di perusahaan Tergugat hampir 2 (dua)bulan lebih di bagian pengadaan, pihak Tergugat menerbitkan surat edarankepada para karyawan PKWT, yang berisi akan diadakan psikotes kepadasemua karyawan PKWT yang telah diterima bekerja sebanyak 7 (tujuh)orang termasuk Penggugat padahal jangka waktu kontrak PKWT Penggugattinggal 2 (dua) minggu lagi akan berakhir, yang melaksanakan psikotes dariluar PT Garam (Persero) yang bernama Tanzil dengan maksud untukmengetahui karyawan PKWT yang akan diperpanjang atau

dengan Tergugattidak memenuhi persyaratan pembuatan Perjanjian Kerja Untuk WaktuTertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor41/SP/SDM & UMUM/V/2015, 6 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 31 Juli2015;3.

Menimbang, bahwa ketidak puasan terhadap isiPKWT tersebut seharusnya dilakukan pada saat PKWT tersebut masihberlaku bukan setelah PKWT tersebut berakhir dimana kedua belah pihaktelah melakukan prestasinya masingmasing;(Hal. 25 alinea 3) Menimbang, bahwa berkaitan jawaban ataspertanyaan angka (3) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Bukti P4dan berdasarkan Pasal 151 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo.

dalam PKWT tersebut juga bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu bertentangan denganPasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

/ kontrak dan putus hubungan kerjademi hukum karena masa PKWT/ kontrak berakhir.

Bahwa tentang hal ini tergambar dalam posita gugatan angka (3),akan tetapi perselisihan hak (permintaan PKWT menjadi PKWTT) yangdemikian itu tidak dimintakan dengan tegas dalam petitum gugatan, artinyadalam surat gugatan sama sekali tidak muncul petitum terkait perselisinanhak.Tergugat berkeyakinan PKWT antara tergugat dengan para penggugat tidakada masalah, karena sejak awal para penggugat setuju dan selama bekerjadengan sistem PKWT.

ketentuan Pasal 59 ayat (7) UUNo.13/2003, MK memaknai frase "DEMI HUKUM" itu terkait pengesahanproses peralihan status dari PKWT ke PKWTT melalui PENETAPANPENGADILAN NEGERI.

Semestinya parapenggugat ini terikat dan menerima penyelesaian masa PKWT tersebut,karena para penggugat saat itu adalah anggota Serikat Pekerja SPN PT.Panamtex, dan tidak pada tempatnya kemudian mengajukan gugatan kePT. Panamtex.Bahwa dalam surat PKWT tersebut, para penggugat sudah bersetujubekerja dengan PKWT dan para penggugat juga tidak akan menuntut untukmenjadi karyawan tetap.

Pekalongan, laporan hasilpelaksanaan penyelesaian pemberian tali asin pada para tenaga kerja(PKWT) yang tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya di PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi berakhirnya PKWT kepada para Penggugat dengan perincian:
(1) Edwar Febri (Penggugat 1),
Upah terakhir: Rp2.442.513,12
Masa kerja: 18 bulan
Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah = 18/12 x Rp2.442.513,12 = Rp3.663.769,68 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma

enam puluh delapan sen)
(2) Rama Yadi (Penggugat 2),
Upah terakhir: Rp2.442.513,12
Masa kerja: 15 bulan
Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah = 15/12 x Rp2.442.513,12 = Rp3.053.141,40 (tiga juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah koma empat puluh sen)
(3) Aulia Seftia (Penggugat 3),

Upah terakhir: Rp2.442.513,12
Masa kerja: 18 bulan
Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah = 18/12 x Rp2.442.513,12 = Rp3.663.769,68 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
(4) M Imron (Penggugat 4)
Upah terakhir: Rp2.442.513,12
Masa kerja: 18

bulan
Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah = 18/12 x Rp2.442.513,12 = Rp3.663.769,68 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
(5) Lia Normasari (Penggugat 5)
Upah terakhir: Rp2.442.513,12
Masa kerja: 18 bulan
Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa

Waktu Tertentu (PKWT), maka dapat dipastikanPara Penggugat tidak diterima masuk bekerja;3.

melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 TentangHalaman 6 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2021/PN TjkPerjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alin Daya,Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, DanPemutusan Hubungan Kerja :Pasal 4(1) PKWT didasarkan atas:a. jangka waktu; ataub. selesainya suatu pekerjaan tertentu.(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.Pasal 5(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu

Bahwa Tidak Benar Tergugat membuat status hubungan kerja melaluiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya 6 (Enam) bulan, melainkan PKWT Pertamadilakukan selama setahun dari antara bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Juli2020, Lalu di perpanjang kembali PKWT Kedua 6 (enam) Bulan antara Bulan Juli2020 sampai dengan January 2021, PKWT Kedua di perpanjang selama 6(Enam) bulan dikarnakan Perusahaan tergugat mengalami dampak Pandemi yangterjadi di seluruh Dunia, dan Perusahaan Tergugat mengalami tutup sementaraselama

Bahwa benar PKWT berakhir pada 1 January 2021,pada saat itu pabrik OFFkarena tidak ada order dari konsumen dan situasi Tahun baru, kemudian padatanggal 4 january 2021 melalui Kesepakatan Bersama dengan Pekerja / Buruhmelakukan kegiatan (bekerja ) sambil menunggu perpanjangan PKWT,hal ini dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

PKWT selama 1 (Satu) bulanatau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional denganperhitungan: masa kerja x 1 (Satu) bulan Upah / 12; c.

Bahwa PENGGUGAT selama proses Pembaharuan Kontrak PKWT masihbekerja seperti biasanya dan tetap mendapatkan upah dari TERGUGAT yangnilainya sama dengan yang dibayarkan oleh TERGUGAT setiap bulannya;5.

Bahwa Penerapan Pembaharuan Kontrak PKWT yang dilakukan TERGU GATtidak sesuai dengan ketentuan kontrak PKWT sebagaimana yang diatur dalamPasal 15 Ayat 4 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 231/Pdt.SusPHl /2018/PN.BdgPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berbunyi sebagaiberikut :"Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidakdiperjanjikan

denganTERGUGAT tetapi dalam kenyataan dan pelaksanaanya tidak sesuai denganKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan olehkarena itu TERGUGAT dengan jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 59Ayat (1), (2), (3), (4) dan (6) UndangUndang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo Pasal 15 Ayat 4 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), berdasarkan hal tersebut maka demi hukum status kontrak Halaman 3 dari 37 halaman

Anugerah Abadi Bersamasebagai Chief Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan status bekerjamelalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun hubungan kerja antaraTergugat dengan Penggugat telah berakhir sehubungan dengan berakhirnyamasa PKWT Penggugat;Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat SuratLamaran Kerja Baru agar Penggugat dapat terus bekerja;Bahwa Penggugat tidak pernah ada Pembaharuan PKWT, setelah perjanjiankerja (PKWT) Penggugatpertama kali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun

wajib dicatatkanoleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerjasejak penandatanganan, fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya pencatatanterhadap PKWT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat melamarlagi untuk menjadi karyawan setelah PKWT berakhir, dan PKWT selalu dilakukandengan periode 2 tahun dan diperpanjang satu tahun, sebagaimana bukti T12dan

No. 11/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Sby Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat telan mengakulhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat terhitung sejak bulan April2007 dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, dan pada bulan April 2008 Penggugat kembalimenandatangani PKWT periode ke2 yang berakhir pada bulan April 2009,kemudian untuk selanjutnya Penggugat terus menerus bekerja padaTergugat tanpa ada masa tenggang dan tanpa ada PKWT lagi ;Hal. 13 dari 20 hal. Put.

bekerja kepada Tergugat dengan PKWT terhitungmulai tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 6 Oktober 2015 ;Menimbang, bahwa sesuai buktibukti yang diajukan di persidanganterdapat beberapa bukti sebagai berikut :1.

No.11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby17perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai dalil para pihak dan Bukti T4,oleh karenanya kesepakatan kerja tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 7 Kepmenakertrans RI.

.: KEP.100/MEN/VI/2004 maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (5)Kepmenakertrans RI.

PKWT tersebut sebagaimana tertuang dalamberita acara berakhir PKWT, disamping itu, Penggugat juga telahmenerima surat keterangan pernah bekerja dari Tergugat jaun sebelumgugatan ini diajukan, yang mana hal tersebut juga mempertegas buktibahwa Penggugat pada prinsipnya telah mengakui dan menerimapengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalahkarena berakhirnya masa PKWT, bukan karena pemutusan Hubungankerja secara sepihak sebagaimana yang didalilkan penggugat dalamgugatannya, dengan

21 Agustus2019 s/d 20 Agustus 2020 (satu tahun), yang mana kemudianberakhirnya PKWT tersebut dituangkan dan ditandatangani olehPenggugat sebagaimana Berita Acara Berakhir PKWT Nomor297/SPPBE/SMS/X/2020, yang mana berarti bahwa sejak tanggal 20Agustus 2020, status PKWT Penggugat pada Tergugat telah berakhir, yangmana status PKWT Penggugat tersebut tidak lagi diperpanjang, sehinggastatus keluarnya Penggugat dari tempat Tergugat adalah karenaberakhirnya PKWT, bukan di PHK secara sepihak sebagaimana

Pertamina (Persero)sehingga tidak ada aktivitas pekerjaan di SPPBE, maka sangatberalasan hukum pekerjaanpekerjaan di SPPBE dilaksanakan dengansistem PKWT~ sebagaimana Tergugat laksanakan terhadapPenggugat,atas dasar itu, maka sangat beralasan hukum kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan pelaksanaan sistem PKWT antara Tergugat denganPenggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.b

tentang dalil bahwa pekerjaan Penggugat tidak dapatdilaksanakan dengan sistem PKWT untuk dinyatakan ditolak.5.

tersebut diketahuisecara sadar oleh Penggugat sebagaimana telah disetujuinya danditandatanganinya Berita Acara Pengakhiran PKWT antara Penggugatdengan Tergugat yang telah membuktikan bahwa Penggugat tidakdiberhentikan secara sepihak oleh Tergugat akan tetapi dikarenakanberakhirnya PKWT, yang mana menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, terhadap karyawan yang berakhirnya hubunganHalaman 10 dari 27 Putusan PHI Nomor 8/Pdt.SusPHI/2021/PN Pdgkerja atas dasar berakhirnya masa PKWT

/ kontrak dan putus hubungan kerjademi hukum karena masa PKWT/kontrak berakhir.

Dalam kaitan ini, statushubungan kerja para Penggugat masih tetap PKWT, dan oleh karenanyaTergugat menantang kepada para Tergugat, kapan para Penggugatmempermasalahkan perihal PKWTnya dan Sejak kapan PKWTnya berubahmenjadi PKWTT?? Seingat Tergugat, selama para Penggugat menjalanihubungan kerja PKWT, belum pernah mempermasalahkannya kepadaTergugat apalagi ke pegawai pengawas ketenagakerjaan (yang berwenangdalam penegakan hukum ketenagakerjaan).

Jadi tetaplah bahwa peristiwaberakhirnya hubungan kerja dalam perkara a quo karena WaktuKontrak/PKWT, kemana para pihak sudah samasama tahu. Dimana letakPHK sepihaknya??

, artinya dalamsurat gugatan sama sekali tidak muncul petitum terkait perselisihan hak;Tergugat berkeyakinan PKWT antara Tergugat dengan para Penggugat tidakada masalah, karena sejak awal para Penggugat setuju dan selama bekerjadengan sistem PKWT.

Bahwa PutusanMK memang tidak memerlukan Peraturan Pelaksanaan;Bahwa perkara PHI Nomor 37 yang kami mohonkan kasasi adalah perkaradimana para Penggugat/termohon kasasi menuntut status PKWT menjadiPKWTT. Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim harus tunduk denganputusan MK 07/2014 karena putusan MK ini mengatur secara jelasbagaimana prosedur perlalihan PKWT menjadi PKWTT tersebut.

2019 dan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangditandatangani Penggugat diatas meterai dengan nomor 0403/PKWT/HR/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan masa PKWT dari tanggal 21 Mei 2019s/d 20 Januari 2020, jabatan sebagai Electrical di Bagian Engineeringdengan lokasi kerja di Kantor Tergugat di JI.

T3 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 0403/PKWT/HR/V/2019;4. T4 : Tanda bukti pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)No. 562/2161A/HISYAKER/IX/2019;: Surat Panggilan Pertama No. 01/HRD/X1I/19;: Tanda terima (resi) JNE No. 080280076206319;: Surat Panggilan Kedua No. 02/HRD/XI1/19;: Tanda terima (resi) JNE No. 080280077015219 ;ma MN oF olHAda4oHalaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bag.9.

(PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat sesuai denganKepmentrans RI No.

) yang ditandatanganiPenggugat diatas meterai dengan nomor 0403/PKWT/HR /V/2019 tanggal21 Mei 2019 dengan masa PKWT dari tanggal 21 Mei 2019 s/d 20 Januari 2020,jabatan sebagai Electrical di Bagian Engineering dengan lokasi kerja di KantorTergugat di JI.

