Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon pada poin 4 subbagian a yang menyatakan............ sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 termohontidak dijinkan mempunyai handphone oleh Pemohon. Pemohon tidak pernahmelarang termohon untuk memiliki handphone, bahkan Pemohon sendiri yangmembelikan handphone untuk Termohon, namun Pemohon memberikan syarat kepadaTermohon agar tidak mengbuhungi orang lain selain keluarga Termohon dan keluargaPemohon.

Pemohon meminta dengan lakilaki yang bernama PILmembuat Surat Pernyataan dengan Pemohon yang isinya saudara PIL tidak akanSalinan Putusan Nomor 766/P4.G/2016/2A.Smd. 9berhubungan kembali dengan isteri Pemohon ternyata isi surat pernyatan tidak ditaatidan komunikasi antara saudara PIL dengan isteri Pemohon tetap berlanjut sampaisekarang Sampai proses persidangan cerai antara pemohon dan Termohon diPengadilan Agama Samarinda ;4,.Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon pada poin 4 subbagian

., Kepala Subbagian Hukum danHal. 2 dari 146 Hal. Putusan Nomor: 239/G/2017/PTUNJKT10.11.12.13.Organisasi. BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ;. Sonta Niago, SH., M.Hum., Kepala Subbagian AdvokasiHukum II Biro Hukum dan Organisasi. Sekretariat JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan ;. Mohammad Sahlan, S.H., M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautandan Perikanan ;.

., Kepala Subbagian Advokasi Hukum ,Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal KementerianKelautan dan Perikanan;. Tukhafatul Murid, SH., M.H., Kepala Bagian Keuangan danUmum, BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan;Nova Hendrawan Dwi Nugroho Wahyu Berlianto, SH.

Agenda7143/18/VIII/09/TUP tanggal 18 Agustus 2009 kepada Biro Teknis danHupmas dengan catatan untuk ditindaklanjuti, Lembar Disposisi dari BiroTeknis dan Hupmas kepada Kabag Teknis Pemilu dan Kepala SubBagian PS&PS Nomor agenda 2478 tanggal 18 Agustus 2009 dengancatatan untuk ditindak lanjuti;1 (satu) lembar Hasil fax dari MK yang di tandatangani oleh PaniteraZAINAL ARIFIN HOESIEN Surat No. 113/PAN.MK/VIII/2009/ tanggal 14Agustus 2009 berikut lembar Disposisi Ketua KPU Nomor Agenda 6726/KU/15/VIII

Agenda7143/18/VIII/09/TUP tanggal 18 Agustus 2009 kepada Biro Teknis danHupmas dengan catatan untuk ditindak lanjuti, Lembar Disposisi dari BiroTeknis dan Hupmas kepada Kabag Teknis Pemilu dan Kepala SubBagian PS&PS Nomor Agenda 2478 tanggal 18 Agustus 2009 dengancatatan untuk ditindak lanjuti;1 (satu) lembar Hasil fax dari MK yang ditandatangani oleh Panitera ZAINALARIFIN HOESIEN Surat No. 113/PAN.MK/VIII/2009/ tanggal 14 Agustus2009 berikut lembar Disposisi Ketua KPU Nomor Agenda 6726/ KU/15/VIII

., NIP. 19671231 199303 1 145,Pangkat/Golongan Penata Tingkat (IlVd), Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;5. BIAWANSYAH PUTRA, SH., NIP. 19740111 200901 1 004,Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat (Ilo), Jabatan Stafpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTit jnnnnnen nnn nnn nen nee nee cence cence enone nee cece cee neenee nonce cencenensKetiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Jakarta Timur;DWI SETYO NUGROHO, S.H., jabatan Kepala SeksiPelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara;IHWANUL MUSLIMIN, S.E., S.HI, jabatan Pelaksana SeksiBantuan Hukum Il, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., jabatanPelaksana Seksi Bantuan Hukum Il, Direktorat PeraturanPerpajakan II;ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H., jabatan PelaksanaSeksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan

,jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum IV, DirektoratPeraturan Perpajakan II;NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Jakarta Timur;Kesemuanya beralamat di Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Jatinegara, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 1, JakartaTimur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman 2 dari 37 halaman.

MH(Asisten Bidang Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah KabupatenLombok Timur periode tahun 2005 s/d 2008 selaku Ketua Tim Peneliti TukarGuling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs LALU SABIT (KepalaBagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timurselaku Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), HASBI, SE (Kepala SubBagian Pendapatan

MAU, SH, Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro SetdaPropinsi Nusa Tenggara Timur ;3. SBASTIAN HASAN, SH., Jabatan Staf padaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan Staf PadaBiro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara5. YOULA Y.

MAU, SH, Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro SetdaPropinsi Nusa Tenggara Timur ;3. MARTHA S. RATOE OEDJOE, SH.,M.Si,Jabatan Kepala Sub Bagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum Setda ProvinsiNusa Tenggara Timur ; 4. BORO HALI URBANUS, SH, Jabatan Stafpada Biro Hukum Setda Provinsi NusaTenggara Timur ; 5. FIDEON G.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah KotaBandung;2. Santosa Lukman Arief, S.H. JabatanFungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota3. Muhammad Qadafi, S.H. Jabatan FungsionalUmum pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota4. Herman Hari Rustaman, S.H., S.T., M.Ak.Jabatan Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaBandung;5. Gita Indriyati, S.H.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1671070508700010, yang dikeluarkan oleh Camat SukaramiPalembang tanggal 15 Mei 2008, bermeterai cukup = dansesuai dengan aslinya (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Baturaja Barat Nomor : 281 Tanggal 17Oktober 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.1);Potokopi daftar gaji yang diketahui oleh Kepala SubBagian Tata Usaha bermeterai cukup dansesuai denganaslinya (bukti P.3);Potokopi Kwitansi Penyerahan uang hasil

Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2006 tentang UraianTugas Unsur Unsur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Barito Kuala pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :1.Sub Bagian Langganan mempunyai tugas pokok mengatur danmengelola kegiatan pengukuran, pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air, pemasarandan pelayanan pelanggan.Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a.Mengatur dan meyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian

Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian langganan.b. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pengukuran.c. Mengatur dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air.d. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pemasaran danpelayanan pelanggan.e. Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaantugas sub bagian langganan.f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagianlangganan.g.

Bjm Halaman 102 dari 120sambungan air minum.Menimbang bahwa atas permintaan pemasangan sambungan barutersebut terdakwa selaku kasubag NHubungan Langganan tidak pernahmenyuruh calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran dan membayaruang pendaftaran sebesar Rp. 2.500, dan bermaterai ke kasir, danmeneruskan permohonan sambungan baru tersebut kepada Kepala Subbagian perencanaan untuk dilakukan survey lapangan dimana hasil surveytersebut dipergunakan untuk membuat rancangan Anggaran Biaya ( RAB ),sebagaimana

sebagaiman yangtersebut di atas, dimulai sejak terdakwa pada wakiu antara tahun 2004sampai dengan tahun 2007 menerima permintaan pemasangan sambunganbaru dari 47 ( empat puluh tujuh ) pelanggan.Menimbang bahwa atas permintaan pemasangan sambungan barutersebut terdakwa selaku kasubag NHubungan Langganan tidak pernahmenyuruh calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran dan membayaruang pendaftaran sebesar Rp. 2.500 dan bermaterai ke kasir, danmeneruskan permohonan sambungan baru tersebut kepada Kepala Subbagian

H. darlis Ilyas,S.H. selaku Walikota dan selanjutnya dibuatkan SPP dan diajukan ke SubBagian Perbendaharaan dan terbitlah SPMU Nomor 14/79/PS/1999, tanggal27 desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Syahrial selaku KabagKeuangan dan selanjutnya dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah KotaPayakumbuh pada tanggal 27 Desember 1999 ;Bahwa pada tanggal 29 Desember 1999, uang tersebut langsung diserahkanoleh Sdr. Bendaharawan Proyek kepada Terdakwa Sadr. Dr. H.

H. darlis Ilyas,S.H. selaku Walikota dan selanjutnya dibuatkan SPP dan diajukan ke SubBagian Perbendaharaan dan terbitlah SPMU Nomor 14/79/PS/1999, tanggal27 desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Syahrial selaku KabagHal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 459 K/Pid/2003Keuangan dan selanjutnya dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah KotaPayakumbuh pada tanggal 27 Desember 1999 ; Bahwa pada tanggal 29 Desember 1999, uang tersebut langsung diserahkanoleh Sdr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 8 /X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 September 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala SubBagian Umum : DWI HANDAYANI, S.Si.,M.Si, NIP.197912222006042012,Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002 dan pemeriksaRieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, bahwa barangbukti :e Barang Bukti yang diterima berupa :I. Pipa kaca bekas pakai;II.

Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN Kla.Bahwa terdakwa saat menggunakan dan ditemukan alatalat hisap narkotikajenis shabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika dantidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkotika serta tidak dapatmenunjukkan izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 8 /X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 September 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala SubBagian

Ruang Penata Ill/c,Jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Unit Kerja Biro KerjasamaHumas dan Umum,B.

., dan dari laporanMediator tertanggal 30 April 2019 ternyata mediasi pun tidak berhasilmencapai kesepatan damai, Mediator tidak berhasil untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat, hal tersebut telan sesuai dengan maksud Pasal 4Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kepala Subbagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal PerundinganPerdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia

Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yangdikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dantidak dipalsupadahalditiru olehnyasendiriatau pada waktuditerimanyadiketahuinyatidakasliataudipalsu; AtaumenyimpanataumemasukkankeIndonesiamatauang danuang kertas yang demikian, dengan maksuduntukmengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri

., jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Baratdan Tenggara, Kementerian Keuangan RI;RAHMI MAYASARI, S.H., jabatan Pelaksana SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, KanwilHalaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2016Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Baratdan Tenggara, Kementerian Keuangan RI;15.

., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan PPNS BiroHukum Sekretariat Daerah ProvinsiJambi, beralamat di Jl. Jenderal A.Yani Nomor: 1 Telanaipura, Jambi; 6. SUGIANTO, S.H., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jambi,beralamat di Jl. Jenderal A. YaniNomor: 1 Telanaipura, Jambi; Selanjutnya disebut ..... TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ~1.

(Kepala SubBagian Pertimbangan dan Advokasi HukumSekretariat Jenderal DPR RI) ;DWI FRIHARTOMO, S.H.,M.H. (Kepala SubBagian Perumusan Produk HukumSekretariat Jenderal DPR Rl) ;BAMBANG YULIANTO, S.H.,M.H. (KepalaSub Bagian Dokumentasi danInformasiHukum Sekretariat Jenderal DPR Rl) ;IRNA GUSVITA INDRIKASARI, S.H. (AnalisHukum Sekretariat Jenderal DPR Rl) ;PRADINA KURNIA SARI HIDAYAH, S.H.(Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPRRl);DAHLIA ANGGREINY, S.H.

;Jabatan: Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum padaPengadilanTelahBagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor =;6. Nama : GUNARDI CATURWIJAYA, SH.;Jabatan :Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor ;de Nama : IRSYADSURAWIRAWAN, SH.;Jabatan: Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukumpada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor =;Semua berdomisili di Kantor Pemerintah KabupatenBogor, Jl.