mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Padt.SusParpol/2018Menyatakan Tergugat Telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daadq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan ataukeputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

Dan Ibunya yangbernama Suparti meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16Agustus 2007, dalam keadaan beragama Islam.4) Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) dari pemohon yangbernama Binti , bertujuan untuk balik nama dari harta peninggalannyasebuah tanah diatasnya bangunan yang beralamat di KecamatanWonokromo Surabaya.5) Bahwa meninggalkan harta warisan yang hendak Dibalik Nama kepadaahli warisnya yaitu ;6) Bahwa Pemohon () memohon penetapan ahli waris dari (PAW) Binti .7) Bahwa baik

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2014/PA.Pwlesd) GozoS all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:Yunus bin Bandung, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun Lullung, Desa Taramanu,Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut Pemohon I.melawanJonah binti Dulu, umur 54

gsyn'4U,226+i Paw @! c alii7bEi oxPkX.6? u w 26nxA YEx g: E342ffi/;Ug20BE2?V r%sxD'i@Uyholt+yow3ROY/2ZAKEAG;VYBP 2C7i J Rk 1AGx@hIX6 U?Pbg7 26M%ZQBdoku'U J =aulZi?1Vi2" IIZq? cy, eoA4t 180 % u?.tOU05z1z? anily+gi>OOoi&Ibpin#,d7 ?Alx!~ U+?,6w a6z!iin

2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

demi hukum;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 Perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktusebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas diriPenggugat yang dikeluarkan Tergugat cacat prosedural;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktuyang dikeluarkan Tergugat serta Surat Nomor 148/DPDHanura/Sulsel/XIl/2016, tertanggal 27 Desember 2016 Perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperselisihan partai politik in casu tindakan Para Termohon Kasasimemberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai Hanura sertapengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasisebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 20142019,Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt.SusParpol/2018perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah;2.

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

D/Ins/117/1975XA NO 189155TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNo 432/V4t.3 wesssecssssses 19 84,Ketua Pengadilan Agama di = sess: dengan ini menerangkan bahwa:Nama e leitrots5c1 rWezaaaCalt Stilt AilliAD 5" ep /ABAW... see eeeeeeeeeee eee eee eee eeeTgl. lahir/Umur 024 talkah eeePekerjaan @ PAW vccccccncscncscscscnccnsnscneccccsccsaescarsenensenencecdeccnenneccseensa t*cesstssatercssttrecscncarascussarsAlamat 'n.a.in.k7 zinetae Zee Tra oe Lit

Paw. Bee Mayads..............Tel. lahir/Umur 2 ee a ee ee ee ee JoPekerjaan P55 Ss eers i ie has oa ka oe nOAlamat Ee pt et sdkoxputih Kece Jegalempe)......... 2.60.di depan sidang Pengadilan Agama:........ Bondowese.................. ee ee eee ea eeeSs ei ee padahari .......Kemde...........tanggal ..... 22. September. 1962,.Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa So a aeeees I a os Gk ss2. Qabladdukhul atau Badaddukhul bic, S.C.3. Istri dalam keadaan : Suci, hamilatau haidh ET ee4.

Umur> Tahun, Tempat args paw IGE... Tentang pylon WN ays = than Tal. = Gle 2 Y. jen kgiemin Le. Sug Stamde Be eee ee aes s A EeBangsaywion's Agama DAT . Alamal i% lLseebeaees MOnerangkan sbb:.... .....

) Penggugat sebagai anggotaDPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016, sesuai dengan Bukti P11;.

tersebut prematur, tidak sah, tidakberharga, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan AD/ARTPDA itu sendiri;32.Bahwa, akibat yang timbul dengan dikeluarkannnya Surat PeringatanPertama (SP.I), Surat Peringatan Kedua (SP.II), Surat Peringatan Keras,Surat Permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat dan Peringatan Pertama (SP Satu) dan SuratPemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai yang diterbitkan olehTergugat Il sebagaimana yang Penggugat kemukakan

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Peringatan , Il danTeguran Keras terhadap Penggugat dalam kapsitas sebagai Anggota DPRKPidie Jaya serta Surat Pencabutan Keanggotaan PDA dan PermintaanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, adalah tindakansewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangandengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telahmenimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat;3.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA danPergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat) bertentanganHalaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 760 K/Padt.SusPar.Pol/2016dengan Anggaran Rumah Tangga Partai PDA, adalah tindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan denganAnggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telah menimbulkankerugian immateriil bagi Penggugat;.

