atas nama nadzir wakaf; Bahwa Tanah wakaf tersebut proses sertifikatnya tahun 2004; Bahwa pada dasarnya wakaf itu peruntukannya untuk keperluan umatmuslim; Bahwa secara pribadi Umat muslim Kampung Singaraja merasakanmanfaat dari sarana pendidikan tersebut namun pengelolaan menurutundang undang tanah wakaf tersebut nadzir tidak mengelolanya makamanfaatnya dianggap kurang; Bahwa Tanah wakaf tersebut dikelola oleh pemerintah bukan nadzir; Bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut bisa pemerintah;Halaman

28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2016/PN.SgrBahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut bisa pemerintah karena mungkinnadzir terdahulu kurang pemahaman tentang pemanfaatan aset wakaf atauniat baik dari pememerintah untuk kemaslahatan masyarakat sehingganadzir memberikan menggunakan tanah wakaf tersebut bukan memberikanaset wakaf tersebut;Bahwa batas waktu pemanfaatan tanah wakaf tersebut tergantungperjanjian dari nadzir;Bahwa kalau tanah wakaf pemanfaatannya boleh oleh pemerintah namunperuntukannya

;Bahwa tanah wakaf tersebut pemanfaatannya untuk kepentingan umatIslam Kampung Singaraja;Bahwa luas tanah wakaf tersebut 13 are;Bahwa saksi mengetahui dari ikrar wakaf bahwa tanah yang diwakafkantersebut untuk kepentingan umat islam Kampung Singaraja;Bahwa tidak ada tertulis di akta ikrar wakaf bahwa tanah tersebut untuksarana pendidikan;Bahwa Nadzir tidak sedang menjabat di desa saat menerima tanah wakaf;Bahwa nadzir penerima tanah wakaf tersebut adalah M.

ikrar wakaf yang hadir yaitu penerima tanah(nadzir), pemberi tanah (wakif) dan 2 (dua) orang saksi; Bahwa kalau ikrar wakaf merupakan perbuatan hukum antara penerimatanah (nadzir) dan pemberi tanah (wakif) wakaf yang dilakukan dihadapanPPAIW sedangkan pengganti ikrar wakaf antara nadzir berkomunikasidengan PPAIW untuk pemerosesan tanah wakaf; Bahwa krar wakaf ada wakifnya sedangkan pengganti kirar wakaf tidakada wakifnya; Bahwa melihat buktibukti surat yang ada tandatangannya pak majid berartisaat

pebuatan ikrar wakaf Pak Majid masih hidup; Bahwa luas tanah wakaf tersebut adalah 1100 M2; Bahwa tanah wakaf tersebut kena pajak; Bahwa sepengetahuan saksi untuk memudahkan admisnistrasi saja karenaada yang memberikan tanah wakaf yang luasnya 2 are lagi, sehingga luastanah keseluruhan 11 are; Bahwa dalam pembuatan sertifikat wakaf ada prosedur peninjauan lokasitanah wakaf; Bahwa PPAIW hanya membantu membuatkan ikrar wakaf, PPAIW tidakmelakukan penilaian, yang menilai atas tanah tersebut adalah

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan TANAH OBJEK SENGKETA olehPENGGUGAT yang didasarkan kepada SALINAN AKTA PENGGANTIAKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994, tanggal18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung adalah SAH MENURUTHUKUM karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta ProsedurPerbuatan Hukum wakaf, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;Hal 3 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt

Bahwa Akta Pengganti AKta Ikrar Wakaf Nomor W3a/60/KB/tahun1994, tanggal 18 Rabiul awal 1415 H/26 Agustus 1994, Salinan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, yangditerbitkan oleh KUA Kecamatan Bajeng selaku Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, Kec. Bajeng Kabupaten Gowa oleh Nakif Achmad Bella(Bukti P4), menurut hukum penerbitan akta Pengganti Akta IkrarWakaf adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yangterjadi dilapangan.

Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Muh.

Sementara Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf juga jelas menunjuk (Bukti P4) tanah obyekIkratr Wakaf berada pada Persil 302 Cl.

Hal ini terbukti dari buktibuktisurat Terbanding maupun Pembanding, demikian pula keterangansakssaksi Pembanding maupun Terbanding, telah membuktikanbahwa Tanah Wakaf beserta bangunan Sekolah Madrasah IbtidatyahMuhammadiyah Tamalalang berada pada Persil 18 DIl Kohir 55 Cl,sementara Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sangat jJelas menunjuklokasi obyek wakaf adalah Persil 302 Cl, dan BUKAN Persil 18 DIIKohir 55 Cl tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, jelasdisebutkan bahwa harus ada pernyataan atau ikrar yang menyatakankehendak dari orang yang akan mewakafkan dan pernyataan tersebut harusdihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),dan pihak PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri dan berhakmembuat Akta Wakaf, yang dimaksud menteri disini adalah Menteri Agama(Pasal 1 poin 6 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf danPasal 1 poin 8 dan 13 Peraturan Pemerintah

atau diperjualbelikan maka menurut peraturan yang adamasalah wakaf ahli tidak ada permasalahan.

Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun didaerah bertugasdan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasiletak batas tanah wakaf;b. Terhadap bidangbidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batassesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta jajarannyamempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf (AIW/APAIW);c. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi danpersertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;d.

Mengenai Terjadinya Peristiwa Wakaf;.

Bahwa dengan demikian terbukti terjadi peristiwa Wakaf atas Hakeigendom, Verponding 1931 (sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kelurahan Tamansari) kepada Yayasan Alhassan bin OemarBahabdoellah sebagai penerima Wakab atau Wakaf dari Pemberi Wakaf(Waakif) Tuan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah sebagaimana disebutkandalam Stichtingsbrief Nummer 1.

Wakaf AlDjafar.Sebidang tanah bekas Eigendom Verponding no.1547 sisa seluas1156 M2 berdasarkan Surat Ukur No.552 Tanggal 30 November1912 dan Surat Hak Tanah tanggal 19 Agustus No.174 tertulis a/nStichting Wakaf AlDjafar.Pasal 2 di dalam PERJANJIAN (dibawah tangan) tersebut berbunyi:Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah Saling Berjanji dan Mengikat Diriuntuk segera mananda tangani akte jualbeli bilamana SewaktuwaktuSuratSurat yang di Perlukan Untuk Jual Beli Sudah Selesai diurus;Dan bilamana perlu Maka

Mengambil Grosse Kedua AkteAkte Tanggal 19 Agustus No.713 No.714 dan No.715 atas nama Stichting Wakaf AlDjafar/PEMOHONyang berada di Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.b.

Setelah menerima Grosse AkteAkte Milik Stichting Wakaf AkDjafaryang berkedudukan di Surabaya kemudian dimohonkan olehINDRANINGSIH untuk di Konversikan kepada Kepala KantorPertahanan Kotamadya Surabaya tanpa Hak sedikitpun sehinggaterbitlah Sertifikat Hak Pakai No.40, No.41 dan No.42 tertulis atasnama Stichting Wakaf AlDjafar pada tanggal 11 Januari 1975 danadapun Faktanya adalah sebagai berikut:e Sertifikat Hak Pakai No.40 a/n Stichting Wakaf AlDjafar Seluas 1900 M2 dengan Surat Ukur No.551tanggal

(Bukti.P.11).e Sertifikat Hak Pakai No.42 a/n Stichting Wakaf AlDjafar Seluas 1156 M2 dengan Surat Ukur No.552Tanggal 30 November 1912 yang di Terbitkan PadaTanggal 11 Januari 1975 berasal dari Hak EigendomVerponding No.1547 tertulis Stichting Wakaf AlDjafar. (Bukti.P.12).9. Bahwa tertibnya SertifikatSertifikat tersebut di atas, padahalMENTERI DALAM NEGERI Cq. DIREKTUR JENDRAL AGRARIA.Cq.

Cq.DIREKTURJENDRAL AGRARIA tanggal 26031975 No.Dph.3/1461/375(mohon lihat Bukti P.28) dan tanggal 17111975 No.Ba 11/195/Il75, (mohon lihat bukti.P.30) adalah suratsurat yang diterbitkanberdasarkan Peraturan Perundangundangan/ Hukum yangberlaku, maka oleh karenanya permohonan Konversi ketigabidang tanah Hak Eigendum Vervonding No.6663, No.6964 danNo.1547 tertulis atas nama Stichting Wakaf AlDjafar yangberkedudukan di Surabaya menjadi Hak Pakai No.40, No.41 danNo.42 tertulis atas nama Stichting Wakaf

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiah Rustikawati karena sakit, dan dimakamkan di tanah wakaf di Jl. Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menyatakan Akta Nomor: 02 Tahun 2006 tentang Yayasan Wakaf Shadr El Islam yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu,Kabupaten Asahan adalah sah dan mengikat;3.

Bahwa benar berdasarkan isi gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGATyang menyatakan PENGGUGAT merupakan Pendiri Yayasan Wakaf ShadrEllslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006 tentangYayasan Wakaf Shadr Ellslam, yang dikeluarkan oleh Notaris MUHAMMADALI ANSYARI, S.H, berdasarkan SK MENKEH RI Nomor C1054.HT.03.011999 Tanggal 3 Mei 1999;5.

Bahwa benar TERGUGAT , TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tetap tidakmau membatalkan Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentangpendirian Yayasan Wakaf Shadr Ellslam Asahan;9.

Hal ini berartibahwa Yayasan Wakaf Shadr Ellslam Asahan berdasarkan AktaTERGUGAT IV Nomor 454 tanggal 22 September 2014 adalah badan hukumyayasan baru (pendirian murni), tidak terkait sejarah dengan Yayasan WakafShadr Ellslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2006. Dengankata lain dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Shadr Ellslam Asahanbukanlah kelanjutan dari Yayasan Wakaf Shadr Ellslam;5.

Bahwa niat wakaf yang dilakukan oleh lbu H.W Moerti telah dilaksanakansebagaimana Pernyataan Wakif tertanggal 5 Januari 1972 ditegaskandalam Akta Ikrar Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor W.3/02/K.2 tahun 1992Hal. 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/201410.tertanggal 1 September 1992 di hadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Magelang Selatan; Sedangkan wakaf yang dilakukanoleh Ibu Serie Antariksa dilakukan dihadapan Ketua MUI Kota Magelangsebagaimana surat pernyataan K.H.

Serie Antariksamembantah dalil Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak mengakuiadanya Wakaf serta proses balik nama Sertifikai Hak Milik atasobjek sengketa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;Bahwa Pengggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasididalam persidangan mengajukan buktibukti di antaranya yaitu:Surat Pernyataan Wakaf dari Ibu R.A. Arifah Moerti (bukti P.2). AktaPengganti Ikrar Wakaf atas nama H. W.

,sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu:Menyatakan hukum wakaf tanah lbu H.W.

Bambang Wisudo (Tergugal ) dengandalih Penggugat telah menerima wakaf dari pemiliksebelumnya. Sedangkan perolehan hak atas tanah dalamproses balik nama SHM Nomor 001945 dau SHM Nomor001946 adalah berdasarkan Jual Beli dan Hibah bukan wakaf,Hal. 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2014sehingga salah apabila Judex Facti menilai asal usul tanahtersebut adalah wakaf.

Sehingga MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harusmenilai dan memutuskan apakah wakaf kepada Penggugat/Termohon Kasasi tersebut sah atau tidak menurut hukum;Dengan demikian mengenai wakaf adalah bagian dari sengketayang dimohonkan kepada Pengadilan untuk diputuskankeabsahannya;2.2.

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kotak wakaf beserta uangnya sebesar Rp. 899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) ;Dikembalikan kepada pihak langgar Darul Fallah melalui saksi Marlon Parlindungan Sinaga.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

(satu)Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAD BinRUSLI ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan = sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMADAls AMAD Bin RUSLI ABDULLAH dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetapditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :buah kotak wakaf beserta uangnya sebesar Rp.899.000,00 (delapan

(delapan ratus Sembilan puluh Sembilan riburupiah) berada di depan warung milik saksi MALON PARLINDUNGAN SINAGA.Selanjutnya terdakwa datang dan langsung mengambil kotak wakaf tersebut. Saatterdakwa membawa kotak wakaf tersebut dilihat olen saksi FELIX dan saksiOKTAVIANI. Kemudian saksi FELIX mengikuti terdakwa dan saat sampai dirumahterdakwa, kemudian terdakwa menyimpan kotak wakaf tersebut dibawah kolongrumahnya.

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,Agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA(tamat);e Bahwa terdakwa telah mengambil uang wakaf yang setelah dihitung dikantor Polisi uang tersebut berjumlah Rp. 899.900,00 (delapan ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) milik Darul Fallahyang berada di dalam kotak wakaf yang terbuat dari kaca dalam keadaanterkunci yang dititipbkan di warung milik saksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 19.30Wita

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;e Bahwa berdasarkan keterangan orang yang memberitahu saya tadi bahwaterdakwa mengambil uang wakaf tersebut dengan cara mengangkat kotakwakaf itu untuk dibawa kerumahnya namun sebelum kotak wakaf itu dibawamasuk kerumahnya tibatiba ada beberapa warga memergokinya sehinggawargapun langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;e Bahwa tidak ada yang dirusak karena saat itu saksi sedang jualan / warung,rolling door sudah saya buka duluan;e Bahwa saksi membenarkan

barang bukti uang sebesar Rp. 899.000,00(delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf besertauangnya sebesar Rp. 899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribuRupiah).uang wakaf milik langgar Darul Fallah pada hari Jumat tanggal 06 Juni2014 sekitar jam 19.30 Wita di warung milik saksi di Perumahan

Bachtiar Basir dan Tengku Bahari.Objek tanah wakaf : Tanah yang terletak di Jalan K.L.

Mujerah binti Muchtar bin Tamjidadalah bukan pemilik tanah atas obyek perkara / obyek wakaf, sehinggadengan demikian pernyataan ikrar wakaf dan pembuatan Salinan PenggantiAkta Ikrar Wakaf atas obyek perkara adalah perbuatan yang tidak sah /cacat hukum bertentangan dengan UndangUndang Nomor. 41 Tahun 2004tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42Tahun 2006 Jo.

demikian patut dan beralasan Pengadilan AgamaMedan menyatakan Ikrar wakaf dan Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakafatas tanah obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat .Bahwa oleh karena Ikrar wakaf dan penerbitan Salinan Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor .

Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Ikrar Wakaf yangdinyatakan Hj.

,terbukti gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapatmelumpuhkan kekuatan Salinan Pengganti Ikrar Wakaf danSertifikat Hak Milik Wakaf No. 262 tersebut..

Kalbar, Kantor CamatPontianak Kota, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, maupunpara ahli waris tidak mengetahui keberadaan Akta Ikrar Wakaf yang aslibahkan copyannyapun ahli waris tidak memiliki;Bahwa obyek wakaf tersebut oleh KUA/ PPAIW Kec.

kuasanya kepada PPAIWdimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dankebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud .Pasal 32: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakafkepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakakta ikrar wakaf ditandatangani.Pasal 33: dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalampasal 32, PPAIW menyerahkan:a.

Salinan akta ikrar wakaf;b.

Ikrar Wakaf tersebut menjadi gugur danbatal demi hukum;Bahwa yang juga menjadi pertanyaan kenapa Akta Ikrar Wakaf yang telahdibuat pada tahun 1996 baru dimunculkan sekarang?

, terhadap objek wakaf berupa tanah wakaf yang telah dijual olehpara ahli waris Wakif kepada Penggugat, dan tanah wakaf tersebut telah dibuat AktaIkrar Wakaf dihadapan PPAIW ;Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telahmenemukan halhal sebagai berikut:e Bahwa, Penggugat adalah sebagai pembeli terhadap objek tanah wakaf daripara ahli waris Wakif ;e Bahwa, Penggugat telah membeli tanah wakaf tersebut dengan para ahliwaris dan para ahli waris Wakif telah menyerahkan objek

Bahwabenar terhadap status tanah wakaf tersebut tidak ada dibuatsura/dokumennya karena orang tua dulu berprinsip bahwa wakaf tidakboleh diumumkan karena dilakukan dengan penuh keikhlasan namunstatus tanah wakaf ini sudah diketahui oleh Imum Mesjid Ateuk, MukimAteuk, Camat Kuta Baro juga Polsek Kuta Baro dan memang benar orangtua Penggugat tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepadameunasah Gampong Lambro Bileu karena itu bukan tanahnya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak

yang dikirim oleh KepalaKUA Kecamatan Kuta Baro kepada LBH Banda Aceh tanggal 11 April2013 diketahui bahwa untuk menindaklanjuti surat dari LBH Banda Acehtertanggal 25 Maret 2013 pihak KUA Kecamatan Kuta Baro telahmelakukan penelusuran data pada Buku Daftar Akta lkrar Wakaf (W4) danBuku Daftar Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf (W4a) dan tidak menemukantentang pendaftaran tanah wakaf tersebut.

Marzuki adalah tanah wakafGampong Lambro Bileu;Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN JthMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.TT8 yaitu berupasurat dari Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro tertanggal 9 Juni 2015perihal pendaftaran tanah wakaf diketahui bahwa adanya permohonanpendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Besar, berikut lampirannya yaitu berupa Akta Ikrar Wakaf (vide buktiT.TT9) dan Surat Pengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 (vide

Rasyidin, ikrar wakaf manadiucapkan dihadapan PPAIW Kecamatan Kuta Baro Kabupaten AcehBesar tanggal 21 April 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.TT10 yaitu berupa SuratPengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 diketahui bahwa Kepala KUA /PPAIW Kecamatan Kuta Baro telah mengesahkan Ketua, Sekretaris,Bendahara dan Anggota Nazir atas tanah wakaf yang terletak di GampongLambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;Menimbang, bahwa bukti T.TT11 yaitu berupa Surat KeteranganPenguat Wakaf tanggal

Rasyidindan saksi Kaoy Syamaun yang menerangkan bahwa tanah objek sengketaadalah tanah wakaf yang diwakafkan untuk keperluan meunasahGampong Lambro Bileu;Bahwa saksi lbrahim menerangkan saksi mengetahui tanah wakaftersebut berasal dari wakaf Haji In, sedangkan saksi Tgk.

SUJAI belum sertifikat ;Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, karena tidak ada akta Ikrar wakafsebagaimana menurut pasal 10 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan bahwasalah satu syarat seseorang mewakafkan tanahnya adalah adanya akra ikrar wakaf yangdibuat di pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW ) yang selanjutnya dibuatkan sertifikatwakaf di BPN ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;Atau :Kedua :Bahwa ia Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA pada

SUJAI belum sertifikat ;Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, karena tidak ada akta Ikrar wakafsebagaimana menurut pasal 10 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan bahwasalah satu syarat seseorang mewakafkan tanahnya adalah adanya akra ikrar wakaf yangdibuat di pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW ) yang selanjutnya dibuatkan sertifikatwakaf di BPN ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 4KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa

AJANG mengakuahli waris meminta untuk dipasilitasi masalah Wakaf dan pernah yang namanyaSdr.

DINDIN WAHYUDIN (Terdakwa) mengatakan boleh uangdikasihkan kalau ada ikrar wakaf ;e Bahwa sikap saksi dan para ahli waris dengan pembicaraan Sdr.

tanah tersebut oleh H SUJAI sebelum tahun1960 atau sejak tahun 1960 karena sejak tahun 1980 tanah tersebut telah disewakankepada para penyewa dan penyewa membayar uang sewa kepada H Sujai ;25Bahwa benar berdasarkan buku leter C Desa Tawangsari dan Met Book diKelurahan Tawangsari tanah tersebut adalah milik H Sujai/Wakaf ;Bahwa benar tanah wakaf harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai dengan PP No 28tahun1977 ;Bahwa tanah tersebut telah

,sehingga kemudian keluanah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)Nomor: W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkan olehHal. 5 dari 22 Put.

Nomor 0112/Pdt.G/2017/MS.BirKepala Kantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara;Bahwa pemberlakuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor:W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara adalah sah, kuat dan berharga,karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak bisadibatalkan dengan serta merta, oleh karena

Hanafi merupakan wakaf dari Tgk. Gambet;4.

Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa KabupatenAceh Utara dahulu sekarang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen ;5.

Nomor 0112/Pdt.G/2017/MS.BirUtara berbatas dengan Jalan Desa;Selatan berbatas dengan Kebun Tgk.Thaleb/Tgk.Juned ;Timur berbatas dengan Kebun Tgk.Hanafiah ;Barat berbatas dengan Jalan Desa ;Sebagai tanah wakaf Gampong Cot Uliem Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen ;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf(APAIW) No.W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) kecamatan Jeumpa ;5.

Wakaf (PPAIW) di Wilayah Kecamatan Bogor Timur, KotaBogor.

Endang Fadhilsebagai Bendahara juga cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Bahwa, begitu pula dengan adanya pengembangan dan perluasanKota Bogor tahun 2001, lokasi tanah sawah wakaf Katulampa 1849yang tadinya berada di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian masukmenjadi berada dalam wilayah administrasi Kota Bogor, pendaftaranulang Sertifikat Hak Milik No. 366 Wakaf yang dilakukan olehpengurus wakaf dan diterbitkan menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 /Desa Katulampa, tanggal, 16 November 2001

khas atau Wakaf Ahli yangdiamanatkan oleh Wakif R.

UndangUndang (UU) No. 41/2004 tentang Wakaf jo. PP No. 42/2006tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf.

No. 1/Katulampa NIB. 10.09.02.03.00846,Surat Ukur No. 365/KTL/2001 tanggal 12092001.Bahwa berdasarkan data pada Buku Tanah Wakaf No. 1/Katulampa:Bahwa Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa terbit tanggal 16 Nopember2001 berdasarkan Hak Milik No. 366wakaf7Katulampa, Akta Ikrar Wakaf Tgl.16111990 No.

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 dibuat akta ikrar wakafNo.W2/BA.03.2/451/VII/2012, antara pewakif HJ.Siti Hadijah denganNadzir H.Munajat,LC, bahwa Akta Ikrar wakaf adalah berupaHal 1 dari 4 hal.

Bahwa sejak tanggal mulai tanggal 3 Agustus 2017 dikelola olehTergugat tanpa pernah ada pengalihan wakaf dari penggugat dan atautanpa persetujuan dari penggugat. Bahwa , pada tanggal 17 Juli 2018 , tergugat membuat surat dengannomor 107/YysAsdq/SP/VII/2018, Perihal Perintah meninggalkantempat kepada Ahmad Hakim dari tanah wakaf di atas . Tergugatmelakukan perbuatan melanggar hukum yaitu berupa seakan akan hakpengelolaan tanah wakaf ada pada tergugat ..

Bahwa tanggal 17 September 2018 penggugat melalui kuasa hukumnyatelah memberikan SOMASI kepada Tergugat agar meninggalkan/Tidakmengelola tanah wakaf di atas.Hal 2 dari 4 hal. Penetapan 903/Pdt.G/2018/PA.Sub10.

Bahwa pada tanggal 24 September 2018 tergugat melalui kuasahukumnya kepada kuasa hukum penggugat menjawab tanah wakaf diatas adalah aset tergugat .11.Bahwa berdasarkan pasa 11 UU Wakaf b, tugas Nadzir adalahmengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengantujuan , fungsi, dan peruntukkannya, pada hruf c UU tentang wakafno.41 tahun 2004 mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.Permohonan1.

Bahwa memerintahkan kepada tergugat untu keluar dari pengelolaanatas tanah wakaf di atas.3.

Tututidak dibuat sebelum tanggal 20 Mei 1978 ;SORE ASHES e ne Mengapa Surat KeteranganPenyerahan Tanah Wakaf yang dibuat pada tanggal9 Januari 1979 (tujuh bulan sembilan belashari) setelah penyerahan masjid baru danlokasinya oleh Proyek Air Minum Sul Sel tanggal20 Mei 1978, mengapa Muh. Anas Mallo yangditunjuk oleh Wakaf (Maddo Dg.

Tutu) sebagaiNadzir, mengapa bukan Bapak Zulkifli yang padasaat itu menjadi Ketua Pengurus MasjidBaiturrahman yang di tunjuk sebagai Nadzir(penerima wakaf)Forts Bahwa padatahun 1980 Ir.

Wakaf dengan tatacara sebagal berikut:wee eee eee eee eee eee eee eee Huruf a.

Dan ketentuan tersebut di atas, makatanah wakaf Masjid Baiturrahman harusdidaftarkan sebagal Tanah Wakaf untuk MasjidBaiturrahman oleh Muh. Anas Mallo yang luasnyaberdasarkan keterangan penyerahan wakafhanya seluas 40 x 30 me? karena Muh. AnasMallo adalah Nadzir (penerima wakaf), Tetapimengapa Muh.

Anas Mallo tidak diberi tahu dantidak dilibatkan dalam penerbitan Sertifikattanah Masjid Baiturrahman pada hal beliau yanglebih tahu secara detail riwayat tanah danpelaku sejarah berdirinya Masjid Baiturrahmandan perintis/pendir TK/M Attaqwa YayasanNurul Islam :Menurut UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang wakaf Pasal 42 Nadzir wajib mengeloladan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

di Masjid Al Huda, bahkansetiap orang yang hendak mewakafkan harta bendanya maka yangmenerima untuk dan atas nama Mesjid Al Huda adalah BKM AL Hudamelalui ketuanya atau pengurus lain jika ketua berhalangan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, Nazirmempunyai tugas sebagai berikut:a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b) Mengelola dan mengambangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya;c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf;d) Melaporkan pelaksanaan

dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjangterdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaftersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.4.

Bahwa dari ketentuan pasal 58 angka 1 huruf (c) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas, mengamanatkan bahwasanyaharta benda wakaf dapat didaftarkan menjadi wakaf, namun haruslahdisertakan syarat normative, dimana harus adanya kesaksian dari pihakyang mengetahui wakaf tersebut dan harus dikukuhkan denganPenetapan Pengadilan;5.

Bahwa terhadap objek sengketa aquo, dimana Penggugat mendalilkanmerupakan harta wakaf serta perolehan harta benda wakaf tersebut pada13 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama KecamatanPatumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020.

Bahwa sudah seharusnya dimana kedudukan Penggugat adalah sebagaiNazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya (lihat pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf);5.

Menyatakan wakaf tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan tanggal 10Dzulhijjah 1392 H.) dari ayah Tergugat (H. Muhammad Dahlan) kepadaPanitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang KalukuBodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku KetuaUmum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dariTergugat Il (H. Muh.

adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif dan Tergugat IlWakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalumengusir penerima wakaf karena penerima wakaf juga sebagai PengurusYayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi menyebarkanfitnah

No. 522 K/AG/2008objek wakaf baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Penggugatsematamata pemberian wakaf oleh Wakifnya dianggap tidak sah alasannyakarena ada niat H. Muhammad Thahir almarhum untuk memiliki secarapribadi (inilah dianggap oleh Penggugat sebagai fitnah besar).Sekali lagi cara Tergugat dan Il menyatakan pemberian wakaf berupatanah tersebut adalah dianggap tidak sah beralasan karena ada maksuddan tujuan H.

tidak sah pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas.

sekolah di atas tanah wakaf demi kepentinganuang (duitnya) hanya dengan alasan fitnah besar, maka judex factiberkempoten secara mutlak mengadili serta memutuskan perkara wakaf ini,Hal. 12 dari 14 hal.

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)Pada KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATANBANDA RAYA Dahulu KECAMATAN MEURAXA,KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan SoekarnoHatta Gampong Mibo Kecamatan Bandar Raya KotaBanda Aceh;2. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA, cg. KANTOR WILAYAH DEPARTEMENAGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH, cq.KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDAACEH, berkedudukan di Kota Banda Aceh;3. BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq.

Nomor 7 K/Ag/2018selesai dengan memperoleh keputusan yang berkekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan ikrar wakaf yang menjadi dasar penerbitan Akta PenggantiAkta lkrar Wakaf Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 1 September 1999adalah tidak sah;Menyatakan wakaf tanah sebagaimana tersebut Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 1 September 1999 adalahtidak sah dan batal;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/

162/03/1999tanggal 1 September 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 yang diterbitkanoleh Tergugat VII atas nama Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa)dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya adalah tidak berkekuatanhukum;Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk membatalkan atau mencabutSertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 atas nama Abdul ManafSulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya;Menyatakan

putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawananverzet, derden verzet, banding maupun kasasi;Memerintahkan supaya putusan perkara ini disampaikan kepadainstansi yang terkait kepentingan dalam pencatatan benda wakafsupaya tanah terperkara dikeluarkan dari daftar benda wakaf;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;SubsiderAtau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh berpendapatHalaman

itu terjadi, siapawakifnya, milik siapa harta wakaf itu, apa isi ikrar wakaf itu, dan apaperuntukan wakaf tersebut, sehingga tidak satupun unsur wakafsebagaimana Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004terpenuhi;Bahwa alasanalasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apayang telah disampaikan dalam persidangan Judex Facti dan telahdipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Mahkamah Syariyah Aceh,lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan

(almahum)pernah membuat akta ikrar wakaf tanah sawah tersebut kepada YayasanPendidikan Asofa Kawitan (YAPAK) di Dusun Wonoharjo RT.002 RW. 008Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar namunbelum diproses akta ikrar wakafnya ;3. Bahwa dalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh ayah para Penggugat Muhadibin Musnawi .(almarhum) tersebut tanah sawah tersebut tertulis seluas 5635 m?namun dalam sertifikat atas nama ayah para Penggugat Muhadi bin Musnawi(almarhum) HM.

Fotokopi Surat Keterangan Wakaf, tanggal 29 Juni 2015, yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.6 ;. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, No. W3/02/015/VIII/2015,tanggal 27 Agustus 2015, dari Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanGondangrejo Kabupaten Karanganyar, yang oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telahbermeterai cukup yang diberi tandaP.7 ;.

Fotokopi Surat Keterangan Wakaf, tanggal 29 Juni 2015, yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dantelah bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 ;2. Fotokopi Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf, No.

dan telahdibangun sebuah rumah permanen, jauh sebelum akta pengganti akta ikrarwakaf diterbitkan;Menimbang, berdasarkan surat keterangan wakaf tanggal 29 Juli 2015yang telah ditanda oleh Para Penggugat yang terdapat kesalahan dalam halluas tanah wakaf tersebut, selanjutnya oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGondangrejo Kabupaten Karanganyar diterbitkan Akta Pengganti Akta IkrarWakaf Nomor W3/02/015/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

untukkemaslahatan umat dapat teroenuhi dan agar mengekalkan manfaat wakafsesuai dengan tujuan wakaf, oleh karena itu diperintahkan kepada Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah sawah seluas + 5.035 M2 yangHal. 12 dari 14 Put.