Universal Carpet & Rugs tanggal 20 Mei 2019,bahwa Penggugat telah mengajukan lamaran pekerjaan di tempat Tergugatpada tanggal 20 Mei 2019;Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0403/PKWT/HR /V/2019tanggal 21 Mei 2019 dengan masa PKWT dari tanggal 21 Mei 2019 s/d20 Januari 2020 (bukti T3) dan terhadap PKWT tersebut, oleh Tergugat telahdicatatkan di Disnaker Kabupaten Bogor sebagaimana Tanda Bukti PencatatanNo. 562/ 2161A/HI SYAKER

)Nomor: 019/HBS/SPK/III/2013 tanggal 12 Maret 2013;P3 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) Nomor : 017/HBS/SPK/III/20114 tanggal 12 Maret 2014;P4 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWTHalaman 12 dari 32 Putusan Nomor 34/Padt.SusPHI/2020/PN Smr) Nomor : 019/HBS/SPK/IV/2015 tanggal 13 April 2015;P5 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Nomor : 022/HBS/SPK/V/20116 tanggal 13 Mei 2016;P6 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) Nomor : 027/HBS/SPK/V/20117 tanggal 13 Mei 2017;P7 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) Nomor : 034/HBS/SPK/V1/2018 tanggal 18 Juni 2018;P8 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) Nomor : 038/HBS/SPK/VII/2019 tanggal 18 Juni 2019;P9 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Whatsapp dari Ibu Merry selakuStaf Personalia;P10 : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji Bulan April 2019;P11 : Fotocopy dari fotocopy Surat Mutasi Nomor: 210/

Gugatan Penggugat adalah Berdasar dan Beralasan Hukum.Bahwa adalah benar Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat denganjabatan sebagai Tehcnician pada Engginering Departement yangberlangsung 7 ( tujuh ) kali kontrak sebagaimana dimaksud dalam suratperjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ), meskipun Tergugat melakukanjeda kepada Penggugat yaitu pada berahirnya kontrak ke 2, ke 3 dan ke5 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), pada jeda kontrak ke 5Penggugat di pekerjakan sebagai tenaga harian sebulan

pasal 3 tersebut, melainkan didasarkan atasketentuan pasal 8 KEPMENAKER NO.100/MEN/VI/2004 yangmenyatakan bahwa :Ayat ( 1) : PKWT dapat dilakukan dengan pekerja / buruh untukmelakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan.Ayat (2): PKWT sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 ( dua ) tahun dan dapatdiperpanjang untuk satu kali paling lama 1 ( satu ) tahun.Asyat

1945serta Tidak Mempunyai kekuatan Hukum Mengikat" sebagaimanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUXII/2014, tanggal 4Nopember 2015.Dengan demikian dapat dipahami dengan adanya Putusan MahkamahKosntitusi demikian maka penerapan Pasal 59 Ayat (7) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan KepeutusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 100/MEN/V1/2004Tentang Ketentuan Pelaksanaa Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT),maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT

Kemudian baru menandatangani Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) pertama tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 31 Mei2015, PKWT kedua tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 sebanyakdua kali perpanjangan tidak terputusputus dengan masa kerja 3 tahun 7 bulandan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.815.000, per bulan..

Foto Copy Surat Pemberitahuan masa berakhirnya PKWT tanggal 14 April2016 an. Fathur Rahman. Diberi tanda bukti P.7.Foto Copy Slip gaji bulan Mei 2016 an. Fathur Rahman, diberitanda bukti P.8.Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Ill Nomor : 16/HRDKH/PKWT/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 an. Hasanudin, diberi tanda bukti P. 9.10. Foto Copy Surat Pemberitahuan masa berakhir PKWT Nomor:39/HRD/HKP/SPHalaman 11 dari 28 hal Putusan No.16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Ptk P a g 11.12.13.14.15.16.17.

(FAHRUROZI) tertanggal 1Pebruari 2012 dengan Jabatan SatPam yang ditandatangani oleh PENGGUGATI, diberi tanda bukti T.5;Foto Copy Surat Pemberitahuan Masa Berakhirnya PKWT sampai tanggal 18Maret 2016 Nomor 05/HRDKP/SP/IIV2016 tertanggal 1 Maret 2016, diberi tandabukti T.6;Foto Copy Perjaanjian Kerja Waktu) Tertentu (PKWT) Nomor :15/HRDKH/PKWT/V/2015 yang dibuat tanggal 15 Mei 2015 dengan waktu terhitungsejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 ditandatangani olehDJOKO PRIHANTONO sebagai

Il ( SYAHRUL LUTFI ) padatanggal 01 Juni 2015 dengan Jabatan SatPam yang ditandatangani olehPENGGUGAT .Il. diberi tanda bukti T.9;Foto Copy Surat Pemberitahuan Masa Berakhirnya PKWT sampai tanggalNomor 40/HRDKP/SP/IV/2016 tertanggal 14 Apri 2016. diberi tanda bukti T.10;Foto Copy Perjaanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT Nomor : 14/HRDKH/PKWT/V/2015 dibuat tanggal 15 Mei 2015 dengan waktu dihitung sejaktanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, ditandatangani olehDJOKO PRIHANTONO sebagai

PKWT dilakukan pembaharuan setiap tahun tanpa ada jeda waktu;4.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PKWT Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017;
3. Menyatakan

kerja yang dilakukan terhadapPenggugat tersebut dilakukan secara sepihak dengan alasan bahwa masakontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang berdasarkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT);Bahwa terkait dengan jenis pekerjaan Kasir merupakan pekerjaan yangbersifat tetap sehingga tidak bisa untuk dilakukan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, yang secara tegas menyebutkan:Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 179/Pdt.Sus.PHI

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, terdapat hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan PKWT Nomor : 079//HRDGASPKWT/TASIKMALAYA/IV/2017 tertanggal 29 April 2017 dengan dengan jangka waktu selama 2 (tahun) sejak tanggal 2Mei 2017 sampai dengan 1 Mei 2019, adapun Penggugat tercatat tidakefektif menjadi Karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 karena telah berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut;2.

BRI Cabang Garut membayar uang pesangon kepada Dewi Cita dan/atau Penggugat dalam perkara a quo, akan tetapi dalam perkara ini untuk Putusan Nomor 1252K/Pdt.SusPHI/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 adalah tidaktepat dan berdasar untuk dijadikan yurisprudensi oleh Penggugat dikarenakan PKWT antara Tergugat dan Penggugat dibuat sesuai denHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 179/Pdt.Sus.PHI /2019/ PN.Bdggan peraturan perundangundangan yang berlaku dimana jangka waktu PKWT adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal

PKWT dapat dilakukan pada kegiatan baru atau dalam proses percobaan atau penjajakan dimana perusahaan baru berdiri di Garut dan belum mencapai 3 (tiga) tahun dan itu dapatdi perbolehkan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum MediatorDisnaker Kabupaten Garut tersebut maka Tergugat diperbolehkan melakukan PKWT terhadap pekerjaan Kasir dikarenakan Kantor Cabang Garut Tergugat belum mencapai 3 (tiga) tahun berdiri dan sebenarnya sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan berakhirnya PKWT tanHalaman 13

PKWT dapat dilakukan pada kegiatan baru atau dalam proses percobaan atau penjajakan dimana perusahaanbaru berdiri di Garut dan belum mencapai 3 (tiga) tahun dan itu dapat di perbolehkan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Mediator Disnaker Kabupaten Garut tersebut maka Tergugat diperbolehkan melakukan PKWT terhadap pekerjaan Kasir dikarenakan Kantor Cabang Garut Tergugat belum menCapai 3 (tiga) tahun berdiri dan sebenarnya sejak tanggal 1 Mei 2018 sampaidengan berakhirnya PKWT tanggal 1 Mei

Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dari PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu) dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2004 sampai 26 Oktober2008 (masa kerja 4 tahun 26 hari) ;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejaktanggal 26 Oktober 2008 ;4.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2004sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008 ;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat,terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2008 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangHal. 3 dari 8 hal. Put.

Bahwa PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diawali 3Oktober 2004 s/d tanggal 6 Januari 2007 telah berakhir pada tanggal 6Januari 2007 dengan menerima uang pisah sebesar Rp.846.000, (delapanratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ini dibuktikan dengan bukti PKWTantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bukti tambahan T7terlampir) ;2 Bahwa PKWT tersebut pada point 1 telah berakhir karena antara Penggugat(Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah membuatKesepakatan bersama

Bahwa selanjutnya Termohon kasasi dan Pemohon Kasasi mengadakanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru atau Pertama daritanggal 14 Oktober 2007 s/d 15 Oktober 2008, selanjutnya berdasarkanKesepakatan Bersama antara Termohon Kasasi dengan Pemohon KasasiPKWT tersebut berakhir dengan membuat Kesepakatan bersama Nomor :169159/YI/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 ;4.

Bahwa dengan demikian PKWT antara Pemohon Kasasi dangan TemohonKasasi murni PKWT dan tidak dapat dijadikan PKWITT karena tidakberlangsung terus menerus dimana terdapat waktu jeda selama 9 bulanTermohon kasasi tidak bekerja pada Pemohon Kasasi ;6.

Bahwarpg meno oesoao TPSo mo aogeeaogepenandatanganan PKWT tersebut tidak kontinyu sesuai waktu kontrak, tetapiada beberapa jeda waktu yang tidak dilakukan penandatangan PKWT tetapiPenggugat III tetap bekerja.

Bahwapenandatanganan PKWT tersebut tidak kontinyu sesuai waktu kontrak, tetapi adabeberapa jeda waktu yang tidak dilakukan penandatangan PKWT tetapiPenggugat III tetap bekerja.

BahwaPenggugat VI hanya diberikan satu kali salnan PKWT (periode 18 Juli 2011 17 Januari 2012), dan selebihnya tidak pernah diberikan lagi salnan PKWT yangditandatangani tersebut. Bahwa Penggugat VI hanya diberikan surat keterangankerja ketika di PHK.

Bahwa atas pelanggaran proses PKWT tersebut makasecara hukum Para Penggugat adalah pekerja tetap di Tergugat.31. Bahwa faktanya PKWT yang ditandatangani Para Penggugat tersebut tidak pernahdidaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Bahwa sesuai ketentuanmaka PKWT wajib didaftarkan ke Pasal Dinas Tenaga Kerja setempat.32.

)Penggugat III (Rodhe Martha) mulai tanggal 18 Maret 2009 s.d 17 Maret 2010 (12bulan) dan PKWT 2 mulai tanggal 16 Mei 2011 s.d 15 November 2011 (6 bulan )dengan jeda waktu 14 bulan, dan PKWT 3 mulai tanggal 3 Juli 2012 s.d 2 Oktober2012 (6 bulan ) dengan jeda waktu 8 bulan.Penggugat V (SARI RAMAYANIT) PKWT 1 mulai 19 Maret 2009 a.n. 18September 2009 (6 bulan) PKWT 2 mulai 18 September 2009 s/d 17 Maret 2010 (6 bulan ), surat Keterangan Kerja 1 Agustus 2011 s/d 1 Agustus 2012 (12 bulan)dengan jeda

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 41/SP/SDM & UMUM/V/2015, 6 Mei 205, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015; 3.

(dua) orang Karyawati PKWT tersebut semua Karyawan PT.

PKWT yang akanHal.5 dari 36 hal.

Perjanjian KerjaUntuk Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalamPasal 59 ayat (7) UUHal.6 dari 36 hal.

Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans RI No. 100/MEN/V1/2004,23maka demi hukum PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja WaktiTidak Tertentu (PKWTT) dan PKWT tersebut tidak dicatatkan kepadaInstansi yang bertanggungjawan dibidang ketenagakerjaan Labupaten/Kota;Hal.19 dari 36 hal. Put. No.29/G/2016/PHISby.

No.29/G/2016/PHISby. 30angka (30) bahwa Tergugat telah membayar segala hakhak Penggugatakibat dari berakhirnya PKWT tersebut, maka dengan demikian tidak adakewajiban Tergugat untuk membayar hakhak Tergugat sebagai akibat dariberakhirnya PKWT tersebut.

Adapun ketidakjelasan posita dan petitum dalam gugatanPenggugat adalah sebagai berikut :Dalam posita gugatan, Penggugat mendasarkan permasalahan pemutusanhubungan kerja ini seolaholah Penggugat adalah pekerja Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) padahal berdasarkan seluruh PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) secara jelas dan nyata Penggugat adalahpekerja PKWT;Atas pemutusan hubungan kerja Penggugat sebagai pekerja PKWTtersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutanseolaholah

antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiterbukti hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu perpanjangan PKWTNomor 0233/2010 (Bukti T1) ke PKRWT Nomor 0233/2011 (BuktiT2);PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) terbukti bukan merupakanperpanjangan dari PKRWT Nomor 0233/2011 (Bukti T2);PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) adalah terbukti merupakanpembaharuan dari PKRWT Nomor 0233/2011 (Bukti T2);Antara PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) dan PKWT Nomor0233/2011 (Bukti T2) terbukti memiliki jangka waktu selang selama3 (

PK WT tersebut;Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti alinea 3halaman 32 telah menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati periode berlakunya ketiga PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) di atas yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun2012, terlihat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dilakukansetelah adanya perjanjian kerja secara lisan sebelumnya (November 2008),maka Majelis Hakim berpendirian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)tersebut di atas batal

Namundemikian, seluruh PKWT nyatanyata memiliki objek perjanjian yangkhusus, jelas dan dinyatakan secara tegas dalam PKWT. Tidak adapelanggaran atas objek tertentu dalam hal ini;Untuk dapat dikatakan melanggar suatu kausa yang halal, maka PKWT yangdibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak boleh bertentangandengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

padaperusahaan Tergugat/termohon kasasi yang telah diputus hubungan kerjanyaketika masih berada dalam jangka waktu PKWT.

Menyatakan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga demi hukum menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 April 2018;4.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pernyataan PENGGUGAT padagugatan butir 1, bahwa masa kerja PENGGUGAT selaku karyawan kontrakpada PT Saranapratama Pengembangan Kota adalah 9 (sembilan) tahunlebih.PENGGUGAT bekerja di PT Saranapratama Pengembangan Kota denganstatus sebagai pekerja kontrak berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) nomor 018/PKWT/HRSPPK/X1I/2017, jangka waktu 6 (enam) bulan,terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 April 2018.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal No. 591/PKWT/HRDMCIHOSP/VIV2014(bukti P8);.

Sukara 23,24,25,26,27,30 April 2018 (bukti T4)Halaman 14 dari 27 Putusan No.20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.= ON11.12.PKWT PT Saranapratama Pengembangan Kota No:018/PKWT/HRSPPK/XI/2017(bukti T5)Undangundang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 (bukti T6)Exit permit form an. Sukara, 24 April 2018 (bukti T7)Memo evaluasi kontrak penilaian karyawan an. Sukara (bukti T8)Evaluasi penilaian karyawan an. Sukara (bukti T9). Surat pemberitahuan PHK atas PKWT an.

sebanyak 11 (sebelas) kali sejaktanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 30 April 2018 dengan 8 (delapan) kaliHalaman 22 dari 27 Putusan No.20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.perpanjangan PKWT (vide : P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11) dan 2 (dua)proses Pembaruan PKWT (vide : bukti P12 = T5);Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan kerjaberdasarkan PKWT (vide : bukti P1 s/d P12, T1, T5) didapat fakta hukum yaitudalam PKWT sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut dalam proses perpanjanganPKWT (vide

: bukti P1=T1 dan P2) Tergugat dalam persidangan tidak dapatmenunjuk bukti tertulis tentang adanya pemberitahuan secara tertulis kepadaPenggugat yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir dalam prosesperpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena menurutpendapat Majelis Hakim perpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugattelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Upah sisa kontrak PKWT dan Tunjangan Hari Raya tahun 2016 kepada Para Penggugat, yaitu Rp504.000.000,00 + Rp38.400.000,00 = Rp542.400.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Rp2.400.000,00 =.

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 8 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan Perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 11 bulan x Rp2.400.000,00 =.

NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =10.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 1 bulan x Rp2.400.000,00 =11.

Nomor 434 K/Pdt.SusPHI/2019Status bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 2 bulan x Rp2.400.000,00 =12. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Upah UMP =13.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 20 bulan x Rp2.400.000,0014.

Bahwa adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkanuntuk membayar denda atau biaya sebesar 50% (lima puluh persen) perminggu dari seluruh Upah sisa kontrak PKWT Para Penggugat (16 orangpekerja PKWT) yang belum diterima secara tunai sebagai berikut:1.

Menyatakan PKWT Para Penggugat atas nama Asrul Hidayat, Oman Ruhenda, Rusman Bin Uha, Enjang Supriatna batal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan menjadi PKWTT;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat atas nama Asrul Hidayat, Oman Ruhenda, Rusman Bin Uha, Enjang Supriatna dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2017;5.

Menyatakan PKWT dan Surat Perintah Kerjan (SPK) antara Tergugatdengan Para Penggugat sah demi hukum;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugatkarenahukum (PKWT dan Surat Perintah Kerjan (SPK) Berakhir);4.

Surat Pemberhentian PKWT LMG a.n. ENJANG SUPRIATNA 2017No.1270/ S.Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (Bukti P 5);6. Surat Pemberhentian PKWT LMG 2017 A.n. SUHENDRA No.1270/S.Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ( Bukti P 6);7. Foto kopi Surat Pemberhentian PKWT LMG 2017 a.. RUSMAN B. UHANo.1270/S. Pemb/RM11 PG.SB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (Bukti P 7);8.

