Ditemukan 2284 data
64 — 10
Yang mengesahkan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tersebut adalahPPK dan diverifikasi lagi oleh SubBagian Keuangan Setda Kabupaten SeruyanTA.2007.Bahwa saksi sebagai Kasubag Perbendaharaan,dokumen yang saksi terima dariSekretariat DPRD Kabupaten Seruyan untuk pengajuan anggaran berupa SPP danSPM beserta kelengkapannya seperti SPD,Daftar Nominatif Perjalanan Dinas,SuratPernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi serta penelitian kelengkapan dokumenSPP ,dokumen lainnya .Bahwa yang menandatangani
90 — 11
MM selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SDPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1042/2011 Tanggal 20 Juli2011 tentang Pengangkatan Santo, S.SI, MSi, selaku Kepala SeksiPerencanaan dan Pelayanan Masyarakat Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1468/2012 Tanggal 1 Oktober 2012tentang
124 — 42
MM selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SDPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta Nomor 1042/2011 Tanggal 20 Juli2011 tentang Pengangkatan Santo, S.SI, MSi, selaku Kepala SeksiPerencanaan dan Pelayanan Masyarakat Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1468/2012 Tanggal 1 Oktober 2012tentang
Muhammad Rhazi,S.H.
Terdakwa:
ISKANDAR, SE. BIN ALM. YAHYA.
207 — 48
ASNEN, dari Jabatan lama sebagai Pengurus Barang menjadi Bendahara Pengeluaran pada Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perhubungan Sabang;
- Fotocopy Surat usulan Pemindahtangan untuk Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor: 027/ tanggal 17 September 2014 yang ditujukan kepada Walikota Sabang beserta lampiran Format Pengisian Barang Milik Daerah untuk Usulan Pemindahtanganan Dishub & Asli daftar Kendaraan Roda 2 yang sudah lengkap Bukti Kepemilikan;
- Fotocopy dokumen Surat
149 — 26
atasan terdakwa adalah Kasubag Tata Usaha Pak Nursiwan;Bahwa benar pada tahun 2013 di Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat adamelaksanakan kegiatan pekerjaan swakelola yang dibiayai dengan APBD sesuaidengan DPA Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat;Bahwa mengenai jumlah pagu anggaran kegiatan swakelola tersebut terdakwa tidaktahu nilai keseluruhannya;Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata AirJakarta Barat Tahun 2013, terdakwa diperintahkan secara lisan oleh Kepala SubBagian
324 — 417
Leasa.Bahwa Audit yang dilakukan oleh Jasa Akuntan Publik (KAP) juga rutindilakukan setiap tahun.Bahwa OJK pernah melakukan audit di PT Bank Maluku pada tahun 2015.Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada temuan dari OJK terhadap audit yangdilakukan di PT Bank Maluku atukah tidak.Bahwa Saksi melihat dokumen RPUST saat diperlihatkan oleh penyidikkejaksaan.Bahwa Status tanah di Jalan Raya Darmo No. 15 telah ada hak gunabangunannya pada tahun 2015.Bahwa Divisi yang mentransfer uang pajak ke notaris adalah Divisi SubBagian
156 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Sekretariat,Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos danInformatika;Malkan, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian PertimbanganHukum, Biro Hukum;Heri Sunarto, S.H., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi, Biro Hukum;Muhammad Imaduddin, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;Lailah, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Hukum danKerjasama, Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;Zeni Damayanti Hasibuan, S.H., jabatan Staf
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
EKO PRIHARTONO
155 — 36
MM selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SDPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.12.1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1042/2011 Tanggal 20 Juli2011 tentang Pengangkatan Santo, S.SI, MSi, selaku Kepala SeksiPerencanaan dan Pelayanan Masyarakat Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.13.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 1468/2012 Tanggal 1 Oktober 2012tentang
Terbanding/Terdakwa : Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, MH
81 — 44
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditandatangani oleh MATHEUS LIEMGEBZE, SH.c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapatyang ditandatangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua IIDPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:d) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
116 — 55
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEMGEBZE, SH.3) 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar PendapatPutusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 707yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua IIDPRD Kab.
94 — 53
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditandatanganioleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.C 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRDKab. Merauke, Nomor: 005/08/DPRD/2010tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditandatangani oleh MATHEUSLIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua I DPRDKab. Merauke, berisi lampiran:d 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengarpendapat panitia bansus verivikasi beban bawaanDPRD Kab.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
239 — 545
Dinassesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukungkelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;Uraian tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah:Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Asetberdasarkan program kerja sekretariat dinas serta petunjuk pimpinansebagai pedoman pelaksanaan tugas;Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub BagianKeuangan dan Aset;Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan SubBagian
123 — 23
MM selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SDPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta Nomor 1042/2011 Tanggal 20 Juli2011 tentang Pengangkatan Santo, S.SI, MSi, selaku Kepala SeksiPerencanaan dan Pelayanan Masyarakat Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1468/2012 Tanggal 1 Oktober 2012tentang
166 — 101
Merauke, berisi lampiran :b 2 ( dua ) lembar lampiran Jadwalkegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan dprd Kab.Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yangditanda tangani oleh MATHEUS LIEMGEBZE, SH.c 1 ( satu ) lembar foto copy legalisirsurat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapatyang ditanda tangani oleh MATHEUSLIEM GEBZE, SH selaku Wakil KetuaII DPRD Kab.
764 — 215
(BBX.5); Fotocopy dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentan uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahProvinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biro padaBiro Hukum. (BBX.6);2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor:522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di PropinsiRiau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
(BBX.5);Fotocopy dilegalisir kKeputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun 2002 tentan uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahProvinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum. (BBX.6);2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RlNomor: 522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHTdi Propinsi Riau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatanganioleh Ir.
224 — 82
Mulya A.Hasjmy(Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun2006), saya mengenalnya sekitar 2005 ketika Sdr.MULYA A.HASJMY menjabat sebagai Sesditjen BinaPelayanan Medik Depkes RI sedangkan saya adalahsebagai bawahannya/staff nya yaitu staff di Subbagian Perbendaharaan Bagian Keuangan SetditjenBina Pelayanan Medik Depkes RI. Saat ini Sdr.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
140 — 73
(BBX.5);Fotocopy dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentan uraian tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahProvinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan sub Bagian Tata Usaha Biro padaBiro Hukum. (BBX.6);2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat dari Dinas KehutananProvinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor:522.2/PK/0409 Perihal: Pengesahan RKT I!
354 — 240
Pondok RanjiCiputat Tanggerang Selatan. yang terdiri dari atas : perawatan gedung(interior, eksterior, halaman, pagar, taman), perawatan peralatan danmesin (ac, genset, instalasi listrik, instalasi pipa, instalasi telepon, dll),sekitar 100 paket lebih;Bahwa nilai tiap paket adalah ratarata di bawah Rp100 juta dengan metodepengadaan secara langsung;Bahwa yang menunjuk para pelaksana dari pekerjaan paket tersebut adalahPejabat Pengadaan yaitu ADE YUNIARTO;Bahwa dalam proses perencanaan, selaku Kepala Subbagian
100 — 17
MM selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SDPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta Nomor 1042/2011 Tanggal 20 Juli12013.14.15.16.17.18.2011 tentang Pengangkatan Santo, S.SI, MSi, selaku Kepala SeksiPerencanaan dan Pelayanan Masyarakat Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1468/2012 Tanggal 1
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
436 — 1239
Bumi Madu Mandiri Areal 4.650Ha ;e) Bertindak selaku kontak person dengan mencantumkan nomor HPpada 4 (empat) dokumen surat tertanggal 16 Desember 2017 yangditandatangani Tergugat 30, yang ditujukan kepada Kepala Biro HukumKementerian Pertanian RI, Sekretaris Dinas Kehutanan ProvinsiLampung, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX BandarLampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala SubBagian Kearsipan dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI ;f) Bertindak