,M.H, dan Dwi Nurroso, S.H, Para Advokat/Pengacara danKonsultan Hukum yang beralamat Kantor Agurtian Renaldy Attorneys andHal 1 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA.

Bahaudin dan tidak ada ahli waris lain yangmasih hidup kecuali para Pemohon karena ayah kandung pewaris sudahmeninggal terlebin dahulu, lagi pula permohonan para Pemohon tidakbertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171huruf (c) Kompilsi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris warisHal 9 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA.

Akil (istri/ Pemohon Il) ;Hal 10 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. ClgHaryadi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon Ill) ;Redi Arisandi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon IV) ;feIndah Rochmawati binti Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon V) ;6. Rizki Ramadhan bin Rohmatulloh (anak kandung/Pemohon VI:4.

Supiyan, S.HHal 11 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. ClgPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.0002. Biaya Administrasi Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 85.000,4. Biaya redaksi Rp. 5000,5. Biaya materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 176.000,( seratus tujuh puluh enam riburupiah)Untuk salinan yang sah dan sama bunyinyaAn.

Panitera,Panitera Muda HukumIda Zahrotul Hidayah,SH.Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohonpada tanggal 31 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.Hal 12 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen Dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar TergugatIl menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh tindakan paraTermohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melaluimekanisme internal partai;c.

., sehingga akhirnya Tergugat IIImengajukan usulan PAW a quo kepada Tergugat IV sesuai Surat Nomor161.3/926.DPRD tanggal September 2011 dan Nomor 161/1984.DPRD tanggal6 Desember 2011 perihal usul PAW, kemudian Tergugat IV memproses usulantersebut sesuai Surat Nomor : 270/218/KPUProv.027/XII/2011 tanggal 30November 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Provinsi Sultraan. H.

, sampai ada keputusan lebih lanjutdari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) yangseharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I ;Bahwa usul PAW sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atas diriPenggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat V sebagaimana termaktub dalamsurat Tergugat III Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentangusul PAW anggota DPRD Propinsi, surat Nomor 161/984.DPRD tanggal 06Desember 2011 dan kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRDtanggal

Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 131 ayat 2 jo Pasal 135 ayat 1 PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2010 ;Yang merupakan ketentuan tentang mekanisme prosedural usulan PAW anggotaDPRD Propinsi oleh Tergugat III sehingga suratsurat Tergugat III tersebut secaraformil cacat hukum ;9 Bahwa demikian juga Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan saksamaserta tanpa melakukan verivikasi baik administrasi maupun factual, antara lainterhadap :1 Alasan PAW yang substansinya

Sultra ;8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/218/KPUProv027/XI/2011 tanggal 30 November2011 tentang Perbaikan Usulan PAW Anggota DPRD Prov. Sultraa.n. H. Sahruddin Buton, SH. ;9 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/231/KPU.

Sahruddin B, SH., tanggal 14 April 2010 ;= Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/INT/ DPP.PD/IV/20101perihal instruksi pelaksaan PAW Anggota DPRD Prov.

PAW Nomor 0037/Pdt.

PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 02 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa pada awal bulan November 2013, Penggugat baru mendapatkaninformasi tentang pelaksanaan PAW terhadap diri Penggugat tersebut,maka dari tanggal 9 November 2013 berusaha untuk mengklarifikasi danmeminta penjelasan kepada Para Tergugat, namun tidak berhasil bahkanterkesan diabaikan. Kemudian pada tanggal 13 November 2013,Penggugat beserta teman Penggugat yaitu Sdr. Sudarmadi mengajukankeberatan pemberian sanksi PAW kepada DPP PAN cq.

Bahwa pemberian sanksi PAW terhadap diri Penggugat adalah tidakbenar karena tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PAN Pasal11 ayat (2) dan Anggaran Rumah Tangga PAN Pasal 9 dan Pasal 68ayat (2), serta pengabaian terhadap keberatan Penggugat terhadapsanksi PAW ini jelas telah melanggar ketentuan Anggaran RumahTangga PAN Pasal 10 dan Pasal 61;7. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 sampai dengan 6 di atas, makajelas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;8.

partai terlebihdahulu, sebelum dilaksanakannya PAW oleh Para Turut Tergugat.

Olehkarena itu, layaklah dinyatakan bahwa suratsurat Para Turut Tergugatterhadap PAW ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;9.

Setelah PemohonKasasi/Penggugat mengetahui hal tersebut dan mengonfirmasinyakebenarannya, ternyata benar telah dilakukan PAW terhadap diri PemohonKasasi/Penggugat dengan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat mangkir darikewajiban membayar kontribusi ke Partai;e Bahwa alasan PAW terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat adalahtidak benar, karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunaikan kewajibantersebut sebagaimana kuitansi pembayaran.

Maar yang telah meninggal dunia karena sakitHal. 1 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrspada tanggal 03 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematiandari Kepala Desa Nomor: 472.1/20/DsRkd/IIII/2020 yang dikeluarkan olehKepala Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, yang bertempat tinggalterakhir di Kp. Rawakidang RT. 004 RW. 001 Desa Rawakidang,Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Bahwa lis bin H.

Maar (Pewaris) dan hinggadiajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagaiahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan atas diri masingmasing ParaPemohon tersebut di atas;Hal. 2 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs9. Bahwa lis bin H. Maar (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidakmeninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;10.

Maar, adalah agamaIslam;Saksi kedua, Suri Sumawi binti Ilhak, mengaku bertetanggal para Pemohon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusanHal. 5 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrskelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiriatas nama lis bin H. Maar (Pewaris); Bahwa lis bin H.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanHal. 8 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusankelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiri atasnama lis bin H. Maar;Menimbang, bahwa pada waktu lis bin H.

Umi WardahHal. 10 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 75.000,00 Panggilan Rp 300.000,00 PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai :Rp 10.000,00Jumlah:Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd8. Fhotocopy Buku Tabungan Bank Aceh Nomor : A. 185075, tanggal 26042016, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh, diberi kode: P.8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa pasal ( 47 ) ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang undangNomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :(1). Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya ;(2).

PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000, (seratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Meureudu pada hari Rabutanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah1439 Hijriyah olen Muzhirul Hag.

PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 15 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 1 dari 11 hal. PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd

Perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwamendatangi kantor DPRD Kapuas Hulu bersama Sdri TERESIA GAME, S.Pd dengantujuan menemui saksi korban Drs SUWARJO untuk meminta penjelasan kepada saksikorban Drs SUWARJO tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) An Sdri TERESIAGAME, S.Pd (Istri terdakwa) dengan membawa foto copy Draft PAW setelah bertemudengan saksi korban Drs SUWARJO, kemudian saksi korban Drs SUWARJOmenjelaskan

kepada terdakwa bahwa draft tersebut benar dikeluarkan oleh DewanPengurus Kabupaten (DPK) Partai PDK dan telah ditanda tangani oleh Ketua Partai namun draft tersebut belum pernah dicap oleh Sdr ALEXANDER PAULUS draftpengajuan tersebut dicap dan diantar sendiri ke kantor DPRD Kapuas Hulu, KPUDKapuas Hulu dan Kantor Bupati Kapuas Hulu tanpa didampingi oleh pengurus partaikemudian saksi korban Drs SUWARJO mengatakan bahwa cap yang terdapat padapengajuan PAW tersebut bukan cap/stempel dari secretariat

Saksi Drs SUWARJOe Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangansehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa terhadap saksi; Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 sekirapukul 14.15 Wib bertempat dikantor DPRD Kapuas Hulu yang terletak di JlAntasari Kec Putussibau Utara, Kab Kapuas Hulu;Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi untuk meminta penjelasankepada saksi mengenai PAW (Pergantian Antar Waktu) An Teresia

tersebut bukan cap/stempel dari sekretariat kemudian Sdri TERESIAGAME, Spd meminta draft pengajuan PAW tersebut untuk dicabut sambilmeyodorkan surat yang dibuat oleh Sekretariat Partai PDK;Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa surat tersebut draftnya bukanseperti yang dibawa Sdri TERESIA tetapi harus ditujukan kepada Sdr PAULUSALEXANDER dan saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu kepadaterdakwa dan istrinya Sdri TERESIA GAME, S.Pd untuk ditelaah dandikonsultasikan kepada Pimpinan Partai yang

ZAHARI tidak puas dan tersinggung dengan penjelasan saksi DrsSUWARJO tentang draft Surat PAW Sdri Tresia GAME S.Pd (istri terdakwa) namunMajelis Hakim berpendapat terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARD Bin H.M.ZAHARI menginsyafi perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit terhadapsaksi Drs SUWARJO karena dilakukan terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARDBin H.M.

AndiNurbai; Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Nomor:PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Halaman 6 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.7.Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Saudaraku Andi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

Kuantan Singingi ;Bahwa terhadap surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut TergugatIl Nomor: PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IIl yangditujukan kepada Tergugat Il Nomor: PAN/03/A/K/KS/031/2018 Tanggal 5Maret 2018 Perihal Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singingi a.n.

