HENDRI ARIANTO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Demokratsejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRDKota Bengkulu periode Tahun 2009 5. Bahwa mengacu pada konsideran objek sengketa point b, di sebutkanbahwa adapun yang menjadi alasan dilakukannya PAW adalah karenaSdr.

BuktiP5 : Surat DewanPimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor : 34/INT/DPP.PD/IV/2010 tertanggal19 April 2010 perihal InstruksiPelaksanaan PAW Anggotaanggota DPRD ProvinsiBengkulu (fotocopy darifotocopy) ;. BuktiP6 : Surat DewanPimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor : 141/INT/DPP.PD/VII/2010 tertanggal12 Juli 2010 perihalPenundaan Proses PAW(fotocopy darifotocopy) ;7.

Bukti T.II Intv15Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AtasNama Hendrik Hutagalung Kepada Ir.

dari Hendrik Hutagalung bahwa proses PAW akan terjadi diPartai Demokrat, dimana inti surat itu bahwa Ir.

karenaia dipecat itu dan itu ada suratnya ;Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi bertemu dengan DPP Demokrat,lalu Komisioner KPU membuat surat resmi yang ditandatangani olehBahwa Saksi tahu di saat pertengahan proses PAW berjalan, ada suratDPP yang meminta penundaan PAW ;Bahwa Saksi menerangkan selama proses PAW berjalan yangmenjadi pimpinan di DPD Partai Demokrat Provinsi saat itu adalahDian Sakhroza sebagai Plt.

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

PartaiBintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal:Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.

Surat Nomor: 105/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal 12Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. AlgunAsdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;c. Surat Nomor: 106/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal 12Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr.

Algun Asdiantodan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) AtasNama Sadr. Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie RisthyFLe yang telah membuat dan mengirimkan :a. Surat Nomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012 tertanggal 10Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: PengantarRekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Sri MarhaeniW, SH kepada Ahmad Birwansyah ;b.

PartaiBintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal:Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.

Algun Asdianto dan RekomendasiPergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Sdr. AlgunAsdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R. yang telah membuat dan mengirimkan :a. Surat Nomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/O1 Mei 2012M, Perihal: Pengantar RekomendasiPenggantian Antar waktu (PAW) Sadr. SriMarhaeni W, SH kepada Ahmad Birwansyah ;b.

PAW harus mengumpulkan kelengkapanpersyaratan dan saksi yang bertugas mengumpulkan persyaratan PAWdi DPRD;Bahwa prosedur untuk menjadi PAW adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnyva PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan

adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnya PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan ke KPU kembali dan setelah dinyatakanlengkap persyaratannya maka akan keluar SK Gubernur; Bahwa untuk menjadi PAW maka partai akan

membuatkan suratrekomendasi atas nama calon PAW tersebut dan apabila diketahui adakendala dengan calon PAW anggota DPRD dari fraksi maka partaimempunyai kewenangan untuk menunda sementara atau untukmerekomendasikan nomor urut suara terbanyak berikutnya; Bahwa betul Tergugat saat ini menjadi PAW DPRD kota Banjarbaru dikomisi ll dari partai PPP; Bahwa sepengetahuan saksi jika proses PAW Tergugat sudah sesuaidengan prosedur; Bahwa sepenglihatan saksi jika betul Tergugat menderita penyakit strokenamun

sudah menjadi keputusan KPU berdasarkanurutan suara terbanyak pemenang pemilu;Bahwa prosedur untuk menjadi PAW adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnya PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan ke KPU kembali dan

., SH.menerangkan lebih lanjut jika untuk menjadi PAW maka partai akanmembuatkan surat rekomendasi atas nama calon PAW tersebut dan apabiladiketahui ada kendala dengan calon PAW anggota DPRD dari fraksi makapartai mempunyai kewenangan untuk menunda sementara atau untukmerekomendasikan nomor urut suara terbanyak berikutnya;Menimbang, bahwa mengenai surat kesehatan Tergugat yaitu bukti T3sebagai persyaratan untuk PAW yang dipermasalahkan Penggugat dilihat dariisinya tidak menerangkan keadaan sehat

PAW terhadap Penggugat tanpa disertaidengan alasan dan pertimbangan hukum mengenai PAWA serta upayamempertemukan Penggugat dan Tergugat I.Bahwa setelah Tergugat I mendapat surat nomor : 141/EXT/DPD.PD/ITX/2007tanggal 05 September 2007 dari tergugat II yang isinya memberikan persetujuandan memerintahkan Tergugat I segera membuat surat pengajuan PAW, makaTergugat I selanjutnya membuat surat nomor : 006/DPC.PD/BJN/X/2007tertanggal 20 Oktober 2007 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD dari PartaiDemokrat

permohonan PAW yang diajukan oleh Tergugat Ikepada Turut Tergugat yang telah dikirimkan oleh Turut Tergugat kepada KPUKabupaten Bojonegoro tidak bisa diproses karena pengajuan PAW tersebut tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan undang undang.

2007 yang ditujukan kepada2829Tergugat II agar mendapatkan menyetujui PAW yang dilakukan terhadapPenggugat adalah perbuatan melanggar hukum;Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat IJ mengeluarkan surat nomor : 141/EXT/DPD.PD/IX/2007 tanggal 5 September 2007 perihal PAW anggota DPRDKabupaten Bojonegoro tanpa dasar hukum dan tanpa melakukan klarifikasikepada Penggugat mengenai usulan PAW Tergugat I dan secara sepihakmenyetujui PAW Penggugat yang jelas jelas masih sebagai anggota partai dantidak pernah

Isi Surat Tergugat III tersebut menyebutkan bahwa Tergugat IIprinsipnya menyetujui PAW yang diusulkan oleh Tergugat I.

perihal Persetujuan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

.- 1 (satu) buah Kendaran Roda Dua jenis Honda Scoopy DA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesin JFW1E1257671;- 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda Scoopy DA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesin JFW1E1257671;Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI alias BLACK bin RIBUT SUKIJO.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

SUMARTI nomor rangka: MH1JFW119FK264516 nomormesin: JFW1E1257671;> 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka:MH1JFW119FK264516 nomor mesin: JFW1E1257671.Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI Als BLACKBin RIBUT SUKNO;4.

SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesinJFW1E1257671; 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An.

SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesinJFW1E1257671; 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516nomor mesin JFW1E1257671;Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI aliasBLACK bin RIBUT SUKIJO.6.

Tergugat III;Bahwa kami menambahkan dalil posita baru yakni:"Bahwa surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan ditandatanganioleh pimpinan partai definitif yang dipilih secara musyawarah partai ditingkatkabupaten, melainkan PAW tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT)yang ditunjuk sepihak oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai yang secara organisasitidak dapat mengambil kebijakan termasuk melakukan PAW kepada Penggugat.Bahwa menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

dan Pengusulan Penetapan PAW terhadap Penggugat sebagaianggota DPRK Pidie sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap ;DALAM POKOKPERKARA:.e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan Tergugat I bukan perbuatan hukum;e Menyatakan Tergugat I berwenang menurut hukum mengusul PAW terhadapPeng gugat:e Menyatakan sah menurut hukum surat Nomor 02/Eks/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW terhadap Penggugat sebagai

Penggugat dan pada tanggal 21 Januari 2013Tergugat II menerima surat dari Penggugat dengan Nomor : Istimewa perihalSanggahan terhadap surat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas namaZakaria H.M.

/28/2013 tanggal 7 Februari 2013meminta kepada Tergugat I untuk melakukan perbaikan nama calon PAW danpada tanggal 11 Februari 2013 tergugat I dengan suratnya Nomor: 07/Eks/PAWSGL/XII/2013. menyampaikan kembali kepada Tergugat II perbaikan namacalon PAW dan pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat Il menyampaikankembali perbaikan nama calon PAW kepada Tergugat HI untuk diverifikasidengan suratnya Nomor: 171.1/34/2013 dan pada tanggal 19 Februari 201317Tergugat II menerima surat hasil verifikasi dari

Tergugat II denganNomor:270/63/2013, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRK Pidie dari Partai SIRA dan pada tanggal26 Februari 2013 Tergugat IImenyampaikan Usulan Pengganti Antar Waktu Penggugat kepada GubernurAceh melalui Bupati Pidie dengan suratnya Nomor:171.1/50/2013 perihalUsulan PAW Anggota DPRK Pidie, karena Tergugat II tidak ada alasan untuktidak meneruskan Pengganti Antar Waktu Penggugat karena sudah ada hasilverifikasi dari Tergugat III yang menyatakan bahwa PAW Penggugat

Ditegaskan secara lisan oleh Sekjen DPP sebagai mandat Ketua DPP PNIMarhaenisme pada tanggal 17 Agustus 2013 dalam Rapat Konsolidasi Partai danPeringatan Hari kemerdekaan R.I , bahwa PNI.Marhaenisme atas Keputusan DPP PNI. .PNI.Marhaenisme mencabut SK PAW dan Pembatalan PAW terhadap seluruhAnggota DPRD se Bali yang pernah diajukan PAW dengan dasar alasan HasilKeputusan Jajaran DPP PNI.Marhaenisme dengan menimbang1.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 ; Bagi DPD atau DPC PNI.Marhaenisme

pengurus DPP adalah Pembatalan PAW yang dilegalisir dengan SK DPP PNI.PNI.Marhaenisme dimaksud .

Penggugat ; Di internal PNI.Marhaenisme yang berwenang melakukan PAW adalah DPP PNI Marhaenisme bukan DPC PNI.Marhaenisme.

Dan Pengurus DPC Kabupaten Karangasem tidak melakukan keberatan ataspembatalan PAW dimaksud atas nama seluruh DPRD perwakilan PNI.Marhaenisme seluruhBali juga digugurkan dengan : 1. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2666/T.Pem tanggal 13 Agustus 2013perihal Pembatalan PAW Penggugat ;2.

pembatalan PAW Ketua DPC PNI.M KabupatenKarangasem merupakan pelanggaran AD/ART PNI.M.

Penerbitan obyek gugatan pada dasarnya hanya bersifat formalitasadministratif belaka, sebab wewenang untuk melakukan penyelidikan,verifikasi PAW Anggota DPRD (in casu PAW terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat (vide Pasal 94 ayat (3, 4, 5, 6 dan Pasal95 UU SUSDUK Nomor 22 Tahun 2003 jo Pasal 8 huruf f UU PartaiPolitik Nomor 31 Tahun 2002);b.

Secuil pun, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan DPP / DPK PDK Kabupaten Bulukumba untukmelakukan PAW terhadap Penggugat sudah sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku;c. Demikian ..........c. Demikian pula halnya dengan usul PAW terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba kepada Bupati, yangmengabulkan usul DPK untuk melakukan PAW terhadap Penggugat,diluar wewenang Tergugat untuk memeriksa dan memberikan penilaiankeabsahannya.

) AnggotaDPRD Kabupaten/Kota;Dengan alasan sebagai berikut :Mekanisme PAW yang dilakukan terhadap Penggugat, telah melaluiprosedur dan mekanisme secara berurutan sebagai berikut :a.

Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.

Bulukumba yang isinyamemerintahkan untuk segera melaksanakan PAW sesuai ketentuan yangberlaku;e. Selanjutnya ..........19 Perkara No. 70/2007/P.TUN.Mks20e. Selanjutnya Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Partat PDK Kab.Bulukumba melalui surat Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006,tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Bulukumbadari Partai PDK kepada Pimpinan DPRD Bulukumba, yang pada intinyapengusulan PAW Anggota DPRD Kab. Bulukumba dari Partai PDK;f. Ketua DPRD Kab.

) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas diri Para Penggugat,dengan suratnya Tertanggal 17 Oktober 2013, No. : A229/DPC02/X/2013,Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumenepdari PKNU, untuk selanjutnya akan disebut : Obyek Sengketa;Bahwa, sesuai dengan prosedur Pergantian Antar Waktu anggota DPRD,nantinya yang akan memeroses PAW tersebut adalah Turut Tergugat;Bahwa, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ditarik sebagaipihak Turut Tergugat dalam perkara ini, hanya

), maka Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Para Penggugat juga tidak syah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumenep (Turut Tergugat) tidak berhak memeroses PergantianAntar Waktu (PAW) atas diri Para Penggugat.

Pd.I., perihal :Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dariPKNU, atas nama:a Ir. H. Akhmadi Said. (Penggugat I) dengan calon pengganti antar waktu (PAW)dari Dapil Sumenep I yaitu : Abd. RoI, S.Pd.I.b H. Suroyo, SE.

) AnggotaDPRD Kabupaten Sumenep dari PKNU, Adalah Sah dan Mengikat.3 Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakanProses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat DPC PKNUKabupaten Sumenep, Nomor : A229/DPC02/X/2013 tertanggal 17 Oktober2013 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSumenep dari PKNUatas nama :a Ir.

(Penggugat I) dengan calon pengganti antar waktu(PAW) dari Dapil Sumenep I yaitu : Abd. RoI, S.Pd.I.19b H. Suroyo, SE.

PAW Nomor : 0015/Pdt. P/2017/MsMrdAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTempat/Tgl Lahir.AgamaIslam.SMEA.Wiraswasta.Meunasah Balek Kecamatan Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya.. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON III ;XXXMedan 05 Agustus 1975.Islam.STM.Anggota TNI.Jalan Alamanda Gg.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdPendidikan : SMA.Pekerjaan : Anggota POLRI.Alamat : Gampong Meunasah Balek KecamatanMeureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdKecamatan Meureudu pada tanggal 29 Juli 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Meureudu nomor K.18/Pw.01/271/1994, tanggal 23 Juli 1994..

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuaidengan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohonmemohon kepada Ketua Mahkamah Syariyah Meureudu c/q. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikanPenetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.2.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdBiaya redaksi : Rp. 5. 000,Meteral :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd

PDK/PAW/DP/015/XI/2013 tanggal12 Nopember 2013, perihal Persetujuan i7AW Anggota DPRD Luwu Utara,yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I uritukmelakukan pengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD LuwuUtara;8. Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan seksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD LuwuUtara, sebagaimana dengan surat DPK PDK Kab.

;Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang menandatanganiusulan PAW Para Penggugat kepada DPN PDK, sebagaimana dengan suratDPP PDK Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : PDK/A/KUSU/30/96/IX/2013,padahal pada saat menandatangani surat pengusulan PAW ParaPenggugat tersebut, saudara Ir.

RAFIUDDIN HAMARUNGselaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PDK, padahal usulanpemberhentian sebagai anggota PDK dan pengusulan PAW terhadap anggotaDPRD harus ditandangani oleh Ketua dan Sekretaris DPN, sehingga dengandemikian surat tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untukmengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggotaDPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotan PDK danpengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melaluiprosedur hukum

Anggota DPRDdan Nomor: :PDK/A/KDP/03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang10Penegasan proses PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dariPDK.4.

Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten danKota dari PDK jo Nomor PDK/A/DPDPN/01/VTI/2013 tertanggal 1 Juli2013 tentang Edaran Tentang PAW anggota DPRD dan Nomor ::~PDK/A/KDP/03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasanproses PAW Anggota DPRD Provinsidan DPRD Kab/Kota dari PDK.c.

PAW Noma 351/Pdt.P/2019/MSMrdKabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON V.6. Nama : PEMOHON VITempat/Tgl. Lahir : Xxx, 24082002Agama : IslamPendidikan : SMAPekerjaan : PelajarAlamat : Desa Xxx, Kecamatan Xxx,Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON VI.

PAW Noma 351/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon Il, Ill, IV, V, dan VI, telah berkuasa secarakhusus kepada Pemohon sebagaimana Legalisasi Panitera MahkamahSyariyah Meureudu Nomor xxx/Pdt. P/2019/MS.

PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonanPemohon agar Alm. M. Lidan Daud ditetapkan telah meninggal duniapada 21 September 2019 karena sakit dan Pemohon ditetapbkan sebagaiahli waris dari Alm. M.

PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrdselaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telahdibacakan dalam sidang yang dinyatakan terobuka untuk umum olehHakim tersebut dan didampingi pula oleh Rinaldi. SHI. selakuPanitera , dengan dihadiri oleh Pemohon ;Hakim TunggalMuzhirul Haq. SAgPanitera PenggantiRinaldi.

PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrd

Pada bulan April 2012 Penggugat memberitahuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango atas nama RobbyHunawa untuk mengurus proses PAW dari Penggugat kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolangotanggal 28 April 2012 dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrattanggal 2 Mei 2012, DPC bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten BoneBolango mengusulkan pemberhentian dan PAW dari Penggugat dan Tergugat; Bahwa PAW yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah

menindaklanjutinya ;Bahwa tidak mengetahui tentang PAW berdasarkan surat pengunduran diri daripenggugat.

ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selagiputusan pengadilan terhadap anggota DPR tersebut belum berkekuatan hukumtetap makan PAW tersebut tidak bisa diusulkan dan bisa dipastikan PAW tersebutperolehan suaranya harus dibawa dari anggota DPR yang akan digantinya;> Bahwa pengusulan PAW awalnya adalah mengisi kekosongan kursi kosong daripartai tersebut, dan apabila surat pemberhentian resmi dari anggota DPR yangsudah tidak aktif sudah terbit maka barulah partai tersebut bisa bermohon ke

Saat PAW tersebut oleh karena saksiadalah ketua DPC partai Demokrat yang berasal dari partainya PAW saksimenjelaskan oleh karena Penggugat yang sebelumnya diangkat menjadi anggotaDPR dan pada saat Penggugat menajalaninya tibatiba Penggugat terjerat dalamsatu kasus dan sempat menjalankan hukuman di Lapas Gorontalo jadi sekiranyapartai kami mengusulkan adanya PAW terhadap penggugat saat itu;Bahwa pengusulan PAW tersebut awalnya diusulkan oleh Partai, kKemudian Partaimengusulakn ke DPR kemudian DPR

Safri PUli, menerangkan : Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan proses PAW ; Bahwa pada saat PAW dari Penggugat kepada Tergugat jabatan saksi adalahbertugas di Sekretariat Dewan yang memfasilitasi DPR dan saat itu saksi pernahmelihat surat masuk ke DPR untuk PAW yang diusulakan oleh partai Demokratadalah nama Tergugat, kemudian saksi membuat surat ke KPU; Bahwa secara admisnistrasi suatu pengusulan PAW harus lengkap, apabila surattersebut tidak lengkap maka pengusulan PAW

Samino dan bukanlah berisi pengusulan prosespemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaSamino Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. b.

Nganjuk tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian ataupun Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

Setelah mendapat nama calon PAW dari KPU, makaPimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggotaDPRD yang diberhentikan dan calon nama PAW kepada Gubernuruntuk diterbitkan Surat Keputusan.

Pemohon. 4) Meskipun dalam surat Gubernur Nomor 171/386/011.2/2019 tanggal 8Januari 2019, batas akhir pengajuan usulan PAW adalah tanggal 1Februari 2019, namun usulan PAW An. Pemohon tetap disampaikanoleh ketua DPRD kepada Gubernur melalui Bupati Nganjuk untukmendapat peresmian dan Keputusan dari Gubernur..

PAW ke DPRDKabupaten Nganjuk dengan disertai surat dari Mahkamah Partai.

Sinaga, S.H., M.Kn., dan selanjutnya TergugatIll mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Nomor 003/SPPPAW/ DPCPDS/PSP/IX/2012 tertanggal 26 September2012 untuk dilaksanakan kepada Turut Tergugat;Bahwa Penggugat setelah memperhatikan Surat Keputusan untuk Pergantian AntarWaktu (PAW) tersebut akhirnya diketahui bahwa Tergugat I mengeluarkanKeputusan Pergantian Antar Waktu untuk Penggugat didasari adanya surat usulandari Tergugat III serta juga rekomendasi dari Tergugat

No. 652 K/Pdt.SusParPol/201327 Tahun 2009, dimana jika seandainya benar guod non melakukanpelanggaran namun hingga terbitnya SK PAW untuk Penggugat pihak Tergugattidak pernah memberikan surat teguran I hingga teguran III (terakhir);Bahwa salah satu penyebab/alasan terbitnya SK PAW a quo adalah karenaPenggugat dianggap tidak memenuhi Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Maret2009 antara Penggugat dengan para Caleg tidak terpilih yang salah satunya KayaMuda Simatupang (Calon PAW Pengganti Penggugat) dimana

Padangsidimpuan kecuali hanya SK Pergantian Antar Waktu(PAW), sehingga tentunya Penggugat secara Yuridis tidak akan dapat dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW) bilamana belum diberhentikan sebagai anggotaDPRD Partai Damai Sejahtera Kota Padangsidimpuan;Bahwa selain itu pengambilan keputusan PAW Penggugat sebagai anggotaDPRD PDS Kota Padangsidimpuan oleh Para Tergugat I sampai dengan IIItersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Frans Miko Lubis tidak perlu dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW), namun Para Tergugat sudah menerbitkan SuratKeputusan PAW Penggugat;5 Bahwa perbuatan Tergugat I mengganti Penggugat Antar Waktu (PAW) sebagaianggota DPRD PDS Kota Padangsidimpuan sebagaimana tersebut di atas telahjuga terbukti melanggar Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik ayat (4) yang berbunyi: Dalam hal anggota Partai Politikyang

"Selanjutnya PutusanMahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, Menegaskan "Bahwa menolakgugatan PAW dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo.

Bahwa gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata karenaPenggugat tidak secara jelas menyebutkan pasal berapa yang dilanggaroleh Tergugat dan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD BangkaBarat perinal PAW hanyalah meneruskan surat DPP dan DPD Gerindaperihal PAW Sadr. Heri Eko Indriyanto sebagaimana yang diatur dalamanggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Gerindra;4.

Bangka Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kab.

gugatan tidakmemenuhi Pasal 1865 KUHPerdata karena Penggugat tidak secara jelasmenyebutkan pasal berapa yang dilanggar oleh Tergugat dan surat yangdituiukan kepada Ketua DPRD Bangka Barat perihal PAW hanyalahmeneruskan surat DPP dan DPD Gerinda perihal PAW Sdr.

) Anggota DPRD atasnama Penggugat yang menurut Penggugat adalah tidak sesuai;Bahwa Penggugat sudah diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD;Bahwa yang mengusulkan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Gerindra Bangka Barat;Bahwa Penggugat diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD karena yang pertama adalah minimnya tingkat kehadiranPenggugat pada acaraacara Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra(DPC) Kab.

Bangka Barat;Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat mengajukan gugatantentang usulan pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atasmengirim surat kepada Tergugat III melalui surat Nomor 25/DPP PDS/IX/2013,Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013, pada pokoknyamenyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW) atas nama anggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dan karenanya semua suratsurat yangberkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan kami akan proses secara hukumyang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP.

Rini Puspa Nereng, S.Sos (Penggugat) sebagai alat untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat, sedangkan diketahuinya, bahwaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat bertentangan denganhukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggarhukum (onrechtmatige daad) dan menunjukan itikat buruk, karena telah memprosesPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan cara melawan

yang diusulkanoleh Partai Damai Sejahtera, karena surat yang dikirim oleh Para Penggugat kepadaTergugat I tidak ada relevansinya dengan proses PAW tersebut, semestinya ParaPenggugat legowo menerima usulan PAW tersebut karena yang mengusulkan PAWPara Penggugat ini adalah Partai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila ParaPenggugat tidak mau menerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebutseharusnya Para Pengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahterabukan kepada Para Tergugat.

Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 20092014 dari PartaiDamai Sejahtera, tanggal 28 November 2013.