FEBY ALFIAN.menerangkan.Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;Bahwa Penggugatbekerja di PT.PG RAJAWALI ;Bahwa saksi sebagai mantan Karyawan PT.PG RAJAWALI Tahun 2005;Bahwa saksi Karyawan PKWT dan SPK;Bahwa Karyawan PKWT adalah Karyawan tetap, berdasarkan perjanjiankerja dikontrak setiap tahun, kalau SPK, yaitu tidak dapat THR dan jugatidak didaftarkan Jamsotek;Bahwa sebenarnya pekerja SPK dan PKWT tidak ada perbedaan;Bahwa Karyawan PKWT dan SPK juga bisa menjadi mandor ,contohmenjari pegawai dari

YWAN.menerankan :Bahwa saksi bekerja sebagai mandor kebon tanaman ;Bahwa saksi bekerja status PKWT juga pekerja SPK ;Bahwa PKWT lebih tinggi dari SPK tetapi gaji sama bulanan ;Bahwa PKWT Karyawan tetap dan ada NIK juga ada fasilitas;Bahwa SPK tidak ada tunjangan dan tidak dikasih sragam dan tetapi jugapunya anak buah bila sedang diperlukan saja dan tergantung kebutuhandan mandor sifatnya lsidentil;Bahwa SPK sifatnya bekerja terus menerus dan juga ada mandor dan ambiltenaga dari luar;Bahwasaksi belum

Sedangkan untukpekerja PKWT pada saat direkrut ada lamaran kerjanya dan upahnya dibayarlangsung oleh perusahaan.

yangberhubungan dengan Produk Baru kepada Para Penggugat, hal ini jelas terlihatdalam PKWT Penggugat yang isi pembukaannya berbunyi; sehubungandengan adanya catalogkatalog promosi barangbarang dengan harga spesialsehingga membutuhkan tenaga karyawan dalam menunjang operasional toko,>,s 954 Bahwa, fakta jenis PKWT yang diterapkan oleh Tergugat adalah PKWT JenisProduk Baru juga terdapat dalam keterangan pihak Tergugat yang dituang dandicatat oleh Mediator dalam anjuran Nomor567/2832 Disnaker Kota

Tergugatdengan karyawan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu(PKWT) ic. Penggugat tidak memerlukan Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial i.c.

dan secara tegas dinyatakan bahwadengan berakhirnya masa kerja sebagaimana tertuang dalam PKWT, makaantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki lagi hubungan hukum(Putus Hubungan Kerja).

Dengan tidak diperlukannya Penetapan dalam pengakhiran hubungankerja berdasarkan PKWT, maka nyata pula bahwa Penggugat tidak berhak danberwenang mengajukan Gugatan a quo.

dan secara tegas dinyatakan bahwa denganberakhirnya masa kerja sebagaimana tertuang dalam PKWT, maka antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki lagi hubungan hukum (PutusHubungan Kerja).

akan tetapi dalam redaksi surattersebut menyebutkan saudari tidak diperpanjang sebagai PKWT di PTGaram (Persero);.

Bahwa, setelah Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat selama kuranglebih dua bulan, pihak Tergugat menerbitkan surat edaran kepada parakaryawan PKWT, yang berisi akan diadakan tes psikotes kepada semuakaryawan PKWT yang telah diterima bekerja sebanyak tujuh orang termasukPenggugat padahal jangka waktu kontrak PKWT Penggugat tinggal duaminggu lagi akan berakhir, sebagai pelaksana tes psikotes dari lembagadiluar PT Garam (Persero) yang bernama Tanzil dengan maksud untukmengetahui karyawan PKWT yang

Nomor 846 K/Padt.SusPHI/201610.Bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 47/SP/SDM &Umum/V/2015, tanggal 27 Mei 2015 a/n Penggugat tidak pernahdidaftarkan/dicatatkan di Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, hal inijuga Tergugat telah melanggar Keputusan Menteri Tenaga KerjaDanTransmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, tentang ketentuanpelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sebagaimana dalamPasal 13 yang menyebutkan; PKWT Wajib dicatatkan oleh pengusahakepada instansi yang

Bahwa, PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telahterjadi indikasi penyalahgunaan keadaan, dengan dibuktikan dengankeberadaan gugatan dari Pemohon Kasasi atas PKWT tersebut,sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya, dandisisi lain dalam PKWT tersebut juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038tentang Ketenagakerjaan junctoKepmenaker RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang

Oleh karenanva PKWT Nomor 47/SP/SDM &Umum/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;6.