Ditemukan 17793 data
KIYASNO
59 — 23
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pembetulan akta pencatatan sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atautanpa permohonan dari subjek akta dalam jangka
50 — 28
., Masingmasing Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen di Lingkungan UniversitasHasanuddin pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konsultan dan BantuanHukum Universitas Hasanuddin, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10Gedung Rektorat Lantat 5 Kampus Universitas Hasanuddin, berdasarkan SuratPenugasan Nomor : 8885/UN4/KP.24/2014, tanggal 26 Februari 2014 Dan SuratKuasa Khusus Nomor : 8885/UN4/KP.24/2014, tanggal 26 Februari 2014, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
127 — 260
Sudungnainggolan, MHSC dkk37.Perjalanan dinas peserta Pusat dalamrangka Analisa hasil penyusunankebutuhan SDMK kegiatan Kajian Hasilpenyusunan kebutuhan SDMK dalamrangka penyeklenggaraan SPM dan UnitDepkes dan UPT nya an. Sudungnainggolan, MHSC dkk38.Perjalanan dinas peserta Pusat dalamrangka pembahasan hasil peyusunankebutuhan SDMK kegiatan Kajian Hasilpenyusunan kebutuhan SDMK dalamrangka penyeklenggaraan SPM dan UnitDepkes dan UPT nya an.
Sudung NainggolanMHSC dkk76.Perjalanan dinas Dalam rangka reviewhasil fasilitasi kegiatan fasilitasipenyusunan kebutuhan SDMK ans.Sudung Nainggolan MHSC dkk77.Perjalanan dinas Dalam rangkapenyusunan draft SDMK kegiatanKajian hasil penysusunan kebutuhan103SDMK dalam penyelenggaraan SPMdan Unit Depkes dan UPT nya an.Nurdiana, SKp. MSc dkk78.Perjalanan dinas Dalam rangkaLokakarya SDMK kegiatan Kajian hasilpenysusunan kebutuhan SDMK dalampenyelenggaraan SPM dan Unit Depkesdan UPT nya an.
Sub Kegiatan Penyempurnaan untuk Kegiatan Kajian Hasi PenyusunanKebutuhan SDM Kesehatan dan unit UPT lainnya, tetapi tetap dibuatkan SuratPertanggungjawabannya (SPJ) seolaholah dilaksanakan pada tanggal 23 S/d25 Agustus 2010 si Hotel Perdana Wisata Bandung dengan peserta sebanyak10 (sepuluh) orang, sehingga dikeluarkan dana sebesar Rp.21.200.000, (duapuluh satu juta dua ratus ribu rupiah);.
Sudungnainggolan, MHSC dkk38.Perjalanan dinas peserta Pusatdalam rangka pembahasan hasilpeyusunan kebutuhan SDMKkegiatan Kajian Hasil penyusunankebutuhan SDMK dalam rangkapenyeklenggaraan SPM dan UnitDepkes dan UPT nya an. Sudungnainggolan, MHSC dkk39.Perjalanan dinas dalam rangkapengumpulan data ke prop.
Sudung NainggolanMHSC dkk15677.Perjalanan dinas Dalam rangkapenyusunan draft SDMK kegiatanKajian hasil penysusunan kebutuhanSDMK dalam penyelenggaraan SPMdan Unit Depkes dan UPT nya an.Nurdiana, SKp. MSc dkk78.Perjalanan dinas Dalam rangkaLokakarya SDMK kegiatan Kajianhasil penysusunan kebutuhan SDMKdalam penyelenggaraan SPM danUnit Depkes dan UPT nya an.Sudung Nainggolan, MHSC dkk79.Perjalanan dinas peserta pusatDalam rangka persiapan kegiatanFasilitasi penyusunan kebutuhanSDMK an.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan mengapa harusatas nama kepala UPT XXXVIII Lumpak SP.6 PPS karenaselaku Pelaksana Teknis dan pejabat yang memimpinwilayah transmigrasi wilayah XXX VIII Lumpak SP.6 PPSsecara administrasi kelembagaan wajib karena jabatanuntuk membubuhkan nama selaku Pemohon tehadap objekbenda tidak bergerak yang secara kedinasan sudahmenjadi otoritasnya;Bukti T.14 (bukti Pembanding) berupa Surat KeteranganKepala Desa Sukaraja, Kecamatan Singkup dahuluKecamatan Marau) Nomor 549/04/PEM tanggal 19 Mei1997 perihal
pembagunanperkebunan dengan pola PIR Trans dan selaku Kepala Desa PemohonKasasi I wajib dan bertanggung jawab dalam menjaga, mengurus,menggelola dan mengamankan Tanah Kas Desa dan sebagai rasa tanggungjawab karena jabatannya (siapapun yang menjabat Kepala Desa SariBekayas) posisi Pemerintah Desa adalah penerima manfaat/ penerima hibah/penerima fasilitas yang tertuang dalam dokumen serah terima dariDepartemen Transmigrasi dan PPH Kalimantan Barat kepada PemerintahDesa Sari Bekayas melalui Kepala UPT
Pengkong yang dahulu alm.Pengkong membeli dari Nahim dan Kintui pada tahun 1966 tanpa surat menyurat dantahun 1997 dibuatkan SKT oleh Kepala Desa Sudaryanto;Bahwa kemudian objek sengketa diambil alih oleh UPT Trans dan diserahkanmenjadi tanah kas Desa tanpa ganti rugi kepada Penggugat;Bahwa terlepas dari alasan kasasi menurut hukum acara gugatan Penggugat cacatformil, karena pihak Nahim dan Kintui sebagai pihak dari mana ayah Penggugatmemperolehnya tidak diikutkan sebagai pihak dan tidak pula didengarkan
JOKO SUTANTO, S.H.,M.H
Terdakwa:
ABD JABAR Alias JABAR Bin HUSIN
41 — 21
Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 5333/NNF/2020, tanggal 11 Juni2020, sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dariterdakwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung ZatMetamfetamina = Positif, yang dan terdaftar dalam Golongan Undangundang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danPermenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikaserta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA)dari Instalasi Laboratorium UPT
TjsPemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUDRSD DR. H.
KriminalistikLabfor Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 5333/NNF/2020, tanggal 11Juni 2020, sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disitadari terdakwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoriummengandung Zat Metamfetamina = Positif, yang dan terdaftar dalamGolongan Undangundang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika serta berdasarkan Surat Keterangan HasilPemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT
19 — 13
Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 188.4/008/PKM03/I/2020yang dikeluarkan UPT Puskemas Penanae Kota Bima, selanjutnya olehKetua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;5.
24 — 22
Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan atas nama Xxxxxxxxnomor 445/5091/PKM.MP/X/2019 tanggal O1 Nofember 2019 yangdikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mpunda Kota Bima. Bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuali, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepadaPemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;Hal. 3 dari 9 Pen.
38 — 9
.; Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenisGanja tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI danberdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PelaksanaHarian Badan Narkotika Nasional No : = 296/VII/2010/ UPT,LAB.UJI.LNARKOBA tanggal 05 Juli 2010 dengan kesimpulan bahwa barangbukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kertas dan 2 (dua)linting kertas, masingmasing berisikan bahan/ daun dengan berat nettoseluruhnya 16,1330 gram
MARDIANA
23 — 11
yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
MARIATI
21 — 1
bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwayang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohonhendak memperbaiki nama ibu anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
11 — 0
Bahwa semasa hidupnya SAUDARA KANDUNG PEMOHON bekerjasebagai PNS dilingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur (UPT.
BENNY INDRAWAN JUSUP
20 — 2
sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
63 — 30
Asahan telah melayangkan surat teguransebanyak 2 kali dan UPT Dinas Pendidikan Kec.
Asahan telah melayangkan surat teguransebanyak 2 kali dan UPT Dinas Pendidikan Kec. Meranti jugatelah melakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali ;Saksi Drs.
IT dan perpustakaan SMKN 1Meranti, Konsultan Pengawas menerbitkan surat teguranuntuk mempercepat kemajuan pekerjaan agar selesai tepatwaktu yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Merantidengan tembusan kepada PPK dan UPT Kec. Meranti dengansurat No. 01/MAN/ST/II/2014 tanggal 4 Maret 2014 ;Bahwa benar semua sekolah yang berada di Zona IV telahmenyelesaikan kegiatan pembangunan lab.
Saksi LEONARDUS' SINAGA, S.Pd, keterangannya dipersidangan diberikan dibawah janji menurut agama Kristen, padapokoknya sebagai berikut: Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidakmemiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangandihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekananserta diberikan secara bebas, dan saksi membenarkanseluruh keterangannya dalam BAP; Bahwa benar saksi merupakan Kepala UPT DinasPendidikan Kec.
IT danPerpustakaan ; Bahwa benar selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Meranti, saksi bertanggung jawab untuk mengawasi seluruhkegiatan yang dilaksanakan di seluruh sekolah yang beradadi Kec. Meranti ; Bahwa benar yang bertanggung jawab atas fisik kegiatanpembangunan Lab.
101 — 15
Athmy NataliaWaruwu selaku Dokter UPT.
Athmy Natalia WaruwuA selaku Dokter UPT.
Athmy Natalia Waruwu selaku Dokter UPT.
37 — 8
,M.Si, Tanti, ST dan diketahui olen Kepala UPT Laboratorium UjiNarkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwabarang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.Halaman 4 dari 25 halaman perkara pidana No. 884 Pid.
,M.Si, Tanti, ST dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium UjiNarkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwabarang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandungHalaman 6 dari 25 halaman perkara pidana No. 884 Pid.
,M.Si, Tanti, ST dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium UjiNarkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.
33 — 3
Drektorat Tindak Pidana Narkoba diJI.MT.Haryono Cawang Jakarta Timur yang disita dari saksi Nur AiniCahya (dalam perkara terpisah) adalah benar terdakwa Wahyumenyerahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul19.00 wib di Jl.Parung Bogor (depan bengkel motor kawasaki)sebanyak 5 (lima) bungkus dan Berita Acara Pemusnahan barang Buktipada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Penyidik yang disaksikanoleh terdakwa Wahyudi , saksi Nur Aini Cahya,saksi Syamsul Alam,Jaksa beserta Petugas UPT
Jakarta Timur yang disita dari saksi Nur AiniHal.34dari66 hal Putusan No. : 203/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.Cahya (dalam perkara terpisah) adalah benar terdakwa Wahyumenyerahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul19.00 wib di Jl.Parung Bogor (depan bengkel motor kawasaki)sebanyak 5 (lima) bungkus dan Berita Acara Pemusnahan barang Buktipada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Penyidik yang disaksikanoleh terdakwa Wahyudi , saksi Nur Aini Cahya,saksi Syamsul Alam,Jaksa beserta Petugas UPT
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon; Surat Penguasaan Tanah untuk keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013Tertanggal 25 Maret 2013: Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor547/147.01/BPPT.
Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon;Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013tertanggal 25 Maret 2013;Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat KeteranganPerolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPTtertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan
Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon (vide bukti P8) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala UPT Laboratorium Dinas Bina MargaKabupaten Cirebon; Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P9) dikeluarkan/diterbitkan olehKuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon; Surat
Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon; Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013tertanggal 25 Maret 2013; Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat KeteranganPerolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPTtertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan
MULYADI, SH
Terdakwa:
WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE
24 — 4
hasilpengujian sebagai berikut :Nomor kode Contoh : 20.107.99.20.05.0680.K.Pemerian : Kristal diduga Shabu.Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).Kesimpulan : Dalam lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamintermasuk Narkotika Golongan (satu).Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/BAP/MLP TK/VIII/2020tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Massa danTimbangan UPT
pada saat penggeledahan terhadap terdakwa oleh Polisi ditemukan :19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putin diduga narkotika jenis shabudengan berat brutto 6,00 gram;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabutelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan olehLaboratorium Massa dan Timbangan UPT
dalamkaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putin diduganarkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram sehingga Majelisberkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dalam perkara a quo adalah dalambentuk bukan tanaman dan memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/BAP/MLP TK/VIII/2020tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Massa danTimbangan UPT
ENI MU'ALIFAH SUJATMINAH
25 — 15
Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasihalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN NgbKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
DWI FATMA
23 — 13
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT