Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU ; 2.

Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI BinANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar kesehatansebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;2.

keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangaitetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Terdakwa tidak mempunyaipengetahuan di bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan mutu telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGILILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah danmeyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu, oleh karenanyaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagiterdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.

Sus/2018/PN PblPertama:Bahwa Terdakwa AHMAD HARIBUDIN Bin SULAIMAN pada hari Rabutanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di di koskosan terdakwa Jin Sunankalijogo Kel Jati Kec mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilanNegeri probolinggo, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal

106 ayat(1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi RITA DWI FADILA menemui terdakwa di kos kosanuntuk membeli pil 20 (dua puluh ) butir pil Trinexypenidyl dengan hargaRp.50.000.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Mayangan kota Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur ke2 telah terpenuhi;Ad.3.Memproduksi atau mengedarkansediaanfarmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam20.00 wib. sdri.

Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.2.

Abdul Malik Bin Marhapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FAIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Pen.Pid/2013/Pn.Sda sejak tanggal +415 Maret 2013 sampaidengan tanggal 13 Mei 2013; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara ; Telah mendengar keterangan saksisaksi ; Telah mendengar keterangan Terdakwa ; Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal21 Maret 2013 , yang pada pokoknya menuntut :1.Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Sidoarjo atau setidaktdaknya ditempat linyang termasuk dalam wikyah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memenksa danmengadili perkara in, yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilkukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat didepan Pabrk Gula (PG) Watutulis

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan; 3. Yang tidak memiliki izin edar; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur tersebut;Ad. 1.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan: Sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, lebih lanjut dalam pasal 1 angka 8UndangUndang R.I.

Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN tersebut diatas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FAIDIN dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000, (dua ratusribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmembeli, menjual, menerima atau memperoleh shabu shabu danterdakwa bukan juga dari lembaga yang memperoleh jijin untukmenyalurkan narkotika jenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmemiliki, menguasai, menyediakan shabu shabu dan terdakwa bukanjuga dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan narkotikajenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalamPasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO dan saksiMIFTACHUL HUDA diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukanoleh

pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwabukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitiandan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabuHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Bonbukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan melaluiBACHTIAR

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Sahru Gunawan alias Oki, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat 1, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan terdakwa SAHRU GUNAWAN Als OKI Bin AMRIDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)sebagaimana dalam tunggal Pasal197 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2.

,Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Ahli mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Ahli sehubungandengan perkara Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin edar hanya dapatdiedarkan setelah mendapat Izin Edar.Bahwa Ahli sebagai Staf Infokom di BPOM Jambi, serta jabatan saksisekarang di BPOM Jambi sebagai pengawas Farmasi Makanan Ahli MudaBahwa Riwayat, SD Muara Talang, SMP Jambi 1985, SMF tahun 1998,UNTAG Tahun

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana di maksuddalam pasal 106 ayat (1);4.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 menyebutkan sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkanketentuan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuanperaturan

Menyatakan terdakwa terdakwa Sahru Gunawan alias Oki, tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat 1, sebagaimana dalam dakwaantunggal:2.

Menyatakan Terdakwa DERI PURWANTO Bin MISTO , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; 3.

Mojokerto atau disekitar tempat itu yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto , terdakwa yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalampasal 106 ayat (1) , yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut ; ~ Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DERI PURWANTO Bin MISTO,telah ditangkap petugas Kepolisian masingmasing oleh saksi EKO CONDRO dansaksi

Setelah mendapatinformasi dari masyarakat saksi MURDANI menyamar sebagai pembeli untukmembeli pil doubel sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.250.000, ; ~ Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa izinedar kepada teman atau masyarakat atau orang yang membutuhkan pil double L.Pada awalnya saksi EKO CONDRO menyamar sebagai pembeli untuk memesan pildouble L sebanyak 1000 butir kemudian menghubungi saksi ACHMAD FAIZAL als.KACONG bin URIPAN untuk menyerahkan uang sebesar

PERKARA : PDM36/MKRTO/EP.3/03/2013 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa DERI PURWANTO BIN MISTO bersalah telahmelakukan tindak pidana telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pildouble L yang tidak tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERI PURWANTO BIN MISTOdengan pidana penjara selama I(satu

Kesehatan ; Menimbang , bahwa selajutnya Majelis akan membuktikan danmempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut i1 Unsur barang siapa Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebgaipendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkanperbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan , dengandemikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; 2 Unsur dengan sengaja mengedarkan/ menyalurkan sediaan farmasi

KACONG bin URIPAN dengan hargaRp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakswa mendapatkeuntungan sebesar Rp.50.000,, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dandapat dibuktikan ; 3.Unsur tanpa izin edar ; 2Bahwa perbuatan terdakwa telah mengedarkan / menyalurkan sediaan farmasi berupaPil Doubel L tersebut tanpa resep Dokter dan dalam menjual atau mengedarkantablet Doule L (LL) terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang ,dengan demikian unsur ini telah terbukti ; won

• Menyatakan Terdakwa Wahyu Bagus Arianto bin Sukaji tidak terbukti dalam Dakwaan kesatu Primair;
• Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
• Menyatakan terdakwa Wahyu Bagus Arianto bin Sukaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan dan

Menyatakan terdakwaWAHYU BAGUS ARIANTO bin SUKAJI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidanapenyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri dan Tindak Pidana secaratidak sah mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Pasal 196 Undangundang Nomor :36 Tahun 2009 TentangKesehatan2.

sabu;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Terdakwapernah dimintai keterangannya oleh penyidik, di PolresKediriterkait dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu dan tindak pidana tanpa keahlian dankewenangan melakuka pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkansediaan farmasi

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam undangundang ini;2.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin kKnusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undangundang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa: Pedagang besar farmasi adalahperusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukankegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasukNarkotika dan alat kesehatan ;Menimbang,

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi ataumengedarkansediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan ataupersyaratan keamanan dan mutu,khassiat,atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, Surat, keteranganterdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa ditangkappada

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

Pengadilan Negeri Pasuruan tersebutkarena didakwa :Bahwa Terdakwa ZAKKY UBAIDILAH bin ABDUL GOFUR pada hari Rabu,tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di sebelah barat KantorPos Kota Pasuruan di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Bangilan, KecamatanPurworejo, Kota Pasuruan atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengajamemproduk atau mengedarkan sediaan farmasi

benar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCI (tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasuruan tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan ZAKKY UBAIDILAH bin ABDUL GOFUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi

(enam) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) pil Trihexyphenidyl dirampas untuk dimusnahkan ;Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.45/PID.B/2010/PN.Psr. tanggal 21 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ZAKKY UBAIDILAH bin ABDUL GOFUR telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Zakky Ubaidilah bin Abdul Gofur telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan sebagaimana diatur dalam pasal 98 ;2.

Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Zaini terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Saniah als Mama Rani binti M.

Zaini pada hari Jumat tanggal 16Maret 2018 sekira jam 16.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalamTahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Bawah Rt 03 Desa Mekarpura Kecamatan PulauLaut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin EdarCarnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dankegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur11kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut

Zaini telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItersebut di atas oleh karena itu dengan

BRENG BinSURI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu kami;Be Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Kediri atau setidaktidaknyadalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Gprmemiliki jin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekirapukul 23.00 wib terdakwa membeli pil LL dari sdr.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang KesehatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Dengan dengan sengajamemproduksi ataumengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Selomanen,Rt/Rw. 002/010, Ds.

Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als BRENG Bin SURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.

Menyatakan Terdakwa Purwana Als Reki Bin Mulkan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi jenis somadril compositum sebagaimana dalam dakwaan Pertama Alternatif;2.

isinya sebanyak 70 keping atau 700 butir dengankeuntungan yang terdakwa dapat sebesar 30.000, (tigapuluh ribu)perkotaknya, yaitu total Rp. 210.000, (dua ratus sepuluh ribu), dan Terdakwajuga mendapat keuntungan dari penjualan ke para pembeli yang lain sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu) perkotaknya.Berdasarkan Surat Edaran Badan POM RI NomorPW.02.03.353.3.07.13.3041 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penarikan Obatmengandung Karisoprodol yang ditujukan kepada Pimpinan dan ApotekerPenanggung Jawab Industri Farmasi

pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di RumahTerdakwa di Desa Sangku Rt/Rw 004/ Kecamatan Tempilang KAbupatenBangka Barat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedianFarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidakmemiliki Keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsesuai dengan stadar mutu pelayanan farmasi

isinya sebanyak 70 keping atau 700 butir dengankeuntungan yang terdakwa dapat sebesar 30.000, (tigapuluh ribu)perkotaknya, yaitu total Rp.210.000, (dua ratus sepuluh ribu), dan Terdakwajuga mendapat keuntungan dari penjualan ke para pembeli yang lain sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu) perkotaknya.Berdasarkan Surat Edaran Badan POM RI NomorPW.02.03.353.3.07.13.3041 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penarikan Obatmengandung Karisoprodol yang ditujukan kepada Pimpinan dan ApotekerPenanggung Jawab Industri Farmasi

berupa Tablet warna Biru yang terdapat tulisan PCC padatable pemeriksaan tidka mengandung sedian Narkotika, akan tetapimengandung Paracetamol, Caffein dan CarisoprodolBahwa obat jenis Somadril Compositum yang dibeli oleh Terdakwa PurwanaAls Reki yang selanjutnya di jual dan diedarkan ke khalayak orang banyakadalah merupakan obat yang tidak memilik izin Edar dari pihak yang berwenang(Pemerintah), serta Terdakwa Purwana Als Reki bukanlah orang yang memilikikeahlian, kewenangan dalam melakukan kegiatan farmasi

Menyatakan Terdakwa Purwana Als Reki Bin Mulkan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi jenissomadril compositum sebagaimana dalam dakwaan PertamaAlternatif;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa M AINUL YAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa

Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa M.

AINUL YAKIN,karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa jin.e Bahwa terdakwa mendapatkan obat dari Anmad Arifin;e Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam15.00 Wib di Dusun. Sumuran RT. 02 / RW. 14, Ds. Klompangan, Kec. Ajung,Kab. Jember telah menjual 1 (Satu) klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obatjenis Trihexipenidil seharga Rp. 20.000.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Hal ini dimaksudkanbahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangandengan hukum dan ia tetap menghendakinya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa

unsur perbuatan materil yang didakwakan kepadaterdakwa bersifat alternatif yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganterdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib diDusun.

Menyatakan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

Menyatakan terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.2.

berikut:Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT pada hari Kamis tanggal 01 Juni2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni2017 atau setidaktidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam Los PasarTemenggung Jayakarti Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten BaritoTimur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi

maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebutsebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) adalah bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salahsatu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi

Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan

tidak pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkansediaan farmasi

-Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan

Menyatakan Terdakwa Ir.Sudarmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;3.

SUDARMANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHal.1 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.Dps106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang

DESAK KETUT ANDIKA ANDAYANI, Apt., bila obattradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi maka keamanan, khasiat, dan mutunyatidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secaralaboratorium bahkan apabila mengandung bahan kimia berupa obat Paracetamol danPiroksikam sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan sertapenggunaan dalam jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi,maka mengakibatkan halhal yang tidak diinginkan

1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanatau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan,Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative makaMajelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti di depan persidangan, yaitu :Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi

berupa kurang lebih sebanyak 90 macam di TokoObat milik terdakwa sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu yang diperolehnya diperolehdari sales yang datang ke Toko Obat milik terdakwa.Dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telahterpenuhi.Ad.3.

Yang pada pokoknya menerangkan :Hal.21 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.DpsBahwa setelah ahli perhatikan dari labelnya/kemasannyabarang bukti obat tradisional dalam berbagai macam kemasanbila dikaitkan dengan definisi sediaan farmasi adalahtergolong sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, karena penandaan nomorregistrasi untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalahTR (untuk

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSAH BIN SUKARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00

Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSYAH BIN SUKARD telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diatur dandiancam dalam Pasal 196 UndangUndang R.I. No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami ;2.

PERMATASARI yang pada saat ituHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.JbgSaksi DEWI PERMATASARI menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pildouble L (Triheksiphenidil HCL) diberi oleh Terdakwa RIZA WILLYARDYANSAH secara gratis tanpa disertai resep dokter dan ketika memberikanpil double L (Triheksiphenidil HCL) kepada Saksi DEW!

Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HClharus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

JUFRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUR ROZY ALS BHE BIN MOCH. JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (delapan) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan terdakwa Fahrur Rozy Als Bhe Bin Moch Jufri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 197 Undangundang RI NO. 36 Tanun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaanPertama:2.

Jufri. pada hariJumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB ataupun pada waktu lainsetidaktidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di tepi jalanNusakanbangan Kel.Kasin Kec.Klojen Kota Malang ataupun disuatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, la Terdakwayang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud

Jufri. pada hari Jumattanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB ataupun pada waktu lainsetidaktidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di tepi jalanNusakanbangan Kel.Kasin Kec.Klojen Kota Malang ataupun disuatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, la Terdakwayang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud

Jufri. adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifemidil HCl mempunyai efek sebgai antiParkinson, tidak termasuk narkotika mauppun psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Kerase Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tabletTrihexifinedil HCL berlogo LL tanpa ijin edar dari Menteri Kesehatan ataupihak yang berwenangPerbuatan mana dari Terdakwa Fahrur Rozy Als Bhe bin Moch.

JUFRI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUR ROZY ALS BHE BINMOCH. JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (delapan)bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.