Upahpokok termasuk tunjangan tetap.Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat kekurangan upah yang diterimaPenggugat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentangUpah Minimum Provinsi (UMP) sejak tahun 2014, dengan rincian sebagai berikutA. UMP DKI Jakarta Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 123 Tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.441.000,B. UMP DKI Jakarta Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 176 Tahun 2014 adalah sebesar Rp.2.700.000,C.

UMP DKI Jakarta Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 230 Tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.100.000,Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah MinimumProvinsi (UMP) di atas, maka kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat adalah sebagai berikut :A. Pada Tahun 2014: Rp.2441.000 Rp.2.323.800 = Rp.117.200 x 12Rp.1.406.400,B. Pada Tahun 2015: Rp.2.700.000 Rp. 2.323.800 = Rp.376.200 x 8 =Rp.3.009.600,C.

, maka Tergugat berkewajiban membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut: Uang Pesangon:1x5 Rp. 2.323.800, = Rp. 11.619.000, Uang Penghargaan Masa Kerja:2X Rp. 2.323.800, =Rp. 4.647.600, Uang Penggantian Hak:15% x Rp. 16.266.600, = Rp.2.439.990,TOTAL : Rp. 18.706.590,Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (4) agarTergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan Januari 2014 s/dDesember 2015 (24 bulan) sebesar Rp. 9.106..800,, karena petitum ini terkaitdengan ketentuan UMP

dibagian perwatan (borongan), menerbas Gawangan danmenanam Bibit Karet dan sejak tahun 2016 ditugaskan sebagai OperatorGenset dan terakhir menerima upah sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta liimaratus ribu rupiiah) perbulan;Bahwa Penggugat Il (Etisani Lase alias Etika Lase) mulai bekerja padaperusahaan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 yang pekerjaanannya adalahpada bagian menebas, perawatan serta menunas dan terakhir menerimaupah sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan atau beradadibawah UMP

Prop.Jambi sebesar Rp. 2.243.000, (dua juta dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);Bahwa Penggugat Ill mulai bekerja pada perusahaan Tergugat sejak bulanAgustus 2012 dengan pekerjaan pada bagian menunas, membersihkankantor dan menjaga anak karyawan dan terakhir menerima upah sejumlah2.200.000, (dua juta dua ratus rupiah) atau berada dibawah UMP Prop.Jambi yakni sebesar Rp. 2.243.000.

Penggugatbekerja pada Pemborong, bukan pada Tergugat.Menimbang, bahwa menurut saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitusaksi Asril dan saksi Bayu Priyadi, dalam persidangan saksi dibawah sumpahtelah menerangkan bawa Penggugat bekerja sejak tahun 2012 sampai tahun2015 mengurus kebun milik Tergugat namun Penggugat bekerja denganPemborong, tidak dengan Tergugat, sedangkan yang menjadi Pemborongnyaadalah Mandor, mandor adalah Pekerja Tergugat dengan mendapatkan upahsesuai dengan Upah Menimal Propvinsi (UMP

bekerja pada Pemborong, bukan pada Tergugat.Menimbang, bahwa menurut saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitusaksi Asril dan saksi Bayu Pribadi, dalam persidangan saksi dibawah sumpahtelah menerangkan bawa Penggugat Ill bekerja sejak tahun 2012 sampai tahun2015 mengurus kebun milik Tergugat namun Penggugat bekerja denganPemborong, tidak dengan Tergugat, sedangkan yang menjadi Pemborongnyaadalah Mandor, mandor adalah Pekerja Tergugat dengan mendapatkan upahsesuai dengan Upah Menimal Propvinsi (UMP

adalah beralasanhukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, maka hakhakPenggugat dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih dari kurang dari 5 (lima)Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /201S/PN Jrhbtahun, dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) dan Penggugat III dengan masa kerja 5 (lima) tahun lebih dan kurang dari6 (enam) tahun, dengan dasar upah sebesar UMP

karena turut serta dalam tindakantindakan;Bahwa tindakan melarang berserikat, mengintimidasi, memutus hubungankerja serta tidak membayar upah yang dilakukan Tergugat adalah perbuatanyang bertentangan dengan Undang Undang No. 21 tahun 2000 olehkarenanya wajib ditolak;Bahwa oleh karena belum membayarkan upah Penggugat sejak bulanOktober 2006 sampai saat ini, oleh karena upah Tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;Bahwa oleh karena upah Penggugat tahun 2007 dibawah UMP

DKI JakartaTahun 2007, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar upahPenggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006sampai saat ini disesuaikan dengan UMP Prov.

Upah bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 adalah 3 x Rp820.000 =Rp2.460.000, denda 50% x Rp2.460.000 = Rp1.230.000, (satu juta duaratus tiga puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, terhitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007 adalah 8 bulan x Rp900.560, =Rp7.204.480,maka denda 50 % x Rp7.204.480, = Rp3.602.240, (tiga juta enam ratusdua ribu dua ratus empat puluh rupiah);Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.230.000, +Rp3.602.240, = Rp4.832.240, (empat juta

kembali Penggugat pada posisi semuladengan hakhak penuh;Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, penggugat Mohonkepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) perhari kepadaPenggugat;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah dan batal demi hukum olehkarena itu Tergugat berkewajiban membayar seluruh hakhak yang biasaditerima oleh Penggugat;Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar THR tahun 2007,sebesar Rp900.560, sesuai UMP

Bahwa oleh karena upah terakhir yang diterima olehPenggugat dibawah Upah Minimum Provinsi maka sebagai acuan PenggugatHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.SusPHI/2018/PN Jmb13.14.menggunakan Upah Minimum Provinsi tahun 2018, dengan rincian sebagaiberikut : Uang Pesangon 2 x (9 x Rp. 2.243.718(UMP 2018)) = Rp.40.386.924, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x (8 x Rp. 2.243.718(UMP 2018)) = Rp.17.949.744,Total=Rp.58.336.668, Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 58.336.668, =Rp. 8.750.500,Jumlah

tujuh juta delapan puluh tujuh seratus enam puluh delapan rupiah)Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat secara sepihak adalah tidak sah dan bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jikaPengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat tetap membayar upahproses sejak bulan Januari 2018 hingga dengan diajukannya gugatan ini padabulan Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :12 bulan x Rp. 2.243.718(UMP

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak Penggugatberupa uang Pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangPenghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangPenggantian Hak berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan acuanUpah Minimum Provinsi Jambi tahun 2018 sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x (9 xX Rp. 2.243.718 (UMP 2018)) = Rp.40.386.924, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x (8 x Rp. 2.243.718

(UMP 2018)) =Rp. 17.949.744,Total=Rp. 58.336.668, Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 58.336.668 =Rp. 8.750.500,Jumlah total=Rp.67.087.168,(enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh seratus enam puluh delapanrupiah)5.

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah prosesterhitung sejak bulan Januari 2018 hingga dengan diajukannya gugatan inipada bulan Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :12 bulan x Rp. 2.243.718 (UMP 2018)= Rp. 26.924.616, (dua puluh enam jutasembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah);6.

Upahpokok termasuk tunjangan tetap.Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat kekurangan upah yang diterimaPenggugat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentangUpah Minimum Provinsi (UMP) sejak tahun 2014, dengan rincian sebagai berikutA. UMP DKI Jakarta Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 123 Tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.441.000,B. UMP DKI Jakarta Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 176 Tahun 2014 adalah sebesar Rp.2.700.000,C.

UMP DKI Jakarta Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 230 Tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.100.000,Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah MinimumProvinsi (UMP) di atas, maka kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat adalah sebagai berikut :A. Pada Tahun 2014: Rp.2441.000 Rp.2.323.800 = Rp.117.200 x 12Rp.1.406.400,B. Pada Tahun 2015: Rp.2.700.000 Rp. 2.323.800 = Rp.376.200 x 8 =Rp.3.009.600,C.

, maka Tergugat berkewajiban membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut: Uang Pesangon:1x5 Rp. 2.323.800, = Rp. 11.619.000, Uang Penghargaan Masa Kerja:2X Rp. 2.323.800, =Rp. 4.647.600, Uang Penggantian Hak:15% x Rp. 16.266.600, = Rp.2.439.990,TOTAL : Rp. 18.706.590,Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (4) agarTergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan Januari 2014 s/dDesember 2015 (24 bulan) sebesar Rp. 9.106..800,, karena petitum ini terkaitdengan ketentuan UMP

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugatberupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesarRp2.384.020,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluhrupiah) sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo Tahun

tahun 2017;13 Jam x 1/173 x Rp2.030.000 x 52 minggu = Rp7.932.250,00: Upah lembur tahun 2018;13 jam x 1/173 x Rp2.206.813 x 52 minggu = Rp8.623.150,00;Tergugat Wajib membayar upah lembur kepada masingmasing ParaPenggugat tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp16.555.400,00(enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masingmasing ParaPenggugat yang dikalikan upah sesuai UMP

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupaUang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (satu) kali kKetentuan dalam Pasal 156 ayat (3),Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.384.020,00(dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) sesuaidengan UMP Provinsi Gorontalo Tahun

Upah bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014 (UMP Rp 7.323.000,00tahun 2014) sebesar Rp 2.441.000,00 x 3b.

Upah bulan Januari 2015 s/d bulan Mei 2015 (UMP Rp 13.500.000,00tahun 2015) sebesar Rp 2.700.000,00 x 5Jumlah keseluruhan Rp 20.823.000,00 (dua puluh juta delapan dua puluhtiga ribu rupiah);Bahwa Penggugat sependapat dengan anjuran dari Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadiliperkara a quo untuk menerima anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut

Upah bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014 (UMP Rp. 7.323.000,00tahun 2014) sebesar Rp. 2.441.000,00 x 3b. Upah bulan Januari 2015 s/d bulan Mei 2015 (UMP Rp. 13.500.000,00tahun 2015) sebesar Rp. 2.700.000,00 x 5Jumlah keseluruhan Rp. 20.823.000,00 (dua puluh luta delapan dua puluhtiga ribu rupiah):4.

RI Nomor100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, danoleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Kontraktersebut batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu sejak dimulainya hubungan kerja tersebut.e Bahwa Pasal angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7/2013 tentang Upah Minimum berbunyi Upah Minimum Provinsi yangselanjutnya disingkat UMP

waktu tertentu yang dimana hal ini dilandasidengan pekerjaan yang penggugat adalah kegiatan atau pekerjaan yangsifatnya menunjang, hal ini dikarenakan tanpa adanya kehadiran daripenggugat, bisnis dan PT Sinar Mas Multifinance tetap dapat berjalan danberoperasi secara lancar tanpa ada kendala.e Dengan demikian bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugatadalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentue Bahwa pada gugatan penggugat pada halaman 3 dan 4 menyatakan bahwaUMP yang di berlakukan adalah UMP

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk perhitungan pesangon penggugatadalah:(Diasumsikan Penggugat merupakan Karyawan dengan perjanjian kerja PKWTT)UMP Provinsi Bengkulu tahun 2014 Rp. 1.350.00 dengan rincian 75 % Upah PokokRp.1.012.50025 % Tunjangan Rp. 337.500 5 kali Upah yaitu Rp. 1.012.000 x 5 = Rp. 5.060.000 kali UPMK yaitu Rp. 1.012.000 x 3 = Rp. 3.037.500 UPH 15% x Rp. 5.060.00 = Rp. 759.000Total Rp. 8.856.500Dengan demikian Tuntutan Penggugat Pada Halaman 6 s/d 9 tidak dapat diterima.

Dengan demikian bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat danPenggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan bahwa UMP yang di berlakukanadalah UMP Provinsi Jakarta adalah kabur dan tidak dapat diterimadikarenakan tidak diperkuat dengan landasan yang baku karena penggugattidak mengakui keberadaan PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bengkulu ,sedangkan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bengkulu telah diakuikeberadaannya oleh pemerintah daerah dengan Tanda Daftar PerusahaanPerseroan

Oleh itu. terhadap gugatan yangdisampaikan penggugat tentang besaran UMP yang diterima, tidak dapat kamiterima dan tidak memiliki dasar yang kuat. Sesuai dengan Pasal 94 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Dalam halkomponen Upah terdiri dari upak pokok dan tunjangan tetap maka besarnyaupah Pokok sedikitdikitnya 75% ( Tujuh puluh lima perseratus ) dari JumlahUtah Pokok dan tunjangan tetap.

