Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.

PendidikanStrata I, alamat Kota Bekasi sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor0120/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 06 Januari 2017 dengan dalildalil sebagaiberikut:Adapun halhal yang mendasari

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namuntidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya telahterjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon

Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untukmembetulkan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506LT110720130423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Juli 2013, yang semula tertulis dan terbacaKediri, 30 Juli 2012 menjadi tertulis dan terbaca Kediri, 30 Juli 2010Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan

Selanjutnya mendasari informasitersebut saksisaksi bersama tim dari Polsek Jebres melakukanpenyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020sekitar pukul 16.00 Wib di jalan kandang sapi 124 Kel.

Pdt.G/2013/PA.Tbn.gemar minum minuman keras atau jenis minuman yang memabukkan.Pemohon bertandang ke rumah orang tua Termohon dua (2) kali, yaituyang pertama sekitaran bulan Juni 2011 dan yang kedua, pada tanggal3 November 2011, dalam pertemuan dengan orang tua Termohontersebut, Pemohon juga menyampaikan niatnya secara sungguhsungguh untuk menikahi Termohon.Bahwa, Termohon menolak tegas tentang apa yang didalilkan olehPemohon dalam Posita angka 9 yang menyatakan bahwa alasanketidakcocokkanlah yang mendasari

Pemohon menghendaki bercerai denganTermohon.Menimbang, bahwaterlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinansebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat buktisurat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 06 Januari 2013.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan, alasanyang mendasari

Bahwa , dengan diajukannya BUKTI TAMBAHAN baru tersebut ,akan ditemukan fakta baru yang sebenarnya bahwa sebenarnya bidangtanah dengan PETOK NO. 87 PERSIL 42 yang mendasari diterbitkannyaSHM (bukti P1 dan P2 tertulis bidang tanah adalah berasal daripetok 871 persil 42) atas nama PARA TERBANDING dan WAHYUDI(bukti P5 tertulis berasal dari petok 871 persil 42) adalah sudah tidakada lagi (Sudah dicoret/beralin karena jual beli) karena sudah dijualseluruhnya oleh SARIMO kepada PETOK 816 PERSIL 42 atasnama

Menyatakan sebagai hukum bahwa semua Ssuratsurat yang digunakanoleh PARA TERGUGAT REKONPENSI yang mendasari sebagai syaratpenerbitan KEDUA SHM atas OBJEK SENGKETA (Sertifikat HakMilik (SHM) No. 704/Desa Gunung Malang, Surat Ukur Tanggal14/11/2018, No. 00430/ Gunung Malang /2018 Luas 128 M2 atas namaSUNIL Alias P.

2017 tanggal 18 Desember 2017.Nomor : B/288B/SP/I/2018 tanggal 11 Januari 2017.ORWONEP: Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 126/KC Nomor : B/636/XI/2017tanggal 11 November 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas namaMuhammad Husni Habibi Nasution, Pratu NRP 31120032500493Tajurlis/Gbr Si2 Sima Kima Yonif 126/KC, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 199K/PM I02/AD/X/2017MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa dengan mendasari

enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari

Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atasnama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yangdikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Tergugat) yang dalamputusannya sama sekali tidak mendasari putusan pemberhentian dari dinasPolri atas nama Penggugat tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan PeraturanKapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan tata kerja

Komisi KodeEtik Kepolisian Negara Rl, yang berlaku sah pada saat itu sesuai fakta,kejadian dan peristiwa yang dilaporkan mendasari Laporan Polisi Nomor :LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 ;Kesalahan menerapkan hukum tersebut kembali terjadi dan terulang, karenaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan

putusan halaman 5253.Menimbang bahwa dalam mnyimpulkan pendapat dankesimpulan bidang Akibat ini; hakim ingkat pertama lupa bidang Sebab yang merupakan akumulasi perilaku Penggugat;Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama adalahmerupakan peradilan judex factie yang harus menilai danmenerapkan hukum atas suatu fakta dan bukan semata mata judexjuris yang menilai masalah hukum yang diterapkan seperti yangdilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai Akibat dan aspek norma hukum yang mendasari

plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798gram dengan Nomor barang bukti 10519/2018/NNEF ; 1 (Satu) botol kaca pireks minuman berisi urine milik Terdakwa RUSTAMalias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti 10520/2018/NNEF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang bahwa, mendasari

Kemudian Elemenpertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen unsuryang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama, perludipertimbangkan terlebin dahulu elemen yang kedua ;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapatmemperoleh, menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalahHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Skgsebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh jijin Menteri untukkepentingan

alias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti10520/2018/NMF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalamLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukantanaman ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN SkgMenimbang, bahwa mendasari

tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pat.G/2017PN SoeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokgugatan Penggugat apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadapperjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dibuatoleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaperistiwa atau fakta yang mendasari

kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas,walaupun tidak terdapat eksepsi terhadap gugatan penggugat tersebut, namundengan adanya unsur penipuan tersebut, maka Majelis Hakim secara Ex Officioakan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond)serta peristiwa atau fakta yang mendasari

gugatan (fetelijke grond) apakah dalilgugatan Penggugat yang mendasarkan atas wanprestasi tersebut sesuaidengan fakta yang mendasari gugatan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yangdimaksud dengan sepakat (Prof.

penipuan itu...... sehingga dalam perkara Aquo, apabilaPenggugat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian, maka batas waktunyaterhitung dari diketahuinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan olehTergugat tersebut sampai dengan lima tahun kemudian ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa dasar hukum gugatan penggugat yang menyatakandan mendasarkan atas perbuatan wanpretasi adalah keliru, karena yangterjadi, in konkreto secara realitas fakta yang mendasari

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal06 April 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 06 April 2014dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT telahmelakukan WANPRESTASI, akan tetapi dalil PENGGUGAT dalam positaatau Fundamentum Petendi tidak mejelaskan/meletakandasar hukum(rechts grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPENGGUGAT .2.

Bahwa olehkarena PENGGUGAT tidak meletakan dasar hukumyang mendasari Gugatan PENGGUGAT dan tidak mejelasakan secaraterperinci mengenai kerugian yang dialami PENGGUGAT serta tidakmejelaskan secara tegas yang menjadi Objek Jaminan Hutang dalamGugatan, sangat mendasar bahwa Fakta tersebut menjadi kabur atautidak jelas (Obscuur Libel)Hal 5 Putusan No. 504/PDT/2019/PT.DKIB. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)1.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/250

Dyjohan.Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (persona standi inJudicio) untuk mengaiukan perkara aquo, dengan kata lain Penggugattidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo ;GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa berdasarkan dalildalil Penggugat di dalam Surat Gugatannyatidak ada satupun dalil yang menerangkan / menguraikan dasar hukumapa yang mendasari diajukannya gugatan aquo.

Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 449, yangmenyatakan :"Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground).

No. 0383/Pdt.G/2015/PA.Bdw.02 Juni 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/01/VI/2007 tanggal 04Juni 2007 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

No. 0383/Pdt.G/2015/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:9 VbEII Ul JI J Yel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalamgugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masingmasingbernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwaTerdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yangbersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana,biaya ringan dan tetap tegaknya sendisendi disiplin militer sertamemudahkan Komandan Satuan lagi pula Terdakwa telah melarikandiri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, maka dengan mendasari

berlaku, namun sampai saat iniDandim 1619/Tabanan menyatakan bahwa sampai dengan sekarangTerdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui Surat dariDandim 1619/Tabanan Nomor : B/103/II/2014 tanggal 18 Februari2014 tentang Pemberitahuan ketidak hadiran dalam sidang kepersidangan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar Terdakwa a.n Taufik,Serma NRP 3920373051271, Kodim 1619/Tabanan.MenimbangMenimbangBahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demitetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RlNomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/49/AD/K/I02

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu