Pembanding diberhentikan dari JabatanPegawai Negeri Sipil, maka tindakan dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak dalam rangka melaksanakanputusan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapiTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menjatuhkan sanksi administratifberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiladalah mendasari

kewenangannya berdasarkan Pasal 8 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat yang dimaksudPasal 8 huruf b itu adalah vonis bukan ancaman karena kalaulah dimaknaidengan ancaman maka seseorang PNS sebenarnya sudah bisa diberhentikantotal ketika menjadi Tersangka, dan bahwa jelas sekali di dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mendasari Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah

Jeanete Item, Akta Jual Beli dari HasanBasri kepada Darmawan ini berarti bahwa sertifikat No. 207 atas nama J.Jeanete Item kemudian Sertifikat No. 207/Manggar didaftarkan atas namaHengky Wijaya terletak di sebelah barat tanah milik Penggugat (yang tadinyadimohonkan Shelvi) ;Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat No. 207/Manggar adalah suratsurat berkaitan dengankepemilikan tanah atas nama Darmawan yang terletak di sebelah barat tanahmilik Penggugat

(yang tadinya dimohonkan Shelvi), maka seharusnya Tergugatmemproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimohon (tadinyadimohonkan oleh Shelvi), mengingat tanah yang tadinya dimohonkan Shelviberdasarkan suratsurat Hak Garapan tanah Mada yang dihibahkan kepadaPenggugat dilepaskan kepada Shelvi terletak di sebelah timur tanah Darmawanyang mendasari Sertifikat No. 207/Manggar ;Bahwa karena dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertifikat No. 207/Manggar adalah surat tanah Darmawan

No. 645 K/PDT/2011diperuntukan terhadap putusan verstek, sedangkan surat gugatanPelwan dari Para Penggugat Pelawan Nomor : 54/Pdt.Plw/2009/PN.BJM, obyeknya adalah putusan Mahkamah Agung No. 398K/Pdt/2004 tanggal 12 Oktober 2006 yang mana perkara tersebut padatingkat Pengadilan Negeri tidak diputus secara verstek;Mendasari Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG dan Pasal 83 RVditegaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusanverstek adalah Pelawan (verstek), sedangkan putusan MahkamahAgung Nomor

: 398 K/Pdt/2004 bukan merupakan verstek karenaperkara tersebut sebelumnya telah diputus di Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 36/Pdt.G/2002/PN.BJM, tanggal 30 Desember2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor :14/Pdt/2003/PT.BJM, tanggal 12 Mei 2003;Mendasari hal tersebut di atas cukup beralasan yang sah bahwagugatan Pelawan dari Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima;Para Penggugat Pelawan tidak berhak mengajukan gugatan Pelawan ;Menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan

Selanjutnya apabila Para Penggugat Pelawan mendaftarkantanahnya secara SPORADIK mendasari bahwa Para PenggugatPelawan telah menempati tanah tersebut selama 20 Tahun secaraberturutturut sebagaimana Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997,maka alasan tersebut tidak mendasar karena penguasaan tersebutharus didasari I'tikad baik dan secara terbuka, tetapi dalam hal ini ParaPenggugat Pelawan tidak mempunyai I'tikad baik dan tidak terbuka, halini teroukti bahwa Lurah Pengambangan tidak mengetahui bahwa

Disamping itupenguasaan tersebut harus tidak dipermasalahkan oleh masyarakathukum adat atau Desa/Kelurahan atau pihak lain, dalam hal ini tanahtanah tersebut dipermasalahkan oleh TNI AD tetapi suratsuratSPORADIK tersebut tetap muncul, maka mendasari faktafaktaHal. 111 dari 128 hal. Put.

BadanPertanahan Nasional Banjarmasin adalah bukan sebagai pihakTergugat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 398K/Pdt/2004 jadi hal tersebut di atas menunjukan bahwa ParaPenggugat Pelawan tidak memahami dalam perkara ini, karena jelasjelas tanah tersebut adalah milik Tergugat (Terlawan) bukan BadanPertanahan Nasional Banjarmasin, jadi mendasari) putusan MahkamahHal. 115 dari 128 hal. Put.

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa melakukantindak pidana penipuan terhadap Saksi1 yaitu untuk mengambilkeuntungan secara Finansial dari uang yang telah diserahkan olehHal 11 dari 55 hal Putusan Nomor: 217K/PM II08/AU/IX/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangSaksi1 kepada Terdakwa dan seluruh uang yang telah Terdakwaterima dari Saksi1 belum ada yang Terdakwa berikan kepada panitiaseleksi maupun orang lain yang berkaitan dengan seleksi Sepa PKTNI TA 2016 maupun TA 2017.Berpendapat, bahwa

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa begitu yakinmenjanjikan bahwa Saksi Fajar Setyawan akan diterima dalamseleksi Sepa PK TNI T.A. 2016 karena Terdakwa sudah mengenaldan sudah menghubungi kepada panitia seleksi walaupun Terdakwabukan sebagai panitia seleksi, akan tetapi Terdakwa belummemberikan uang kepada para panitia seleksi Sepa PK TNI T.A.2016 tersebut.17.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.14.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.15.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi yang berkaitan denganseleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017 dan malah uangsejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikankepada Sdr.

Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari kepada sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 422dan surat ukur pada Bilad A.10 seluas 19.860 M2 menjadi 18.621M2, lalumenurut surat keputusan pemberian hak milik dengan nomor : SK.1181/KEPRI/593.2/1980 kemudian berubah lagi luasnya menjadi 16.124 m2dalam sertifikat hak milik 1162/81/594.3/tpi dengan surat ukur nomor : 2/86/R/ tertanggal 27 januari 1986..

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip / 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip/ 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat Il, ternyata di terbikan oleh Tergugat V,dimana bila para penggugat meneliti secara seksama, terdapat kejanggalandan perobahan secara signifikan terhadap surat ukur yang tercantum dalamsertifikat hak milik nomor :4418 maupun sertifikat hak milik nomor 1683,dimana berawal dari pada sengketa perdata yang pernah terjadi antaratergugat III dan tergugat IV dengan mohamad salim (alm).Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari

Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui jawaban Termohon bahwaPemohon dengan Termohon ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohondengan Termohon selama proses mediasi masih melakukan hubungansuami isteri yang terakhir pada seminggu yang lalu, sehingga mengakibatkanpermohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonanPemohon tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telahdipertimbangkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi KTP), PengadilanAgama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalahbahwa Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta memberikandispensasi kepada , untuk menikah dengan Menimbang, bahwa posita yang mendasari

tersebut:Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor (patokan rumah Bapak Aripin);,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 3014/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

hari; Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yangdiajukan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimanatelah disebutkan diatas tidak jelas, karena tidak menggambarkan/menyebutkan marahmarahnya Termohon itu seperti apa, dan katakata yang menyakiti hati Pemohon itu katakata apa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelisberpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menjelaskanfakta kejadian yang mendasari

dan Termohon terus saja terjadihingga mencapai puncaknya pada tanggal 9 Mei 2016, dimana pada saatitu antara Pemohon dan Termohon bertengkar menyebabkan Pemohonpergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha mendamaikanPemohon dengan Termohon;Bahwa perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon karenasifat boros dalam menggunakan uang belanja, cemburu, serta tidakpatuhnya Termohon kepada Pemohon adalah merupakan alasanPemohon yang mendasari

Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 3 Mei 2016,dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

denganpertimbangan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objeksengketa tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilinan Kepala DesaWaonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 didasarihasil pemeriksaan atas laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihanberupa adanya pemilih yang tidak berdomisili di daerah pemilihan sertapemilin dengan KTP dari luar daerah yang mempengaruhi secara langsunghasil pemilihan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dengan benarhingga terbit Rekomendasi yang mendasari

Agus Widodo, S.H, M.H akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2017 telah tidakharmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus meneruskarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, jaranghal. 3 dari 6 hal. Put.

SUTRISNO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan Kartu Keluarga dalam Kartu Keluarga orang tuanya karena statuspemohon tertulis sudah kawin yang benar adalah pemohon statusnya belumMenimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar NUKUM j2nn

tidakdiketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusanPengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 1 Desember2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

dilanjutkanpemeriksaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (potokopi KTP), harus dinyatakanbahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kota Madya Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lainadalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberi ijin Pemohon untuk dapatmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang bahwa posita yang mendasari

beracaraperdata dan tidak sejalan dengan yurisprudensi, sehingga permohonan tersebut harusdinytakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi antara lainadalah : supaya Pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.328.000.000, (tiga ratus dua puluh delapanjuta rupiah);Menimbang, bahwa posita yang mendasari

saling memenuhi kewajiban masingmasing (dalam keadaan tamkinsempurna), tidak jelas;Menimbang, bahwa karena petitum gugatan nafkah lampau tidak didukung olehposita yang jelas, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 3antara lain adalah supaya Pengadilan menghukum Tergugat Rekovensi untukmemberikan biaya Tempat Tinggal/ Maskan Sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas jutarupiah);Menimbang bahwa posita yang mendasari

Rekonpensi menyanggupi apa yangdiminta oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpesi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 6antara lain adalah supaya Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, LakiLaki, lahir di Yogyakarta padatanggal 02 Maret 2013 di bawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Putusan Nomor 54K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehSaksi1 Koptu Sabar Edison Rajagukguk, Saksi2 SerdaMakmur Siregar dan Saksi3 Sertu Robinsar Aritonangdipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti jalan keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi Koramil 26/Palipi dan SuratKeterangan dari Perwira Seksi Personel tersebutmerupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umumyang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi

harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.: Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telahselesai dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan danapabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan Majelis Hakimmenilai tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikandir, merusak atau) menghilangkan barang bukti ataumengulangi tindak pidana atau berbuat keonaran makadengan mendasari

telah menasehati Pemohon dan Termohon agartetap pada pernikahan monogami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi denganmediator terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama AkhmadZubaidi, ST namun mediasi tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon serta dan calon istri Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai tambahan keterangan bahwatermasuk alasan yang mendasari

secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seoranguntuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari

Saksi APRIANTO DONATUS SERAN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan ;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di jalan rayapersimpangan masuk gereja Paroki Salib Suci Weoe, DesaWeoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut ;e Bahwa berawal saksi yang mengendarai

terdapat luka goresan pada kelopak mata bagian kanandisebabkan benda tajam ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2015 sekitarpukul 07.00 Wita, bertempat di jalan raya persimpangan masuk gerejaParoki Salib Suci Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, KabupatenMalaka ;1213Bahwa masalah yang mendasari