/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.

Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukumdan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO.Partai5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuaidengan ketentuan dan = perundang undangan~ yangberlaku.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD ProvinsiMaluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat Il adalah merupakan tindakan sewenang wenang danmerupakan perbuatan melawan4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari AnggotaDPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat I yang ditetapkanMelalui :4.1.

Bahwa Tim P2 PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW)YaltU ! 2 nnn nnn nnn nnn nn neem ene nen enennsa. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antarb. TahapPemberkaSan. nnn nnn nnn nnn nnerc. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPPPartai HANURA.;d. Keputusan DPP Partai.

Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasipartai.; Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yangdidapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dankeputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yangCia Pat jase sere eee etBahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundangoleh Tergugat melalui Tim P2 PAW untuk dimintai keterangannyaterkait usulan PAW untukPE NQQUQ AL, jaeseesee eee ene re eee eteBahwa

kepada Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu (P2 PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakartauntuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait21.22.23.24.aos26.pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPD Provinsi Maluku. ; Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku,Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 PAW)memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 PAWuntuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam

PBR Propinsi SumateraSelatan; Perihal: Rekomendasi PenggantianAntarWaktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenLahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.

Surat Nomor: 105/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr. ALGUN ASDIANTO Kepada Sdrl.Defie Risthy R;c. Surat Nomor: 106/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr.

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat di bahas dalamRapat pengurus Harian Dewan Pimpinan Partaisesuai tingkatannya yang khusus di adakan untukitu ;4.

;

2014, perihal: Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Syafrizal/Penggugat oleh DPD Golkar Kabupaten Kampar,dan Surat Ketua DPRD Nomor 170/DPRD/2014/69 Perihal PAW Syafrizalsebagai Anggota DPDRD Kampar) tidak pernah sampai ke tanganPenggugat, artinya patut diduga bahwa ada upaya tidak baik (curang) yangdilakukan oleh pihakpihak yang tidak Penggugat ketahui dengan tujuanagar Surat/Putusan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kampar tidakbisa digugat di Pengadilan Negeri oleh Penggugat;Bahwa sebelum diterbitkan

melakukan pembelaan diri, telah mengusulkan tanpa alasan dandasar hukum yang jelas adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupatan Kampar kepada saudara Drs.

) selakuAnggota DPRD Kampar, yaitu dengan menerbitkan Surat DPD Partai GolkarKabupaten Kampar Nomor B13/GOLKARK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) An.

Akan tetapi dalam proses PAW terhadap Penggugatjangankan diberi kesempatan untuk membela diri, dipanggil dan ditegurpun tidakpernah, baik oleh Tergugat maupun oleh DPRD Kampar melalui BadanKehormatan;Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan dan Replik yang Penggugat ajukanbahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat apapun dariTergugat terkait dengan Teguran, Panggilan, Pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar maupun suratsurat yang berkaitan dengan PAW atas diriPenggugat dan seluruh proses

pemberhentian Penggugat sebagai AnggotaPartai Golkar dan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar adalahproses yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yangdiproses sehingga dengan demikian proses PAW Penggugat menjadi cacathukum dan tidak sah;Hal. 13 dari 15 hal.

Tertanggal 26 September 2013 Perihal : Perihal MohonPersetujuan Pencabutan keanggotaan dan rekomendasi PAW sdr. Yon Sobri, SS.kepada sdr. Usman, SE. Surat Keputusan DPP PBR Nomor : No: 0434/Kpts/DPPPBR/X/2013 tertanggal 7Oktober 2013 Tentang pemberhentian Sdr. Yon Sobri, SS sebagai Anggota PartaiBintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr.Yon Sobri, SS Kepada Sdr.

YonSobri, SS dan Rekomendasi PAW Sdr.

Usman, SE dan Surat Nomor : 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Proses PergantianAntar waktu (PAW) angota DPRD kab. Musi Rawas dari Sdr.

Yon Sobri, SS dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, SSkepada Usman, SE. dan Surat Nomor : 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/201313Tentang Mohon Persetujuan Pencabutan status keanggotaan Sdr. Isa AnsoriAR, SH. Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu( PAW) dari Sdr. Isa Ansori AR, SH. Kepada Sdr.

Yon Sobri, SS danRekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, SS kepada Usman, SE. dan Surat Nomor :313/A/DPWPBRSUMSEL/X/2013 Tentang Mohon Persetujuan Pencabutan statuskeanggotaan Sadr. Isa Ansori AR, SH. Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi danPergantian Antar Waktu ( PAW) dari Sadr. Isa Ansori AR, SH. Kepada Sdr.

Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud telah meninggal dunia terlebih dahulu;Bahwa dengan meninggalnya almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud, maka yang menjadi ahli waris adalahsebagai berikut :Page 3 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg11.12.13.Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Hj.

Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Page 4 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgeA S PSHj. Masrah binti Masni (anak kandung) ;Sodeli bin Masni (anak kandung) ;Masitoh binti Masni (anak kandung) ;Mastikah binti Masni (anak kandung) ;Ahmad Suradi bin Masni (anak kandung) ;Muhamad Nasir bin Masni (anak kandung) ;6.

Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P2 ;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanto/Masitoh, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,Page 5 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clgtanggal 15 November 2011. Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P3 ;.

Penggantungan Baru, RT.003 RW. 014, KelurahanPage 6 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgJombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Biaya materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 691.000,(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Page 14 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg

Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;16.

surat dari Tergugatl, Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011, tanggal 15 Oktober2011 tentang Pemberitahuan PergantianAntar Waktu (PAW), dan Tergugatllltentang Persetujuan Pergantian AntarWaktu).

tindakan TergugatIllmenerbitkan Surat PersetujuanPergantian Antar Waktu (PAW), dengansurat tanggal 14 Oktober 2011, Nomor1401/IN/DPP/X/2011, kepada Tergugatl,menyangkut terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagai PerbuatanMelawan Hukum;Menyatakan Surat Pemberitahuan dariTergugatl Nomor 165/IN/DPC26.03/Xx/2011, tentang Tindakan danPemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW), terhadap diri Penggugat/Lazuardi,SE. sebagai Anggota DPRD Kota Binjaiadalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkanSurat Pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kota Binjaitertanggal 15 Oktober 2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentang Tindakan dan PemberitahuanPergantian Antar Waktu) (PAW) terhadap diriPenggugat/Lazuardi, SE. sebagai Anggota DPRD KotaBinjai dan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkanSurat Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)dengan surat tanggal 14 Oktober 2011 Nomor 1401/IN/DPP/X/2011 kepada Tergugat menyangkut terhadapdiri Penggugat/Lazuardi SE. adalah

Menyatakan Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 15 Oktober2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentangtindakan dan pemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagaiAnggota DPRD adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;4.

dengan PAW ;Bahwa surat Law Firm Mukhlis, Safar & Partners (Kuasa HukumPenggugat) tanggal 3 Februari 2017 tidak ;menggugat Tergugat terhadap surat DPC PBB Pidie Jaya Nomor: B010/PCPJSek/05/1438 tanggal 31 Januari 2017 M/2 Jumadil Awal 1438 H( kami sampaikan 2 hari sebelum penggugat mendaftarkan perkara dipengadilan) ;Bahwa Tergugat tidak seenaknya melakukan PAW terhadap Penggugat,tetapi mempunyai alasanalasan yang dibenarkan oleh hukum ( UU No 17Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Bahwa DPC PBB Pidie Jaya juga sudah menerima Surat Instruksi dariDPW PBB Aceh Nomor: A119/PWACEHSek/03/1438 tanggal 19 RabiulAwal 1488 H / 19 Desember 2016 M tentang Instruksi untuk segeramengajukan proses PAW dan Surat DPP PBB Nomor A255/DPPSek/04/1438 h tanggal 23 Januari 2017 M / 24 Rabiul Akhir 1438 Htentang penetapan PAW anggota DPRD Kab. Pidie Jaya yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral ;10.

MUHAMMAD ZAINI :Bahwa Jabatan saksi di Partai Bulan Bintang sebagai mantan Ketua DPCPBB Pidie Jaya dari bulan Agustus 2016 kemudian dibekukan ;Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah hasil pemilihan anggota DPRK Pidie Jaya, dalam hal (PAW)antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa setahu saksi tidak ada wewenang oleh Ketua DPC masalah PAW,Pergantian Anggota dilakukan oleh DPP Pusat,sedangkan DPW dan DPChanya mengusulkan saja ;Bahwa PAW bisa dilakukan Pergantian apabila

) telahdiberi materai secukupnya diberi tanda (T.Ill) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan (PAW) Anggota DRPDKabupaten Pidie Jaya, telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.IV) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Proses Pemberhentian Antar Waktu(PAW) telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.V) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keberatan dan penjelasan atas suratPartai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya Nomor B005/PCPUJSEK/04/1438/ tanggal 04 Januari 2017 Perihal (PAW) Penetapan (PAW