Selama bekerja pada TergugatPenggugat selalu menerima upah jauh dibawah UMP (Upah MinimumPropinsi) termasuk THR Tahun 2008 juga belum dibayar oleh Tergugat ;2.

;UMP Rp 650.000, Rp 550.000. ;12 bulan x Rp100.000, ;Jumlah : Rp 1 .200.000. ;Kekurangan upah bulan Januari 2009 dan Februari 2009 ;UMP Rp 725.000. ;= Rp 725.000, x 2 Rp 1.450.000. ;Jumlah : Rp 17.473.750. :f. Perhitungan Jamsostek mulai tahun 2002 ;sampai dengan Maret 2009 di hitung 6 tahun ;3 bulan 3,7 % upah setiap bulan Rp 1.590.075. ;Jumlah : Rp 19.063.825.

katakata, kalimat yang memilikimuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap, BettyPattikayhatu yang disebarkan oleh Terdakwa, Ronald Koedoeboen,melalui akun Fecebook dengan nama : Bung Djockho Koedoebon.Dirampas untuk dimusnahkan. 4 (empat) lembar copyan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pinhak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

nama Koedoeboen Ronaldkemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka didepan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop danmelakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwamenandatanganinya;Dirampas untuk dimusnahkan; 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

nama Koedoeboen Ronaldkemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka didepan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop danmelakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwamenandatanganinya;Dirampas untuk dimusnahkan; 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pinhak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua;1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156Halaman 3 dari 33 Putusan 19/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :9.e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari

kontrak tetapisudah dengan sendirinya (Serta merta) berubah menjadi pekerja tetap,terhitung sejak masuk bekerja pada PARA TERGUGAT yaitu 16Desember 2006, dipertegas dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) undangundang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan Perjanjian kerja untukwaktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,dan Penggugat II dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000, jumlah seluruhnyasebesar Rp 4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uangjaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan, karena

Kekurangan nafkah selama 20062018 sebesar UMP yakniRp1.800.000,00., berarti kKekuarangan perbulan adalah sebesarRp800.000,00.(delapan ratus ribu rupiah); jadi 144 bulan xRp800.000,00. = Rep115.200.000,00. (seratus lima belas juta duaratus ribu rupiah);1.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya tuntutan atashak maupun kewajiban dilandasi dengan perhitungan untung rugi,pertanggungjawaban penggunaan uang hasil perolehan suami secarazakelijk maupun dengan menggunakan dasar perhitungan UpahMinimal Propinsi (UMP) seperti antara buruh dan majikan. KalauTermohon menggunakan dasar perhitungan UMP artinya Termohonsecara sadar telah tidak mengakui Pemohon sebagai suami danmemposisikan Termohon sebagai buruh.

Tuntutan Termohonyang mendalilkan adanya kekurangan nafkah setiap bulannya sebesarRp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) karena UMP sebesar Rp1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah mengadaadadan tidak pada tempatnya. Hal ini mengingat hubungan suami istribukanlah hubungan ketenagakerjaan. Seorang buruh/tenaga kerjaPutusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 31 dari 55 halamanpasti tidak tidur/menempati rumah sama dengan majikannya.

Seorang buruh tidak akan memperolehhakhak yang ada dalam hubungan perkawinan dan lain sebagainya.Sementara itu, UMP itu sendiri yang diklaim Termohon sebesar Rp1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ditetapkan sejak2006 sebagaimana klaim Termohon. Tentu tahun 2006 UMPnya lebihkecil dari UMP tahun 2018. Oleh karena itu tuntutan Termohon yangberkaitan dengan kekurangan pembayaran nafkah berdasarkan UMPtidak beralasan hukum..

