Ditemukan 8126 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 27-03-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 10/B/2013/PT.TUN.MDN Tanggal 6 Februari 2013 — ARJUS PURNAMA,T, melawan 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU; 2. HENDRI DUNAND
81 — 32
81 — 32
DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPUProv007/2012tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012, kecualisampai adanya penetapan lain yang sah menurut hukum sampai adanya Putusanyang berkekuatan hukum tetap; II. DALAM EKSEPSI: Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Ill.
Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kaur atas namaHendri Dunan, tanggal 10 April 2012;Telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun2008; n anna ee ce ne3. Menyatakan batal kedua objek sengketa berupa:a.
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kaur atas namaHendri Dunan, tanggal 10 April 2012; 4. Memerintah Tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa berupa:a. Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:06/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pemberhentian Anggota KomisiPemilhan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9April 2012; nab.
Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kaur atas namaHendri Dunan, tanggal 10 April 2012; Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 10/B/2013/PTTUNMDN5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat tentangpencabutan kedua objek sengketa:a.
Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kaur atas namaHendri Dunan, tanggal 10 April 2012; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraint sebesar Rp 263.000, (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah); 7.
Register : 22-07-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 109/Pdt.P/2013/PA.Mdn Tanggal 30 Juli 2013 — PEMOHON
44 — 10
44 — 10
Register : 07-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA SENGETI Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Sgt Tanggal 28 Nopember 2016 — PARA PEMOHON
80 — 31
80 — 31
Register : 28-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KUPANG Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.KP Tanggal 30 Mei 2016 — Pemoohon
76 — 27
76 — 27
Register : 06-04-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 25-01-2024
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/G/2023/PTUN.PDG Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat:
Hardianto
Tergugat:
Gubernur Sumatera Barat<br
215 — 146
Hardianto
Tergugat:
Gubernur Sumatera Barat<br
215 — 146
Register : 18-06-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PA PALU Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Pal. Tanggal 13 Oktober 2014 — Abd Gani bin Hado Marjuni
40 — 17
40 — 17
Register : 29-03-2012 — Putus : 16-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 329/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg Tanggal 16 April 2012 — PEMOHON I, II, III & IV
15 — 12
15 — 12
Register : 24-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA PALU Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Pal Tanggal 5 Nopember 2014 — Shafiah binti Hi. Moh Saleh
39 — 52
39 — 52
Register : 28-04-2010 — Putus : 24-05-2010 — Upload : 29-11-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 195/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tanggal 24 Mei 2010 — PEMOHON I & II
17 — 8
17 — 8
Register : 09-01-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PA SERANG Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Srg Tanggal 13 Februari 2014 — Para Pemohon
53 — 11
53 — 11
Register : 20-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PA PALU Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Pal Tanggal 19 Juni 2014 — H. Zubaedah bnti Hamzah
49 — 18
49 — 18
Register : 20-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PA SENGETI Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt Tanggal 6 Maret 2018 — PEMOHON
71 — 37
71 — 37
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA CIANJUR Nomor 0787/P/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 — Para Pemohon
15 — 13
15 — 13
Register : 16-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Sbs Tanggal 9 Juli 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
35 — 8
35 — 8
Register : 04-11-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan MS IDI Nomor 123/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 30 Nopember 2015 — Pemohon I, dkk
64 — 14
64 — 14
Register : 15-10-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA SAMBAS Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.Sbs Tanggal 4 Nopember 2015 — Pemohon I-V & Kuasa Pemohon
144 — 17
144 — 17
Register : 25-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 77/Pdt.P/2014/PA.Bks. Tanggal 10 September 2014 — Pemohon
40 — 0
40 — 0
Register : 28-09-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 23/G/2012/PTUN-PDG Tanggal 28 Nopember 2012 — -ALWISRAL
-BUPATI KABUPATEN AGAM
85 — 0
85 — 0
Register : 15-06-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 09-08-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 539/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg Tanggal 12 Juli 2012 — PEMOHON I, II, III, IV, V, VI
17 — 11
17 — 11
Register : 04-07-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG Tanggal 1 Nopember 2017 — H. ERISMAN, SE
LAWAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
320 — 378
320 — 378
dikaitkan dengan bukti T1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam konsiderannya menimbang tercantumkalimat untuk mengesahkan penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota Padang dan Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD kota Padang, ProvinsiSumatera Barat periode tahun 20172019, sedangkan pada Angaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Gerindra tidak terdapat pasal mengenai segi kewenangan yangmencantumkan kalimat Penggantian Antar Waktu (PAW
) Pimpinan DPRD yang adahanya berupa penetapan dan mengajukan Pimpinan DPRD, sehingga dengan tidak adakewenangan tersebut seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tidakmengeluarkan keputusan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD KotaPadang.