Ditemukan 2284 data
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan Kepala Biro Hukumdan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukumdan HAM, Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Kepala Sub BagianPenggunaan dan Pemanfaatan Barang Daerah pada BiroPengelolaan Barang Daerah, dan Para Pelaksana pada BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianInformasi dan Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;5. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., jabatanPelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenCirebon;6. ABDUL CHOLIK, S.H., jabatan Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;Halaman 1 dari 31 halaman.
IDRIS RUMONIN, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
260 — 111
., Kepala SubBagian PerundangUndangan Bagian Hukum SetdaKab, Seram Bagian Timur;4. RUDI JAYA MADUJID, S.H., Staf Sub Bagian BantuanHukum Bagian Hukum SetdaKab, Seram Bagian Timur;5. MEMET ISMAN SAIMIMA, S.H., Staf Sub BagianPerundangUndangan Bagian Hukum SetdaKab, SeramBagian Timur;6. RIZNA ARISTA LARASATY, S.H., Staf Sub BagianPerundangUndangan Bagian Hukum SetdaKab, SeramBagian Timur.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jabatan Kepala SubBagian Hukum Ill, Sekretariat Jenderal ;Hatoni, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangandan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Bina UsahaKehutanan ;M. Zaenuri, S.H. Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ;Khikmatul Azizah, S.Ag.,M.Hum. Jabatan Staf BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Fransiska Budyanti S. S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Herdianto, S.H.,M.H.
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 33
Mohammad Eko AgusYudianto, NIP 1981107032000121003 Penata Muda/Ill.a)Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUNJKT.Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,Kanwil DJKN Jawa Timur; (Sesuai dengan asli);10. Bukti T10: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM8/SJ.5.5/UP.9/2018 tentang Izin Perceraian Atas Nama Sadr.Mohammad Eko Agus Yudianto (NIP 1981107032000121003Penata Muda (Gol.
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Kepala SubBagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset baik secarasendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Saksi Drs.YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., berawal ketika Terdakwamemanggil Saksi FREDINAND, SE., ke ruangannya (ruangan Kasubag.Rumah Tangga Pimpinan) dan memberitahukan bahwa nama SaksiFREDINAND, SE., akan dipakai oleh Drs.
155 — 105
., M Hum : Kepala SubBagian Bagian Bantuan Hukum III A padaBiro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; rrr rrr rrr rrrBUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., ME: KepalaSub Bagian Bagian Bantuan WHukum II! Bpada Biro Bantuan Hukum KementerianK@U@NGan fo o men me tn re eesPANGIHUTAN SIAGIAN, SH : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;DIANA M.
76 — 63
,(Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kanwil DJP Jakarta Timur);2 DWI SETYO NUGROHO, S.H., (Kepala SeksiPelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara) ;3 NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., (PelaksanaSub Bagian Bantuan MHukum, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor diKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaTimur, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor4042, Jakarta Selatan12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus
364 — 2083
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan7.
104 — 53
,Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Tuban, IRMA PUTRI KARTIKA,S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenTuban dan HANIFAH ASTIK, S.H., Pekerjaan Staf padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tuban.Atau untuk selanjutnya semuanya disebut PARATERGUGAT / PARA PENGGUGAT REKONPENSI.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca semua suratsurat dalam perkara ini.Telah mendengar keterangan pihakpihak berperkara di mukapersidangan.TENTANG
82 — 47
SUTINAH,SH.M.Hum, Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Bantul ;4, ANDHY SOELYSTYO.SH.M.Hum ; JabatanKepala Sub Bagian Peraturan Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Bantul ;Kesemuanya adalah Warganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahanKabupaten Bantul , yang beralamat di JalanRobert Wolter Monginsidi Bantul Yogyakarta,Telp. (0274)367509.; eeUntuk selanjutnya disebut Sebagai : TE RGUGPengadilan
84 — 28
., MH,selaku Kepala subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH MigasJakarta Selatan yang ditunjuk sebagai Ahlidalam perkara tindak pidanaMinyak Bumi dan Gas, menyatakan 42 (empat puluh dua) buah jerigenberisi minyak tanah yang disita SatPolair Polres Karimun dari dalamspeedboat (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merkYAMAHA 40 PK yang dimiliki serta dikemudikan oleh Terdakwamerupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkanpembagian kuota per kabupaten/ kotamadya di masingmasing
140 — 228
., M.Hum. jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Bagian PelayananBantuan Hukum Biro Hukum SETDA ProvinsiPapua;6. LUKAS J. RUMBOIRUSSI, S.H. jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum SETDA Provinsi Papua;7. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H.
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA DHARMA ALIAS ACONG ALIAS SUN GO KONG
146 — 99
., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah staf/pegawai negeri sipil di Subbagian Penelaahandan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Direktorat JenderalAplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RepublikIndonesia; Bahwa tugas Ahli adalah menganalisis dan memberi bantuan konsultasihukum di bidang informatika; Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah magister hukum dari UniversitasIndonesia (2016), serta berpengalaman sebagai tim penyusun RUUPerubahan
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerapkan Hukum KarenaKeliru Menempatkan Kedudukan Pihak Yang Digugat Sebagai Tergugat ;10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan Judex Factiyang mendudukkan pihak yang digugat dalam perkara a quo sebagaiTergugat , karena sejak semula dari Peradilan Tingkat Pertama tidak adadan tidak dikenal kedudukan Tergugat ;Bahwa Pemohon Kasasi mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) kalipenempatan kedudukan pihak yang digugat sebagai Tergugat dalambagian Tentang Pertimbangan Hukum pada subbagian
136 — 17
., Kepala Subbagian Tata Usaha KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang beralamat diJl.
Pembanding/Penggugat II : PT. Varia Kencana Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat III : PT. Aditya Persada Mandiri Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IV : Jusuf Hosea Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat V : Agus Angriawan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VI : Donny Salim Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VII : Iwan Teddy Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VIII : Sudono Angkawijaya Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IX : Akas Ang Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
Terbanding/T
115 — 54
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi IV A pada Biro Advokasi KementrianKeuangan;. Danan Dwi Mulyono, S.H., M.Si., jabatan Kepala SeksiManajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada KantorHalaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu;. Abdul Azis, S.Sos., jabatan Kepala Seksi KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi SulawesiTengah;.
89 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor:3. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., jabatan PelaksanaSub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;4. Hanny Septianie, S.H., jabatan Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. Havid Kurnia M.Si
73 — 53
HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung berdasarkan PeraturanWalikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SatuanOrganisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) PemerintahKota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan KeputusanWalikota Bandung Nomor : 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang PenunjukanPejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagaibahan perumusan kebijakan ;2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;3.
Mincelien
Tergugat:
1.PEMDA Kep. Aru cq Bupati KAb. Kep. Aru
2.Kejaksaan Negeri Dobo
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional
128 — 61
RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Setda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatanKepala Sub bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi ProdukHukum daerah Pada bagian Hukum dan HAM Setda kab. Kep.Aru, CLIVE Y. PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Kep. Aru, LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagianHukum dan Ham Setda Kab. Kep. Aru, berdasarkan surat kuasatanggal 31 Maret 2020;ELTHER M.