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokperkara ini lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih akan menguraikanbagaiaman proses penyelesaian sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW)atau Prosudur secara hukum yang harus ditempuh oleh setiap warga negeraRepublik Indonesia yang mengalami permasalahan Penggantian Antar Waktu(PAW) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah PartaiPolitik adalah organisasi yang bersifat

tugastugasnya sebagaianggota legislatif atau dihapuskan hakhaknya sebagai anggota partai karena dicabutKartu Tanda Anggotanya oleh Partai Aceh atau melakukan perbuatan tercela, olehkarena itu tidak ada dasar bagi Tergugat I, II mengusulkan kepada Tergugat IV, V danVI untuk melakukan PAW selanjutnya menunjuk Tergugat III sebagai PAW atas diriPenggugat;9 Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah untuk melakukan PAW yangditerbitkan oleh Tergugat I atas usulan Tergugat II, Penggugat telah melakukansanggahan

Nomor : 008/DPA/PA/IV/2008;e Adanya bukti penzaliman, diskriminasi serta pemaksaan kehendakkepentingan pribadi dalam hal proses pengusulan PAW terhadap diriPenggugat kepada Sdr.

Oleh karena itu surat keputusan PAWyang diterbitkan oleh Tergugat I secara juridis tidak dapat dijadikan sebagai dasarPAW atas diri Penggugat, dengan alasan hukum surat PAW yang diterbitkan TergugatI secara administratif cacat formil dan keliru masa pemberlakuannya;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat dariTergugat II agar melakukan PAW atas diri Penggugat sangat bertentangan denganTATIP DPRK Aceh Tengah, karena belum pernah dilakukan penjadwalan PAW olehBadan Musyawarah

DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan pembahasan PAW lewatsidang paripurna.

)sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006 antara JamesO.Watung Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amarputusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPP Partai Pelopor di KotaKupang Propinsi NTT yang memutuskan

Pada hal dalamsurat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 TERGUGAT menyatakanbahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaanpemenuhan persyaratan calon pengganti atarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 untukditeruskan kepada DPRD Kota Gunungsitoli.

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli mengajukan suratkepada Tergugat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5Maret 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoll.b.

(PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota GunungsitoliSekretariat DPRD Kota Gunungsitoli menyampaikan suratkepada Tergugat Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tanggal1 April 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota GunungsitoliTergugat membalas surat Sekretariat DPRD KotaGunungsitol tersebut dengan surat Nomor : 182/PL.01.5SD/1278/KPUKot/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihalPergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoliPimpinan

Nomor 167/PL.01.5SD/1278/KPUKot/III/2019tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar KotaGunungsitoli.

Bahwa adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utaratanggal 28 Februari 2019 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.4);. Bahwa adanya Surat Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Nomor :170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal : PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.);.

Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah penggugat telahmengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepada Tergugatl.

Anggota DPRD Kabupaten ManggaraiBarat menanggapi surat Tergugat atau DPW PBB Nusa Tenggara TimurNo : A001/PWPBBSek/1/2017, tanggal 12 Januari 2017, tentang MohonRekomendasi PAW Anggota DPRD dalam tanggapannya yang berupapenegasan oleh Tergugat Ill atau DPP PBB bahwa PAW Anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat menjadi kewenangan DPC Partai BulanBintang dan agar Tergugat atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur segeramelakukan koordinasi melanjutkan proses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIIV2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Mangarai Barat.b. Suratnya bernomor : B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berprihal : Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Mangarai Barat.c.

Surat Rekomendasi/usulan dari institusi di atasnya.(4) Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatifdisesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku.(5) Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif tersebut ditandatangani Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai Bulan Bintang.Bahwa dengan diterbitkannya SK Pergantaian Antar Waktu (PAW) untukPengugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP

Foto copy Surat DPW PBB NTT Nomor B.017/DPW NTTSek/X/2016 tanggal12 Desember 2016, perihal Mohon Penjelasan PAW ADPRD, yangselanjutnya diberi tanda bukti P7;. Foto copy Surat DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/255/X1V/2016tentang penjelasan PAW bagi Anggota DPRD atas nama Agustinus Galut,yang selanjutnya diberi tanda bukti P8;.

Indra Indrawan bin Idung, Umur 46 Tahun (Bandung 17 Mei 1970), AgamaIslam, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Jalan Sagerat Weru Dua RT.007Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.1RW.003 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota BitungProvinsi Sulawesi Utara. NIK:7172031705700001. Selanjutnya mohondisebut sebagai Pemohon IV;5.

Bahwa pada 28 November 1959 telah dilangsungkan pernikahan, antaraseorang lakilaki yang bernama Bapak (IDUNG bin IDI WINATA ATMAJA)Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.2dengan seorang perempuan bernama Ibu (EMI PATMI binti SUMADIPURA)di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukunnikah, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 03/DN/III/2016 tertanggal16 Maret 2016;.

EMI PATMI binti SUMADIPURA (lsteri);Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.32. HENDI EFENDI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);3. TEDI SETIADI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);4. WINI PURNAMASARI binti IDUNG(Anak Kandung Perempuan);5. INDRA INDRAWAN bin IDUNG(Anak Kandung Lakilaki);6. RULI RAHADIAN bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum IslamPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.410.Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Bapak (IDUNG bin IDIWINATA ATMAJA) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah danbangunan yang terletak di Jalan Sukagalih Gg. Sukabakti VI No.145A RT.005RW.003 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ProvinsiJawa Barat, Persil No.200 D.IV.

Subhan Fauzi, S.H.Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.15Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Komarudin, M.H. DR. H. Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Perincian biaya : 1. Pendaftaran : Rp 30,000,2. Biaya Proses : Rp 50,000,3. Panggilan : Rp 70.000,4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.17

PAW Nomor : 0015/Pdt. P/2017/MsMrd3. NamaTmpt/TglLahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON III.Xxx 15071973.Islam.SMEA.Wiraswasta.Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya..Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;PEMOHON IV.Medan 05 Agustus 1975.Islam.STM.Anggota TNI.Jalan Alamanda Gg.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd6. NamaTempat/Tgl Lah :AgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON VI.Xxx 25051987.Islam.SMA.Anggota POLRI.Gampong Xxx Kecamatan Xxx, KabupatenPidie Jaya.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdsurat permohonan hanya ditanda tangani oleh Pemohon , Ill danPemohon V saja.. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Muhammad binWalad yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUAKecamatan Xxx pada tanggal 29 Juli 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx nomor K.18/Pw.01/271/1994, tanggal 23 Juli 1994..

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdAceh. Kabupaten Pidie Jaya, telah dinazegelin oleh Pegawai Pos dandilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syariyah Xxx kemudian dicocokkandengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.3 ;4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 163/203/MB/02016, tanggal01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Xxx, dan diberikode P.4 ;5.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdDra. Rubaiyah M. Syauqi. SHI. SH. MHMuzhirul haq. SAgPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 150. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd

Yon Sobri, S.S,sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi PenggantianAntar Waktu (PAW) dari Sdr. Yon Sobri, S.S, Kepada Sdr.

Isa Ansori, AR. sebagaiAnggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari nama Sdr. Isa Ansori, AR. kepada Sdr.

) kepada Dewan Pimpina Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan Nomor 082/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober2013 Perihal: Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRDKab.

Usman, S.E, dan SuratNomor 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal:Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRD kab. MusiRawas dari Sdr. Isa Ansori, AR, S.H, .

YonSobri, S.S, dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd4. Pemohon IV (Anak Kandung/Pemohon IV)5. Pemohon V (Anak Kandung/Pemohon V)6. PEMOHON VI (Ayah Kandung/Pemohon VI)5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd3.2. Pemohon Il (Anak Kandung)3.3. Pemohon Ill (Anak Kandung)3.4. Pemohon IV (Anak Kandung)3.5. Pemohon V (Anak Kandung)3.6. PEMOHON VI (Ayah Kandung Almarhum)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 94/2009/RB/I/2017, An.PEMOHON VI, tertanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KeuchikGampong Xxx. Kecamatan Xxx. Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya olehKetua Majelis Hakim diberi kode P.2 ;3. .

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 200. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd

Menyatakan hukum penerbitan Keputusan Dewan Pengurus Nasional PDK(Partai Demokrasi Kebangsaan), Presiden Partai Demokrasi KebangsaanNomor : PDK/PAW/PPS/014/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 beserta segalaProses administrasi PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTTadalah batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;4.

PDK/PAW/PPSJ/014/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Perihal : tentang PAW Penggugat SebagaiAnggota DPRD Provinsi NTT, telah dicocokkan dan merupakanfotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD NTT dengan No.15/DPPPDK/SKT/NTT/V/2013, perihal PAW (Pergantian Antar Waktu)kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT, tanggal 01juli 2013, dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberitanda P7;Fotokopi Surat Perihal : Peninjauan Kembali Proses

Keputusan berupaPergantian Antar Waktu ( PAW);bahwa, terhadap penggugat Pergantian Antar waktu (PAW)nya masihdalam proses;bahwa, Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi masih ada;Halaman 37 dari 45 HalamanPutusan 154/P DT.G/2013/PN.KPG.bahwa, menyangkut kontribusi penggugat terhadap partai makapenyelesaiannya oleh Pimpinan atau Pengurus pada Pimpinan masingmasing, baik Propinsi maupun Dewan Pimpinan Pusat;bahwa, proses PAW dari Pusat dan ada surat teguran terhadappenggugat;bahwa, benar, penggugat sudah

Sumba Barat;bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW itu sudah final atau belum;bahwa, kalau PAW untuk penggugat sudah final;bahwa, saksi kenal dengan Pak Kundrat Marianan Anggota DPRDKabupaten Timor Tengah Selatan;bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Pak Kundrat Marianan yangAnggota DPRD dari Partai PDK Kabupaten Timor Tengah Selatan jugadilakukan PAW atau tidak;bahwa, yang berwenang untuk melakukan PAW adalah Dewan PimpinanNasional (DPN);bahwa, benar, pernah ada proses PAW untuk Penggugat;bahwa,

Daud Umbu DukaKadiwano;e bahwa, alasan PDK melakukan PAW terhadap penggugat adalah karenapenggugat mengundurkan diri;e bahwa, ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut ada dalamAnggaran Dasar PDK;e bahwa, PDK memiliki Lembaga Ombutsman yang tugasnya adalah untukmenyelesaikan masalah yang terjadi secara internal;e bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW terhadap penggugat sudahdilakukan penyelesaiannya oleh Lembaga Ombutsman;e bahwa, saksi tidak tahu mengenai tahapantahapan untuk dapatdilakukan PAW;

Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode masa jabatan20092014.2 Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi PINDAHPARPOL, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK HARUSMENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli 2013Jam 16:55 Wib digedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Bahwa dengan sendirinya setelah terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 maka kepada Tergugat untukmenangguhkan semua Surat Keputusan yang menyangkut tentangProses Pergantian Antar Waktu (PAW

Maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugattidak melaksanakan (PAW) terhadap diri Penggugat yang mananantinya dapat merugikan Penggugat.4 Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhakkonstitusional tersebut, Mahkamah harus' menafsirkan secaraKonstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UndangundangPartai Politik, sehingga tidak menimbulkan persoalan Konstitusionalbaru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR/DPRD.Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut Mahkamah

Konstitusi(MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan(PAW) Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabiladiterbitkan oleh Tergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian danPersetujuan (PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dannantinya batal demi hukum karena bertolak belakang dengan

Maka dariPutusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak melaksanakan (PAW) terhadapdiri Penggugat yang mana nantinya dapat merugikan Penggugat.Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhak konstitusionaltersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara Konstitusional bersyarat tentangPasal 16 ayat (3) Undangundang Partai Politik, sehingga tidak menimbulkanpersoalan Konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggotaDPR/DPRD.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan (PAW)Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabila diterbitkan olehTergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya

November 2011 perihal persetujwan PAW Penggugat dan suratTergugat IIT (DPW PPP Riau) No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat tidaklah sepenuhnyabenar, sebab dasar dikeluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP)berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW16dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar,PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, KecamatanRumbio Jaya dan Kecamatan Tampang dan lainya, usulan

(Vide Bukti)Bahwa KPU Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 8 Desember 2011juga sudah menyatakan bahwa proses PAW penggugat sudah memenuhisyarat (Vide Bukti)Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat I tersebut, pihak KPU KabupatenKampar juga telah mengeluarkan SK No. 057/KPTS/KPUKPR004.435228/XII/2011 tentang penetapan calon terpilih Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kab.

Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.LILIII20;Surat Bupatt Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepadaGubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an.

Surat Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PPP tanggal 23 Nopember 2011perihal Persetujuan PAW DPRD Kampar;b.

Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Riau tanggal 10 Nopember2011 perihal PAW Yuli Akmal, S.Sos36 Bahwa, apa yang dilakukan Tergugat I, II dan II dapat dinyatakanperbuatan melawan hukum yang telah melakukan PAW terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kampar tanpa dasar hukum jelassehingga merupakan persoalan perselisihan Partai Politik; Bahwa, persoalan PAW diri Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah dilaporkan Penggugatkepada Ketua Mahkamah