Ditemukan 17793 data
114 — 48
SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.16. 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012. 17. 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus
2012. 18. 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju. 19. 1 ( Satu ) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- ( Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.20. 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB
Dan padasaat itu juga diserahkan uang kepada saksi HERMAN MISKAN yangdiserahkan langsung juga oleh Kepala Sekolah SDN UPT LAJU.Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sebagian bantuantersebut diserahkan kepada saksi KURNIAWAN, karena saksi tidakmenyaksikannya secara langsung, dal hal tersebut saksi ketahuiberdasarkan keterangan Kepala Sekolah SDN UPT LAJU yangmenyerahkannya.Bahwa yang menyaksikan langsung pemberian kepada saksi RUSDY dansaksi HERMAN MISKANyaitu saksi sendiri, saksi HERMAN MISKAN
LAJU tersebut telah selesai, dansisa uang yang ada riil setelah dikurangi pemberian kepada saksi RUSDY,saksi HERMAN MISKANdan saksi KURNIAWAN, S.SOS sebesarRp. 132.000.000, (Seratus tiga puluh dua juta rupiah ) digunakanseluruhnya untuk rehabilitasi ruang kelas 3 lokal yang ada pada SDN UPTLAJU.Bahwa ada laporan pertanggung jawaban dalam pengerjaan rehabilitasiruang kelas SDN INPRES UPT Laju tersebut, dan disusun oleh saksiHERMAN MISKAN dan Kepala Sekolah SDN UPT Laju.Bahwa saksi tidak mengetahui
mengapa yang membuat atau menyusunlaporan pertanggung jawaban tersebut adalah saksi HERMAN, dan yanglebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Sekolah SDN UPT Laju.Bahwa saksi HERMAN MISKAN termasuk dalam keanggotaan PanitiaPelaksanaan Proyek Rehab SDN UPT LAJU yaitu sebagai KoordinatorPelaksana Proyek. karena pada saat Rapat Pembentukan Panitia saksiHERMAN MISKANjuga hadir disamping itu juga Istri saksi HERMANMISKAN(Saksi .
MEMUNAH ) mengajar di TK UPT Laju ( Satap dengan SDNUPT LAJU), dan Dia juga warga Laju.
Bahwa tidak tahu kapan SDN Laju, SDN Pasir Putih, SDN Inpres Laju danSDN UPT Laju tersebut mendapatkan bantuan dana aspirasi DPR RITA.2012 dana bantuan aspirasi DPR RI tersebut keluar / cairkan pada tahun2012.
RENDY INDRO N SH.MH
Terdakwa:
INDRA PRASETYO, S.Pt.
101 — 25
;Bahwa Mekanisme pengajuan dan pelaksanaan serta pencairananggaran untuk kegiatan PPK UPT IB : pengajuan anggaran olehBPP/Bendahara Pembantu Pengeluaran (Sutrisno) diketahui PPK keBendahara Dinas peternakan Propinsi Jatim (dra. Yun Hepiyana) lalupelaksana teknis UPT IB (bu Ir.
Jatim JI.A.Yani No.202 Surabaya,Agama : Islam, Pekerjaan : ASN ( Kepala UPT Inseminasi Buatan DinasPeternakan Prop.
Setelah diterimaoleh UPT IB dan diverifikasi barulah diserahkan oleh Staf UPT IBkepada Staf saksi untuk kemudian diajukan kepada saksi selaku PPK;Bahwa yang diverifikasi oleh Verifikator dari UPT IB terhadap DokumenPencairan dan kelengkapannya yaitu : Kwitansi.
SUTRISMIAJI, SE selaku BPP UPT IB;Bahwa semua SPJ untuk kegiatan PKB dan ATR disimpan oleh BP.SUTRISMIAJI, SE selaku BPP UPT IB Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur karena yang melakukan pembayaran langsung dilakukan olehBPP UPT IB;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya mentransfer uangGU secara global per bulan dan tidak mengetahui secara detail untukkegiatan apa uang tersebut yang mengetahui adalah BPP UPT IB;Bahwa Laporan yang masuk ke saksi, laporan secara umum untukseluruh kegiatan dengan
Untuk koordinasi teknis di UPT IB terdakwa berhubungandengan sdr.
Rahadi Prawoto
51 — 2
./1992 tertulis 1955 untuk dibetulkan menjadi 1952;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas I B untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, agar dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran setelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat register akta kelahiran diterbitkan;
- Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan
sertamencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon dan Pejabat pencatatansipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabutsebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Instansi Pelaksanatempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiransetelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT
mengajukan pembetulan aktakelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan undangundang, makapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabatpencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota MetroHalaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 155/Padt.P/2018/PN Met.agar agar dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran setelah berkoordinasidengan Instansi Pelaksana atau UPT
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas B untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMetro, agar dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran setelahberkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksanatempat register akta kelahiran diterbitkan;4.
51 — 7
Menyatakan jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah Perumahan seluas 2.500 M2 (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak UPT IV/E di Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat HAK PAKAI Nomor 1449 tahun 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Sah Menurut Hukum;---------------------------------4.
mendapatkan jatah tanah dariPemerintah untuk melakukan bercocok tanamdengan pola Palawija;Bahwa karena hasil bercocok tanam yang kurangmaksimal maka Tergugat dan keluarganya memilihpulang kampung;Bahwa setiap kepala keluarga mendapat tanahseluas 2 Ha, dengan perincian: 2.500 M2 untukperumahan, 15.000 M2 untuk perkebunan dan 2.500M2 untuk perladangan;Bahwa saksi mengetahui jualbeli yang dilakukanPenggugat dengan Tergugat;Bahwa objek yang diperjualbelikan adalah tanahTergugat kepada Penggugat terletak di UPT
22 — 10
Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa perawatan selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;