Ditemukan 20472 data
24 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
7 — 0
Asli surat keterangan nomor : 470/267/427.908.04/2014, yang telah dikeluarkanoleh Kepala Desa KABUPATEN LUMAJANG, telah bermaterai cukup,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas,Penggugat jugamengajukan dua orang saksi masingmasing:1.
169 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
53 — 9
Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 39 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan HonorerKantor Samsat Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di KabupatenWajo, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca suratsurat perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi.Telah memeriksa buktibukti lain.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal16 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppengdengan Nomor 267
206 — 54
berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
9 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/IX/2011 tanggal 06September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanArahan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinyadan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon bernomor3212170702870001 tanggal 11072012 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.
10 — 0
Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Sugiyao Nomor : 267/32/VIII/82, tanggal 10Agustus 1982 ( Bukti P. 24) ;5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Romadoni Dewi Aisah Nomor : 192020.751 Jo 1927 No 564, tanggal 11 Mei 2002 ( Bukti P. 5 ) ;6.
134 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
31 — 4
Foto copy Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/267/418.80.10.2016 yangdikeluarkan dari Desa Kedak, diberi tanda P.7;8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/217/418.80.10/.2016 yang dibuatoleh Kepala Desa Kedak, diberi tanda P.8; 9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. : 2861 , Desa Sukorejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri , Tanggal 29 April 2009 , Luas 331 M?
54 — 30
Desember 2012 (rincian penggunaan dana).37. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.39. 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.40. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.41. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.42. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.43. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.44. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.45. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan/2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2015/PT PAL32324041424344454647484950515253541 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat
/03SPPLS /2012tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061Account tittle : Pemda Kab.
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
203 — 157
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:267/PDT/1991/PTMdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. PutusanMahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 15 Desember2016 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas sebahagianbidang tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Ukur Nomor:01/Pasar Pangururan/2016, tanggal 28 06 2016, luas: 283 M2Halaman 9.
Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor : 201/Pdt/2001/PT.Mdn, Atas putusan tersebutTergugat Il Intervensi sebagai Tergugat dan Tergugat II KartiniSitanggang sebagai Pemenang Lelang atas tanah dan rumah dalamperkara Nomor : 63/Pdt.G/1990/PNTrt jo Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 267/Pdt/1991/PTMdn jo Putusan Mahkamah AgungNomor : 620/K/Pdt/1992/MA dan perkara ini telah berkekuatan hukumtetap, lantas dilakukan eksekusi tetapi Penggugat II Intervensi dan KartiniHalaman 33.
;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 267/Pdt/1991/PT.MDN., Tanggal 16 September1991.;Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1992, Tanggal 30 Oktober1996.;Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN, Tanggal1108 1980, oleh COSTAN SITANGGANG kepadaSENTI Br. SIGALINGGING, yang diketahui danditandatangani ALBERT SITANGGANG, saksisaksi (M.AJendi Naibaho dan Leb. A. Norita Naibaho) danmengetahui Kepala Kampung Pasar Pangururan (A.TandiNaibaho).
Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16 September 1991 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/K/Pdt/1992 tanggal 30 Oktober1996 (Vide Bukti P12, P13, dan P14);. Bahwa Senti Sigalingging (Penggugat) dinyatakan sebagai satu satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksuddalam Akta Nomor : 242/Akta/1981 tertanggal 19 Januari 1981berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor31/Pdt.G/2000/PN.TRT tanggal 18 Desember 2000 jo.
Trt tanggal 6 Mei 1991 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 35/G/2020/PTUN.MDNSeptember 1991 jo.
11 — 1
dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa surat sebagai berikut :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nomor : XXXX/25/IX/1984 tanggal 17September 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya diberi tandaP.l.2 Surat keterangan Kepala Kelurahan Sekaran Nomor : XXXX/267
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan bandingtersebut;3.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertanian,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
165 — 79
Keputusan tentang penyerahan perkara dari PangdamXill/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20Maret 2019.2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor :TAP/29/PM.III17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III17/AD/IV/2017tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.A.
230 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat Tergugat pada bulan 18 Oktober 2013 serta Sertifikat Hak Tanggungan tersebutbatal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Surat Risalah Lelang Nomor 256/2017,tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut bataldemi hukum dan penjualan lelang tidak sah;Menyatakan Tergugat Ill tidak dapat mengosongkan 1 (satu) bidangtanah dan bangunan rumah, luas 267