., M.M
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan ASLIZAR NURDIN TANJUNG
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan YUSSUF SOLICHIEN M
3.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPP-PKP) RIAU
4.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPK-PKP) KAMPAR

- HASBULLAH HUTAGALUNG, SHLAWAN- DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) Provinsi Sumatera Utara- DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPK PKP INDONESIA ) Kota Medan- DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA).

Konsolidasi Organisasi PKP Indonesia secara nasional;e Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP IndonesiaTingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;e Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKPIND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKPIndonesia;e Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampaidengan 1 Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentanginstruksi evaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secaraberjenjang;e Hasil Muspimnas PKP Indonesia

Putusan Nomor : 376/Pdt.G/2014/16Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi tingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal

Organisasi PKP Indonesia secara nasional;Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret

Tangga (ART) PKPIndonesia ;Keputusan Keputusan Kongres III PKP Indonesia Tahun 2010 ;Peraturan Partai No. 02 / PP / DPN PKP IND / VIII / 2010 tentangKonsolidasi Organisasi PKP Indonesia secara Nasional ;Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi No. 060 / DPN PKP IND / X/ 2010;Keputusan DPN PKP Indonesia No. 026 / SKEP / DPN PKP IND / XI /2010 tentang Tata Tertiob Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia ;Hasil Rekornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni

2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang Instruksi EvaluasiHasil Pileg 09 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang ;39e Hasil Muspimnas PKP Indonesia tertanggal 02 04 Maret 2013tentang Konsilidasi dan Pembenahan PKP Indonesia di seluruhIndonesia dan di semua tingkat Partai ;e Hasil Rapat Evaluasi DPP PKP Indonesia Sumatera Utara tentangEvaluasi DPK PKP Indonesia tertanggal 24 Juni 2014 ;e Surat DPK PKP Indonesia Kota Medan Nomor : 032 / DPK PKP IND /MDN / VII / 2014 tentang Usulan Revisi

Pembanding/Penggugat : PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA
Terbanding/Tergugat : HARIS SUDARNO

PUTUSANNOMOR 581 /PDT/2019/PT DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut :PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA,berkedudukan di Jalan Diponegoro No.63, Menteng,Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepadaIntanul Arifah, S.H., M.M.

Biaya Dinas kader PKP Indonesia dari daerah ke Jakarta gunamelakukan klarifikasi secara langsung sebesar Rp. 1.903.500,00(satu juta sembilanratus tiga ribu limaratus rupiah) (Bukti P12) ;2. Biaya lokal transportasi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu jutalimaratus ribu rupiah) (Bukti P13) dan ;3.

Bahwa dalam uraian lain, PENGGUGAT menyatakan pada pokoknyagugatan diajukan terhadap TERGUGAT karena TERGUGAT mengakuakusebagai pengurus PKP Indonesia dan melakukan konferensi pers pada tanggal17 April 2018 yang menimbulkan keresahan ditubuh Pengurus dan Kader PKPIndonesia;3.

Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas uraianuraianPENGGUGAT tersebut dan mensumir PENGGUGAT untuk membuktikan jikaTERGUGAT bukan sebagai pengurus PKP INDONESIA dengan jabatan sebagaiKetua Umum dan telah pindah/duduk sebagai anggota Dewan Pakar DPP PartaiGolkar;4.

Cut Meutia, No.18, Menteng, Jakarta Pusat,TERGUGAT selaku Ketua Umum DPN PKP INDONESIA dengan didampingiunsur pimpinan DPN seperti Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara,KetuaKetua, Wakilwakil Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, Pengurus DPNdan Kader partai, memberikan penjelasan tentang ketidak benaran pemyataanProf. DR. A.M.

Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP):Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA);DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA);

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA), suatu badanhukum partai politik yang didirikan dan tunduk padahukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta yangHilm.3 dari 25 him. Put.

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTberalamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng,Jakarta Pusat, yang pada mulanya didirikan pada 15Januari 1999 di Jakarta dengan nama PARTAIKEADILAN DAN PERSATUAN ~ (PKP) lalubermetamorfosa menjadi PARTAl KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan kali perubahan Anggaran.Tangga (AD/ART) lemimpinan, dalam hal inidiwakili oleh Pr. AM Hendropriyono, S.T.,S.H.

Tanda Penduduk Nomor: 317405070545 0005 yang berlaku seumur hidup,selaku Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode2016 2021 dan Dr. Imam Anshori Saleh, S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Jenderal DPN PKP INDONESIAPeriode 2016 2021, sebagaimana Akta Nomor 07tanggal 29 Agustus 2016, tentang PenyempurnaanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPINDONESIA) tahun 2016 dan Akta Nomor 08 tanggal29 Agustus 2016 tentang Keputusan Tim FormaturHim.4 dari 25 him. Put.

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTKongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKP INDONESIA) tahun 2016serta Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016tentang Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN)Partai yang keseluruhannya dibuat dihadapan NotarisDewi Yul Cendera Kasih, S.H.

Kepengurusan PKP Indonesia (vide bukti T II Intv3) dan Surat tentang Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia(uc ourbchl TL.

Penggugat:
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP RI
Tergugat:
Edy Kurniawan

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 2. DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 3. DPK/ DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN 1. KETUA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. NUR SAHIDIN

,M.H
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan ASLIZAR NURDIN TANJUNG
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan YUSSUF SOLICHIEN M
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPP-PKP) RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPK-PKP) KAMPAR

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI

YASDI, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai-RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;

DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 2. DPP/ DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 3. DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN 1. KETUA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. MUHAMMAD YUSUF

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA), suatu badan hukum Partai Politikyang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia,berkedudukan di Jakarta yang beralamat di JalanDiponegoro, Nomor : 63, Menteng, Jakarta Pusat,yang pada mulanya didirikan pada 15 Januari 1999di Jakarta dengan nama PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN (PKP) lalu bermetamorfosa menjadiPARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (PKP INDONESIA) berdasarkanAkta Nomor : 21 tanggal 19 September 2002tentang

Menetapkan perubahan dan penyempurnaan AD/ART PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) ; 15.2. Menetapkan Sdr. Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai KetuaUmum dan Sdr.

Semuel Samson sebagai Seketaris Jenderal PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) PeriodeDUO ie BO ose sere esr reser nresameeetensasameeteBahwa berdasarkan uraianuraian diatas, PENGGUGAT telah melakukanpergantian kepengurusan definitif melalui Kongres Luar Biasa (KLB) sesuaiAD/ART PKP INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam suratTERGUGAT No.

INDONESIA) untuk Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatun Indonesia (DPN PKP INDONESIA)pimpinan Prof.

Permohonan yangdisampaikan Pengugat kepada Tergugat Nomor : 001/DPN PKPIND/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal PermohonanPengesahan Kepengurusan DPN PKP Indonesia Periode 20152020dan AD/ART Hasil Perubahan pada KLB PKP Indonesia Tahun 2016adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DKP PKP INDONESIA LANDAK) KABUPATEN LANDAK,2. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPN PKP INDONESIA ), 3. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT ( DPP PKP INDONESIA KALIMANTAN BARAT ),

B3 Pontianak 78000;MELAWAN:DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA ( DKP PKP INDONESIA LANDAK)KABUPATEN LANDAK, Alamat Jalan Raya Ngabang, Desa HilirTengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (Penginapan Ceria 1),semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang disebut TERBANDINGl;DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN' DANPERSATUAN INDONESIA ( DPN PKP INDONESIA ), Alamat JalanDiponegoro Nomor. 63, Menteng Jakarta Pusat, semula disebut sebagaiTERGUGAT II, sekarang disebut sebagai

IND/V/2014tertanggal 21 Mei 2014 dan Penetapan Sdr Asfrida Ernawati sebagaiPengganti Calon terpilin DPRD Kabupaten Landak daerah pemilihanlandak 2 berdasarkan surat nomor : 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014tertanggal 21 Mei 2014, sedangkan Surat Keputusan Nomor No. 2/DPKPKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 sebagai tindak lanjut suratsurat Nomor : 13/SKEP/DPN/PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei2014.

Barat (DPP PKP Indonesia Kalimantan Barat)sebagai TERGUGAT IV, Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia Landak) sebagai TURUTTERGUGAT dan telah diputus dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Maret 2015 berdasarkanPutusan Nomor :85/Pdt.G/2014/PN.

IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadapPenggugat dan Surat Keputusan Nomor: 14/SKEP/DPN PKP.

di SekretariatDPP PKP Indonesai JI.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

., dandiperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21Nopember 2016, dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia), suatu PartaiPolitik yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia,berdasarkan Akta Pendirian Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Nomor 21, tanggal 19 September 2001, danberdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 421, dan Nomor422, tanggal 4 Nopember 2015, yang dibuat dihadapanRefrizal, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta,

Mayjen (Purn) HARIS SUDARNA, Warga NegaraIndonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(Disingkat DPN PKP Indonesia) Periode 20152020,beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 18, Menteng,Jakarta Pusat 10350;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 256/G/2016/PTUNJKT.2.

M.H., berdasarkan Surat KuasaKHusus Nomor: 005/SK/DPN PKP IND/X1/2016, tanggal 27Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum;2.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat atas nama DEWAN PIMPINAN NASIONAL(DPN) PARTAIL KEADILAN DAN ~~ PERSATUANINDONESIA (PKP INDONESIA);2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugatdalam Register Perkara Nomor : 256/G/2016/PTUNJKT,tertanggal 25 Oktober 2016;3.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DKP PKP INDONESIA LANDAK) KABUPATEN LANDAK, DKK

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DKP PKP INDONESIA LANDAk)KABUPATEN LANDAK, berkedudukan di Jalan RayaNgabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang,Kabupaten Landak (Penginapan Ceria I);2. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPN PKP ~~ INDONESIA),berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng,Jakarta Pusat;3.

Nomor 436 K/Padt.SusParpol/20 16Nomor: 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, sedangkanSurat Keputusan Nomor Nomor 2/DPKPKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari2015 sebagai tindak lanjut surat surat Nomor: 13/SKEP/DPN/PKPIND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKPIND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 .

,Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPP PKP Indonesia Kal Bar) sebagai Tergugat IV, DewanPimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKPIndonesia Landak) sebagai Turut Tergugat dan telah diputus dalampermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor: 85/Pdt.G/2014/PN.

NALIH bin SIMAN, DKKlawanYAYASAN PENDIDIKAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN (PKP) JAKARTA, DKdanDINAS PEKERJAAN UMUM JAKARTA, DKK

., dankawankawan, Para Advokat pada "Nengah Sujana & Rekan LawFirm, beralamat di ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan RayaPasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.Lawan:YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK KARYAPEMBANGUNAN (PKP) JAKARTA, berkedudukan di JalanRaya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, KecamatanCiracas, Jakarta Timur, diwakili oleh Drs. KH. Amidhan, danDr. H.

., dan kawan, Para Advokat,berdomisili hukum di Jalan Raya PKP, Kelapa Dua Wetan,Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Agustus 2018;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, berkedudukan Jalan Medan Merdeka SelatanBlok 89, Jakarta Pusat, diwakili oleh Anies Baswedan,Ph.D., Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Fadjar, S.H., M.Si.

KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, berkedudukan di JalanRaya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,Jakarta Timur;3. KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,berkedudukan di Jalan DR.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk menghentikankegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama/MTs PKPdan SMK 2 PKP yang dilakukan di atas tanah milik Siman bin Butun;10. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il atau siapapun juga yangmendapat Surat Perintah Kerja dari Tergugat dan atau Tergugat IIuntuk menghentikan pembangunan Gedung Sekolah Tinggi KesehatanJayakarta;11. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tundukkepada isi putusan ini;12.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk menghentikankegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama/MTs PKPdan SMK 2 PKP yang dilakukan di atas tanah milik Siman bin Butun;3. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II atau siapapun juga yangmendapat Surat Perintah Kerja dari Tergugat dan atau Tergugat IIuntuk menghentikan pembangunan Gedung Sekolah Tinggi IlmuKesehatan Jayakarta;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 26/I-13/PKP.RI-SB/VIII-2022 Tentang pemberhentian Saudara H. Yasdi, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

3.

Pembanding/Tergugat : Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP

SAHID
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.NUR SAHIDIN

FRANS BUNGARAN SITANGGANG, S.E VS DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPK PKP INDONESIA) KOTA PEMATANG SIANTAR,, DK

DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPK PKP INDONESIA) KOTAPEMATANG SIANTAR, diwakili oleh Ketua DewanPimpinan Kota PKP Indonesia Kota Pematangsiantar,Jimmy Elison Masito Purba, beralamat di Jalan PisangSitabar 4 Sibatubatu Kota Pematangsiantar;2.

DEWAN PIMPINAN PROPINSI PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA)SUMATERA UTARA, diwakili oleh Ketua DewanPerwakilan Provinsi PKP Indonesia Sumatera Utara, IrJuliski Simorangkir, M.M., beralamat di Jalan RestuNomor 186 Kota Medan;3. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA),diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKP, Prof.Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt.Sus.Parpol/2018DR.

Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 026/SK/DPK PKP IND/VII/2017 Tentang PemberhentianPenggugat Dari Keanggotaan Partai PKP Indonesia tanggal 17 Juli 2017adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan denganketentun hukum yang berlaku;3.

Menyatakan demi hukum bahwa Surat Nomor 025/DPK PKP IND/PMS/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan Tergugat perihalPersetujuan Pergantian Antar waktu yang ditujukan kepada TurutTergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Padt.Sus.Parpol/20184.

- Djerman Sitepu alias Jerman Sitepu- Idris Sardi SitepuLAWAN- Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara

dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera UtaraNomor : 20/SKEP/DPP PKP IND/SU/X1V2012 tanggal 01 Desember 2012dengan susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Karo MasaBakti 2011 2016 adalah sebagai berikut :.

Indonesia ProvinsiSumatera Utara) Nomor : 20/SKEP/DPP PKP IND/SU/XIV/2012 tanggal 01Desember 2012, Tergugat telah mengganti secara total susunan personaliaDPK PKP Indonesia Kabupaten Karo dengan Sdr.

Peraturan Partai Nomor : 02/PP/DPN PKP IND/VIII/2010 tentang KonsolidasiOrganisasi PKP Indonesia secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam :1.

2008 tentang Partai Politik;+ Pasal 15 ayat (1) , (2) dan (3) Anggaran Dasar (AD) PKP Indonesia;+ Pasal41 ayat (2) dan (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP Indonesia;** Keputusan Kongres Ill PKP Indonesia Tahun 2010 di Asrama Haji, JakartaTimur, tertanggal 10 13 April 2010;* Pasal 18 ayat (1), (2) huruf (b), (3), (4) huruf (a), (5), (6) huruf (a), dan ayat(7) Peraturan Partai Nomor : 02/PP/DPN PKP IND/VIIV2010 tentangKonsolidasi Organisasi PKP Indonesia secara nasional;+ Pasal 20 ayat (1), (2), dan

ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (8)Peraturan Partai Nomor : 0O2/PP/DPN PKP IND/VIIV2010 tentangKonsolidasi Organisasi PKP Indonesia secara nasional;* Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor :026/SKEP/DPN PKP IND/XV2010tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi Dewan pimpinan Provinsi PKPIndonesia;* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia Tingkat ProvinsiNomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;** Keputusan Rapat Harian Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPP PKP

KETUT SEKAWAN
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.MUHAMMAD YUSUF