dan mohonputusan dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menolakgugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2017/PA.DpkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) perkaraperceraian dan nafkah iddah serta mutah, yang diajukan oleh Penggugat,telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989.

Penggugat dinyatakan telahterbukti secara sah;Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatanPenggugat telah terbukti, Karena alasan mana yang telah didalilkan olehPenggugat telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menilai gugatan Penggugat telah berdasar hukum untukmenjatuh talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat dapatdikabulkan;Tentang Hak Hadhonah dan Nafkah Anak.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugatyang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai penguasaananak dan nafkah anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diaturdan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugatsesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimanadirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009,tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerimagugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar kedua anakPenggugat dan Tergugat bernama

. / 19 Rabiul Awal 1438 H.yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahsebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut.Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatanperceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan kumulasi dengan gugatanpemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama ,perempuan umur 10 tahun dan Anak Kedua, lakilaki umur 3 tahun yang saat inanak tersebut berada dalam asuhan dan pendidikan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86

tersebut diatas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum sertamemenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itupatut dikabulkan;Perihal nafkah lampau/madliyahMenimbang, bahwa gugatan pokok penggugat disertai dengan kumulasigugatan lainnya yaitu nafkah lampau/madliyah, oleh karena gugatan pokoknyatelah dikabulkan maka gugatan

kumulasi yang menyertai gugatan pokok inidapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau selama 12 (duabelas) bulan tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkanjika Penggugat tidak menghargai nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat jikapanen sawah setiap 4 (empat) bulan sekali yaitu sekitar Rp 6,000,000.00 (enamjuta rupiah) sampai Rp 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalikan jika tidak diberi nafkahselama

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaananak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama(kumulasi);Gugatan PerceraianMenimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahgugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaisuami isteri sah, pada awalnya

Penggabungan gugatan(kumulasi gugatan) tidak dapat dilakukan atas 2 (dua)peristiwa hukum yang berbeda yakni (1) perlawanan terhadap13sita eKsekusi dan (2) gugatan perbuatan melawan hukum atasperbuatan hukum PT.

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dan gugatan hak hadhanahadalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagisuami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaananak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama(kumulasi);Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat danTergugat, ternyata dalildalil Penggugat

saksi dibawah sumpah yang ternyata keterangannya tidak dapat menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, bahkan 2 orang saksi Tergugat dibawah sumpah dapatmenguatkan dalildalil sangkalan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu pula harus ditolak;Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan hak asuhanak (hadlonah) atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur6,5 tahun dibawah asuhan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

kumulasi Penggugat tersebut, Majlis Hakimberpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat ditolak, maka gugatanpermohonan hak asuh anak (hadlonah) harus dinyatakan tidak dapat diterima;29Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7

Put Nomor 1079 K/Pdt/2016penggabungan objek gugatan (kumulasi objektif/objek gugatan) yang salahdan tidak benar yang berakibat gugatan tidak sempurna, karena cacatformil, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar pihak Tergugat dalam Konvensi disebutsebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan pihak Penggugat dalamKonvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;2.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, akibat cerai dengangugatan hak hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapatditerima dan diperiksa secara bersamasama (kumulasi);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakangugatan kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarasendirisendiri sebagai berikut:1.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama (kumulasi);Pokok Gugatan Penggugat dan Beban Pembuktian (onus proband)Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudiansering

Bahwa dalam Perkara a quo, Penggugat telah melanggar ketentuanhukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatan dalamsatu Surat gugatan (kumulasi objektif), hal ini jelas mengakibatkangugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;8.

Para Tergugat mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT IL:TENTANG EKSEPSIL :Penggugat mencampur aduk dasar gugatan.Bahwa Penggugat telah mencampur adukkan dasar gugatan (kumulasi obyektif gugatan)antara penguasaan obyek sengketa dengan sah atatu tidaknya suatu perkawinan ;Bahwa menurut ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dimana pembatalan perkawinan(diperlukan acara tersendiri /khusus) dan mengenai harta benda perkawinan (harta warisan)adalah acara biasa dimana terhadap

Surat Gugatan kabur, karena telah menggabungkan beberapaobyek perkara dalam satu Gugatan ( kumulasi obyektif ).Dikarenakan didalam gugatannya posita 7 disatu sisi Penggugatmendalilkan Tergugat wanprestasi, dan disisi lain dalam gugatannyapada posita 8 Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, penggabungan tersebut bertentangandengan tertib hukum acara perdata.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :17I.

sebagaimana terungkap dalam buktibukti yang diajukan olehPenggugat dalam bukti P4, P10, P15, P16 dan P18, dimana walaupun petoktanah, lokasi, objek tanah, semuanya berbeda satu sama lain, akan tetapikesemuanya masih dalam satu kewenangan relatif dan Pengadilan NegeriSurabaya sebagaimana termuat dalam isi dari Surat perjanjian jual beli yangtelah ditandatangani oleh para Tergugat dengan Penggugat, dimanakesemuanya memilih di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya apabilaterjadi sengketa;Bahwa dalam gugatan

kumulasi, yang terpenting dan harus menjadi dasarpertimbangan Majelis Hakim adalah seperti termuat dalam Putusan MahkamahAgung RI tanggal 06 Mei 1975, No. 880 K/Sip/1973, dimana jelas menyebutkanmeskipun menggabungkan gugatangugatan itu tidak diatur dalam RBg (jugaHIR), akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses danmenghindarkan kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan, makapenggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesueeldoelmatig);Bahwa dengan demikian

Nomor : 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatanhak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama (kumulasi); Gugatan Perceraian :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat didasarkan atas dalildalil, bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sejak bulan Agustus

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hakhadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dandiperiksa secara bersamasama (kumulasi);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakangugatan kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarasendirisendiri sebagai berikut:1.

Bahwa selanjutnya keberatan terhadap penggabungan gugatan dalamperkara a quo sejalan dengan alasan yang rasional dan tertib dalamtoleransi penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang dimaksud olehpakar hukum dan mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RepublikIndonesia Prof. R.

Bahwa dalam praktek Pengadilan di Indonesia asas koneksitas tersebuttelah dijalankan/diterapbkan dalam menolak penggabungan gugatan(kumulasi gugatan) (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yangHalaman 25 dari 48 halaman.

. , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat ,maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telahberdasarkan hokum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 ( bukti akte kelahiran ) telahterbukti bahwa anak bernama Rayhan Akheel Kautsar, lakilaki, lahir pada 29November 2007 dan Radian Ilham, lakilaki, lahir pada 15 Juli 2011, sebagaianak anak dari pasangan suami isteri yang sah, bukti

Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ataskarena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungansangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraiandengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakimterlebin dahulu) mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudianmempertimbangkan