Terdakwa bekerja pada PTTirto Sarana Pangan sejak tahun 2001 dan diangkat menjadi Kepala Subbagian farm Karangmenggah berdasarkan SK no92/WJCHRDSK/IX/2011tanggal 05 September 2011 dimana terdakwa setiap bulannya terdakwamendapat upah atau gaji berupa uang tunai sebesar Rp. 3.248.146, (tiga jutadua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) ;Terdakwa Il bekerja pada Wonokoyo Group sejak tahun 2001 dan berdasarkanSK no 139/WJCHRDSK/XIV2011 tanggal 08 Desember 2011 diangkatmenjadi

Kepala Subbagian Tata Usaha UPQCiawi, Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy)); Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor 06Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang PerubahanAtas Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Percetakan Alquran (fotocopy dari fotocopy); Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 01 Tahun 2018tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan PengelolaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada

daerahkabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikotamerupakan jabatan eselon IIb atau jabatanpimpinan tinggi pratama..Ayat (3) Sekretaris Inspektorat daerah kabupaten/kota,inspektor pembantu, sekretaris dinaskabupaten/kota, sekretaris badan daerahkabupaten/kota, kepala bagian serta camatmerupakan jabatan struktural eselon Illa ataujabatan administrator; Ayat (4) Kepala bidang pada dinas dan badan sertasekretaris kecamatan merupakan jabatan struktureselon IIIb atau jabatan administrasi;Ayat (5) Lurah, kepala subbagian

pada sekretariat daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badandaerahkabupaten/kota, kepala unit teknis padadinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas A,sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksipada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVaatau pengawasAyat (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas danbadan daerah kabupaten/kota kelas B, kepalasubbagian pada unit pelaksana teknis dinas danbadan kelas A, kepala subbagian padaKecamatan, sekretaris keluranhan dan kepala seksipada kelurahan

., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, MUHAMMAD, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;Berdasarkan

Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita,Jakarta, 1987, Hal. 27; dan 2) Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Cetakan Ke8, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 546).Berdasarkan uraian mengenai fakta dan ketentuan hukumsebagaimana diuraikan pada SubBagian Bantahan terhadapPerbuatan Melawan Hukum yang kedua ini, Tergugat I mohon agarMajelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk17.18.seluruhnya karena dalil Penggugat tidak beralasan dan telah adabukti yang sempurna dan mengikat tentang adanya penyerahanuang

Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasarmengatur upaya administratif tersebut.(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidakmengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permasalahanPemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat dari Jabatan Kepala SubBagian

Sertifikat, Surat Kapling,SIPPT (Surat ljin Peruntukan Penggunaan Tanah) SKGubernur, Akta Jual Beli, Surat Tanah Garapan, SuratPerjanjian Sewa Menyewa, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, Dokumen Lainnya;4) Salah satu surat bangunan, yaitu : IMB, Ijin PembangunanBangunan (IPB) SK Gubernur, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, Dokumen Lainnya;5) Fotokopi NPWP (apabila memiliki NPWP);Proses pendaftaran dimulai dengan Wajib Pajak mengajukansurat permohonan pendaftaran objek pajak baru di TPT hinggaKepala Subbagian

Atas dasar itulah Penggugat menguasai dan memiliki tanahtersebut serta mengerjakan hingga saat ini;Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengerjakan daanmemelihara tanah sebagaimana posita angka 1 di atas tidak pernah mengajukanpermohonan Sertifikat dan ketika Penggugat hendak mengajukan permohonanpendaftaran Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur padatanggal 9 Nopember 2015 alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapatinformasi dari salah seorang petugas subbagian pada

BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Subbagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang iditanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSANRAMLI, SE; Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusanDirektur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentangAlih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minumKota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr.

., (Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya), 17. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., (StafSub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya), 18. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.,M.Kn.

adalah Janji (Ikrar) yangharus ditepati ( Azas Pacta Sunt Servanda) dan juga amanah dariPasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur bahwa:Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim PertimbanganJabatan dan Kepangkatan.Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala SubBagian

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikanlaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian PengeluaranBahwa dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran2010 dan tahun anggaran 2011, terjadi penyimpangan yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.628.000.000, (satu milyar enamratus dua puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa selaku Kepala SubBagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi SulwesiTengah tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana diatur

., Kepala Subbagian Hukum;Ichwan Fajar Harika, S.H., Calon Perancang PeraturanPerundangUndangan;Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H., Penelaah KebijakanPengadaan Barang/Jasa;Muhammad Qadr Siddiq Zam, S.H., Penelaah KebijakanPengadaan Barang/Jasa;Dian Arsita Wardhani, S.H., Penelaah Kebijakan PengadaanBarang/Jasa;Ardian Hoppin Sitompul, S.H., Analis Hukum;Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn., Analis Hukum;Benny Leopold Dumais S.H., Analis Hukum;Inamawati Mastuti Dewi, S.H., Pranata Pengadaan Barang/JasaPemerintah

hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Keahlian Ahli di Bidang Pengawasan Perbankan, Ahli mulai bekerjadi Bank Indonesia dari tahun 2002 sebagai Pemeriksa BPR, tahun 2006Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bbs 25 dari 42sebagai Asisten Pengawas Bank, tahun 2013 sebagai Pengawas Bank dantahun 2014 ditugas di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Bank,tahun 2016 sebagai Kepala Bagian Sub Pengawas Bank dan tahun 2017beralin menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kepala SubBagian

,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko,Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi SulawesiTengah;3. ARIF SULAEMAN, S.H, M.H.,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM &Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36Palu Provinsi Sulawesi Tengah;4. MAHFUD MASUARA, S.H.

pasal 4 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Bahwa menurut pendapat ahli, Kuasa Pengguna Anggaran yang membentuk/mengangkat Panitia Lelang untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa tidak turut bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3)UU Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebab sesuaidengan Perpres No. 8 Tahun 2004 pasal 9 ayat (3) huruf d yang menetapkanpemenang lelang adalah Pejabat Pembuat KomitmenBahwa dalam Perpres 8 Tahun 2006 Subbagian

tugas,kewenangan, hak, dan kewajiban dalam kegiatan pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa telah didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KNK.01/2005 tersebut, hak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD serta kewenangan yang diatur dalam Pasal18 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara telah didelegasikan kepada Kepala Subbagian

KPAnya sudah bukan terdakwaBahwa yang terdakwa maksudkan penunjukan pejabat yang diberiwewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaranyang menunjuk Kepala Subbagian Perbendaharaan pada SekretariatDirektorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang menguji permintaanpembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atasbeban anggaran Instansi Pusat Direktorat Jenderal Pajak diatur denganKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.01/2005 bukanBahwa terdakwa tidak tahu kalau

jangkawaktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak danInformasi Pertanahan kemudian sertifikat/ouku tanah Hak Guna Bangunan tersebutdiparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin YunalisKadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian

jangkawaktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak danInformasi Pertanahan kemudian sertifikat/ouku tanah Hak Guna Bangunan tersebutdiparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin YunalisKadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian

Hakdan Informasi Pertanahan telah melakukan perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yaitu tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kasi Pengukurandan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimanatertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian

Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Indukdan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahannasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.225/HGB/BPN/1989tanggal 28 Juli 1989 kemudian memaraf sertifikatsertifikat tersebut (membenarkanisi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAgam sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian

MM. memberikan keterangan pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa saksi tahu Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, tidak adahubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat kenal tetapi tidak adahubungan keluarga namun ada hubungan kerja dan tidak digaji Tergugat ;Bahwa saksi saat ini berdinas Di Pemerintah Kabupaten Malang di Bagian KepalaSub Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;40Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok maupun fungsi dari bagian Kepala SubBagian Pemerintahan

., Kepala Subbagian Advokasi IIICpada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;e. Kamidi, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLSemarang;f. Helda Anggraini O., S.H., LL.M., Pelaksana pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan;g. Sugeng Widodo, S.H., LL.M., Pelaksana pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan;h. Nirmala Azizah, S.H., Pelaksana pada Biro Advokasi KementerianKeuangan;i.

.; Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keberadaan subbagian, bagian dan biroyang berada di bawah asisten, yang secara khusus diberikan kewenangan didalam penanganan perkara khususnya di dalam pengadilan, dengan merujuk padaketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Pergub 78/2018) yang pada pokoknyaberbunyi : Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial

Subbagian Litigasijo.

Pasal 25 ayat (1) Pergub 78/2018 yang menyebutkan mengenai tugas pokokSubbagian Litigasi yang selengkapnya berbunyi : Subbagian Litigasi mempunyaitugas pokok melaksanakan fasilitasi litigasi, meliputi penyusunan bahan danfasilitasi bantuan hukum bagi badan/ pejabat pemerintah pada Pemerintah DaerahProvinsi dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang meliputi pembelaan,sanggahan, bantahanbantahan, perdamaian, bahan bicara di pengadilan sertabahanbahan lain yang diperlukan dalam rangka penanganan