Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.

Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.

Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

1/Pdt.G/2011/PAW

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

Saefuddin La Intang diberhentikan sebagai WakilKetua DPRD Kota Parepare;21Bahwa kalau menurut saksi kalau di Lakukan PergantianAntar Waktu (PAW) pasti ada pelanggaran dan sebabnyasehingga Ir. Saefuddin La Intang di PAW karena tidakdisetujui oleh DPW PKS Wilayah SulSel untuk maju sebagaicalon Walikota, tetapi tetap maju;Bahwa Saksi pernah ceritacerita dan menanyakan kepadaIr.

Saefuddin La Intang di PAW setelah mendaftarsebagai calon Walikota di KPU;bahwa menurut saksi sebabnya anggota DPR di PAWkecuali karena meninggal dunia atau mengundurkan diri,jadi menurut saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ir.Saefuddin La Intang di PAW;Bahwa ada surat keputusan PAW terhadap Ir.

Saefuddin La Intangkeberatan di PAW oleh DPW PKS Wilayah karena Ir.Saefuddin La Intang yang membesarkan PKS di KotaParepare ;e Bahwa Ir. Saefuddin La Intang belum pernah mengajukankeberatan ke DPW PKS Wilayah SulSel;e Bahwa menurut Ir.

Saefuddin La Intangsebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare atas persetujuan pengurus Wilayah;Bahwa acuan saksi membuat surat PAW tersebut adalahberdasarkan keputusan hasil rapat PAW saudara Ir.Saefuddin La Intang sebagai Wakil Ketua DPRD KotaParepare;Bahwa pada waktu saksi membuat surat PAW tersebutberdasarkan ada notulen dari hasil rapat yang membahastentang akan diberhentikannya saudara Ir.

Saefuddin La Intang akan di PAW karenamelanggar kebijakan Partai, akan tetapi setelah rapat saksidengardengar dari temanteman saksi bahwa Ir. SaefuddinLa Intang akan di PAW karena melanggar kebijakan Partaidan setelah itu saksi diinstruksikan Ketua untuk membuatsurat PAW;Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat suratberupa SK PKS Nomor : 004/D/SKEP/AS23PKS/III/1434tentang usulan Wilayah yang memutuskan untukmengusung saudara Ir.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

O06 Kelurahan Pamulang Barat KecamatanHal. 1 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan,kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas hartaharta peninggalanHal. 3 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs10.(tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, maka ParaPemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris AlmarhumS. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH.

Bin Surodinomo untuk mengurus segala sesuatu yangHal. 4 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrsberkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo,SH. Bin Surodinomo;3. Menetapkan biayabiaya menurut hukum ;ATAU : Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakitpada Tanggal 03 Desember 2020;Hal. 6 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsBahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anakanak,tetap! karena sakit;Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah, dengan perempuanbernama Wastinah;Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua oranganak;Bahwa kedua orang tua S.

Umi WardahHal. 12 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya :PendaftaranProsesPanggilan PemohonPNBP PanggilanRedaksiMeteralJumlah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00: Rp450.000,00: Rp 30.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdsimpanan yang dimaksud belum ditarik oleh Almrhah Nadariah bintiAbdul Wahab maka oleh karenanya para pemohon bermaksud untukmenarik uang simpanan tersebut pada Bank Aceh Kantor CabangMeureudu dan untuk kepentingan hukum lainnya.6. Bahwa untuk untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkat harus ada penetapan pengesahan ahli waris dari MahkamahSyariyah Meureudu.7.

PAW Nomor 0014/Pdt.

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAbdul Khalid. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000.Jumlah : Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrd

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdsebagai PEMOHON III ;4. Nama : XXXTmpt/Tgl Lahir : Meuraksa/23 Maret 1993.Agama : Islam.Pendidikan : SMA.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Gampong Meuraksa. Kecamatan Meureudu.Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor 0006/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrdXXXPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : 1.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2. Nomor : 161.643176,Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; 3.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T10);3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,atas nama Ir.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.

Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah

dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugatsudah selesai.Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatanPenggugat.8.

Sehingga dengan demikian Organ PKBProvinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilandan Persetujuaan PAW saudara penggugat (Drs. Muh.

Fotocopy Surat Nomor: 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011, Perihal : PersetujuanKembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs.Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberitanda P6;7. Fotocopy surat Nomor : 173/DPC03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu)berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal28 Desember 2011, yang diberi tanda P7;8.

Apolos Agustinus, menggantikanArthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pat.Yepta Berto, S.Th ;Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.

Kaltim Nomor : 55/Advokat/JN/SMD/X1/2013tanggal 29 Nopember 2013, perihal Proses PAW Anggota DPRDKaltim, yang intinya meminta kepada Ketua DPRD Provinsi KalimantanTimur, tidak melakukan proses PAW terhadap para Penggugat, karenaHalaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015adanya proses gugatan para Penggugat sampai adanya Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ;8.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.1.Nomor 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 TentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantang Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SENomor 161.643176 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan menggantikanPdt. Yepta Berto, S.