Ditemukan 61388 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 30-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 10 Mei 2021 — ALFIAN NOOR Als OPUT Bin MASRANI
6432
  • Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pili(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3)
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwenangdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah
    memiliki izin knusus untukmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinanberusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatanTerdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan adalahdilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan sub elemen pertama
    hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalambentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudserta barangbarang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagaibarang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atauseluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanatau untuk persediaan farmasi
Register : 22-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Tml
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUPIANNOR alias KUTUL bin SYAHRIN
8427
  • KUTUL Bin SYAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
    KUTUL Bin SYAHRIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atauAlat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancamdalam dakwaan Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    Dusun Tengah KabupatenBarito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Skj 21.30 wib pada saatanggota Polsek Dusun Tengah sedang melaksanakan patroli telah mengamankansaksi INORI
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta
    KUTUL Bin SYAHRIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana dendasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidanadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Register : 09-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 137/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TRI UTAMI PUTRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITTI RUGAYAH A. Binti Hj. RAHMATIA Dg. SOGI Diwakili Oleh : H MAKMUR M RAONA SH MH
9249
  • obat pemutih tidak dapat diperjual belikan bagiorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi;Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat pemutih Cindella tidakmempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan terdakwa SITTI RUGAIYA A Binti Hj RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti Hj.RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    SOGI telah terbukti secaraHalaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PT Mks.sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatukami yakni melanggar Pasal 197 Jo.
    SOGIterbukti secara sah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti HjRAHMATIA Dg.
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Sdn
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Arge Arif Suprabowo, SH
Terdakwa:
NUR ROHMAN Bin MARZUKI
7023
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
    Menyatakan terdakwa NUR ROHMAN Bin MARZUKI terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan
    Lampung Timur atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSukadana yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yangdi dalamnya terdapat pil warna kuning yang setiap plastiknya berisikan 116(serratus enam belas) dan 20 (dua puluh) butir pil jenis HEXYMER dan ataualat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang
    tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan peraturan pemerintah.
    Narkoba Polres Lampung Timur adalah saudara Wawan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin atau dokumen yang sah yangmenyatakan atau memperbolehkan Terdakwa untuk dapat mengedarkan,menyimpan, mengemas, mengolah, memperomosikan dan mengedarkansediaan farmasi dalam hal ini obat dan bahan berkhasiat obat yaitu pil warnakuning jenis Hexymer;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adakeberatan;2.
    Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana DakwaanAlternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;3.
Register : 26-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kln
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI.P.R, SH
Terdakwa:
ALFIANTO HARI PRASTIYA Als. KLEPON Bin HARI GUNAWAN
515
    1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
    KLEPON BinHARI GUNAWAN se terbukti bersalan melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANTO HARI PRASTIYAAls.
    Persetujuan pendaftaran tersebutdicantumkan pada kemasan sediaan farmasi berupa nomor registrasi dariproduk.
    Jadi kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar artinya mengedarkan produk yang belum memiliki Surat persetujuanpendaftaran berupa nomor registrasi dari Instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana diatur Pasal 106 ayat 1UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap produksimaupun pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harus mendapatkanizin edar dalam hal ini dari Dinas Kesehatan.
    Pihak yangmemproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan harusHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN KInmempunyai suatu keahlian dan untuk peredaran obat farmasi harus dilakukanoleh apotik dibawah pengawasan seorang apoteker;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari BPOMyang menyatakan bahwa barang bukti obat yang disita penyidik sudah tidakdalam kemasan sesuai aslinya sehingga tidak diketahui data apa yang terdapatpada kemasan obat tersebut, apa namanya
    Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawantersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
Register : 20-01-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.Ktb
Tanggal 3 Maret 2016 — ABDUL KADIR JAILANI Als IJAI Bin AMIRUDIN
405
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Alias IJAI Bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar; 2.
    Kotabaru sebanyak 5 (lima)butir obat jenis Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) dimana saksi MUHAMMAD KHAIRURRAHMAN baru membayar sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya hutang, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen/Zenith adalah di rumah kosyang merupakan tempat hunian dan bukan merupakan toko obat atau apotekyang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan danmempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untuk
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad. 1.
    Semayap, Kecamatan PulauLaut Utara, Kabupaten Kotabaru tersebut, selanjutnya terdakwa juga langsungmenyerahkan uang sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur Kedua Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alatkesehatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad.3. Unsur Tidak Memiliki Ijin EdarHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.
    KtbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang kemudian terbukti tidak
Register : 05-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Rasyid Yuliansyah, S.H.
Terdakwa:
Supiani Als Yoyo Bin Anang Bardin
2019
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als YOYO Bin ANANG BARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;----------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,-
    SA dimana pada waktu ituTerdakwa dalam posisi menyetir, sedangkan SaksiZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI dalam posisimembonceng.Terdakwa pada waktu itu. hendakmengantarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen /Zenith sebanyak 500 (Lima ratus) butir kepada seorangpemesan yang bernama UDIN yang ada di Desa BantuilKec.
    Akan tetapi ketika Terdakwa dan SaksiZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI telah menyadari bahwayang mengejar mereka adalah petugas kepolisian,Terdakwa dan Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI lalumembuang sediaan farmasi berupa Carnophen sebanyak500 (lima ratus) butir ke semak semak pinggir jalan bagiankirl, yang sebelumnya obat sediaan farmasi jenisCarnophen tersebut dibawa/simpan oleh Saksi ZAINUDINAls UDIN Bin RUSLI dengan cara dipangku di atas motor.Namun saat Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLImembuang obat
    sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut,petugas kepolisian mengetahui dan berhasil menemukanobat Carnophen yang dibuang tersebut.
    dan oleh karenamenurut Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarmaka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obatobatanjenis carnophen yang Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitartempat tinggal Terdakwa terdapat izin edarnya atau tidak?
    Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als YOYO Bin ANANGBARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR; 2.
Register : 03-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 266/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kesehatan)
Tanggal 4 Desember 2018 — Enden Sunandar Bin (Alm) Usman
10819
  • Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.
    Apt. sebagaiPengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandungmenerangkan bahwa obat Tramadol adalah obat keras sesuai denganKeputusan Meneteri Kesehatan RI No.633/Ph/62/o tanggal 25 Juni 1962tentang Daftar Obat Keras dan berdasarkan UU Obat Keras St.
    Saksi Julaila Karim Dahibu, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat diBerita Acara Penyidikan;Bahwa saksi adalah saksi penangkap dalam perkara tindak pidanamengedarkan obat sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Mei2018, sekitar jam 20.00 wib di rumahnya yang berada di Kp. BabakanCikundul rt 01 / 17 ds. Sukanagalih kec. Pacet Kab.
    (Kesehatan)(tiga) box atau sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dirinya tersebut tidakmempunyai ahli atau kKewenangan dalam bidang farmasi serta tidakmempunyai jin dari pihak pemerintah; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperihatkan PenuntutUmum didepan persidangan.
    Obat ini tidak boleh diedarkan secara bebas olehsetiap orang karena berdasarkan UU obat keras penyerahan obat kerashanya dilakukan pedagang besar farmasi, apoteker dan dokter;Bahwa menurut keterangan Ahli dapat dilihat dari riwayat pendidikanterdakwa yang hanya mempunyai ijazah sekolah dengan lulusan SMP,mengingat untuk menjadi Apoteker atau tenaga Kesehatan harus memilikiizin dari Instansi terkait dan terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/kotasetempat.
    Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.
Register : 23-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERMAN DERMAWAN,SH
Terdakwa:
RULLY RIZKI MAULANA Bin TION SOPANDI
287
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terkawa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu
    Menyatakan terdakwa RULLY RIZKI MAULANA Bin TION SOPANDI(Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin mengedarkansediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itusebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal 197UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP sesuai
    penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaktidaknya masih termasukbulan Juli Tahun 2019, bertempat Kampung Nagot Rt 01 Rt O02 DesaMekarluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut atau setidaktidaknyamasih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiaporang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi
    Terdakwa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi (Alm)bersamasama dengan saksi Muhammad Hilman Ardiansyah Bin Wahyono(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019sekira jam 16.00 Wib, atau setidaktidaknya masih termasuk bulan Juli Tahun2019, bertempat Kampung Nagot Rt 01 Rq 02 Desa Mekarluyu KecamatanSukawening Kabupaten Garut atau setidaktidaknya masih di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiap orang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan Terkawa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanpertama ;2.
Register : 20-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Rbg
Tanggal 23 Nopember 2016 — M. FADHOL Bin SUDIRAN
10314
  • FADHOL Bin SUDIRANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan; 3.
    FADHOL Bin SUDIRAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana pada pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaaan Pertama Primair Penuntut Umum; ane.
    Fadhol yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksimelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
    Fadhol yangHalaman 7 dari 24Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PNRbgdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksimelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
    Fadhol yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksiHalaman 9 dari 24Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PNRbgmelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
Putus : 13-09-2012 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 151/Pid. Sus/2012/PN. JMB
Tanggal 13 September 2012 — JA’FARUS SIDIK BIN MUTOLIBIN
313
  • Menyatakan terdakwa JAFARUS SIDIK BIN MUTOLIBIN terbuktiksecara sah dan menyakiknkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi stadart persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum ;2.
    Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antaralain sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 18.30 WIBterdakwa Ja'farus
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya,Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasiyang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal196 UU R.I.
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya,Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkanmasyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotekberdasarkan resep dokter.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan / atau persyaratan
    Menyatakan terdakwa JAFARUS SIDIK BIN MUTOUBIN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu;2. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFARUS' SIDIK BINMUTOLIBIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan denda Rp. 100 000, (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila terdakwa tidak bisa membayar denda diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 29-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID/2016/PT BJM
Tanggal 28 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NISA SRI HANDAYANI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)
6342
  • permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, tanggal 16 Desember 2015, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM2.
      Hulu sungai Selatan tepatnya di rumahterdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar berupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (limaratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb: Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasimasyarakat yang mengatakan bahwa di JI.
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.2.
      dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Sediaan farmasi sesualdengan pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM2.
Register : 08-10-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 221/Pid.Sus/2013/PN.Kdi
Tanggal 31 Oktober 2013 — IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO
275
  • Menyatakan Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO, bersalahmelakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan mengajamenyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANGSUSENO, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selamaTerdakwa ditahan; = Fx3.
    KESATQU : 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nnn cnn cnn cnc Bahwa ia Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO, padahari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat dirumah Terdakwa Perum Canda BhirawaAsri C3 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Endro (DPO) sebanyak 100butir harga Rp. 100.000,, alamat di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri; = IBahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan pil jenis LL tersebut tidak memilikikeahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan ; Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum untukmembuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa : Sediaan farmasi Pil jenis LL sebanyak 22
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danad. 1 Unsur barang siapa; Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orangsebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atasperbuatannya artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa atau mental dantidak ada tekanan di luar kemampuan dirinya ; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para
    Menyatakan Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hakmemiliki sediaan farmasi yang tidak memenuhi kemanfaatan standar dan mutu ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama : 7 (tujuh) Bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama: 3 (tiga) Bulan ; 3.
Register : 23-08-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 584/Pid.Sus/2018/PN Byw
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.SADIASWATI, SH.
2.AGUS SUHAIRI, SH
Terdakwa:
FEBRI KURNIAWAN
477
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Febri Kurniawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
    Menyatakan terdakwa FEBRI KURNIAWAN secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana telah diatur dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;.
    berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa terdakwa FEBRI KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 13 Juni2018 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juni 2018, atau setidaktidaknya dalam tahun2018, bertempat di Dusun Kopen Desa Genteng Kulon Kecamnatan GentengKabupaten Banyuwangi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;AtauKEDUABahwa terdakwa FEBRI KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 13 Juni2018 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juni 2018, atau setidaktidaknya dalam tahun2018, bertempat di Dusun Kopen Desa Genteng Kulon Kecamnatan GentengKabupaten Banyuwangi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    sepuluh) butir pilTrihexyphenidil jadi total keseluruhannya 100 (Seratus) butir dengan hargadari 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi 10 (Sepuluh) butir pil Trinexyphenidildengan harga Rp. 15.000, (lima belasa ribu rupiah) kemudian oleh terdakwadijual per 1 (Satu) plastik kecil isi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan keuntungansetiap 1 (satu) klip kecil sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi
    Bahwa obat keras (obat daftarG) peredarannya harus mempergunakan resep dokter yang disediakan olehapotik yang memiliki ijin apotik dari instansi yang berwenang, jadi tidak bisadiedarkan secara bebas oleh siapapun;Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi maupun tokoobat/apotik dan terdakwa juga tidak memiliki wewenang untuk menyimpanmaupun mengedarkan obat trek tersebut;Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik warna putihisi 20 (dua puluh) butir pil jenis Trinexyphenidil,
Register : 14-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 15-11-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Lmg
Tanggal 10 Juni 2014 — KHUBIL HUDA alias UBIL Bin KASMAT
433
  • Menyatakan Terdakwa KHUBIL HUDA alias UBIL Bin KASMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan;2.
    Lamongan, atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu yaitu mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Pil Carnopen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan
    , danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan ayat (3): ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan aiatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganPeratutan Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal ketika saksi RUKIS FADILAH bersama dengan saksiWIJANARKO anggota Polsek Paciran mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung kopi di dalam TPI (Tempat Pelelangan Ikan
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan kKeamanan,kasiat atau kemanfaatan, dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang menyimpan, mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Carnopen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur Pasal tersebut sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur dengan sengajia memprodukasi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi stadart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengedarkan obat keras daftar G jenis PilCarnopen;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengajamemporduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan telah jelas;11Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa
    Menyatakan Terdakwa KHUBIL HUDA alias UBIL Bin KASMAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard danpersyaratan keamanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ZENERICHO, SH.
Terdakwa:
RADIX PRIMA DEWI
6021
  • Sorongtepatnya di Toko Dhewi Habib Shop atau pada suatu tempat lain yang masih wilayahHukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwewenang untuk Memeriksa, Mengadilidan Memutus dalam Perkara Yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki IjinEdar perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut> Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa RADIXPRIMA DEWI selaku pemilik Toko Dhewi Habib Shop yang melakukanBisnis
    Sorong tepatnya di Toko DhewiHabib Shop milik terdakwa, telah terjadi pelanggaran terhadap jinmengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini Kosmetik yang tidak memiliki izinedar yang dilakukan oleh Terdakwa Radix ; Bahwa saksi bersamasama dengan Putra Hamonangan melakukan UnderCover Buy dan menanyakan apakah ada menjual kosmetik yang berfungsiuntuk memutihkan kulit dan waktu itu kami dilayani oleh karyawan yangbernama Siti dan karyawan menawarkan kosmetik HN Cream sebanyak 1paket dengan harga Rp. 180.000
    yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa ahli sudah bekerja sebagai PNS Balai POM di manokwari mulai 01Desember 2010 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan,Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Manokwari tahun2017 Sekarang ; Bahwa ahli memiliki Analisa obat, obat tradisional, produk komplemen,kosmetik dan pengetahuan tentang penggunaan, khasiat dan bahaya sediaanfarmasi terhadap kesehatan masyarakat serta Undang Undang dan peraturanyang menyangkut sediaan farmasi
    Unsur sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Ijin EdarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkanMenimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja dalam Pasal ini adalahKesengajaan sebagai maksud dan tujuan.
    Unsur Sedian Farmsi dan/ataualat kesehatan yang tidak memilikiijinedarMenimbang, bahwa Unsur ini bersifat tentatif komulatif, Berdasarkan Pasal1 butir 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi,12terdakwa dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang dimaksud dengansedian farmasi dalam unsur pasal ini adalah kosmetika berupa
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Mtp
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RM INDRA ADITYO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RAMLI alias RAMLI bin MASRAN NAIN
256
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI alias RAMLI bin MASRAN NAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan
    tanggal 4 April2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan ia Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Alias RAMLI Bin MASRANNAIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi
    Kabupaten Banjar atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMartapura, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasiberupa obat Carnophen yang seluruhnya mengandung Karisoprodol yang telahdibatalkan izin edarnya oleh Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 atau setidakHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Mtptidaknya sediaan farmasi
    PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal27 Juni 2013 atau setidaktidaknya sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izinedar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lainsebagai berikut : Bahwa berawal ketika Saksi AHMAD RIYADI Bin BAHRI dan SaksiMUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Bin SURADI bersama dengan anggotaKepolisian Sektor Martapura Kota menerima informasi dari masyarakatbahwa Terdakwa sering melakukan transaksi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3. Yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad.1.
    Unsur yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentukpersetujuan registrasi terhadap sediaan farmasi yang dikeluarkan olehpemerintah melalui lembaga resmi yang dalam hal ini BPOM (Badan PengawasObat dan Makanan) sehingga dapat diedarkan di wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMLI alias RAMLI binMASRAN NAIN telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenisCarnophen sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua;Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 03-10-2012 — Upload : 25-02-2013
Putusan PN TUBAN Nomor 326/Pid.Sus/2012/PN.TBN
Tanggal 3 Oktober 2012 — HADI SUKARNO BIN HALIMAN
306
  • ., dan Luluk Muljani serta Drs.Subagiyanto (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti milik tersangka HadiSukarno Bin Haliman ;Pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :PDM97/TUBAN/ VUI/ 2012, tertanggal 26 September 2012, yaitu sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Hadi Sukarno Bin Haliman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yakni dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang
    Register Perkara : PDM97/ TUBAN/ VIII/ 2012, tertanggal 13 Agustus2012, yaitu sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Hadi Sukarno Bin Haliman, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli2012, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaktidaknya dalam bulan Juli tahun 2012,bertempat di warung kopi di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, KabupatenTuban, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tuban, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    carnophen sejumlah 50butir kepada saksi Gofar, pada saat itu terdakwa akan mengedarkan pil carnophenkepada Gofar yang sudah menunggu di warung kopi, namun perbuatan terdakwadiketahui pihak polisi, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban ; Bahwa obat jenis carnophen menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5047/ NOF/ 2012, tanggal 17 Juli 2012 mengandung Karisprodol yang termasukDaftar Obat Keras (daftar G) ;Bahwa obat jenis carnophen tersebut merupakan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan ;3.
    Menyatakan terdakwa HADI SUKARNO BIN HALIMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;132. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama15 dima belas) hari ;3.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 26 April 2011 — RIKI SUPREDI bin SUTAR
224
  • : 78 butir pil LL dan 1 buah HP merk Nokia type 1600watna hitam ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 April 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RIKI SUPREDI bin SUTAR terbukti bersalah melakukantindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
    dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    tanggal 19 Januari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0332/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 25-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 316/Pid.Sus/2016/PN Bln
Tanggal 23 Nopember 2016 — SYAIFUDIN Alias UDIN LABAK Biin ABDUL MUIS
4230
  • MenyatakanTerdakwa SYAIFUDIN Alias UDIN LABAK Biin ABDUL MUIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMIMLIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;2.
    Menyatakan terdakwa SYAIFUDIN ALS UDIN LABAK BIN ABDUL MUISterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undangundang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum ;2.
    PutusanNomor 316/Pid.Sus/2016/PN Bintidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perouatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam19.00 Wita,Terdakwa dihubungi Sdr.Mas Bro (DPO) melalui handphone untukmemesan obat
    MABRUR IRHANI. dan Saksi ILHAM masingmasinganggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi darimasyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jualbeli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H.
    MABRUR IRHANI. dan Saksi ILHAM masingmasinganggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi darimasyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jualbeli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H. MABRURHalaman dari 18.
    Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah bumbu tidakpernah mengeluarkan Rekomendasi Izin Edar Sedia Farmasi Dan AlatKesehatan ;Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perizinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinaskesehatan ;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika ;Bahwa alat kesehatan adalah instrument aparimplan yang tidakmengandung obat yaitu mencegah, mendiagnosis, menyembuhkanpenyakit, merawat orang sakit, memulihnkan manusia dan membentukstruktur