TASRIH, SE sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAAGUNG SULISTIONO, SH HERU KUNTJORO, SH.MHHARRY GINANJAR, SHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE15

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,dan dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanah Bumbu dan Terdakwa ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H AGUSTA GUNAWAN, S.HANDI AHKAM JAYADI, S.HPANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, SE.

TASRIH, SE sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oldeh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, SHselaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa.Hakim KetuaVIVI INDRASUSI SIREGAR,SHHakim Anggota Hakim AnggotaFERDY,SH DAMAR KUSUMA WARDANA,SH., MHPanitera PenggantiA.M. TASRIH, SE

Cuwlisl 8 d590 Vo aire login 2293 J yb calisl glaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniHalaman 12 dari 15 putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIhperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH,S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;HAKIM KETUA SIDANGHAKIM ANGGOTA(HARRY GINANJAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH,S.H.)16

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MayangRatnasari, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN BInHalaman 13 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN BIn

TASRIH, S.Esebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H. JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan dihadapan Terdakwa;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,AGUSTAGUNAWAN, S.H. FERDI S.H.DEVITA WISNU WARDHANL S.H.Panitera Pengganti,A.M. TASRIH, S.E.12

Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yangdiucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim,ttd ttdAhmad Makasidik Tasrih, S.E. Chahyan Uun Pryatna, S.H.Perincian biaya: 1. Pendaftaran Rp: 30.000002. Pemberkasan/ATK Rp. 59008.003. Panggilan Rp: 3500000004. PNBP panggilan pertama Rp: 5000005. Redaksi Rp: 500000 6.

sebagai pendapat majelis yang berbuny/i:Artinya : Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam yang artinya: Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidakdiperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanHIm. 12 dari 15 hlm.Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Rap.bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 lao) Wunliol 8 d3g0 Vo atmo logiy 2793 oJ YL calisl ysArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PlhMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih bi thsan, oleh karena itu permohonan Pemohonpatut untuk diterima dan dikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensisebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukanbersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian,sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg.

termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidupdalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, danhilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalamAlQuran surat ArRum ayat 21 dan Undangundang Nomor 1 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian di pandanglebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya Tasrih

M TASRIH, SE Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dandengan dihadiri oleh ANWAR RISA ZAKARIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin, serta dihadapan terdakwa.HAKIM KETUA,HERU KUNTJORO, SH, MHHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,AGUNG SULISTIONO, SH. HARRY GINANJAR PANITERA PENGGANTI,A.M TASRIH, SE

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin,serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI1818(A.M. TASRIH, S.E.)

,sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH dan HARRIESKONSTITUANTO, SH.Mkn masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas, dan dengandibantu oleh A.M TASRIH,SE, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dan dengan dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN,SH, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.HAKIM

SH HARRIESKONSTITUANTO, SH.Mkn PANITERA PENGGANTIA.M TASRIH,SE,

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa .Hakim Anggota Hakim KetuaHARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn. FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.DEVITA WISNU WARDHANT, S.H.Panitera PenggantiA.M. TASRIH, S.E.

kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari padamengambil suatu manfaat ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam yang terdapat dalam :Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :ay, leoJ cuasiig) SETI isl (glo pid!

PLhdengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan

Undangundang Nomor 16 tahun 2019 TentangPerkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanternyata tidak berhasil, maka perceraian a quo dipandang sebagai tasrih