Nomor 760 K/Padt.SusPar.Pol/2016Surat Tergugat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk. Muslim, SH.I., bertentangan dengan Anggaran Rumah TanggaPartai PDA, prematur, tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatanhukum;8.

D/Ins/117/1975XA NO 18u70TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNO rresssseseeeee 081 / eal. 30 nn a6 maKetua Pengadilan Agama di 101g01i040dengan ini menerangkan bahwa :Nama AD ADT, cecseettteeeeeee bin w Paw By tt. We sesssesecseeeeeseenensnnesnoenTgl. lahir/Umur 25 eeeeeee taku Okwiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiin niin ETEPekedaan mip ELE.

., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan HukumLKBH PAW yang beralamat di Ruko Boulevard No.6A Jalan Kahuripan Raya Perum Kahuripan NirwanaVillage Jati Sidoarjo, Nomor Telp / HP +628121609787, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 22 April 2019, selanjutnya disebutSQA AD lecaxenes see oe anes stews ware earners eee een ams wre ee PENGGUGAT ;Lawan1.

TATI BARASI(almarhumah), faktanya selain berdasarkan Akta Kelahiran dan kartukeluarga, Pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku anak kandung sekaligusahli waris yang sah dari H.TOHOESOECHI MENDROFA (alm) danHj.TATI BARASI (almarhumah) berdasarkan Penetapan Ahli Waris(PAW) Pengadilan Agama Serang Nomor : 195/Pdt.P/2013/PA.SRG tanggal24 Juli 2013, berdasarkan hal tersebut maka telah jelas bahwa materigugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah berkaitan denganSENGKETA KEWARISAN yang bukan kewenangan

yang sah dari H.TOHOESOECHIMENDROFA (alm) dengan Hj.TATI BARASI (almh) sebagaimana buktibuktiyuridis sebagai berikut :a Akta Kelahiran Nomor 3147/4771/CASIP atas nama Agus Rudianto yangditerbitkan oleh Pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang (Tergugat III);b Akta Kelahiran Nomor 3146/4771/CASIP atas nama Suswati Mendrofa yangditerbitkan oleh Pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang (Tergugat III);c Kartu Keluarga;d Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Gunung Sugih;e Penetapan Ahli Waris (PAW

) Pengadilan Agama Serang Nomor : 195/Pdt.P/2013/PA.SRG tanggal 24 Juli 2013.f Saksisaksi.Hal mana berdasarkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sertaPenetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Serang Nomor : 195/ Pdt.P/2013/PA.SRG tanggal 24 Juli 2013tersebut menerangkan bahwa Tergugat I dan TergugatII adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan H.TOHOESOECHI MENDROFAdengan Hj.TATI BARASI (orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II)sekaligus ahli waris dari H.TOHOESOECHI MENDROFA dengan

UndangUndang Nomor Tahun 1974 Jo.Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir13dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalahanak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sahakan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab lian, berdasarkan buktibuktiberupa Akta Kelahiran Nomor 3147/4771/CASIP atas nama Agus Rudiyanto danAkta Kelahiran Nomor 3146/4771/CASIP atas nama Suswati Mendrofa danPenetapan Ahli Waris (PAW

Oleh karenanya apabila disebut Penyelundupan hukum maka yang menyelundupkanhukum adalah Para Penggugat sendiri yang telah mengajukan Penetapan Ahli Wariske Pengadilan Agama Cilegon secara diamdiam tanpa menerangkan dan membukaadanya fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat IJ adalah anak kandung dariH.TOHOESOECHI MENDROFA (alm) dan Hj.TATI BARASI (almh) dan telahada Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Serang Nomor : 195/Pdt.P/2013/ PA.SRG tanggal 24 Juli 2013 sehingga Pengadilan Agama Cilegonmengeluarkan

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht van gewijsde);3.

