Ditemukan 17962 data
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
80 — 41
Wakaf;f. Zakat;Infaq;= Shadagah; danHalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dglparaf KM HA HAI I i. Ekonomi Syari ah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqgah; dani. Ekonomi Syari ah.4.
perundangundangan, meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
137 — 64
Saya Terguagat V, menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwasaya tidak pernah membeli obyek sengketa II, sengketa III, sengketa IV,sengketa V, sengketa VI, sengketa VII dan juga saya tidak pernahmenerima wakaf dari Tergugat III yang berupa obyek sengketa VII;9. Saya merasa dirugikan atas seluruh gugatan ini secara materi danimmaterial;Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, Tergugat V memohonkepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq Majlis Hakim untuk :1.
danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan Peradilan Agama, disebabkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangNomor
166 — 166
perempun, sedangkan dalam surat pernyataan paraTergugat mengkleim bahwa anak perempuan memperoleh hasil atas hartapeninggalan yang hingga sekarang ini tidak pernah diberikan, baik semasahidupnya penerima hibbah sampai keturunannya sekarang dalam hal iniTergugat 1 s/d Tergugat 16, sehingga segenap daliljawaban Tergugat 5tersebut harus demi hukum di kesampingkan seluruhnya, demikian pulasegenap surat yang ada baik surat pernyataan/wasiat dan surat hibah yangmendasari terbitnya surat jual beli, Akta Wakaf
Pengurus Daerah Cq Pengurus Cabang Cq.Anak Cabang Cq.Kepala Madrasah Tsanawiyah NW Bangle, maka salah satu diantarabirokrasi diatas adalah samasama memiliki legalitas formal dan kapasitasyang jelas dalam perkara ini tanpa ada surat kuasa dari manapun apalagi44444444444444444444444444setatus tanah wakaf ini diberikan untuk pembangunan gedung MadrasahTsanawiyah NW Bangle bukan untuk Pengurus Besar NW Cuma secarakebetulan madrasah tersebut bernaung di bawah NW Anjani.18.
Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 01 atas nama SaidYusuf dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan KabupatenLombok tertanggal 22 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,oleh Ketua Majelis diberi tanda T241dan diparaf;2.
Fotokopi Ikrar Wakaf atas nama H.Sahirudin yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading,Kabupaten Lombok Timur, tertanggal O07 September 2005, bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T242 dan diparaf;3.
Fotokopi Salinan Ikrar Wakaf atas nama H.Sahirudinyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MontongGading, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 September 2005, buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T243 dandiparaf;Bahwa untuk mendukung dalil bantahan/jawabannya, Tergugat 1 danTergugat 17 telah mengajukan alat bukti surat berupa :1.
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pardede/Tanah Wakeaef.... 71/82 M ;Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf/AB.
tersebut kepada Tergugatll yaitu seluas kuranglebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yangditerangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4Januari 2007, yang batasbatasnya disebut sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pardede.....................0655 100M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumihar Manurung........ 100 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hendra Gunawan............. 100M;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf
Jui Shin Indonesia) atas tanah seluas +10.000 m2(sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI DesaSukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h KabupatenAsahan dengan batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardede = 100M; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumihar Manurung = 100M ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra Gunawan = 100 M ;Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf = 100M;adalah berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah yang dibuat padahari
113 — 70
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Wakaf ;c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tengku AmirHiBINIZG Nj ==2 99a ae te re iniond. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Abu Bakar ;3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2011, dilakukan pemisahandan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik No.2859/Sei Agultersebut menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu :a.
Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2859 diterbitkan tanggal 14 Januari 2011atas nama Darwin Aziz Nasution, Surat Ukur No. 00733/Sei Agul /2010tanggal 05 Januari 2011, NIB: 2821 seluas 389 m terletak di JalanTengku Amir Hamzah Simpang Gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan;b. Bahwa Sertipikat M. 2859 telah dipecah menjadi 3 bagian pada tanggal17 Maret 2011 masingmasing :1. Hak Milik No. 2903, Surat Ukur No. 776/Sei Agul/2011, NIB3225 seluas 153M?
Bahwa diatas 3 bidang tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 3153tanggal 16 Nopember 2011, Surat Ukur No. 01015/Sei Agul/2011 tanggal14 Nopember 2011, NIB 3461 seluas 333 M atas nama Amir Hamzahyang sudah dialihkan kepada Rasidi dan lrawaty Tjandra, terletak diJalan Amir Hamzah simpang gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan ;Hal 25 dari Hal 66 Put. 41/G/2015/PTUNMdn26d.
137 — 92
Foto copy Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 359 tanggal 11 Desember1991, yang diberi tanda bukti P8;9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 00002 tanggal 12 September2018, yang diberi tanda bukti P9;10. Foto copy Kronologi Lahirnya Yayasan AllIstiqomah, yang diberi tandabukti P10;11. Foto copy SK KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU0000756.AH.01.05. tahun2019, tanggal 24 September 2019, yang diberi tanda bukti P11;12.
Yayasan yang sebelumnya yaitu YayasanAl Istiqomah Nahdatul Wathan; Bahwa setahu Saksi pengurus Yayasan tahun 2019 yaitu PengurusYayasan Al Istiqomah Nahdatul Wathan Lombok Timur adalah yaitu PakRipai, S.Pd sebagai Ketua, selanjutnya Sekretaris adalah Dr.Halgi, yangselanjutnya bendarhanya yaitu Nadi Sudarti; Bahwa Yayasan Al Istiqomah Nahdatul Wathan Lombok Timur memilikiasset sudah berdiri tahun 2017 yaitu TK, MI, MTs, MA dan SMK, danassetasset tersebut yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk wakaf
YayasanIstiqomah Barat Desa Suralaga sudah dialinkan di depan Notaris disamping sosialisasikan saat pengajian pada Jemaah di Madrasah bahwaYayasan Al Istiqomah NW Suralaga sudah berganti nama menjadiYayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga;Bahwa assetnya berupa gedung sekolah TK NW Suralaga, Sekolah MINW Suralaga, Sekolah MTS NW Suralaga, Sekolan MA NW Suralaga,Sekolah SMK NW Suralaga, dan ada PAUD Al Istiqomah NW Suralagayang lokasinya gedungnya berada di sebelah Timur Desa Suralaga, adajuga tanah sawah wakaf
berupa gedung Madrasah Aliyah (MA) NW Suralaga dangedung Sekolah Taman KanakKanak AlIstiqomah NW Suralaga yangberdiri di atas tanah pecatu pemerintah Desa Suralaga seluas 29 (duapuluh sembilan) are untuk pembangunan Madrasah Aliyah (MA) NWSuralaga surat tanggal 13022008, kemudian sebidang tanah yangHalaman 45 dari 55 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Sel.terdapat 2 (dua) bangunan gedung Madrasah Ibtiaiyah AlIstiqomah NWSuaralaga dan Madrasah Tsanawiyah Suralaga masih tercatat dalamSertifikat Hak Milik Wakaf
22 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
22 — 1
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
16 — 2
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (.................. ) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
22 — 14
dan pada saat itu saksi JUFRI Als JUFRImenanyakan kepada saksi apakah ada bapak menyuruh orang lain untukmengambil bibit keladi milik Organsasi Forum Nazir lalu saksi menjawabtidak ada dan kemudian saksi meminta ke pada saksi JUFRI Als JUFRIuntuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku ketua Orgasasi ForumNazir seKabupaten Rokan Hilri dan saksi ZAKIFRI adalah selakuseketaris.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf
MUKHANIF adalah selakuKetua.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf sebanyak 3 (tiga) surat atau seluas 6 Ha.Bahwa saksi menerangkan bahwa Organisasi Forum Nazir pernahmengajukan proposal ke kanwail Agama Propinsi Riau dengan tujuanuntuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladiselanjutnya Forun Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp.165.000.000, (seratus enam puluh lima juta) setelah meneriman danatersebut dikarenakan harus lansung dipergunakan
Bahwa setelah dijual, saksi tidak pernah lagi datang ke tanah yang telahsaksi jual tersebut; Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah diatas lahanyang telah saksi jual tersebut sekarang ada ditanami bibit keladi; Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak dari lahan wakaf ForumNazir; Bahwa saksi tidak mengetahu apakah diatas lahan wakaf Forum Nazirada ditanami bibit keladi;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;2.
61 — 19
Bahwa untuk membatalkan Sertifikatbukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuatdidalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, dan Ekonomi Syariah tentunyaberdasarkan undangundang maka Pengadilan Agama tidak berwenanguntuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milikatas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata UsahaNegara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehinggaPengadilan
objek hartaterdahulu, sedangkan gugatan para Penggugat terhadap objek perkarayang baru dan tentunya terdapat perbedaan antara penetapan ahli warisyang dulu dengan sekarang.Ekspesi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut(exceptio declinatoir) Bahwa dalil jawaban Para Penggugat jelas tidak benar dan hanyamenjawab menggunakan sebuah kalimatkalimat yang tidak berdasar.Dalam UU No 3 tahun 2006 secara jelas memuat kewenanganPengadilan Agama yakni mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
Bahwa untukmembatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehinggasecara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenaiPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, danEkonomi Syariah tentunya berdasarkan undangundang maka PengadilanAgama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milikkarena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarianatau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan
12 — 3
alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
54 — 6
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
107 — 23
kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
16 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Anita Turisina
130 — 26
Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
57 — 31
Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf