:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telahGIUrAIKAN TEFSEBUT Galas: sees enemas ne eneeneeeneemeMenimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formatiet menurut hukum telahdiindahkan dengan sepatutnya serta setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarisurat gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datangmenghadap dipersidangan tanpa

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.C.

dalam bulan April tahun dua ribu dua belasatau setidaktidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Rusunawa Lt. 4 No. 410 Sunter Kodamar JakartaUtara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Il08 Jakarta,telah melakukan tindak pidana:"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

TOMI tersebut adalah benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang sehingga mempunyai nilaiekonomis dan dapat diperjualbelikan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membeli sesuatu benda telah terpenuhi.Unsur Ketiga : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersuratdalam kata diketahui dan delik culpa yang tersurat dalam katakata sepatutnya harus diduga yangkeduanya disenafaskan

Bahwa kendati unsur kesalahan Yang diketahui dan sepatutnya diduga (culpa) ditempatkandiakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui(dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun padakenyataanya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

TOMI.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga Diketahui dan sepatutnya harus didugadiperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, MajelisHakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalampersidangan.

Nomor 3156 K/Pdt/2016Pengadilan Negeri Sleman keterangan saksi Penggugat yaitu saksi JohnyAries Wibisono, saksi Soleh, saksi Tufi Hermani Tunas Wijayatri dan saksiMari Puji Febriyani, sehingga pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Sleman yang tidak sesuai fakta hukum tersebut tidak dapatdipertahankan dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;5.

pertimbangan hukumsecara tidak sebagaimana mestinya karena telah mengambil alihpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman tanpamempertimbangkan bahwa bukti T.l, T.ll, T.lll.3 berupa Nota PenjelasanNomor 27/Ad.AS/P/ 2013 tanggal 27 April 2013 (vide hal. 35 putusan)terkualifikasi sebagai dokumen sans prejudice (Pasal 7 Kode Etik AdvokatIndonesia) sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan bukti padapemeriksaan di pengadilan, oleh karenanya bukti yang merupakan dokumensans prejudice sudah sepatutnya

Nomor 3156 K/Pdt/2016Wibisono, saksi Soleh, saksi Tufi Hermani Tunas Wijayatri dan saksi MariPuji Febriyani maupun bukti P.1, oleh karenanya pertimbangan hukumsedemikian tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di samping itu Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikanpertimbangan hukum tidak cermat dalam memeriksa dan mempelajari buktibukti dan fakta hukum perkara ini maupun buktibukti yang diajukan dalampersidangan sehingga sudah sepatutnya putusan Pengadilan NegeriSleman sedemikian

Nomor 3156 K/Pdt/2016memberikan pertimbangan hukum terkait dengan adanya syarat kecakapanuntuk membuat perjanjian serta tuntutan Penggugat IV/Pembanding III/Pemohon Kasasi Ill atas objek sengketa terkait kepemilikannya sebagaipemilik show room Oto 88 (bangunan yang berdiri diatasnya), olehkarenanya jelas jika Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkanhukumnya dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnyasehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakimtingkat

Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 178 HIR, Hakim karenajabatannya (secara ex officio) wajib mencukupkan segala alasan hukumyang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara sehingga dalamperkara ini meskipun terdapat alasanalasan dan keberatankeberatan yangtidak dikemukakan Para Penggugat serta dalam persidangan terbukti jikadalam perjanjian terdapat adanya penyalahgunaan keaadaan dan telahmelanggar kepatutan dan keadilan maka sudah sepatutnya jika dengankearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanMenimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut diatasmaka unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :1 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena inginmendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan ataumenyembunyikan, menyewakan suatu benda;2 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Menimbang

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau tidak.Menimbang, bahwa agar unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan terpenuhi dalam perkara a quo maka Pasal 480 ayat (1) KUHP menghendakiTerdakwa pada waktu membeli benda sebagiamana terurai diatas mengetahui benda yang dibelinya14tersebut adalah hasil dari kejahatan atau meskipun tidak mengetahui secara pasti benda tersebutsebagai hasil dari kejahatan setidaknya Terdakwa seharusnya sudah dapat memperkirakan

tidak mengetahui secara pasti benda tersebut sebagaihasil dari kejahatan setidaknya Terdakwa seharusnya sudah dapat memperkirakan suatu benda sebagaihasil dari suatu kejahatan mengingat bahwa benda tersebut adalah sebuah sepeda motor yang tandahak kepemilikannya ditandai dalam BPKB dan STNK dan benda tersebut adalah benda bergerak yangsangat mudah berpindah penguasaannya;Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan tersebut diatas yang merupakan keadaan yangdikehendaki oleh unsur Yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanmaka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan maka terpenuhi pula seluruh unsur dalam pasal yang didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum oleh perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, telah ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan

dalam dakwaan Penuntut Umummaka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPyaitu Penadahan,Menimbang, bahwa dikarenakan tindak pidana dalam 480 ayat (1) KUHP adalah jenis tindakpidana yang memuat dua jenis kesalahan yaitu pro parte dolus dan pro parte culpa atau culpoosdelict yang ditandai dengan keberadaan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan di dalam pasal tersebut maka dapat diartikan dengan terpenuhinya

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan aquoyang kurang pihak tersebut sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).C. GUGATAN AQUO PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT ~~ TIDAKMENGURAIAKAN PERISTIWA DENGAN JELAS DAN LENGKAPYANG MELATARBELAKANGI DIAJUKANNYA = GUGATAN(EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).10.

ketikaPenggugat mengakui terjadinya Perjanjian Jual Beli sahamPerseroan milik Penggugat kepada Tergugat tertuangdalam Berita Acara RUPS tanggal 7/9/2012, namunPenggugat menyembunyikan fakta mengenai adanyapersetujuaan mengenai cara dan sumber dana untukpembayaran sahamsaham Perseroan milik ParaPenggugat tersebut yang juga tercantum dalam BeritaAcara RUPS tanggal 7/9/2012.Bahwa karena Penggugat tidak menyampaikan uraianperistiwa yang jelas dan lengkap yang melatarbelakangiGugatannya, maka sudah sepatutnya

Dengan demikian, telah jelas dan terang, bahwa denganadanya tipu daya Penggugat yang telah secara diamdiammenandatangani Perjanjian Pengalihan tersebut sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan pada tanggal 7 September 2012, danPara Penggugat yang telah ingkar janji untukmembebaskan Tergugat, sebagai pemegang saham baru,dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun,maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard).ll DALAM

Tanpaadanya dana progress pekerjaan dari proyekproyektersebut tidak mungkin Tergugat bisa membayar harga jualbeli sahamsaham Perseroan milik Penggugat sesuaidengan cara pembayaran dan sumber dana sebagaimanatelah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dalamRUPSLB tanggal 7/9/2012 yang dituangkan dalam BeritaAcara RUPS tanggal 7/9/2012.Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat tidakdapat dipersalahkan atas belum dibayarnya harga jual belisahamsaham Perseroan milik Penggugat tersebut, karenadari

Demikian pula belum adapemberitahuan dari Perseroan kepada Menteri Hukum danHAM terkait perubahan pengurus dan pemegang sahambaru di PT Avia Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun

Bahwa pembuktian di persidangan adalah tahapan dalamhukum acara perdata yang memberikan kesempatan kepada parapihak yang bersengketa untuk menguji Keabsahan alat buktidokumen/suratsurat yang telah disebutkan oleh masingmasingpihak di dalam dalil Gugatan maupun jawabjenawab yang ada.Oleh karenanya, sepatutnya setiap dalil yang disampaikanPenggugat dalam Gugatan sudah didukung oleh dasar dandokumen hukum yang sah ;f.

Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan sebagaipemilik atas Tanah Objek Sengketa tanpa didukung dengan dasar hokumyang sah sepatutnya dikesampingkan, dan telah sesuai hukum bagiMajelis Hakim Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya.4.

Selain itu, oleh karena unsur PerbuatanMelawan Hukum pada pointpoint sebelumnya tidak terpenuhi, makajelas unsur adanya hubungan kausalitas juga tidak terpenuhi.Berdasarkan alasanalasan di atas, maka telah jelas dan tak terbantahkanfakta bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, danoleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menolakseluruh dalil Gugatan Penggugat.6.

Proses eksekusi Tanah Objek Sengketa yang juga telah selesaiTergugat ajukan dan laksanakan dengan Pengadilan Negeri Cibadakdan instansi terkait juga membuktikan bahwa tindakan Tergugat atas Tanah Objek Sengketa selalu berdasarkan prosedur hukumyang berlaku ;Oleh karenanya, tuduhan Penggugat dalam dalil di atas sematamatamerupakan tuduhan sepihak yang tidak berdasar, tidak memiliki buktihukum dan sepatutnya dikesampingkan.7.

Pada faktanya, Tanah Objek Sengketatermasuk dalam kategori barang tidak bergerak milik Negara atau yangdigunakan untuk kepentingan penyelenggaran pemerintahan;Dengan demikian, permintaan sita jaminan yang disampaikan Penggugatnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sehingga sepatutnya ditolak olen Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara a quo.8.

Bahwa oleh karena halhal tersebut diatas maka telah ternyata rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan danpertengkaran yang tidak dapat untuk didamaikan lagi, sehingga sudah sepatutnya Penggugat2mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugatmemohon kepada Yth.

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnyauntuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan permohonan kepadaPengadilan untuk mencabut gugatan Penggugat yang didaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Cilacap di bawah Nomor: 329/Pdt.G/2010/PA Clp. tanggal 27 Januari 2010; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan pencabutangugatan Penggugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat sepatutnya

pendidikannya kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta hukum tersebut diatas,memperhatikan alas an pemohon serta sepanjang pengamatan hakim dari buktibuktiyang ada, serta untuk kepentingan masa depan dan kepentingan pendidikan anaktersebut, dan pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada YurisdiksiVoluntair, sepanjang yang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan UndangUndang serta Peraturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakatmaka sudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini:MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkansalinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal3 Memerintahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

talah karena ; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Lubuklinggau Barat Il KotaLubuklinggau dirumah saksi Deni Pradana Zulkarnain Bin Ujang Husni atau setidaktidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum PengadilanNegeri Lubuk Linggau, Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu bendaberupa 1 (satu) Unit Kompresor Merk Yasun warna orange dan hitam yangdiketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa dari hasil kejahatan yangdilakukan oleh saksi Deni Pradana Zulkarnain dan saksi Nazaruddin perbuatanmana dilakukan terdakwa

;Bahwa terdakwa Siswadi sepatutnya mencurigai dan menduga darimanaasal mulanya barang 1 (satu) Unit Kompresor merk yasun warna orangedan hitam senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dapat berada di kamarsaksi Deni Pradana Zulkarnain sedangkan terdakwa Siswadi mengetahuidengan jelas selama ini apa yang menjadi pekerjaan seharihari dari saksiDeni Pradana Zulkarnain yaitu seorang pengangguran dan tidak punyapekerjaan yang menyangkut jual beli barang bekas ataupun pekerjaan lainserta keahlian khusus

Maka dalildalil Penggugat seluruhnyasudah sepatutnya dikesampingkan.14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatdalam gugatannya angka 20 sampai dengan angka27.

Maka,dalildalil Penggugat angka 20 sampai dengan 27yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan.15 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalilPenggugat angka 22 serta angka 31.

Dengandemikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan TurutTergugat, sebagai pihak dalam perkara a quo.. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas(obscuur libel) karena antara Posita dengan Petitum gugatannya tidakselaras/kabur..

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang padapokoknya pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan perkara a quo batal demi hukum adalah dalil yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.B.

Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Permohonan Serta Merta yangdiajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.KESIMPULAN JAWABAN TURUT TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gangguan perdata maupun pidana terhadappelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada pada pemilikbarang/kreditur in casu Tergugat Il, sehingga sudah sepatutnya apabilaMajelis Hakim mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkaraa quo;B Eksepsi Gugatan Error In Persona 1.

MajelisHakim menyatakan gugatan para Penggugat salah alamat (error inpesona) dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaara);C Eksepsi Gugatan Obscuur Libel 1.Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur/tidakjelas (obscuur libel) karena Penggugat tidak konsisten dalammenentukan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh TergugatIII;Bahwa dalam posita surat gugatan para Penggugat menyatakan bahwatindakan para Tergugat dikategorikan sebagai

K/Sip/1972 tanggal 11Oktober 1975 yang menegaskan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima*;Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan:Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formilmengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat *;Bahwa atas dasar di atas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yangmengadili dan memeriksa perkara a quo

Hal ini ditegaskan sendiri olehpara Penggugat pada halaman 12 angka 10 surat gugatan;Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab UndangUndang HukumPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndangUndang bagi pihak pembuatnya, sehingga apa yang diaturdalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masingmasing pihak;Bahwa Tergugat Il adalah pemegang Hak Tanggungan atas obyekperkara a quo yang mempunyai hak untuk menjual obyek haktanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui

;Bahwa sudah sepatutnya dalil para Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan eksekusi terhadap objek perkara oleh PengadilanNegeri Kendal atas permintaan dari Tergugat ditolak oleh MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo;E.

menurut hukum Tergugat dibebankan biayakenikmatan dan pemanta'atan atas pemakaian dan penempatan rumahbeserta fasilitasnya.29.Bahwa dengan Kondisi Letak Strategis dan Nilai Ekonomis pada Obyek Warisa quo, maka sudah sepatutnya menunurut hukum, Tergugat dibebankanuntuk membayar biaya pemanfa'atan dan penempatan rumah besertafasilitasnya untuk setiap tahun sebesar Rp.

Oleh karenanyasudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim PerkaraMenolak gugatan rekonvensi Para PenggugatRekonvensi atau setidak tidaknya Menyatakangugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi Tidakdpt diterima.B.

Bahwa sekali lagi Para Tergugat Rekonvensitegaskan, bahwa sudah sepatutnya ParaPenggugat Rekonvensi merasa MALU, baiksecara hukum dan ketentuan Agaama Islam,maupun berdasarkan Adat Kebiasaan OrangMinang Kabau yang selalu mendengung dengungkan bahwa, Adat Basandi Sarak, SarakBasandi Kitabullah, Indak lakang Dek PanehDan Indak Lapuak Dek Hujan.f.

Bahwa faktanya, perdamaian sampai saat inidalam perkara a quo belum diperoleh, makamenurut hukum sudah sepatutnya Majelis HakimPerkara a quo mengembalikan Bukti Bukti Asliperkara a quo kepada pihak yang menguasaibukti tersebut dan menyerahkannya kepadaMajelis Hakim Perkara..

Bahwa karenanya sudah sepatutnya Yang MuliaMajelis Hakim menolak seluruh alasan dan dalilPara Penggugat Rekonvensi atau setidak tidaknya berkenan untuk mengabaikannya.7. Bahwa atas dalil dan alasan Para PenggugatRekonvensi yang terdapat pada angka 14 halaman1xxxxxx dalam Jawabannya pada bagian GugatanRekonvensinya, maka kami sampaikan sebagaiberikut :a.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksadanmengadiliperkaraa quo menyatakanbahwaHalaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN UnhGugatan Penggugat tidak dapat diterimakarenaGugatanPenggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENAPENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN A Quo14.

Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard/N.O)karena pada faktanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukumlegal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo:a) Secara FISIK, Penggugat BUKAN pemilik Objek Sengketa Pada butir 6 halaman 4 Gugatan Penggugat mengakui bahwayang mengolah dan menggunakan Objek Sengketa bukanPenggugat namunkeluarganya(butir 6 halaman 4Gugatan).

Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard/N.O)karena gugatan kabur (obscuur libel). Hal ini antara lain karena:(i) Penggugat mengajukan Gugatan a quo sehubungan denganObjek Sengketa yang menurutnya diperoleh berdasarkanpewarisan dari H. MA. Fied (butir 3 halaman 3 Gugatan).

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwa suatu Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Unh18.diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima.

Oleh karenaitu, Sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutanPutusan Serta Merta dari Penggugat.X. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAKKARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU50.51.52.53.Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uangketerlambatan (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat karenatuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku.

Untuk meyakinkan hal itu Penggugat dan Penggugat II berupayamenemui yang bersangkutan, dan akhirnya mendapatkan penjelasan dari yangbersangkutan bahwa ia mengaku sebagai pemenang lelang;Bahwa sepatutnya Tergugat Ill tidak melakukan pelelangan apabilaTergugat dan Tergugat II melakukan upaya penarikan lelang sehubungandengan telah dilakukannya pembayaran dari Penggugat meskipun belumlunas, karena waktu kontrak perjanjian masih panjang.

Dan apabilaPenggugat tidak melakukan pembayaran pun sepatutnya Tergugat danTergugat Il apabila akan melakukan pelelangan terlebin dahulu harusmemberitahu kepada Penggugat II (penjamin). Kecuali apabila penjamintelah diberi tahu ternyata penjamin tidak mampu untuk menutupi hutang,maka boleh dilakukan pelelangan;Bahwa Penggugat !

(onrechtmatige overheids daad), sangat bertentangan dengan isi PerjanjianKredit Nomor 01/PKKUK/CABPUR/IX/13, tanggal 9 September 2013;Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang cacat materil dan cacat formil yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yang dapatmengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat dan Penggugat II yangbertentangan dengan kewajiban hukum dan telah memenuhi perbuatanmelawan hukum, maka sepatutnya pelaksanaan lelang tanggal 7 Januari2015 dinyatakan cacat hukum, tidak

Kerugian immateril/moril tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, tetapiapabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah);Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka biayaperkara sepatutnya dibebankan kepada Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill secara tanggungrenteng.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi:Melanjutkan Perjanjian Kredit Nomor

Oleh karena itu Tergugat Ill tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya dan Instansi atasannya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya MajelisHalaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 3143 K/Pdt/2016Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklraaq);3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);a.

Bahwa Gugatan a quo yang diajukan Penggugat adalah gugatan yangprematur (exceptio dilatoria) yang akan Tergugat Ill uraikan lebih lanjutdibawah ini sehingga sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolakgugatan atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard).2.

Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo, butir 13, halaman 5 mendalilkan :Halaman 7 dari 37 halaman putusan Perkara Nomor : 334/PDT/2020/PT.DKI Sepatutnya Tergugat Ill mengedepankan prinsip kehatihatian dalammemberikan fasilitas kepada Tergugat I.

Pasal 1353 Jo. 1233 Jo. 1238 KUHPerdata,maka Gugatan a quo adalah gugatan yang prematur (exceptio dilatoria).Dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatanatau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankeljkverklaard). B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN YANGMENGANDUNG ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI/ GEMISAANHOEDANIGHEID) 1.

Dengan demikian tindakan Penggugat yang menggabungkanbeberapa sengketa dalam satu gugatan mengakibatkan Gugatan a quomenjadi kabur dan tidak jelas sehingga sepatutnya ditolak oleh MajelisHakim Yang Mulia atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijkverklaard). Hal tersebut selaras dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 343K/SIP/1975 tanggal 17 Februari 1977 yangberbuny!

Santana danTergugat adalah transaksi yang sah dan valid berdasarkan hukum dansejak tahun 2003 telah terjadi peralihan kepemilikkan Tanah ObyekSengketa menjadi milik Tergugat sehingga sudah sepatutnya daliPenggugat bahwa Tergugat bukan pemilik Tanah Obyek Sengketa danAlm. Santana tidak pernah menjual Tanah Obyek Sengketadikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Muliadalam memeriksa dan memutus Gugatan a quo. 23.

diputuskanBahwa, oleh karena itu apabila bukti yang diajukan oleh salah satupihak dalam perkara perdata itu diduga palsu atau dipalsukan makamenurut hukum acara perdata akan menangguhkan prosespemeriksaan atas perkara perdata tersebut sampai adanya putusanpengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa, oleh karena atas bukti palsu yang Penggugat sampaikan dalam perkaraa quo tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelasatau Obcruure libeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Dan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Setiap konsumenyang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.Bahwa, jelas sekali unsur konsumen tidak ada pada diri Penggugatsehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan ObscureLibeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, yangmenjadi dasar bukti Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bukan buktiautentik melainkan bukti palsu sehingga Oleh karena itu segala dalil yangdiajukan oleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.;10. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 7 yang berbunyiBahwa penggugat mempunyai sangkaan apabila sertipikat hak milik (SHM)no. 01252. .......... dst. bahwa terhadap pemyataan tersebut tentangHal. 14 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN.

;Oleh karena itu segala dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk selayaknyadan sepatutnya di tolak.;11. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 8 yang berbunyibahwa, penggugat merasa khawatir Tergugat Il akan melelang obyekgugatan ...dst.

Oleh karena itu segala dalil yang diajukanoleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.:Hal. 15 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN. Tng.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat II mohon kiranya MajlisHakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1.

(Pasal 73 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);1.2.2.Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak memenuhi syaratindividual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd);1.3.

Pemenang' Pelelangan No. 027/68/P2BJPB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah sesuatu yangsangat keliru dan tidak mendasar, karena sebagaimana penjelasantersebut di atas bahwa oyek sengketa tersebut belum dapatdikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat final sebagai obyek sengketa, karena masih memerlukanpersetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain, olehkarenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya

Bahwa berdasarkan atas eksepsi (tanggapan) sebagaimanadiuraikan di atas, maka obyek sengketa yang digugat olehPenggugat adalah tidak memenuhi sebagai sifat suatu KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara utuh, yaitubersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum, (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986), oleh karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd

POKJA PengadaanBarang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Tergugat)bertugas memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaankegiatannya dalam rangka pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggara (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalamhal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buleleng, sehinggatanggung jawab hukum atas kegiatan Tergugat ada padaPengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tersebut;1.4.7.Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada eksepsi (tanggapan)tersebut diatas, maka sudah sepatutnya

Gugatan Penggugat semacam inidalam praktek hukum acara Tata Usaha Negara disebut gugatan kabur(obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Eksepsi gugatan premateur ;Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan1.7.banding, setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akantetapi Penggugat tidak mempergunakan hak nya melakukan sanggahanbanding tersebut

tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon;Halaman 3 dari5 : Putusan nomor: 1423/Pdt.G/2010/PA.TAMenimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, dantermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.

2010/PA.TATENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, dantermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.