Bahwa SuratTergugat tersebut konkret, tapi bentuknya masih bersifat Surat Usulan yangisinya penyampaian dokumen/berkas PAW Anggota DPRD Kota Samarindakepada Walikota Samarinda;b. BERSIFAT INDIVIDUAL, Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukanuntuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang ditujubenarbenar nama orang yang terkena keputusan tersebut;c.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri da lamPerkara A Quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr9.10.11.3.

Ill Tanggal 31 Oktober2018 Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.IN&llI1;. Fotocopy, Surat Sekertatis DPRD Kota Samarinda kepada Walikota SamarindaNomor: 171/1212/020 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal : Laporan ProsesPemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai HANURA danPartai NasDem, diberi tanda, T.II&III2;.

Fotocopy, Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda,Nomor : 171,4/5605/B.PPOD.III, tanggal 26 November 2018, PerihalPercepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.I&lll5;Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr6.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor63/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor64/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor65/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T4;5.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor66/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T5;6. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor68/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T6;7. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor70/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T7;8.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor71/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T8;Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.1?

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor72/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T9;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor74/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T10;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor75/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T11;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Hermanus Korarei sekitarbulan januari 2010 menyurati Ketua KPU Provinsi Papuayang pada pokoknya meminta dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) vide Pasal 29 Ayat (1) UndangUndang No. 22Tahun 2007 menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : a). MeninggalDunia, 6). Mengundurkan Diri ; atau c).

Saudara Har Mokodompis.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmimengusulkan agar kekosongan tersebut diisi' sesuai nomordaftar tunggu berikutnya, yakni Saudari Else Merne danRidwan Iman Kalewar sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 29 (4) menyatakan Untuk menggantikan Anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti ataudiberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan TimSeleksi. fakta menyatakan lain karena kekosongan yangada tidak dilakukan pergantian antar waktu) (PAW

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPRProvinsi di kediamannya sekitar jam 7.30 WIP yakni BapakCipto, dan menyampaikan kepada kami bahwa dari hasilpelno yang dilakukan KPU Provinsi Papua bahwa 4 (empat)orang di PAW dan Penggugat dinyatakan tetap menjadiAnggota ;10.Bahwa lebih jelas lagi mengenai status Penggugat yangtetap menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Kepala KesbangPemda Kabupaten Sarmi (Bapak Pieter Werinussa) dan WakilKetua DPRD Kabupaten Sarmi (Bapak Paul Palege)menyampaikan hal tersebut dihadapan

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR11.12.13.Bahwa walaupun terhadap hal hal yang berkaitan dengankewenangan sebagaimana diatas adalah kewajiban KPUProvinsi Papua, namun karena gugatan ini terkait dengankepentingan para tergugat II intervensi, maka Tergugat IIintervensi melakukan pula upaya terkait hal hal yangdijelaskan KPU Provinsi Papua mengenai PAW yang dikenakankepada Penggugat ;Bahwa sebelum Tergugat I Intervensi menyampaikan hal halyang berkaitan dengan alasan PAW Penggugat, perluTergugat Il Intervensi

Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papuamenanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan padapertemuan itu).

Nomor 1183 K/Pdt/2016Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013:Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal KegiatanDPRD Kabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan Illtahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggotan DPRD Kabupaten Kutai Timursisa masa jabatan 20092AA tanggal 12 November 2013 denganketerangan

Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas, seluruh dalildalilhukum gugatan Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya yang telahterdaftar ke Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor12/Pdt.G/2014/PN.SGT, tertanggal 22 April 2014 mengenai gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PHM) yang ditujukan terhadap Tergugat II atasdasar tidak terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr. "HM. Mastur Djalal, S.H."

H.M Mastur Djalal, S.H., sebagai anggota DPRDKabupaten Kutai Timur untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Nomor 1183 K/Pdt/2016beberapa peristiwa penting yang perlu diperhatikan yang terkait denganproses pelantikan a quo yakni:1)Somasi dari DPP Partai kedaulatan;hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Arief Yulianto bahwadirinya selaku sekwan DPRD kutai Timur menerima surat somasidari partai kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD KutaiTimur saat itu (Pembanding) terkait proses PAW anggota partainyayang dinilai cacat formil maupun materil.

Penjelasan saksi AriefYulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakui menerimasurat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yangmenjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalahrapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan diKabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat plenodan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannyadalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi.Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai