMAD ARIF.
94 — 7
94 — 7
Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.
Putus : 16-07-2010 — Upload : 19-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/PDT/2009 Tanggal 16 Juli 2010 — HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 diubah, sehingga keseluruhanberbunyi sebagai berikut :Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan : Susunan Organisasi SekretariatDaerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiridari Asisten Sekretaris Daerah.Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Asisten Sekretaris Daerahsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari Asisten Tata Praja.Pasal 6 ayat (3) angka 3.2.2 menyatakan : Asisten Tata Praja sebagaimanadimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari : Bagian Hukum, membawahi : SubBagian
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
569 — 391
569 — 391
Subbagian Layanan dan Pertinbangan HukumKementerian; danb.
Subbagian Advokasi Hukum Kementerian;Pasal 107(1) Subbagian Layanan dan Pertimbangan HukumKementerian mempunyai tugas melakukanpengelolaan layanan konsultasi hukum danpertimbangan hukum serta pengelolaan layananaspirasi dan pengaduan online rakyat.(2) Subbagian Advokasi Hukum Kementerian mempunyaitugas melakukan pengelolaan dan penangananperkara litigasi dan nonlitigasi, serta bertindak selakukuasa hukum kementerian.e Pemberian pendapat hukum yang dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Peraturan Perundangundangamempunyai
Register : 23-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.TPK/2014/PT BNA Tanggal 25 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ZUHELMI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Oktalian Darmawan, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : IDAM KHOLID DAULAY, SH
59 — 31
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Oktalian Darmawan, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : IDAM KHOLID DAULAY, SH
59 — 31
Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian
Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010 Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.
,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.
Register : 09-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/TUN/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — TOGAR MANIHURUK VS I. MENTERI KEHUTANAN RI., II. PT. RIMBA ROKAN PERKASA;
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum;HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi Hukum DitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Setjen;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/20169.
Putus : 05-03-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Tanggal 5 Maret 2014 — HINDARTO VS PT KIKI WIJAYA PLASTIK
222 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.
selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian
NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit
Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN
81 — 19
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN
81 — 19
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Register : 17-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 34
65 — 34
,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.
Register : 21-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — MENTERI KEHUTANAN RI VS PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA;
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.