., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata. Mariana Tuty Sirait, S.H., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum. Hatoni, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi Hukum SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari. Ir. Erwan Sudaryanto, jabatan Kepala SeksiPemolaan Direktorat KPHP, DitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari. Him.2 dari 17 him. Put. No. 311/B/2017/PT.TUN.JKT9. M. Zaenuri, S.H., staf Biro Hukum. 10. Agus Warsito, S.H.

., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan; Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 37/Pat.G/2016/PN Sbg6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L.

Lukman Hakim,SH,M.Si, Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; Asep Budi, Kepala Subbidang Aparatur Tata PemerintahanDesa Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD KabupatenIda Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukum danHAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut 5 =2nnnmn nner nn nnenmnnnn nnnHal. 1 dari 68 hal. Put. No. 117/G/2015/PTUNBDG4.

Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasi danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 7. Cepy Fardina,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 8.

., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Setdako Batam ;Masingmasing menggunakan alamat Kantor WalikotaBatam di Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Center,Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK06/HK/II/2010 Tanggal 8 Februari 2010 ;Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...5 Tatang Sutarna, SH., MH., jabatan Kepala KejaksaanNegeri Batam, beralamat pada Kantor Kejaksaan NegeriBatam di Jalan Engku Putri Batam Centre, Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

No.52 K/TUN/20114 Angling Kusumoputro, SH., MH., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Setdako Batam ;Masingmasing menggunakan alamat Kantor WalikotaBatam di Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Center,Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK07/HK/1/2010 Tanggal 24 Februari 2010 ;Termohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, I, I/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

., Kepala Subbagian Pertimbangandan Litigasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPertanian;5) Hadi Dafenta, S., S.H., M.Sc., Kepala Subbagian Hukum danHumas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;6) Drs. Hartono, M.M., Kepala Subbagian Pertimbangan Barang MilikNegara/Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal KementrianPertanian;7) Ida Bagus Arnawa, SE., Kasubbag Umum pada Dinas Pertaniandan Perkebunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;Halaman 1 dari 16 halaman Put.

karena tidak memperhatikan aspekKompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan ,sebagaimana ketentuanPasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 PP No. 11 Tahun 2017 jo Pasal2 ayat (2) PerBKN No. 5 Tahun 2019;Bahwa kompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan Penggugat adalahfungsional keahlian Perancang Peraturan Perundangundangan Mudayang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan SekretarisJenderal No. 569 Tahun 2017, dimana Jabatan Fungsional Perancangtersebut dapat dirangkap dengan jabatan kepala Subbagian

Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Keduaatas Jabatan Fungsional Perancang PeraturanPerundangundangan dan Angka Kreditnya;Bahwa jika kompetensi Penggugat sebagai fungsional PerancangPeraturan Perundangundangan harus ditempatkan dalam jabatanKepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan, Kantor DPD RIdi Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a) sebagai mana termaksud dalamSK a quo , maka hal itu tidak sesuai dengan Kompetensi, Pola Karir

Panitia Seleksi sepakat untuk melakukanmutasi jabatan Penggugat dari jabatan lama sebagai KepalaSubbagian Produk dan Dokumentasi Hukum (Eselon IV.a) kejabatan baru sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Teknik danPersidangan Kantor Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a).Bahwa para prinsipnya harkat dan martabat Penggugat tidak adayang dihilangkan karena Tergugat telah menetapkan jabatan yangsetara pada Eselon lV.a.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;c. Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan;d. Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Data dan Informasi;e. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum;f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dang.

JKT.4) Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat JenderalDPD RI disebutkan Kepala Subbagian Pelayanan Teknik danPersidangan memiliki tugas:a) melaksanakan dukungan kegiatan rapat internal AnggotaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi, rapatkerja daerah di provinsi, rapat kerja daerah di kabupaten/kota,rapat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

., StafSekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya;Ahmad Rizal Saifudin, S.H Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Djoenedi Dodiek S, S.H. Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ;Muhammad, S.H.

Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya 511. Vivid Yuni Triningsih, S.H. Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;12. R. Asep Sanna Sumanilaga, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;13. Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn.

(Kepala SubBagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)4. Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH.(Pelaksana Sub Bagian Litigasi padaBagian Bantuan Hukum Setda KabupatenBogor) ; 5. Hanny Septianie, SH.,MH. (PelaksanaSub Bagian Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)6. Gunardi Catur Wijaya, SH. (PelaksanaSub Bagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)7. Mas Guntur Wiraprana, SH.

(Pelaksana SubBagian Penyuluhan Hukum pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)3Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada Kantor Setda Kabupaten Bogor, berkedudukan diJalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor.

(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKemenkeu) ; 22 2292 22 nano nn coe nee nn ene. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian BantuanHukum 1 C pada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); UTAMA TEGUH WIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukumpada Bidang KIHI pada Kanwil DJUKN JawaTimur); FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (PelaksanapadaSub BagianBantuanHukum 1 A pada BiroBantuan HukumKemenkeu)); =. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.

(Pelaksanapada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKemen keu); 2n22 nono enna ene nee nnn enceHal. 1 Putusan 44/B/2017/PTTUNSBY8. RANDHIKA YOGA PERDATA, SH. (Pelaksanapada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumKemenkeu); n= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee nne nnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 10. YANTI ROBIYANA, SE.

AGUS AMIWIWAYA;Halaman 1 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMG10.11.12.13.14.15.Kepala Subdirektoral Upaya hukum Pada Direktoral KeberatanBanding dan Peraturan Direktoral Jendral Bea dan Cukai( DJBC )YADHY CAHYADY,SH,MH;Kepala Subbagian Bantuan Hukum llc pada Biro HukumTEGUH PRIYONO,SH,MH;Kepala Seksi Upaya II Subdirektorat Upaya hukum pada KantorWilayah (Kanwil) DJBC; Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta ( DIY )ANGGIAT RIS HARDINATA.N.Kepala Seksi Penjidikan dan Barang Hasil Penindakan padaKontor

Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Tengah dan DaerahIstimewa Yogyakarta (DIY )ANGNASIUS AGUS Nugraha.Kepala Subseksi Penjidikan dan Barang Hasil Penindakan padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe PabeanA (KPPBC TMP A ) Semarang.EKO BUDYANTO.Kepala Subseksi Admitrasi Penagihan dam Pengembangan pada KPPBC TMP A Semarang.DHIAN FAJAR SURYAWAN,SH,Penangan Perkara Tk i pada Subbagian Bantuan Hukum LLc.LEILA YUNIAR FIRDAUSI,SH,LLM,Penangan Perkara Tk pada Subbagian Bantuan Hukum LLcDWIGHT USMAN MOTOTA

PAKAYA,SHPenangan Perkara Tk II pada Subbagian Bantuan Hukum LLcANTONO ADHI SUSANTO,SH,Penangan Perkara Tk IV pada Subbagian Bantuan Hukum LLcMARGARETA WINDY SINATRA,SH,Penangan Perkara Tk IV pada Subbagian Bantuan Hukum LLcARTIRA PUTRINA.Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan,DJBCMARTIN SETIAWAN TJAHJADI,Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan,DJBCHalaman 2 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMGMUHAMMAD IKHSAN.Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;g. HARYONO, SH., Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaanpada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan PegawaiBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalah Jemur Andayani No. 1, Surabaya ;h.

NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;j. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;k.

menerbitkan obyek sengketayang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun1979 adalah bertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikianKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa mesti dinyatakan batal atautidak sah ;Bahwa, pada tanggal 1 November 2008 Penggugattelah bebas dari penjara,kemudian pada bulan itu juga Penggugat telah menghadap Kepala SubBagian

dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak pernah memintadata ataupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan,sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, wajar, dan bijaksanaterhadap Penggugat sebagai bawahannya, dengan demikian tindakanTergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa tersebut bertentangan dengan Azas Kepatutan danKebijaksanaan ;Azas Permainan Yang Layak (Fairplay) :Bahwa Penggugat pada November 2008 telah melapor pada Kepala SubBagian

., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah provinsi JawaTimur, 7. CHOLIK HIDAYAT, SH. M.PSDM., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah provinsi JawaTimur, 8. ADI SARONO, SH. MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,9. SYAILENDRA WIENANTYA, SH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,10. HADID MANGGALA, S. SP.

., Jabatan : Kepala SubBagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan BantuanHukum pada Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKotaTangerang ;2 Bey Bolang, S.H., Jabatan Pelaksana Sub BagianPenyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan Hukumpada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah KotaTangerang ;3 Titto Chairil Yustiadi, S.H., Jabatan Pelaksana SubBagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan BantuanHukum pada Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKotaTangerang ;Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan HukumPemerintah Kota Tangerang, berkantor

., Jabatan Kepala Subbagian TataUsaha Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat ;Farida Widyartati, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Seksi PerakaraTata Usaha Negara Wilayah Il ;Lucky Ariansa, S.H., M.H, Jabatan Analis Hukum PertanahanDirektorat Perakara Pertanahan ;Pandu Adi Purnomo, S.H., Jabatan Analis Hukum PertanahanDirektorat Perakara Pertanahan ;Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H., Jabatan Analis Hukum danPerundangUndangan f2

;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H..;Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin DanPerundangUndangan pada Badan KepegawaianDaerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWI, S.H..

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;DJOENEDIE DODIEK &S., S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum

SekretariatDaerah Kota Surabaya;BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 49 halaman.

ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;11.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/20169. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;10. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;11.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;12. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;13. R.

., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi;4. HERMANTO, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;5. EDY YUDARIANTO, S.H., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi;6. SEPRINAL, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;7.

., Jabatan Staf SubBagian Litigasi;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor255/SKA/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :1.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; AHMAD RIZAL S., SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUIAD AYA. 5 = 32 = no nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn aneDJOENEDIE DODIEK S., SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; MUHAMMAD, SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrAD AYA; 2 22 = on nn nnn nnn nnn nnn

nnn nn nnn nn nneAHRUL FAHZIAR, SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrAD AYA; 2 22 = on nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nneBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 5MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah

ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 512. RATIH PUSPITORINI, SH, M.Kn., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 513.

., Kepala Subbagian BantuanHukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPDaerah IstimewaYOQYakal ta: ene nn nen n ene n ene en nn nee7. Ade Selvia Permana Putri, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;8. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H., PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan9. Herman Abdurrahman, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan10.

Rani Gayatri, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPDaerah Istimewa Yogyakarta;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ring Road Utara Nomor: 10, Maguwoharjo, Depok,Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;Selanjutnya disebut TERGUGAT $;Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ; Telah membaca1.

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH, Jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Sukoharjo; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di JalanJendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 800/104/l/2015, tanggal 14 Januari 2015,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Tela Me@mbacal ==