Bahwa kalau mau diperhitungkan berdasarkan UMP, maka nafkahyang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sebenarnya sudahberkali lipat besarnya dari UMP, karena Termohon tidak perlumenyewa rumah, tidak perlu membiayai keperluan hidup danpendidikan anaknya, dan lainlain fasilitas yang hanya bisa diperolehdalam hubungan perkawinan.

mempertimbangkan kemampuanekonomi Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PegawaiNegri Sipil dianggap mempu untuk memenuhi kewajiban gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi karena selain telah mapan denganpekerjaan tetap dan gaji yang tetap setiap bulannya sehingga secara notoirfeiten dianggap kehidupannya terjamin;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 20 dari 26 halamanMenimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan

rupiah) untuksatu kali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohkebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 21 dari 26 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihan,dan pada dasarnya besaran tersebut tidak melebihi batas sebesar nafkahselama 1 tahun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat RekonvensiPutusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 23 dari 26 halamansebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

bahwa Tergugat telah melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesarRp3.035.000,00 untuk Penggugat dan UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaiankepada masingmasing Para Penggugat yaitu sejak bulan Juli 2019untuk Penggugat dan sejak bulan Juni 2019 untuk Penggugat II yangdikalikan UMP tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratusdelapan puluh deapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuaiSK Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 356/15/X/2019 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sampaidengan dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim;Apabila Majelis

Nomor 116/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi Sumatera UtaraNomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah MenimumKota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMPdiputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan.

Empat puluhsembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah);KEKURANG UPAH SETIAP BULAN SESUAI UMP :12. Bahwa kekurangan Upah setiap bulan sebagaimana yang dialamiPenggugat pada waktu bekerja di Restoran Coffinaistic sebanyak Rp.869.824 (Delapan ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluhempat rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, tanggal 21 November 2018. UMPditetapbkan sebanyak Rp.2.969.824,64.

Terlebih, upah yang Penggugat terima sebesarRp.2.100.000. tidak sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) ...... dstnya,adalah merupakan dalil yang keliru (rechtsdwalling), dan pemutar balikan faktayang menyesatkan (Fallacy), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:a.

Dan Upah yang diterimaPenggugat ini sangat tidak sesuai dengan Ketentuan Upah MenimumProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan UpahMenimum Kota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimanaUMP diputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan. Dan berartiHal. 19 dari 26 Hal.

Dan Upah yang diterima Penggugat ini sangat tidaksesuai dengan Ketentuan Upah Menimum Provinsi (UMP) sebagaimanakeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : = 188.44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah Menimum Kota Medan Tahun2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMP diputuskan sebanyakRp.2.969.824, 64 setiap bulan.

Bahwa Saksi tahu penggugattidak lagi bekerja disitu; Bahwa Saksi tahun penggugat tidak bekerja ditempat itu dari seorangperempuan bernama Jesika; Bahwa Saksitahu menurut penyampaian dari Jesika penggugattidak bekerjalagi di perusahaan itu karena dipecat;Halaman 16 of 38 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mnd.Bahwa tidak ada orang lain yang memberitahu hal ini kepada saksi selainJesika;Bahwa mengenai pemberian gaji diperusahaan yang saksi tahu gaji itu dasarupah minimum dan saksi tahu mengikuti UMP

;Bahwa Saksi menjelaskan terima gaji disana tidak UMP;Bahwa gaji penggugat tidak sesuai UMP;Bahwa Saksi bekerja di perusahaan pada bulan April tahun 2015;Bahwa ada peraturan di Perusahaan;Bahwa Saksi tahu Manajer perusahaan yaitu Pak Tori dan pemilik lbu Lili;Bahwa ada peraturan perusahaan, yang saksi tahu salah satu peraturan diPerusahaan yaitu Potongan gaji apabila terlambat datang kerja, alpa / tidakmasuk kerja dan izin;Bahwa yang berwenang untuk berhentikan karyawan, Saksi menerangkandari pengalaman

tahun 2015;Bahwa gaji yang diterima saksi saat itu Rp. 1.300.000,Halaman 17 of 38 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mnd.Bahwa terkait dengan potongan gaji, Saksi menerangkan saat awal 1 bulanbekerja tidak ada potongan gaji;Bahwa Gaji yang saksi terima tidak sesuai UMP;Bahwa gaji UMP tahun 2015 yang Saksi tahu saat itu Rp. 2.650.000.Bahwa saksi dapat tunjangan makan dari perusahaan;Bahwa ketika saksi dipecat, Saksi hanya tahu dari teman saksi dan tidak adasurat pemecatan;Bahwa jabatan penggugat

Senin,tanggal 27 Mei 2019 telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurutagamanya, sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti mengenai masalah yang diperiksa dan dimintaiketerangan saat ini;Bahwa saksi pernah berkerja di PT Simple Jaya sejak tahun 2011 dan hampir6 tahun bekerja disana;Bahwa Saksi tahu Penggugattidak lagi bekerja diperusahaan;Bahwa penggugat tidak lagi bekerja di PT.Simple Jaya karena didipecat dandiberhentikan dari perusahaan;Bahwa Upah / gaji yang diterima dari perusahaan tidak UMP

diterima Rp.850.000, setengah tunai dansetengahnya voucher;Bahwa untuk uang makan disatukan dengan gaji;Bahwa saksi kerja di perusahaan sejak tahun 2011 sampai 2017;Bahwa Saksi bekerja diperusahaan setelah dites secara lisan oleh Cie Lilidan saat itu saksi tidak menggunakan lamaran kerja kKemudian keesokkanharinya saksi diminta masuk kerja;Bahwa antara penggugat dengan saksi yang lebih dulu masuk kerja diPT.Simple Jaya adalah Saksi yang lebih dulu masuk kerja;Bahwa Saksi tidak dapat gaji sesuai UMP

Kesengajaan Para Penggugat Konvensi mencaricarikesalahan Tergugat Konvensi dibuktikan dengan cara Para Penggugat Konvensiberkirim surat Nomor 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009, surat Nomor : 13/UMP/VII/O9 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor: 29/UMP/I/2010 melalui kuasa hukumnyaUnang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timur mempermasalahkan jinMendirikan Bangunan (1MB) milik Tergugat Konvensi.

/l11/2009 tertanggal 17 Maret 2009, suratNomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/I/2010melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timurmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milik PenggugatRekonvensi;.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencaricari11.kesalahan Penggugat Rekonvensi adalah dengan cara melakukan desakandengan berkirim surat Nomor : 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009,surat Nomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/1/2010 melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada WalikotaJakarta Timur mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milikPenggugat Rekonvensi.

., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Timuryang mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H.

Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., yangditujukan kepada Walikota Jakarta Timur No. 13/UMP/VII/09 tanggal 06 Juli 2009 yangmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T. 121 ;2. Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota JakartaTimur yangmempermasalahkan ljin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T.122 ;3.

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2018,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00 UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.206.813,00 1.684.100 =Rp522.713,00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terimasebesar Rp522.713,00 X 12 bulan = Rp6.272.556,00;6.

Menghukum Tergugat membayar selisih upan pada Tahun 2019,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00; UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00 1.684.100 =Rp699.920, 00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terimasebesar Rp699.920,00 X 9 bulan = Rp6.299.280,00;7.

Putusan Nomor 38 P/HUM/201910.11.12.a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;b. bagi daerah yang sudah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya:e Berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi dari pada besaran UMP tahun berjalan;e Berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahunsebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahunberjalan;Bahwa dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus lbu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004

Putusan Nomor 38 P/HUM/2019(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernurtidak dapat menetapkan UMSP;(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun beralan;b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya;1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi daripada besaran UMP tahun beralan; atau2. berlaku UMP tahun beralan, jika besaran UMSP. tahunsebelumnya lebih rendah

daripada besaran UMP tahunberalan;Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, telahdilaksanakan pengkajian mengenai sektor unggulan yang hasilnya telahditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) objek permohonan keberatan a quo;Bahwa oleh karena hasil kajian telah menetapkan adanya sektorunggulan, maka Gubernur DKI Jakarta memulai proses penetapan UMSPyang diawali dengan dikeluarkannya surat perihal Penyampaian HasilPerundingan/Kesepakatan Upah Minimum Sektoral Provinsi oleh PemerintahProvinsi

Nomor 666 K/Pdt.SusPHI/2018Termohon Kasasi (PUK SPPPSPSI) mengenai perbedaan pendapat perihalpelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), khususnyatunjangan beras yang bersifat natura;Bahwa terkait perselisihan tentang upah, berdasarkan ketentuanPasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan telah menentukan pembayaran upah harus dilakukan denganmata uang rupiah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Upah MinimumProvinsi (UMP) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta