Ditemukan 4866 data
116 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya
9 — 4
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamterdapat alasan yang sah untuk perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasilmembuktikan dalilnya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasandan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan maka cerai gugatnyadapat dikabulkan selurunhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugattelah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (Bada dukhul)
132 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp602. 136.519;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009822.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
IWAN SETIAWAN
30 — 4
61/Pdt.P/2021/PN Jmbtersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Jambi harus membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon dan berdasarkanpertimbangkan tersebut petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikansebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan(volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka berkaitan dengan biayabiayapermohonan ini selurunhnya
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD JUNAIDI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ANDI AULIA RAHMAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : TOHOM HASIHOLAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : IRAWAN E.M, S.H.
147 — 85
Lain atas nama HAMSYAH= dengan nilaitransaksi selurunnya sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya
sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya sebesar Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta )
tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRIdengan nilai transaksi selurunnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluhtiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan24 Oktober 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilaitransaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 ( seratus dua belasjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17Nopember 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengannilai transaksi selurunhnya
170 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Sari Nengsih binti Amin
Tergugat:
Tedi Supriyadi bin Karya
10 — 0
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya
435 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segalakonsekuensinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114270.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90225/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 untuk selurunhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
277 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2595/B/PK/Pjk/2019Rp60.671.668.162,00 adalah pembelian bahan baku (pasir timah) kepadamasyarakat tradisional yang selurunnya diproses menjadi timah batanguntuk dijual ekspor;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya banding PemohonBanding, sehingga koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesarRp60.67 1.668.162,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut
266 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/12/015/16 tanggal 16 Mei 2016Masa Pajak Desember 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116809.16/2012/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019 yangMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.04/2017
127 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
136 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa lasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
159 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2/7 Februari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
133 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
5.196.263.740Penghasilan Neto (8.674.164.478) (9.436.835.281) 762.670.803 Kompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerutangKredit PajakPajak Kurang Bayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.093740.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila, Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat berpendapatlain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117175.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal O06 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur