Ditemukan 12306 data
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
263 — 563
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberi jawaban padatanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal :Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., /Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Victoria selaku kuasa dariSdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya pada halaman dua (2)menjelaskan SBB :e.
Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaian gantikerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) harisetelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepadaPengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan olehPenggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020 tertanggal 5 Juni2010)..
CkrBahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni2020 diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Demikian pula dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik untukmenentukan besaran nilai ganti rugi akibat pengadaan
Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepada Penggugatsebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020, sebagai berikut:e.
Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal: Penjelasan. DitujukanHalaman 71 dari 115 Putusan Nomor 196/Padt.G/2020/PN Ckrkepada: Yth. Sdr. KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / advokat dan konsultanhukum pada Kantor Hukum Victoria Selaku Kuasa Dari sdr. Siswanto, dkk (7orang) Taman Kedoya Baru Jl.Kedoya Angsana IV Blok d5 no.2/7 KedoyaSelatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Di Jakarta, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberitanda P3;4.
138 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a dan b,dimana Tergugat tidak memiliki kewenangan lagi mengenai Pemberian IzinUsaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor23Tahun 2014 dan kesalahan prosedur ini teridentifikasi antara lain, DasarPengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasional adalah surat PT.IntegraMining Nusantara yang bernomor: 06/IMN/BUPATI/X/2014, sementaraNomor tersebut bukan merupakan Nomor Surat yang berlaku di PT.IntegraMining Nusantara;Bahwa dalam ketentuan Pasal 409
dan Ketentuan Pasal 411 UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnan Daerah yang menyatakanUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Bahwa dengan memasukan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 padakonsideran mengingat point 4 dalam objek sengketa a quo yang diterbitkanpada tanggal 17 November 2014, maka Tergugat melanggar ketentuanPasal 409
Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara, bentuk dari AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asasKepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quobanyak paraturan perundangundangan yang dilanggar seperti Pasal 402,Pasal 409
88 — 27
LAB :409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehHERMEIDI IRIANTO, S.Si.,IMAM MSHMUDI, Amd.,SH.
LAB: 409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor1735/2016/NF s/d 1737/2016/NF berupa kristal bening ,1738/2016/NF,1740/2016/NF dan 1742/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta1739/2016/NF, 1741/2016/NF dan 1743/2016/NF berupa cairan darah adalahbenar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang
16 — 0
terhadaop Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 5
;Fotokopi Surat Keterangan Suamilsteri Nomor : 474.2/409/SKPDU/XV2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala DesaUjung Kecamatan BatiBati telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2.);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan BatiBatiNomor : 457/Kua.17.112/Pw.01.1/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnyadiberi kode (P3.)
10 — 7
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
17 — 2
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50Tahun 2009 ,Yurisprudensi nomor 409 K/AG/2010 tangga 13 Agustus 2010 serta SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 , maka Majlis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan
26 — 11
dicocokkan denganaslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat,oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil, maka penggugat telahmengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Izin dari Kepala Kantor Kementrian AgamaRepublik Indonesia Kabupaten Majene Nomor Kd. 31.02/2/PW. 01/22/2010. bertanggal 20Januari 2010 tentang izin perceraian atas nama Sukmawati, S.Pd Nip. 150 409
12 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
11 — 10
Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, KabupatenPekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;B. Bukti saksisaksi:1.
15 — 8
Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
13 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 409/UMSK/X/2017 yangditerbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Buktisurat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinyabukti P.5:6.
18 — 2
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 1
Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Timur pada tanggal 29 Juni 2009, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 409/03/V 1/2009 tertanggal 01 Juli 2009;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt3.
27 — 4
Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaLahat dengan perkara No 409/Pdt.G/2011/PA.Lt, tetapi dicabut karenaPenggugat dan Tergugat rukun kembali;9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Lahat c.q. Majelis Hakim kiranya dapatmemeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudianmemutuskan sebagai berikut:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdillah Ghadi Hasan;6 Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 409 m2, a.n. Yanto;7 Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 215 m?, a.n. Joko Mulyono;8 Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 227 m?, a.n.
Abdillah Ghadi Hasan;Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 409 m?,a.n. Yanto;Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 215 m?,a.n. Joko Mulyono;Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 227 m?,a.n.
Abdillah GhadiHasan;19 Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 409 m2, a.n. Yanto;20 Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 215 m?, a.n. Joko Mulyono;21 Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 227 m?, a.n.