Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 4 Mei 2011 — H A F S A H, S.H vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , 2. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH 3. ISKANDAR H.Ag
138 — 73
  • .; Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Jenderal4, Daryatun, S.H.; Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada Biro HukumSekretariat JenderalKPU ; 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
183 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA Biro bantuan Hukum pada Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Zainal Arifin, Kepala Seksi Bantuan, pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur :Arsy Febriya Wardani, S.H., Pelaksana pada Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Nely Hidayati, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan, DirektoratJenderal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — Prof. Dr. SRI EDI SWASONO, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, DKK
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, dan kawankawan, berkantordi Jalan Dr.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 11-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 761/Pid.B/2018/PN Jmb
Tanggal 23 April 2019 — Irfan Rakhmadani Msi Bin Abdullah Makdami Firdaus
200 — 163
  • INDRA SAPUTRA, S.IP Bin ABDURAHMAN PUTRAmerupakan tanda tangan yang sama;Alat bukti surat tersebut sebagian dipergunakan Penuntut Umum dalam uraiandasar surat dakwaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada mulanya Terdakwa bekerja di kantor BPMD sebagai Kepala SubBagian Data dan Informasi Penanaman Modal Provinsi Jambi, namunsekarang diperbantukan di BKD Provinsi Jambi;Bahwa Terdakwa mengetahui kantor BPMD Provinsi Jambi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-10-2008 — Putus : 25-02-2009 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 107/G/2008/PTUN-BDG
Tanggal 25 Februari 2009 — ARIE IBRAHIM, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR , PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO)
165 — 689
  • Perkebunan Nusantara sejak tahun1971 sampai tahun 1996, terakhir menjabat Kepala SubBagian Agraria; Mengetahui tanahtanah yang dimaksud Sertipikat HakGuna Usaha Nomor 282 dan 283, dulunya sebagai tanahhak erfach Perkebunan Teh milik Belanda yangtelah dinasionalisasi dan pada tahun 1973 diberikanHak Guna Usahanya kepada PT. Perkebunan XIIIHalaman 67 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN BDGyang sekarang menjadi PT.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Penipuan
Register : 27-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN BREBES Nomor 159/Pid.B/2017/PN.Bbs
Tanggal 27 Nopember 2017 — Khaerani Umar Bin Umar
81 — 7
  • Saksi Singgih Kusumaningtyas, S.H:Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Resor Brebes di Bagian Sumber dayatepatnya di Sub Bagian Personil Bagian Sumber Daya.Bahwa saksi bekerja di Bagian Sumber Daya ( SDM ) tepatnya di SubBagian Personil Bagian Sumber Daya sejak bulan April 2007 sampaidengan sekarang.Bahwa tugasnya di Bag SDM antara lain :a. Pembinaan Karier Personil Polri.b. Mengurus Proses Kenaikan Pangkat Anggota Polri.c. Mengurus Mutasi Anggota Polri.d.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Deni Riyanti, Dkk
Tergugat:
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
246 — 147
  • . : Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi Hukum Biro Hukum Kemnaker;8. Abdul Karim, Lc : Kepala Seksi Analisis dan PerizinanKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri,Ditjen. Binapenta dan PKK Kemnaker;9.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 41/Pdt.G/2018/PN.Dmk
Tanggal 6 Nopember 2018 — perdata -ANIK ZAHROTUS SAJIDA, S.Pd melawan -KEPALA DESA PILANGSARI MINARTI, S.H JA’FAR SODIK BUPATI DEMAK
140 — 28
  • (Kepala SubBagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda KabupatenDemak). 3. WAHYU AGUS SUROSO, SH. (Staf Perancang PeraturanPerundangundangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak). yangbertindak baik sendirisendiri atau bersamasama dengan 1. BOMA PRIYAWIBAWA, SH. 2. YOHANES IKO HERMAWAN, SH, MH. Dan 3. IRWAN DWISETIAWAN, SH. MH.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penggugat:
KENDRA
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
Intervensi:
MUHAMMAD
220 — 93
  • Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patutpihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, yaitu atas namaMuhammad, kemudian pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Mei 2020 yangHalaman 29 Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.PLGbersangkutan menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak, kemudianmengajukan Surat Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUNPLG tertanggal 19 Mei 2020 yang disampaikan melalui PTSP dan SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 141/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
UDHORO KASIH ANGGORO
Tergugat:
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
160 — 68
  • ., Staf Pada Subbagian Hukumdan Humas Setditjen Tanaman Pangan;14. Tiurma Panjaitan, S.H., Perancang PeraturanPerundang undangan Pertama, SetditjenTanaman Pangan;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara pada Sekretariat JenderalKementerian Pertanian, beralamat di Jalan HarsonoRM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12550, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-07-2015 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 K/PID.SUS/2013
Tanggal 1 Juli 2015 — Masnur Sinaga alias Mambal
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG WIYONO, SH, MH bin PURWADI (PNS Kepala subBagian Pendanaan Hukum Biro Hukum dan Organisasi SekretariatJendral Kementerian Kehutanan):Bahwa izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati HumbangHasundutan tidak berpedoman kepada Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 maupunPermenhut Republik Indonesia Nomor P.58/MenhutII/2009tanggal 4 September 2009, maka pemegang izin IPTHM tidakdapat dibenarkan melakukan pemanfaatan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JUNAIDI, S.Sos (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU W, SH., MH (JPU)
111 — 51
  • menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan,administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaanbantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuansosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosialmempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan Subbagian
    Tpg.Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuansosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosialmempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial. Bahwa serangkaian dari perobuatan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ataujabatan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI, S.Sos dengan saksiABD.
    setiap kecamatan se Kota BatamBahwa Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesra SekretariatDaerah Kota Batam yang memberikan rekomendasi terhadapproposal yang telah Terdakwa verifikasi.Bahwa sebagai Kabag Banson Bagian Kesra mempunyai fungsipelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dankoordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, danevaluasi di bidang pengelolaan bantuan social.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Kabag Bansos BagianKesra menyusun rencana kegiatan Subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
187 — 117
  • .;: Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;: Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;: Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautandan Perikanan;: Moh.
    .;: Kepala Subbagian Peraturan Bidang PerikananTangkap, Pengolahan, dan Pemasaran, Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;: Mukti Ali, S.H.;: Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, KementerianKelautan dan Perikanan;Halaman 3 dari 210 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-08-2019 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 636/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
TING, AURELIA YUWITA ELIKA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
3.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
204 — 132
  • ., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum BinaMarga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2. DENY RISNARDI SETIAWAN,SH., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,3.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 4 September 2014 — DAVID KHONTORO
87 — 19
  • sebagai berikut :Bahwa Ahli mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungandengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana padaKegiatan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli di Sekretariat DaerahKabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012.Bahwa Ahli mempunyai pengalaman kerja berdasarkan keahlian selakuauditor yaitu :Tahun 19861990 : Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Timur Kupang.Tahun 19902005 : Auditor Pelaksana di Kantor BPKP Pusat,Jakarta.Tahun 20052010 : Kepala Subbagian
    Evaluasi Perencanaan APIPLainnya pada Sekretariat Utama BPKP, Jakarta.Tahun 20102011 : Kepala Subbidang Pengumpulan dan PengolahanData pada Pusinfowas BPKP, Jakarta.Tahun 20112012 : Kepala Subbagian Tata Usaha Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat di MataramTahun 2012 sampai sekarang sebagai Kepala Bidang InvestigasiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu.Bahwa pelatihan/pendidikan auditor Bidang Akuntansi dan Keuanganyang pernah ahli ikuti sehingga memiliki sertifikat yaitu :e Pendidikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 K/Pdt/2010
Tanggal 6 Februari 2012 — TUAN ZAKI TOYA BAWAZIR VS. TUAN ABDULLAH TOYA BAWAZIR
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sertifikat tanah yang dijadikan jaminandalam Akte Perdamaian telah diagunkan ke Bank oleh Pemohon Kasasi;.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang telahtidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam sub bagianrekonvensi yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkankeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai soal penerapan hukumnyaterus hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja dalam subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
HENDRY IRAWAN
Tergugat:
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
200 — 328
  • berdasarkan sidang tanggal 26 Juni 2018Tergugat telah menolak banding administratif yang diajukan olehPenggugat dan memperkuat hukuman disiplin yang dikeluarkan olehMenteri Keuangan RI terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum dijatunkan hukuman disiplin tingkatberat, terhadap Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin lainberupa:1) Surat keputusan hukuman disiplin sebelumya, pada Tahun 2017pada Tahun tersebut saudara Hendry lIrawan pernah di jatuhihukuman displin berupa Pembebasan dari jabatan kepala SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-03-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2012/PTUN.JKT
Tanggal 30 Mei 2012 — Drs. Tri Witjaksono S, M.Si;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
37 — 27
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telahbertentangan dengan Peraturan perundangundangan dan melanggara azasazasumum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalamgugatannya; Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas,Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta sebagai berikut :54e Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
91 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum setda KotaSemarang.5.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Perijinan
Register : 27-05-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 18 Oktober 2016 — PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR lawan BUPATI ACEH SINGKIL
185 — 364
  • Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Staf Subbagian BantuanHukum dan PPNS, Bagian Hukum dan Ham Setdakab AcehSingkil, beralamat di jalan Bahari No. 54 Kampung Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil;Halaman 2 dari 86Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUNBNAPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.6. PRAYUDI MIRATA BAHRI, S.H.,M.H.