Ditemukan 12306 data
6 — 4
ArRum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akanterwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikiandibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antaraPemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya bebanpenderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduabelah pihak;Hal mana sesuai pula dengan firman Allah dalam surat AlBagorah ayat2 409
22 — 14
orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidakmendapatkan izin dari atasannya meskipun Penggugat telah mengajukanizin cerai, Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara telahmengeluarkan surat penolakan izin cerai dengan nomor 470/409
12 — 12
tidakdiketahui keberadaannya (Ghoib);Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upayatersebut tidak membuahkan hasil;Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untukmencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidakdiketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republikIndonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yangdikeluarkan oleh ALAMAT, dengan Nomor : 474.4/409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
PERTIWI, istri dari ADI PRAYITNO
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Resort Labuhan Batu
46 — 12
Rantau Prapat telah menyetujui Penyitaan dimaksuddengan menerbitkan PENETAPAN Nomor: 409/Pen.Pid/2019/PNRap tanggal 04 Oktober 2019;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 MKUHAP,tertangkaptangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktusedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudahHalaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Prap/2019/PN Rapbeberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,atau apabila sesaat
RantauprapatNomor: 409/Pen.Pid/2019/PN. Rap tanggal 4 Oktober 2019 tentangPersetujuan Penyitaan barangbukti an.
,selanjutnya diberi tanda T.25;Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/408/X/RES.4.2./2019/Res Narkoba, tanggal 2 Oktober 2019, tentangPencarian Orang atas nama SARMAN dan Photocopy DafatPencarian Orang Nomor: DPO/409/ X/RES.4.2./2019/Res Narkoba,tanggal 2 Oktober 2019, tentang Pencarian Orang atas nama LAEKSIREGAR, selanjutnya diberi tanda T.26;Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Prap/2019/PN RapMenimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohonjuga telah mengajukan Saksi
165 — 81
f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.
Polongbangkeng UtaraKabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atasnama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yangditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas namaHamzah.f) 1 (Satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No.2104061307730202 atas nama Jumadil.h) 1 (satu) lembar foto copy Surat PermohonanWilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yangdibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas namaJumadil
Polongbangkeng Utara Kabupaten TakalarNomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towataatas nama Hamzah.f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202atas nama Jumadil.h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat danditandatangani oleh Pemohon atas nama
Polongbangkeng Utara Kabupaten TakalarNomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towataatas nama Hamzah.f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dariSekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13tertanggal 20 Juni 2013.g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atasnama Jumadil.yang menunjukkan bahwa identitas saksi tersebutyang mengajukan permohonan ijin penambangan danmerupakan saudara Terdakwa.h) 1 (satu)
Mayor Chk NR11050386 dan Paihadapan umum dan co WwWR> urat Permohonan P7 yang dibuat dan gitandatangani oleh Mintarja alias AmingAlian C, 1 (satu) lembar foto kendaraanC dan 2 (dua) lembar foto kegiatanB.Heritahuan Pajak terhitung Pajak Bumilor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar danSappuru Kampung Salekowa Desaari 2012.bt copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec.kalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas013 yang ditandatangani oleh Kepalafoto copy lembaran disposisi dari Sekretaris DaerahNomor: 409
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SANGGAM P SIAGIAN, SH
24 — 16
P.A.F LAMINTANG,S.H, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis MenurutYurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Halaman 409);Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama Judex Factie, dan JaksaPenuntut Umum, menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki Kewenanganmasingmasing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum acara pidana.Namun dalam persidangan tingkat pertama, Kami selaku Kuasa HukumTerdakwa/Pembanding menilai jiwa profesionalisme Judex Factie dalammemeriksa
P.A.FLAMINTANG,S.H, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana DenganPembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu PengetahuanHukum Pidana, Halaman 409);Namun pada saat persidangan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umummenghadirkan barang bukti dihadapan persidangan tanpa merujuk pada Pasal75 KUHAP dan Pasal 181 ayat (1) KUHAP;> Keterengan TerdakwaBahwa menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, keterangan Terdakwamerupakan hal yang penting dalam suatu proses menemukan kebenarandalam sebuah perkara.
19 — 6
Fotocopi Akta Nikah Nomor 409, tanpa dicocokan dengan aslinya,bukti P.2;Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksisaksinyadipersidangan menagku bernama:1.
telah mengajukan buktibukti tertulis P21 dan P.2 dan telahmenghadirkan 2 orang saksi, maka Majelis memertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa tentang bukti P.1, Fotocopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat, telah dicocokn dengan aslinya, sebagai akta outentik,telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, membuktikan Penggugattinggal dan berdomisli di wilayah hukum Pengdailan Agama Bogor, maka itumerupakan kewengan relaif Pengadilan agama Bogor;Menimbang bukti P.2 Fotocopi Akta Nikah Nomor 409
36 — 10
Penyidik, tanggal 8 Nopember 2006 No.Pol:SP.Han/409/X!/2006/ReskKrimsejak tanggal 18 Nopember 2006 s/d tanggal 27 Nopember 2006;2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Nopember 2006 No.248/RT2/Epp.1/11/2006, sejak tanggal 28 Nopember 2006 s/d 6 Januari 2007;3. Penuntut Umum, tanggal 5 Januari 2007, No.PRIN11/0.3.25/Ep.2/1/2007,sejak tanggal 5 Januari 2007 s/d 24 Januari2007;4.
1.Ratna Anastasia, BSC
2.M. HARYANTO
3.YUDI FIRMANSYAH, S.E.
33 — 17
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 409/C/VII/10/ atas namaH. Zulkibli Suud, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Surat Kematian No.474/306/61.01.2008/2020 atas namaH.Zulkibli Suud, yang dikeluarkan Kepala Desa Jagur pada tanggal 24Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor K.T.P. : 9648/C/VII/9/1992atas Mariati, selanjutnya diberi tanda bukti P6;7.
14 — 2
Setiap tahun sampai anak dewasa, sebagaimanaakan ditentukan dalam amar putusan;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409 K/AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Magelang
18 — 1
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMG merupakan kelanjutan perkarasebelumnya yang diputus Gugatan Tidak Dapat Diterima sehinggahal tersebut tidak kadaluarsa ;Tuduhan Penggugat belum pekerja melanggar ketentuan Pasal 19Peraturan Perusahaan tidak terbukti sehingga PHK dinyatakan tanpaada kesalahan Penggugat ;Bahwa selain itu terhadap perkara lain sebelumnya yang sama yaituperkara No.85/G/2009/PHI.SMG jo perkara No.409/Pdt.Sus/2010 yangtelah memberi putusan yang sama dengan perkara tersebut ;1.
16 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
13 — 4
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 5
Surat Keterangan Domisili atas nama Nani Jail Muhadi No. 560/409/Ekbang,tertanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu SukaMulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat,bernazegelen, setelah dicocokkan ternya telah sesuai dengan aslinya, Bukti(P.1);2.
12 — 4
pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama dalam kitabMinhaju atTullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alin menjadi pendapatmajelis sebagai berikut:dal wolall ale ol tera) asg ll aks Ase Sul sls ...Artinya: ... apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudahsedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talaksatu,Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yangdiamanahkan dalam alQur'an surah arRuum ayat 21 sebagai berikut:GB 409
18 — 10
Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/409/pem2019, tanggal 25Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya,Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelendan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);Bahwa selain buktibukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksisaksi di muka sidangsebagai berikut:1.
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Tergugat Asal/TermohonPeninjauankembali tanggal 17 Nopember 1997 No.409/600/IV/PT/1997(bukti P11 = T7), Para Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 25Nopember 1997 telah mengajukan Surat Gugatan dengan disertaiPermohonan diletakkan Sita Jaminan yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No.262/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Tim(bukti P3) ;4.
146 — 9
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409