Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
Drs. BASUKI RAHMAD, M.Si.
Tergugat:
BUPATI BLITAR
116 — 48
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan ptusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum, fs Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ataud.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — VIVA HANDAYANI vs Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO, Dkk
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu sepatutnya TuanHardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalamgugatan, maka dengan tidak ditariknya yang bersangkutan tersebut, makagugatan dianggap kurang pihak;2. Bahwaternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangiandan Tuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN ATAMBUA Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 89
  • sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalahmendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa pada pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwaakta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yangberwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBg apabila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — Dr. DIPO ALAM, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 2009-2014, SEKRETARIAT KABINET VS ELMAN SARAGIH, selaku PIMPINAN REDAKSI METRO TV, DK
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
98 — 29
  • untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Januari 2014 — BAYU SAPUTRA BIN TAHADI
112 — 76
  • TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
  • Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Son
Tanggal 21 Agustus 2014 — Perdata RIZKI EDI melawan SITTI RAHMAWATI HS, dkk
92 — 34
  • Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 173/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 55
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Y I M I melawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
54 — 29
  • Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 27 April 2016 — DAMARDJATI UTOMO melawan EMILIA SINATRA Dkk
69 — 11
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
114 — 35
  • kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
153 — 77
  • DARYATI, tanggal 3 April 2014;

    m. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;

    n. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura

    --[endif]-->32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;

    - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. MARYANINGSIH, SH.

    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelhalaman 14 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura
    HasilPerhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., besertadengan lampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;O. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (Satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Rodithafull day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;o. 1 (Satu) lIembar Surat Perintah Pembayaran
    PerhitunganPerolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta denganlampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Aqg;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Tan Cheow Boon
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 203/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
168 — 146
  • Menjadi pengurus partai politik;9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;10.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurusorganisasi terlarang;11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — AHMAD IHSAN, A.Md, KEP., S.H VS PRESIDEN RI;
196 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai swasta;. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TentaraNasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofyan Hasibuan, yang padaintinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri,sehingga tidak berhak atas pensiun (P2).4.3.Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang RapatPengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan UangKonpensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, KementerianBUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinyaketerangan dari masingmasing
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 30/PID.B/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. H. MAHFUDZ DJAELANI
112 — 100
  • diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai