No.95/PDT/2015/PTMDN.banding karena jabatannya (ex officio) mempertimbangkan formulasi gugatan a quoseperti dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama formulasigugatan, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan a quomengandung kumulasi gugatan / kumulasi objek gugatan yakni pada satu sisi adalahdalil gugatan tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan / harta peninggalandari Horas Panjaitan (alm) dan Esman br Marpaung (almh) yang belum dibagi

Turut Terbanding II mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor : 289 tanggal 30 Desember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan dan SertifikatHak Milik Nomor : 173 tanggal 3 Nopember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan.Bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, peristiwa hukum dan keadaanhukum dengan petitum gugatan seperti diatas menjadi objek gugatan tersendiri pulayang untuk proses pemeriksaannya tunduk pada hukum acara yang berlaku padaPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan

kumulasi yang mengandung 2 (dua) objekgugatan yang masingmasing objek gugatan tersebut tunduk pada hukum acara yangberbeda / jurisdiksi absolute yang berbeda sebagaimana dipertimbangkan diatas,mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan materil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasanalasan pertimbanganhukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berkesimpulan danberpendapat bahwa selain karena eksepsi Pembanding semula Tergugat IV tentangsugatan kurang pihak karena

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian, gugatan hadhanah, dan gugatan nafkah anak berhubunganHalaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pstsangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama dalam perkara ini

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganHalaman 13 dari 34 halaman putusan Nomor 259/Padt.G/2020/PA.Psthak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat

TENTANG HAK ASUH dan NAFKAH ANAK.Hal. 28 dari 33: halaman.PutusanNomor :334/Pdt.G/2019/MSBna.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalambatasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengandemikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali denganUndangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agamadengan demikian Majelis Hakim dapat

. , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat ,maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenatelah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil Suatugugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksisaksi baik dariPenggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi serta pengakuan dariPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri telah terbukti bahwaAnak I, dan Anak Ilumur adalah anak sah pasangan suami isteri dari PenggugatRekonvensi

gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan erat,maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal86 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanperceraian dengan gugatan hak hadhanah, dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama;4.9 Pertimbangan perceraianMenimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2,sebagaimana alasan dalam dalil gugatan poin 5, Majelis mengemukakanpertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, Tergugatmengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah ketidakharmonisan Him. 23 dari 37 hlm Putusan Nomor 0138/Padt.G/2018/PA.MbIrumah tangga Tergugat

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hadhanah berhubungan sangat erat dantelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemelihnaraan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat, MajelisHakim

persidangan Tergugat tidak mengajukan buktibukti saksi;Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didengarkesimpulannya karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir padasaat tahapan kesimpulan;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor PERKARAMenimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) perkara ceraigugat hak hadhanah dan serta nafkah hadhanah yang diajukan olehPenggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mengajukan izin atasan untuk melakukan melakukan perceraian diPengadilan Agama Depok, sebagaimana surat Menteri Perhubungan NomorKP 290 Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, dengan demikianPenggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun1983

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian yang diajukanHalaman 15 dari 36 halaman putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.

Pemilik objek gugatan berbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objekdan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif danobjektif tidak dapat dibenarkan;b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbedaPenggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yangdigabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkansebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak,yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanHal. 17 dari 34 Hal.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi subjektif yang dilarangundangundang, hal ini dapat dilinat dalam uraian berikut ini:a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 5, posita 6 dan posita 7,yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 3750/Desa Arang Limbung Kutipan SU. Sem Nomor 492/1982 tanggal 7 April 1982 luas + 48210 m?

GUGATAN TIDAK SEMPURNA (eenduidelijke en bepalde concluse)TERDIRI DARI BEBERAPA/PERCAMPURAN OBJEK GUGATAN(KUMULASI GUGATAN).3.1 PERCAMPURAN/KUMULASI 2 (DUA) OBJEK GUGATANBahwa didalam uraian dalildalil gugatan PENGGUGAT terdiri daribeberapa objek gugatan yang berlainan (percampuran objek gugatan)sehingga gugatan PENGGUGAT inkonsistensi atau kaburdantidakjelas.Bahwa seperti diketahui dalam dalil posita gugatan angka ke8 dan ke10menggambarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Pihak (1365BW), sedangkan

Begitupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulistanpa tanggal yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugatdan mohon putusan;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatatdalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkaraperceraian dan hak hadhanah (pemeliharaan anak) serta nafkah hadhanah,yang diajukan

Pengggugat Ill pada butir ke4 posita gugatanjuga menyatakan hal yang sama dan perbedaannya pada ukuran luas tanah yaitukurang lebih 14.727 (empatbelas ribu tujuh ratus duapuluh tujuh) meter persegi.Kalau diperhatikan secara seksama maka sesungguhya gugatan yang diajukanoleh para Penggugat adalah merupakan Gugatan Kumulasi Subjektif (gabungangugatan) beberapa penggugat lebih dari seorang penggugat (dalam perkara ini tigaorang penggugat) melawan seorang Tergugat maka syaratnya untuk adanyakumulasi

Bahwa gugatan Penggugat yang pertama adalah ditujukan kepada KPRIMUNCUL, sedangkan gugatan kedua ditujukan kepada KUD TANJUNGSARI.Menimbang, bahwa syarat materiil gugatan kumulasi obyektif adalah terdapathubungan hukum serta memiliki hubungan yang erat antara satu gugatan dengangugatan yang lain.

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek dan masing masing objek gugatan dimiliki oleh pemilikyang berbeda, atau berlainan penggabungan yang demikian baik secarasubyektif dan obyektif tidak dapat dibenarkan;Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tulungagung maka secara otomatispertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, samadengan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung mendasarkan padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Jansen Purba.Sehingga membuatdasar hukum (feitelijkegrond)gugatan Penggugat yangmenyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melanggarhukum dalam perkara ini menjadi kabur tidak jelas( obscuurlibel ).Bahwa karena didalam gugatan Penggugat ada melakukanpenggabungan gugatan (Kumulasi) yang tidak mempunyaihubungan hukum yang erat (innerliikesamenhang) antaraperbuatan Pembanding yang menguasai dan menempati objekperkara dengan tuntutan pembayaran hutang, maka sangatlahjelas gugatan Penggugat telah

Penggugat.Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada sebelumnya telah memilikikesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pada tanggal 31 Desember2018 mengenai hak asuh anak untuk diasuh secara bersamasamamengenai tanggung jawab pengurusan hak asuh anak.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaiamanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Ska, pada salahsatu pertimbangan Hakim menjelaskan:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian waris,akan tetapi gugatan tersebut termasuk gugatan

kumulasi/gabunganHal. 10 dari 35 Hal.

Perihal demikian jelas bahwa Putusan JudexFacti tidak sesuai dengan kewajiban pembuatan putusan yang digariskanPasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004;Bahwa gugatan perselisihan hak dan gugatan perbuatan melawan hukumtidaklah dapat digabungkan atau diajukan gugatan kumulasi karena gugatanHalaman 22 dari 33 hal. Put.