AndiNurbai ;Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Nomor:PAN/0307/B/KS/022/V1I/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

Surat Tergugat Nomor : 026/MPPAN/V1/2018, tanggal 17 Juni 2018,Perihal Segera dilaksanakan PAW ;2. Surat Tergugat Ill, Nomor : PAN/03/A/K/KS/031/2018, tanggal 5Maret 2018, Perihal: Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singing! a.n, Andi Nurbai,3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.

Sebagai pihakyang diberikan kewenangan penerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidak terdapat cacat yuridis, yakniterkait kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Terkait dengan kekuranganusulan PAW tersebut, maka Gubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi Tergugat Dewa Putu Mantera);Bahwa memang benar perwujudan kehendak Gubernur dalam menerbitkankeputusan pengesahan PAW tidak sampai kepada mengubah usulan, yang artinyaGubernur tidak memiliki kehendak penuh untuk menentukan siapa yang diusulkan PAWserta alasanalasan untuk memberhentikan antar waktu.

Gubernur juga hanya bersifatpasif dan menunggu, yakni hanya akan memproses jika terdapat usulan pengesahan PAWdari Ketua DPRD melalui Bupati/Walikota, dan sebaliknya tidak akan memproses jikatidak terdapat usulan PAW.

Pelaksana Penelitian Admmistrasi PAW Provinsi Bali, panitia tidak mendapatiadanya surat usulan PAW dari pimpinan Partai PNBK Kabupaten Klungkung,hanyasurat Pengunduran diri Penggugat(vide bukti T1 dan keterangan Saksi Dewa PutuMantera) ; = 22 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnbahwa berdasarkan berita acara kelengkapan administrasi PAW tersebut kemudianGubernur Bali menerbitkan keputusan pengesahan pemberhentian antar waktuPenggugat tertanggal 18 Juli 2013 ;bahwa pada tanggal 31

DPC) PNBK Indonesia Kabupaten tanggal 11 April 2013 perihal Jawaban DPPPNBK Indonesia dan ucapan terima kasih menurut Majelis Hakim surat tersebut bukanmerupakan surat usulan PAW dari partai PNBK Indonesia melainkan berupa ucapanterima kasih partai kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap bukti T 6 berupa berita acara hasil kelengkapanadministrasi PAW atas nama Penggugat yang di dalamnya pada pokoknya menyatakanbahwa kelengkapan berkas administrasi PAW atas nama Penggugat (komang Sumajaya)dinyatakan

Anggaran Dasar Tidak mengatur dan tidakmemberi wewenang pada Pengurus PAW untuk mewakili Koperasi melakukantindakan di dalam dan di luar Pengadilan.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan danupaya yang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan dan upayayang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Meskipunsebagai PAW (Pengganti Antar Waktu) tetapi statusnya tetap sebagaiPengurus, juga mempunyai hakhak dan kewajiban sebagai mana diaturdalam ketentuan tersebut diatas.a.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Dalam Provisi:1.Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PenggantianAntar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari untuksegera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan

tentangUsulan/Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atasdiri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gunungkidul dan atau instansiinstansi terkait;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Pemilihan Umum,Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (PKPU) Nomor 22Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilinan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

PAW Nomor 0016/Pdt.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, An. Para Pemohon masingmasing,yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie Jaya, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Meureudu kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukticocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.1, P2, dan P3 ;2.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdkesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannyadapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yangsaling bersesuaian satu sama lainnya, ditemukan fakta di persidangan bahwapara Pemohon adalah ahli waris sah dari Almrh Hj. Zainabon binti H.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAnwar Yahya. SAgPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 540. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd

Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).

Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.

Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.

Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.

Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.

PAW Nomor 0454/Pdt. P/2018/MsMrdAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon III ;4. Nama : PEMOHON IV.Tempat/Tgl.Lahir : Pidie Jaya/26082010.Agama : Islam.Alamat : Gampong Xxx Kecamatan Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon IV ;5. Nama : PEMOHON V.Tempat/Tgl.Lahir : Pidie Jaya/14032016.Agama : Islam.Alamat : Gampong Xxx Kecamatan Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon V ;6.

PAW Nomor 0459/Pdt.P/2018/MSMrdmana dipertegas kembali oleh para Pemohon~ di persidangan denganmengemukakan dailildalil sebagai berikut ;1.Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Alm. Jafaruddin bin M. Husen ;Bahwa Pemohon Ill, IV dan V masih dibawah umur, dan akandiwakilkan oleh Pemohon selaku ibu kandung dari Pemohon Illsampai dengan Pemohon V, maka permohonan ini hanya ditandatangani oleh Pemohon , IIdan Pemohon VI ;Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm.

PAW Nomor 0459/Pdt.P/2018/MSMrd2. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/11/VII/1996, tanggal 26 Juni1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu,telah dinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh PaniteraMahkamah Syariyah Meureudu kemudian dicocokkan dengan aslinya danterbukti cocok, selanjutnya olen Ketua Majelis Hakim diberi kode P.4 ;3. Fhotocopy Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh KantorKC Meureudu, selanjutnya diberi kode P.5 ;4.

PAW Nomor 0459/Pdt.P/2018/MSMrd Bahwa Alm Jafaruddin ada mempunyai tabungan di Bank BPD Aceh KCMeureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0459/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 31 Oktober 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 11 hal. PAW Nomor 0459/Pdt.P/2018/MSMrd

PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA SkgSipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.6;2. Saksisaksi :Saksi kesatu, Jufri bin Abd.

PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skgberupa Fotokopi Kartu Keluarga dan dua orang saksi yang masingmasingbernama Jufri bin Abd.

PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skgbercerai dengnan Muh.

PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skgbertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa danDrs. H.

PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg

Bahwa surat pemberhentian/ PAW yang dikeluarkan oleh Tergugatuntuk para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukumberdasarkan alasan alasan hukum berikut ini:5.1 Bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah anggota PartaiDemokrasi Kebangsaan (disingkat PDK) yang saat ini merupakananggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa TenggaraTimur Periode 2009 2014;5.2.

Tenabolo, BA darikeanggotaan PDK yang menindak lanjuti Surat DewanPengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaBarat Nomor: 02/DPK/PDKSB/X/2013 tanggal 15 November2013;2) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Jantje K.Tenabolo, BA sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;3) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Agustinus Kaka,SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat

Surat Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/X/ 2013 tanggal 12 November2013;c. Surat Nomor ; PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tanggal 12 November2013;dengan segala akibat akibat hukumnya;3. Memulihkan hak hak Para Penggugat yang berhubungan dengankedudukannya/ jabatannya baik sebagai kader PDK, Ketua DewanPengurus PDK Kabupaten Sumba Barat maupun sebagai anggota anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;4.

)Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa TenggaraTimur, Nomor : PDK/PAW/DP/032/X/2013 tanggal 19 Nopember 2013;Bertanda T5,berupa : Fotocopy Surat Keputusan TentangPemberhantian dengan hormat saudara Jantje K.

Sumba Barat Provinsi Nusa TenggaraTimur, Nomor : PDK/PAW/DP/07/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013;Bertanda T9,berupa : Fotocopy Surat Kuasa Nomor : PDK/A/DP/01/1/2014 tanggal 10 Pebruari 2014; Bertanda T10,berupa : Fotocopy Surat Panggilan Dewan Perwakilanrakyat daerah Kabupaten Sumba Barat, Nomor : DPRD/170/ 147/X2013;Hal. 21 dari 31 Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.atatBertanda T11,berupa : Fotocopy Surat Masalah PAW Nomor : 04/PDKXII/SB tanggal 08 Januari 2014; Bertanda T12,berupa : Fotocopy Surat

Muhammad Sukri adalahagama Islam;Hal. 5 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa agama yang dianut oleh istri, anakanak dan saudarasaudara Drs.Muhammad Sukri, adalah agama Islam;Bahwa anak almarhum Drs. Muhammad Sukri bin Ambo Gau yang bernamaAfiqah Dzatur Reski masih dibawah umur;Bahwa ibu dari Afiqah Dzatur Reski, yang masih dibawah umur yang bernamaKartini binti H. M. Rafi masih hidup;Bahwa anak almarhum Drs.

Muhammad Sukri, bapaknya bernama AmboGau dan ibunya bernama Indo Banri terlebih dahulum meninggal dunia;Hal. 6 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah beristeri selainKartini, S.Pd;Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah bercerai dengnanKartini, S.Pd ;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs.

Muhammad Sukri,adalah agama Islam, begitupula dengan saudarasaudaranya;Hal. 10 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg Bahwa meninggalnya Drs. Muhammad Sukri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya. Bahwa kedua anak almarhum Drs. Muhammad Sukri, masih di bawah umursedangkan ibu dari Annissa Disa Putri sudah meninggal lebih dahulu dansaudara almarhum bernama ST.

Rahmah binti Ambo Gau (Saudara)yn oa fF WNHal. 13 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Drs. Muhammad Suktri.4. Menetapkan Kartini binti H. M. Rafi sebagai wali dari Afiqah Dzatur Reskibinti Drs. Muhammad Sukri dan ST. Rahma binti Ambo Gau sebagai walidari Annisa Disa Putri binti Drs. Muhammad Sukri;5.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg

all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapenetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atasperkara permohonan yang diajukan oleh:Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang, tempat tanggal lahir Bulu, 10September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantidak ada, bertempat kediaman Jin.

Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.

Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW

sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatI, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW

dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW

Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.